Haji Fauzi bin Haji Safwan (Penggugat 11);1.4.1.5. Sakmah binti Haji Safwan (Penggugat 12);1.4.2.Amaq Marinah bin Amaq Raisah telah meninggal dunia danmeninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni:1.4.2.1. Marinah binti Amag Marinah (Penggugat 13);1.4.2.2. Saat bin Amaq Marinah (Penggugat 14);1.4.2.3.

Safwan (anak perempuan/Penggugat 8);1.4.1.2.Amaq Sifak bin Haji Safwan (anak lakilaki/Penggugat 9);1.4.1.3.lsmail bin Haji Safwan (anak lakilaki/Penggugat 10);1.4.1.4.Haji Fauzi bin Haji Safwan, (anak lakilaki/Penggugat11);1.4.1.5.Sakmah binti Haji Safwan (anak perempuan/Penggugat 12);Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/20151.4.2. Amaq Marinah bin Amaq Raisah (anak lakilaki) telahmeninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anakyakni:1.4.2.1.

Bahwa terhadap gugatan tersebut para pihak berdasarkan hasil mediasipada tanggal 19 Desember 2018 dengan di bantu oleh hakim Mediatorsepakat mengakhiri sengketa perkara tersebut dengan Perdamaian, yangmerupakan kesepakatan para pihakBerdasarkan halhal tersebut diatas, para pihak setuju untuk membuatkesepakatan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut :1.1.1.2.1.3:1.4.1.5.Pasal I.KESEPAKATANPIHAK PERTAMA adalah ibu kandung dari almarhum Dra.

ARIFIN BinSURATMAN.1.4.1.5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonanini mohon untuk dapat mengambil Peninggalan dari Almarhum M. ARIFINBin SURATMAN seperti yang tersebut dalam poin 8 di atas dalamPermohonan ini, untuk dapat digunakan dengan sebaikbaiknya oleh ParaPemohon dan dapat menjadi Biaya Sekolah anakanak dari Almarhum M.ARIFIN Bin SURATMAN;1.4.1.6. Bahwa, Almarhum M.

JS, yang telah berkekuatanhukum tetap (inkrachf) dengan Akta Cerai Nomor2655/AC/2014/PA.JS;Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 288/Pdt.G/2016/PN CbiForm02/SOP/0638/2017vY 1.4.1.5.Bahwa berdasar Kutipan Putusan Cerai Nomor0679/Pdt.G/2014/PA.

Menetapkan ahli waris dari (Nama Alm) (Alm) adalah sebagaiberikut :1.1.1.2.1B:1.4.1.5.PEMOHON 1 (Anak kandung);PEMOHON 2 (Anak kandung);PEMOHON 3 (Anak kandung);PEMOHON 4 (Anak kandung);PEMOHON 5 (Cucu kandung/Ahli Waris Penggantidari Halimah binti Muhammad);1.6.PEMOHON 6 (Cucu kandung/Ahli Waris Penggantidari Halimah binti Muhammad);1.7.PEMOHON 7 (Cucu kandung/Ahli Waris Penggantidari Halimah binti Muhammad);4.

No.163/Padt.P/2019/PA.Mtp133:1.4.1.5:1.6.2. Saksi2.1.sesuai aslinya, bermaterai cukup, diparaf dan di beri tanda buktiP.2.Fotocopy Kartu Keluarga An.

Lbt.1.4.1.5:1.6.1.7.1.8.1.9:1.10.Gorontalo tanggal 18 Mei 2009. Telah dicocokkan dan sesuai denganaslinya, dinazegellen, dan oleh Ketua Majelis diberi kode P3.Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor 145/HtoLbt1904/X/2019 tentang Beda Nama. Bukti mana yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Lurah Limboto tanggal 23 Oktober 2019.Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dinazegellen, dan olehKetua Majelis diberi kode P4.Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501011703140001 a.n.

Bahwa yang menjadi dasar hukum penerbitan Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan NilaiAtas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, JasaAngkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi, dapat diketahui padakonsiderans Mengingat" dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 302/KMK.04/1989 tersebut, antara lain berdasarkan angka 3 dan angka 5,menyebutkan :1.4.1.5.Angka3 :"UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang

Dalil yang disampaikanPENGGUGAT ini sama sekali tidak beralasa hukum NGAWURkarena dalam surat putusan seperti TERGUGAT sampaikan padapoint 1.2 diatas, bahwa dalam perkara sebelumnya AKTANo.259/2005 TIDAK DIPERTIMBANGKAN atau bisa dikatakanHalaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2020/PN Bdw.1.4.1.5.bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat.

Putusan Nomor 0262/Pdt.G/2018/PA.Utj.1S.1.4.1.5.besar seperti hutang pada bank, namun Tergugat tetapmenambah hutang baru tanpa persetujuan Penggugat;Dalam Pertengkaran Tergugatmelakukan Kekerasan kepadaPenggugatBahwa apabila terjadi pertengkaran dan perselisinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukankekerasan fisik kepada Penggugat seperti menarik kerah bajuPenggugat dan menarik tangan Penggugat dengan sekuatTergugat sehingga menyebabkan tangan Penggugat menjadiluka memar, dan kejadian

Bahwa dalam jabatan sebagai HR Manager dan Ethics Coordinator,1.4.1.5.lingkup tugas dan tanggung jawab Penggugat mencakuppengelolaan SDM dan penyelenggaraan program business ethicsperusahaan Tergugat yang berbasis di Batam baik di bagian marinemaupun fabrikasi (P3);Bahwa perselisihan hubungan industrial ini bukan merupakanperselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkanperselisinan hak sehubungan dengan (a) perbedaan perlakuan yangdeskriminatif oleh manajemen Tergugat yang mengurangi hak PIBPenggugat

bahwa Pembanding/Dahulu Terdakwamerupakan pengguna/korban penyalahgunaan Narkotika yangdidasarkan pada barang bukti berupa berat netto 0,1029 gram (nolkoma satu nol dua sembilan gram) milik Terdakwa Narkotika jenis sabudihubungkan keterangan saksisaksi a charge dan keteranganPembanding/Dahulu Terdakwa, yang pada pokonya menyatakan bahwaPembanding/Dahulu Terdakwa ditangkap karena telah menguasaiNarkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman, dimana shabuHal. 9 dari 25 hal Pts. 709/PID.Sus/2019/PT.MKS.1.4.1.5

Pal.1.4.1.5.Terbanding kepada Pembanding, adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatige daad), yang mengakibatkan kerugian baik secaraMateriil dan Imateriil bagi Pemohon Banding/Penggugat;Bahwa Judex fakti Kurang cukup dalam memberi pertimbanganterhadap alat bukti P3 yang menjadi pokok permasalahan hancurnyaekonomi Pembanding akibat bencana alam, sebagaimana dalampertimbangannya pada halaman 30 dari 42 hal. alinea pertama PutusanNo.97/PdtG/2020/PA.Pal. walaupun tidak dibantah oleh Tergugat

K/Pdt.SusBPSK/.....1.4.1.5.tidak tercapai diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional apabila tidaktercapai maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Bogor;Apabila menurut Majelis Arbitrase Ad Hoc BPSK bahwa kesepakatanantara pemohon dan termohon merupakan pilihan yang tidak tegas terhadapBani, berarti penyelesaian melalui pilihan ini sudah pasti tidak tercapai,maka yang berlaku adalah Pengadilan Negeri Bogor, sehingga BPSKKabupaten Bogor harus menyatakan diri tidak berwenang secara absolutuntuk

Diari Sembiring, Umur + 35 tahun, Pekerjaan Bertani, Beralamat diDesa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo,selanjutnya disebut Terbanding 1.3 semula Tergugat 1.3.1.4 Alami Sembiring, Umur + 32 tahun, Pekerjaan Bertani , Beralamatdi Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo,selanjutnya disebut Terbanding 1.4 semula Tergugat 1.4.1.5 Masri Sembiring, Umur + 29 tahun, Pekerjaan Bertani , Beralamatdi Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo,selanjutnya disebut Terbanding

Huruf a sampai dengan f diatas, maka hubungan hukum yang timbul dalam hal ini adalah sebagaiberikut :1.4.1.5.i. Hubungan hukum= antara PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSIdengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.

(P.3).1.4.1.5%Fotocopy Kartu) Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan TenagaKerja Kota Batu, tertanggal 23 Juni 2008.

Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar; Tumpangtindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknyajelas terdapat kesalahan;1.4.1.5.e. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftarantanah;.Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;g. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;h. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;i. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atauj.

Bank SyariahCabang Sidoarjo sebagai kreditur dari Penggugat, maka kegiatan pinjammeminjam tersebut menggunakan prinsip ekonomi syariah ;Bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, menyebutkan wewenang pengadilan agama salah satunyaHalaman 13 dari 27 Putusan No.103/Pdt.G/2015/PN.Sda.1.4.1.5.adalah sengketa dibidang ekonomi syariah, yang diartikan sebagai Perbuatanatau kegiatan usaha yang dilaksanakan

F/UPS/IX10/385 (Bukti P9);Bahwa, pada kenyataannya sampai dengan saat ini, Termohon Pailit sebagaidebitur tidak membayar lunas terhadap 58 (lima puluh delapan) transaksi jualbeli pada periode waktu sebagaimana tersebut pada poin 1.3. dan 1.4. tersebut diatas (lampiran 1);1.4.1.5.IBahwa, selain transaksi jual beli, Termohon juga memiliki kewajiban kepadaPemohon yang bersumber dari pinjammeminjam uang untuk keperluan danatalangan (bridging finance).