• (dua ribu delapan puluh meter persegi) yang terletakdi Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Jawa Barat.Rincian batasbatas dan luas bidang tanah milik Penggugat berdasarkansertifikat hak milik (SHM) adalah sebagai berikut:a.b.Cc.Tanah SHM No. 00180/ TaposLuas tanah : 450 m?

  (seriou dua puluh lima meter persegi)Batasbatas Sebelah barat >PT PWSSebelah timur : Jalan DesaSebelah utara : Jalan KuburanSebelah selatan : Tanah SHM No. 00180 dan TanahSHM No. 00182. Bahwa buktibukti kepemilikan hak Penggugat atas tanahtanahsebagaimana tersebut adalah sebagai berikut:a. SHM No. 00180/ Tapos tertanggal 5 Juli 1999, Surat Ukur No.03/Tapos/1999 tertanggal 15 Januari 1999, seluas 450 m?

  Hal ini merujuk pada dasar dan bukti kepemilikanyang sah dan diakui secara hukum, yakni SHM No. 00180, SHM No.00182 dan SHM No. 00183.

  Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 00180/ Tapos, Sertifikat Hak Milik Nomor 00182/Tapos dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00183/ Tapos, dengan batasbatassebagai berikut:Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT.BTN.. Tanah SHM No. 00180/ TaposLuas tanah : 450 m? (empat ratus lima puluh meter persegi)Batasbatas : Sebelah barat >PT PWSSebelah timur : Tanah SHN No. 00182Sebelah utara : Tanah SHM No. 00183Sebelah selatan : Tanah adat.

  (seribu dua puluh lima meter persegi)Batasbatas Sebelah barat :PT PWSSebelah timur : Jalan DesaSebelah utara : Jalan KuburanSebelah selatan : Tanah SHM No. 00180 dan TanahSHM No. 00182.

• Pengikatan Jual Beli tanah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat masing-masing :

  1. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MOHADI, S.H. tanggal 03 Juli 2001 No. 17;
  2. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH NURJANNAH HAMID, S.H. tanggal 02 Mei 2008 No. 04

Di hadapan notaris sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang;

1. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00180

2. Menyatakan secara Hukum Bahwa Tanah yang ditempati PENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00180 Luas 803 M² (Delapan Ratus Tiga Meter Persegi) yang terletak di Lingkungan Ballu-Ballu, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang batas-batasnya sebagai berikut :
• Sebelah Utara : Haji Iskandar
• Sebelah Timur

  >

  1. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan segala surat-surat yang berkaitan dengan objek tanah jual beli kepada PENGGUGAT atau menyatakan PENGGUGAT dapat memohon penerbitan segala surat-surat yang bertalian dengan objek tanah sengketa jika surat-surat tersebut tidak dapat ditemukan lagi (hilang) sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk memperoleh pengganti Sertifikat Hak Milik 00180

  Bahwa PENGGUGAT adalah pembeli sebidang Tanah yang terletakdi Lingkungan BalluBallu, Kelurahnan taroada, Kecamatan Turikale,Kabupaten Maros, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00180 denganLuas 803 M?

  Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah terbukti beritikat baik, makauntuk menjamin agar putusan ini kelak tidak Illusoir serta karena adanyadugaan kuat TERGUGAT untuk mengalinkan dan menjual bidang tanahmiliknya berdasarkan Sertifikat nomor 00180 Luas 803 M?

  Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat Hak MilikNomor 00180 Luas 803 M? (Delapan Ratus Tiga Meter Persegi) yangterletak di Lingkungan BalluBallu, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale,Kabupaten Maros, dalam keadaan sempurna tanpa suatu beban apapunkepada PENGGUGAT.4. Menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji.5. Menyatakan secara Hukum Bahwa Tanah yang ditempatiPENGGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00180 Luas 803 M?

  Pasewang Nomor 54 Kabupaten Maros, untuk dibuatkan Akte JualBeli terhadap Obyek yang letaknya di lingkungan BalluBallu, KelurahanTaroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Berdasarkan Sertifikat HakMilik Nomor 00180 dengan Luas 803 M?

  Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Sertifikat Hak MilikNomor 00180 Luas 803 M? (Delapan Ratus Tiga Meter Persegi) yangterletak di Lingkungan BalluBallu, Kelurahan Taroada, KecamatanTurikale, Kabupaten Maros, dalam keadaan sempurna tanpa suatubeban apapun kepada PENGGUGAT.4. Menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji.5.

• gugatan ini adalah penerbitan surat Tergugat NomorS0003 1/WPJ.02/KP. 1003/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan TidakMemenuhi Persyaratan Formal, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 (SKPKB PPN) Nomor00180/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp660.341.310,00;bahwa Tergugat mengirimkan SKPKB PPN Nomor 00180

  Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 9 Oktober 2013 dari KPPMadya Pekanbaru ke Kantor Perwakilan Penggugat di Pekanbaru;bahwa atas SKPKB Pajak Penghasilan Nomor 00180/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Agustus 2011 aquo, Penggugat dengan Surat nomor 008/CSBKBRTPPN/I/2014 tanggal06 Januari 2014, mengajukan keberatan kepada Tergugat;bahwa Surat Keberatan Penggugat nomor 008/CSBKBRTPPN/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 a quo,dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor S00031/WPJ.02/KP.1003/ 2014 tanggal 24

  /207/11/218/13tanggal 07 Oktober 2013 dapat dijelaskan halhal sebagai berikut:Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 Nomor: 00180/207/11/218/13 tanggal 07 Oktober 2013 dikirim melalui jasapengiriman JNE pada tanggal 09 Oktober 2013 dengan nomor resi pengiriman 2362 9217 3000 7;Penggugat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor: 00180/207/11/218/13 melalui

  Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada tanggal 9 Oktober2013 (Date of Shipment);bahwa pada bukti pengiriman tersebut, semua huruf dan angka adalah hasil print out komputer, kecualitanggal 9 Oktober 2013 ditulis dengan menggunakan tulisan tangan;bahwa Majelis berpendapat tanggal diterma SKPKB PPN Nomor 00180/207/11/218/13 untuk MasaPajak Agustus 2011 oleh penggugat melalui jasa PT.

  Jalur Nugraha Ekakurir kepada Penggugat, padahal pengiriman dilakukan masih dalam satuwilayah kota, yaitu kota Pekanbaru;bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPN Nomor: 00180/207/11/218/13 untukMasa Pajak Agustus 2011 oleh Penggugat adalah terkait kinerja PT.

• Yang terletak di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180 tanggal 19 September 2014 atas nama (Alm) MARKUS SAPARI;

Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Sesuaidengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00180 yang dikeluarkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen, pada tanggal 19 September2014.. Bahwa dalam Sertifikat tersebut yang pemegang Hak adalah SuamiPemohon yang bernama SAPARI MARKUS.. Bahwa Pemohon sangat berkeinginan sekali untuk menjual tanah tersebutuntuk biaya kelangsungan hidup Pemohon dan biaya pendidikan anakanak Pemohon..

Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 9115KM091220160001,tanggal 09 Desember 2016, atas nama SAPARI MARKUS, yangdiberi tanda P 9;10.Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/540/KSJ,tanggal 17 September 2019, yang dibuat oleh Lurah Serui Jaya,yang diberi tanda P 10;11.Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00180, tanggal 19 September2014, atas nama pemegang hak SAPARI MARKUS, yang diberitanda P 11;Menimbang, bahwa suratsurat bukti tersebut telah dibubuhi materaisecukupnya dan telah dicocokan

Yang terletak di Jalan Lumbalumba, KelurahanSeruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, ProvinsiPapua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180 tanggal 19September 2014 atas nama (Alm) MARKUS SAPARI;Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yaitu setelahmemeriksa SuratSurat bukti dan setelah mendengar keterangan saksisaksiyang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, dapatlah diperoleh faktafaktasebagai berikut :1. Bahwa Alm.

Yang terletak di Jalan Lumbalumba,Kelurahan Seruijaya, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen,Provinsi Papua, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00180,tanggal 19 September 2014, atas nama (Alm) MARKUS SAPARI (Videbukti P10 dan P11));Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan NegeriSerui, berpendapat bahwa Alm.

(lima ratus dua puluh tujuh) meter persegi.Yang terletak di Jalan Lumbalumba, Kelurahan Seruijaya, Distrik YapenSelatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, Sesuai denganSertifikat Hak Milik Nomor : 00180 tanggal 19 September 2014 atas nama(Alm) MARKUS SAPARI; Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon, yang hingga kiniditaksir sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam riburupiah);Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2019oleh RONALD MASSANG, S.H.

• H.M Syaifudin) danTerbantah terikat perjanjian utang piutang sebesar Rp.315.000.000Halaman 17 dari 21, Putusan Nomor 165/Pdt.BTH/2018/PN Kindengan jaminan SHM No.00180 atas nama Muhammad Syaifudin Hajiterletak di Desa Jomboran, Kec. Klaten Tengah Kab.

  H.M Syaifudin telah mendapatkanpinjaman dari Terbantah sebesar Rp.315.000.000,dengan jaminan SertifikatHak Milik No.00180 dengan jangka waktu selama 60 bulan sejak tanggal 26April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2022 dan Pembantah telahmacet pembayaran dikarenakan alm.

  H.M Syaifudin sakit sehingga uangangsuran dipergunakan untuk biaya pengobatanMenimbang, bahwa berdasarkan bukti Tl1 berupa perjanjian kreditNo.0400600016479/IV/KBU/BPR KS tanggal 26 April 2017, bukti TI2 berupaSertifikat Hak Milik Nomor : 00180 terletak di Desa Jomboran, Klaten Tengah,Kabupaten Klaten tercatat atas nama Muhammad Syaifudin Haji, MajelisHakim berkesimpulan antara Pembantah dan Terbantah terdapat perjanjiankredit dengan Jaminan Sertifikat SHM No.00180 ;Menimbang, bahwa yang tidak perlu

  dibuktikan lagi karena telahdiakui oleh pihak Para pembantah serta Terbantah sebagaimana telahdiuraikan diatas Pembantah memiliki pinjaman kepada Terbantah denganjaminan SHM No.00180 atas nama Muhammad Syaifudin Haji dan tidakmelaksanakan kewajibannya sehingga selanjutnya Terbantah telahmengajukan permohonan penjualan dimuka umum/eksekusi Sertifikat HakTanggungan No. 00180 tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten ;Menimbang, bahwa Para Pembantah didalam bantahannya jugamendalilkan bahwa Para

  H.M Syaifudin telah melakukan perjanjian kredit denganpemberian jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No.00180 dan terhadap SHMNo.00180 tersebut telah dibebani Hak Tanggungan No.04593/2017 olehkarena Pembantah sejak bulan Mei 2017 sudah tidak lagi memenuhikewajibannya kepada Terbantah I, sehingga Pembantah dinyatakanwanprestasi ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 UndangUndang No.4 Tahun 1996disebutkan "Apabila Debitor cidera janji, Pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan

• Bahwa mendiang suami Pemohon almarhum HIU MIN KHIAN aliasSutanto meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah daratkosong seluas + 81 M2 (delapan puluh satu meter persegi) SesuaiSertipikat Hak Milik (SHM) No. 00180/Mekarbakti Surat Ukur No.687/Mekarbakti terdaftar atas nama HIU MIN KHIAN terletak di DesaMekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, PropinsiJawa Barat (yang kelak akan diajukan sebagai bukti P9) yangdiperoleh dalam perkawinan dengan Pemohon maka menurut hukumjanda almarhum

  KecamatanCikupa tertanggal 21 Januari 2016 yang kelak akan diajukan sebagaibukti P12), Pemohon berkewajiban untuk mengurus keperluan sertamemenuhi dan memberikan pemeliharaan hidup juga pendidikan bagianakanak Pemohon, oleh karenanya sangat mendesak bagiPemohon dan anakanak terutama untuk kepentingan pendidikanHal. 3 Penetapan No.795/Pdt.P/2019/PN.Tng.anakanak yang belum dewasa yaitu JENNYFER KRISTISUTANTO dan LEON REVALDO KYANO untuk menjual sebidangtanah sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00180

  Posita angka 6 untuk menjualsebidang tanah darat kosong seluas + 81 M2 (delapan puluh satumeter persegi) beserta turutanturutan yang berada di atasnyasesual Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 00180/Mekarbakti Surat UkurHal. 4 Penetapan No.795/Pdt.P/2019/PN.Tng.No. 687/Mekarbakti terdaftar atas nama HIU MIN KHIAN terletak diDesa Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang,Propinsi Jawa Barat.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka dengan hormat Pemohonmohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang

  474.1/335DKCS/TA/2010 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Bukti P6Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : JENNYFER KRISTISUTANTO nomor : 474.1/336DKCS/TA/2010 yang dikeluarkan olehDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Bukti P7Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : LEON REVALDOKYANO nomor : 3603lt281020150099 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Bukti P8 ;Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.00180

  Tengah pada tanggal 27 Juni 1992;Bahwa anak dari Pemohon dengan suaminya Almarhum ada 4(empat) orang namanya yang masing masing bernama : YuliestikaHal. 8 Penetapan No.795/Pdt.P/2019/PN.Tng.Kristi Sutanto, Margaret Kristi Sutanto, Jennifer Kristi Sutanto danLeon Revaldo Kyano ; Bahwa suami Pemohon selain telah meninggal dunia juga telahmeninggalkan warisan berupa tanah seluas + 81 M2 (delapan puluhsatu meter persegi) beserta turutanturutan yang berada di atasnyasesuai Sertipikat Hak Milik (SGHM) No. 00180

• pengajuan banding dilakukan Pemohon Banding dengan alasanbahwa terhadap koreksi hasil pemeriksaan atas koreksi DPP penyerahanyang terutang PPN sebesar Rp.284.316.222,00 yang dilakukan olehTerbanding dari analisa pemakaian filter sebagai dasar koreksi dankemudian oleh Terbanding (dalam proses keberatan) dikabulkan sebagian,menurut Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapatdipertanggung jawabkan.bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00180

  mesin,dimana (satu) batang filter panjang 12 cm digunakan untuk 6 (enam)batang rokok @ 2 cm;bahwa atas selisih pemakaian berdasarkan hasil analisa uji pemakaian filteryang merupakan koreksi Terbanding yakni sebesar Rp.284.316.222,00tersebut dianggap sebagai produksi rokok, dijual, dan Pajak PertambahanNilainya dikalikan dengan tarif efektif 8,4%;bahwa berdasarkan analisa dan anggapan tersebut Terbanding menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00180

  besarnya sanksi administrasi tergantung padapenyelesaian sengketa lainnya;Undang.undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, danketentuan perundang.undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP1771/WPJ.32/BD.06/2011 tanggal 19 Oktober 2011, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00180

• Putusan Nomor 600/B/PK/Pjk/2017Pertambahan Nilai Nomor: 00180/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Agustus2011 sebesar Rp660.341.310,00, yang terdiri dari Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp.330.170.655,00 dan Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3)Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp330.170.655,00;2.

  Menjawab Permohonan Permohonan Keberatan Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00180/206/11/218/13yang diajukan, pada tanggal 24 Januari 2014, Tergugat menerbitkan SuratNomor: S00031/WPJ.02/KP.1003/2014 yang isinya memberitahukanPermohonan Keberatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;4.

  Jalur Nugraha Ekakurir kepada Penggugat,padahal pengiriman dilakukan masih dalam satu wilayah kota, yaitu kotaPekanbaru;Bahwa Majelis berpendapat, keterlambatan diterimanya SKPKB PPNNomor: 00180/207/11/218/13 untuk Masa Pajak Agustus 2011 olehPenggugat adalah terkait kinerja PT.

  Meneruskan proses keberatan Penggugat sesuai surat PenggugatNomor: 008/CSBKBRT PPN/I/2014 mengenai PermohonanKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011Nomor: 00180/207/11/218/13 yang sebelumnya tidak diproses olehTergugat;Bahwa dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun2011 tentang diatur:Halaman 7 dari 21 halaman.

  Termohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Masa PajakAgustus 2011 Nomor: 00180/207/11/218/13 melalui suratNomor: 008/CSBKBRTPPN/I/2014 tanggal 06 Januari2014. Surat keberatan tersebut dikirim melalui PT. TrimudaNuansa Citra (GED) pada tanggal 16 Januari 2014 dengannomor resi pengiriman 11779916 dan diterima KPP MadyaPekanbaru pada tanggal 17 Januari 2014.

• Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPNomor: 00180/207/07/007/10 tanggal 11 Februari 2010 untuk MasaPajak Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakanSurat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai denganfakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;6.

  mengajukanSurat Tanggapan tanggal 23 Maret 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT001440.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 27 September 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor$207/WPJ.20/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang PengembalianPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yangTidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang danJasa Nomor 00180

  Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKPNomor 00180/207/07/007/10 tanggal 11 Februari 2010 untuk MasaPajak Maret 2007 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembalimerupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuaidengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnyadibatalkan:5.

  Permohonan Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar tersebut sudahjelas dan nyatanyata merupakan tindakan yang sewenangwenang yangtidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku, sehinggaseharusnya dibatalkan;Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak No.PUT001440.99/2018/PP/M.VIB Tahun 2018 tanggal 27 September2018, yang dimohonkan peninjauan kembali adalah batal;Mengadili Sendiri:Membatalkan SKPKB PPN Nomor 00180

• dilampirkan salinan keputusan yangdibanding ;Bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2)dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadapbesarnya jumlah Pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlahyang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen) ;Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor KEP992/WPJ.07/BD.05/ 2008tanggal 15 Juli 2008 yang berisi tentang Penolakan Permohonan Keberatan PemohonBanding atas SKPKB PPN Nomor 00180

  gudang, ditimbang, diasapkan untuk mencapai tingkat kelembabantertentu, pengecekan kualitas, dipotong untuk kemudian disimpan dalam bobbin dandiberi kode serta dipacking untuk diekspor ke Belgia ;Bahwa pada intinya, Pemeriksa berkeyakinan bahwa usaha PemohonBanding adalah jasa maklon dengan alasan bahwa Pemohon Bandingtidak melakukan pencatatan atas persediaan bahan baku dan pembelianbahan baku tembakau ;Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak tersebut, Pemohon Bandingmenerima SKPKB PPN Nomor 00180

  Jumlah sanksi administra si 56.616.939Jumlah yang masih harus dibayar 113.233.878 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007, Pemohon Banding mengajukanpermohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07tanggal 2 Agustus 2007 melalui surat Nomor 069/PT.JICM/FN/X/2007 tanggal 29Oktober 2007 kepada KPP PMA IV dengan jumlah pajak terutang menurut PemohonBanding adalah NIHIL ;Bahwa setelah melakukan penelitian atas permohonan keberatan PemohonBanding tersebut, pihak Penelaah keberatan memberitahukan

  No. 449/B/PK/PJK/2010menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dan mempertahankanSKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007.

  /207/04/057/07 yang diterbitkan oleh pihak Terbandingtelah diterbitkan lewat dari jangka waktu yang ditetapkan dan seharusnyamenjadi batal demi hukum ;Alasan Material ;Bahwa SKPKB PPN Nomor 00180/207/04/057/07 tanggal 2 Agustus 2007diterbitkan karena Pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding seharusnyamengenakan PPN dengan tarif 10% atas penjualan ekspor yang oleh Pemeriksadiperlakukan sebagai penyerahan jasa maklon kepada subyek pajak di luar negeri yangterkena PPN ;Bahwa Pemohon Banding tidak

• No. 29/PDT/2017/PT SULTRA12.20.21.tanah bersertifikat (SHM) No. 00180/ Wagola Luas 254 m? Surat UkurTanggal 21102011 No. 11/Wagola/2011. Yang diterbitkan pada tanggal31 Oktober 2011 atas nama BUDIYANTI (Tergugat dan telah dibaliknama atas nama HALIMIN (Tergugat III).tanah yang terletak diKelurahan Wagola, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton.

  Tanggal terbit sertifikat padatanggal 31 Oktober 2011 atas nama LA BANUU dan menerbitkanSertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor: 00180/ Wagola luas 254 m?Surat Ukur Tanggal 21102011 No. 12/Wagola/2011.

  Tanggal terbitsertifikat pada tanggal 31 Oktober 2011 atas nama LA BANUU; sertifikat tanah hak milk (SHM) Nomor: 00180/ Wagola Luas 254 m2Surat Ukur Tanggal 21102011 No. 11/Wagola/2011.

  /Wagola Luas254 M2 surat ukur tanggal 21102011 no.11/Wagola /2011 atas namaBUDIYANTI (Tergugat II) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III,Namun setelah adanya jual beli antara Tergugat II dan Tergugat IIIsebagaimana Akta Jual Beli No 78/PPATS/KECPW/XI1/2014 tanggal5 November 2014 sehingga Sertifikat Hak Milk No.00180 atas namaTergugat II berbalik nama menjadi atas nama Tergugat III.Il.

  dan Tergugat III sebagaimanaAkta Jual Beli No.78/PPATS/Kec.P/ XI/2014 tertanggal 5 November2014 sehingga sertifikat Hak Milk No 00180 atas nama Tergugat IIberbalik nama menjadi atas nama Tergugat III.Hal. 100 dari 115 Put.

• Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP03372/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Karena Permohonan Wajib Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor: 00180/107/13/054/15 tanggal 17 September 2015 MasaPajak Juni 2013, atas nama: PT Lotte Chemical Titan Tok. d/h PTTitan Kimia Nusantara Tbk., NPWP: 01.329.625.6054.000,beralamat di Gd.

  Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP03372/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilaikarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00180/107/13/054/15tanggal 17 September

  buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus dan diadili dengan amar putusan: MengabulkanSeluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP03372/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihnan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00180

• Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatusMenikah dengan seorang Perempuan bernama Sumiati binti SudinTawaba, dan saat ini Pemohon telah bercerai berdasarkan PutusanPengadilan Agama Palu Nomor : 987/Pdt.G/2020/PA.Pal dengan AktaCerai Nomor: 00180/AC/2021/PA.Pal;3.

  Fotokopi Akta Cerai atas nama Agus Salim bin Jono dan Sumiati bintiSudin Tawaba yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Paludengan Nomor 00180/AC/2021/PA.Pal Seri S Nomor 00180, bermeteraicukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, dan diberi kode P 3;4.

• Rumah dari batu seluas 316 m2, 1 unit, terletak di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan Sertipikat Hak Milik No. 03609, NIB: 10060901.02216 dan Surat Ukur Nomor: 00180/Cikampek Selatan/2016, tanda-tanda batas: Batas-batas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3/1997 pasal 22 ayat (1);

  3.2. Sebidang tanah darat seluas 148 m2, 1 unit, terletak terletak di Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan Sertipikat Hak

  Putusan Nomor 2561/Padt.G/2020/PA.Krw10.11.12.Sertipikat Hak Milik No. 03609, NIB: 10060901.02216 dan Surat UkurNomor: 00180/Cikampek Selatan/2016, tandatanda batas: Batasbatas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPNNo.3/1997 pasal 22 ayat (1);b.

  Rumah dari batu seluas 316 m2, 1 unit, terletak di Desa CikampekSelatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan SertipikatHak Milik No. 03609, NIB: 10060901.02216 dan Surat Ukur Nomor:00180/Cikampek Selatan/2016, tandatanda batas: Batasbatasmemenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3/1997 pasal 22ayat (1);2.

  Rumah dari batu seluas 316 m2, 1 unit, terletak di Desa CikampekSelatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dengan SertipikatHak Milik No. 03609, NIB: 10060901.02216 dan Surat Ukur Nomor:00180/Cikampek Selatan/2016, tandatanda batas: Batasbatasmemenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN No.3/1997 pasal 22ayat (1);2. Sebidang tanah darat seluas 148 m2, 1 unit, terletak terletak diDesa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten KarawangHal. 18 dari 23 hal.

  Rumah dari batu seluas 316 m2, 1 unit, terletak di Desa CikampekSelatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang denganSertipikat Hak Milik No. 03609, NIB: 10060901.02216 dan Surat UkurNomor: 00180/Cikampek Selatan/2016, tandatanda batas: Batasbatas memenuhi Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPNNo.3/1997 pasal 22 ayat (1);3.2.

• PK/Pdt/...Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2005 Nomor : 00180/207/05/057/07 tanggal 13Agustus 2007 kepada Penggugat dengan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak sebesarRp.2.386.383.665,00;Bahwa sehubungan dengan koreksi tersebut kepada Penggugat diterbitkan juga SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Sanksi Adrministrasi berupa Denda Pasal 14ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar 2% x Rp.2.386.383.665,00

  =Rp.47.727.673,00;Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put19835/PP/M.VII/16/2009 yang diucapkan dalam sidang tanggal 10 September 2009 bahwaDasar Pengenaan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Desember 2005 Kohir Nomor: 00180/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007tersebut dikurangkan menjadi NIHIL;Bahwa oleh karena Dasar Pengenaan Pajak yang juga merupakan Dasar PengenaanSanksi Administrasi Pasal 14 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata

  Bahwa penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor : 00141/107/05/057/07tanggal 13 Agustus 2007 berkaitan dengan koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai penyerahan yang PPNnya harusdipungut atas Jasa MaklonMasa Pajak Desember 2005 sebesar Rp 2.386.383.665,00 pada SKPKBPPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor: 00180/207/05/057/07 tanggal13 Agustus 2007, yang tidak dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat)dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2005;10.2.

  Bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak Desember 2005 Nomor:00180/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus 2007 Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) telah mengajukan keberatan dan ditolakoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melaluiKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP736/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan selanjutnyaTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan bandingke Pengadilan Pajak;10.3.

  Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai apenyerahan yang PPNnya harus dipungut atas Jasa Maklon Masa PajakDesember 2005 sebesar Rp 2.386.383.665,00 pada SKPKB PPN MasaPajak Desember 2005 Nomor : 00180/207/05/057/07 tanggal 13 Agustus2007 yang tetap dipertahankan dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP736/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 9 Juli 2008 danselanjutnya diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor

• tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88296/PP/M.IVA/16/2017, tanggal 7 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP3408/WPJ.04/2015, tanggal 28 Desember2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00180

  Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikanseluruh Pajak Penghasilan PPN yang telah dibayar sehubungan denganSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00180/207/11/062/14, tanggal 19Desember 2014, sesuai dengan Pasal 11 ayat 1.a UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 juncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kepada PemohonPeninjauan Kembali ditambah dengan bunga sebesar 2% per bulansesuai

  peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP3408/WPJ.04/2015, tanggal 28 Desember 2015, mengenai Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00180

• 2009;Bahwa dengan demikian penyerahan TBS dari kebun ke pabrik CPOsemestinya tidak dikategorikan sebagai penyerahan BKP yang penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN karena produk akhir dari Pemohon Bandingadalah penyerahan CPO;KesimpulanHalaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 836/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan serta faktafakta hukum(fundamentum petendi) tersebut di atas, maka Pemohon Banding dapatmenyampaikan bahwa SKPKB PPN Masa Bulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor: 00180

  oleh UndangUndangmaupun peraturan pelaksanaannya sehingga dapat menimbulkanketidakpastian hukum bagi para Wajib Pajak di Indonesia;Bahwa oleh karena SKPKB PPN Masa Bulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor:00180/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebut diterbitkan dengan telahmelawan hukum dan ketentuan formal yang ada berkaitan dengan penerbitanSKPKB dari hasil pemeriksaan, maka penerbitan SKPKB PPN Masa Bulan JuniTahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebuttelah cacat

  hukum, sehingga oleh karenanya SKPKB PPN Masa bulan JuniTahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012 tersebutharus dibatalkan demi hukum;Bahwa oleh karena itu, maka Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP302/WP J.19/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Keberatan Atas SKPKB PPNMasa Bulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 (objek sengketa banding), yang telah mempertahankan SKPKB PPNMasa Bulan Juni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/

  Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP302/WPJ.19/2013tanggal 28 Februari 2013 perihal Keberatan Atas SKPKB PPN Masa BulanJuni Tahun Pajak 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012;3.

  KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP302/WPJ.19/2013 tanggal 28 Februari2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor : 00180/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012, atas nama: PT.

• mengajukansurat uraian banding tanggal 7 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006645.16/2018/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 5 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP268/KEB/WPJ.20/2018, tanggal 17Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2015, Nomor 00180

  Putusan Nomor 4322/B/PK/Pjk/2020Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2015 Nomor 00180/207/15/007/17, tanggal 25 April 2017, atasnama PT Agro Nusa Abadi, NPWP 02.312.885.3007.000,beralamat di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Pulo AyangRaya Blok OR1 Jatinegara, Jakarta Timur 13930 terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

  Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015Nomor 00180/207/15/007/17, tanggal 25 April 2017, atas nama PTAgro Nusa Abadi, NPWP 02.312.885.3007.000, beralamat diKawasan Industri Pulogadung, Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR1Jatinegara, Jakarta Timur 13930 terkait sengketa a quo adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.4.

• Bahwa terdakwa dalam menjadi perantara jual belli sabu sabu tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu terdakwa diproses hinggamenjadi perkara ini.n Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diperkuat berdasarkan hasilpemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab :00180/NOF/ 2018 tanggal 11 Januari 2019 yaitu barang bukti nomor:Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN SDA00316/2018/NNF dan nomor 00317/2018/NNF adalah benar kristalMetamfetamina terdaftar dalam Golongan

  Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diperkuat berdasarkan hasilpemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab :00180/NOF/ 2018 tanggal 11 Januari 2019 yaitu barang bukti nomor:00316/2018/NNF dan nomor 00317/2018/NNF adalah benar kristalMetamfetamina terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.n Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat1 UU RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang

  Bahwa terdakwa dalam membeli, sabusabu tersebut tanpa jjindari pihak yang berwajibHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2019/PN SDA Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya Nomor Lab :00180/NOF/ 2018 tanggal 11Januari 2019 yaitu barang bukti nomor: 00316/2018/NNFdan nomor 00317/2018/NNF adalah benar kristal Metamfetaminaterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentangnarkotika..Menimbang,

  , pada Bab Ketentuan Umumnya pasal 1 angka 1 menyebutkan yangdimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamanatau. bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapatmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa.mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dibedakan ke dalamgolongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriumForensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab :00180

• Sulastri Surat Ukur : Tanggal 24-04-2013 No. 00180/Tangkil /2003 L : 1,076 M2 Letak tanah : Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat (Tergugat 1 & II ) Kepada Penggugat

• Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp

  bulan) terhitung sejak 16 Oktober 2014 sampai dengan 16Oktober 2016 dan bunga 1.40 % perbulan sehingga angsuran tiap bulan yang harusdibayar Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.948.350 (satu juta sembilanratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan sebagai jaminanhutang tersebut Para Tergugat telah mengagunkan Sebidang Tanah dengan SertifikatPutusan No. 9/Pdt.G.S/2018/PN.Trk Halaman 7 dari 11 HalamanHak Milik No.299 atas nama Sulastri Surat Ukur : Tanggal 24042013 No.00180

  tiga ratus delapan puluh delapanribu enam ratus lima puluh rupiah), menurut hemat Hakim yang adil dan patut yangharus di kembalikan Para Tergugat kepada Penggugat hanya hutang Pokok danbunga yaitu Rp40.004.850, (empat puluh juta empat ribu delapan ratus lima puluhrupiah),Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kewajiban hutangnya secarasukarela kepada Penggugat, maka Terhadap agunan dengan bukti kepemilikanSebidang Tanah dengan SHM No.299 atas nama Sulastri Surat Ukur : Tanggal24042013 No. 00180

  Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar lunas seketika tanpasyarat selurun pinjaman kreditnya pokok + bunga kepada PenggugatRp40.004.850, (empat puluh juta empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah)apabila Tergugat dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman kreditnyasecara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan buktikepemilikan No.299 atas nama Sulastri Surat Ukur : Tanggal 24042013 No.00180/Tangkil /2003 L : 1,076 M2 Letak tanah : Desa Tangkil Kecamatan PanggulKabupaten