disebut sebagai"Tergugat"Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan RegisterHim. 1 dari9 him.Penetapan No.1790Pat.G/2013PA.GsNomor : 1790/Pdt.G/2013/PA.Gs tertanggal 27 Nopember 2013, telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1.4.1.2

Safwan (Penggugat 8);1.4.1.2. Amagq Sifak bin Haji Safwan (Penggugat 9);1.4.1.3. Ismail bin Haji Safwan (Penggugat 10);1.4.1.4. Haji Fauzi bin Haji Safwan (Penggugat 11);1.4.1.5. Sakmah binti Haji Safwan (Penggugat 12);1.4.2.Amaq Marinah bin Amaq Raisah telah meninggal dunia danmeninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni:1.4.2.1. Marinah binti Amag Marinah (Penggugat 13);1.4.2.2. Saat bin Amaq Marinah (Penggugat 14);1.4.2.3.

Safwan (anak perempuan/Penggugat 8);1.4.1.2.Amaq Sifak bin Haji Safwan (anak lakilaki/Penggugat 9);1.4.1.3.lsmail bin Haji Safwan (anak lakilaki/Penggugat 10);1.4.1.4.Haji Fauzi bin Haji Safwan, (anak lakilaki/Penggugat11);1.4.1.5.Sakmah binti Haji Safwan (anak perempuan/Penggugat 12);Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 795 K/Ag/20151.4.2. Amaq Marinah bin Amaq Raisah (anak lakilaki) telahmeninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anakyakni:1.4.2.1.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingsebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPP domisili PKP Penjualuntuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP Domisili Pembeli. Suratpermintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakanformulir sebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembanding sebagaimana dimaksud psebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3. Apabila jawaban klarifikasi menyatakan:1.4.1.3.1 ada dan sesuar dengan penjelasan bahwa:a. Faktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP Penjual;b.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingsebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPP domisili PKP Penjualuntuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP Domisili Pembeli.Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile denganmenggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan DirekturJenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingsebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPP domisili PKPPenjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP DomisiliPembeli. Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimiledengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 11 KeputusanDirektur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingsebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPP domisili PKPPenjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP DomisiliPembeli. Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimiledengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 11 KeputusanDirektur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingsebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untukdimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP Domisili Pembeli. Surat permintaanklarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulirsebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingsebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untukdimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP Domisili Pembeli. Surat permintaanklarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulirsebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada datapembanding sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPPdomisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPPDomisili Pembeli. Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukan melaluifaksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam lampiran 11Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingsebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPP domisili PKP Penjualuntuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP Domisili Pembeli. Suratpermintaan klarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakanformulir sebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada datapembanding sebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPPdomisili PKP Penjual untuk dimintakan klarifikasi dengan tembusan keKPP Domisili Pembeli. Surat permintaan klarifikasi tersebut dilakukanmelalui faksimile dengan menggunakan formulir sebagaimana dalamlampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp.476.000, (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi, bertepatandengan tanggal 3 Muharam 1441 Hijriyah oleh kami Sundus Rahmawati, S.H.sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Wates Kelas 1B, dan pada hari itu jugaHalaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Wt.1.4.1.2.putusan tersebut diucapkan

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2. Print out daftar PKPM yang tidak sesuai dan atau tidak ada data pembandingsebagaimana dimaksud pada butir 1.3.3. dikirim ke KPP domisili PKP Penjual untukdimintakan klarifikasi dengan tembusan ke KPP Domisili Pembeli. Surat permintaanklarifikasi tersebut dilakukan melalui faksimile dengan menggunakan formulirsebagaimana dalam lampiran 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.1.4.1.3.

Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2 Print out daftar PKPM yang tidak sesuai danatau tidak ada data pembanding sebagaimanadimaksud pada butir 1.3.3., dikirim ke KPPdomisili PKP Penjual untuk dimintakanklarifikasi dengan tembusan ke KPP DomisiliPembeli.

ARIFIN BinSURATMAN).1.4.1.2. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia dan beragama Islam.1.4.1.3. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonanini mohon untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahaksebagai Ahli Waris dari Almarhum M. ARIFIN Bin SURATMAN;1.4.1.4. Bahwa, selama Hidupnya Almarhum M. ARIFIN BinSURATMAN meninggalkan warisan berupa:1. Tabungan yang berada di Bank Syariah Indonesia (BSI)KPC.

Jakarta.Bahwa latar belakang dibuatnya persyaratan tendersebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1.2 c Bagian TentangHal 17 dari 105 hal.

Bahwa latar belakang dibuatnya persyaratan tendersebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1.2 Bagian Tentang Hukumyaitu mengenai keharusan adanya kantor perwakilan dan/atau investasiHal 51 dari 105 hal.

Bahwa latar belakang dibuatnya persyaratan tendersebagaimana dimaksud pada butir 1.4.1.2 (C) Bagian TentangHukum yaitu. mengenai keharusan adanya kantor perwakilandan/atau investasi bidang perlampuan di Indonesia terhadappabrikan yang memberikan surat dkungan adalah kaena pengalamantender yang dilakukan Dinas PJUU & SJU DKI pada tahun 2003dimana pemenang tender telah melakukan wanprestasi sehinggaDinas PJUU & SJU DKI Jakarta mengalami kesulitan untuk memintapertanggungjawaban baik dari pemenang tender

Putusan No.631 K/Pdt.Sus/2008Bahwa telah pula Turut Termohon Kasasi XI selaku Pengguna barang/jasakemukakan alasannya sebagaimana dalam putusan Termohon KasasiNomor : 20/KPPUL/2005 yaitu pada halaman 20 dan 21 sebagai berikut :Bahwa latar belakang dibuatnya persyaratan tender sebagaimana dimaksudpada butir 1.4.1.2 Bagian Tentang Hukum yaitu mengenai keharusan adanyakantor perwakilan dan atau investasi bidang perlampuan di Indonesia terhadappabrikan yang memberikan surt dukungan adalah karena pengalaman

dan disimpulkan, bukan didasarkan darimenyimpulkan dari kesimpulan.Oleh karena putusan judex facti tidak didasarkan pada faktafakta tetapihanya atas dasar menyimpulkan dari kesimpulan Termohon Kasasi, makaPemohon Kasasi perlu memaparkan kembali faktafakta yang terdapatdalam pertimbangan putusan Termohon Kasasi yang tidak dicermati olehjudex facti, yaitu pada halaman 20 dan 21 putusan Termohon Kasasi,sebagai berikut :Bahwa latar belakang dibuatnya persyaratan tender sebagaimana dimaksudpada butir 1.4.1.2

Denganadanya daftar ini maka konfirmasi sudahterjawab ada;1.4.1.2.

KHOLIK Bin Pak Supat (Turut Tergugat IX);0 1.4.1.2. CHUM Binti Pak Supat (Turut TERGUGAT x);1 1.4.2. nBok ENDIL, dikarunai anak:1.4.2.1. MAHFUD Bin Pak Supat (Turut Tergugat I);.4.2.2. SUMILA Binti Pak Supat (Turut Tergugat IT);.4.2.3. PUR Bin Pak Supat (Turut Tergugat ITT);.4.2.4. EMAT Bin Pak Supat telah meninggal dunia bulan Mei 2011 yangdalam perkawinanya dengan RONI NUR AIDAHdikarunai anak:1.4.2.4.1.

Putusan Nomor 1148/B/PK/PJK/2016dikreditkan oleh PKP Pembeli kurang dari Rp500,000;1.4 Tindak lanjut yang harus dilakukan:1.4.1 Bagi unit kantor yang melakukan/meminta konfirmasi:1.4.1.2 Print out daftar PKPM yang tidak sesuai danatau tidak ada data pembanding sebagaimanadimaksud pada butir 1.3.3., dikirim ke KPPdomisili PKP Penjual untuk dimintakanklarifikasi dengan tembusan ke KPP DomisiliPembeli.