Butir 10.1.2.d tentang ketentuan Pendanaan, nomor 2 disebutkanbahwa tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu ; d. Butir 10.1.2.c. tantang Tahapan Pengelolaan disebutkan bahwa : (1) Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengn ketentuan dalam BAKD atau MAD ; (2) UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakangkelompok, kondisi kelompok, riwayat pinjaman kelompok,rencana usulan dan rencana penggunaan dana.

Butir 10.1.2.d tentang Penetapan Persyaratan, nomor 2 disebutkanbahwa kelompok yang telah lunas dan jika mengajukan lagi harusdinilai kondisi pinjaman sebelumnya ; Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negarasebesar Rp.698.216.600,00 (enam ratus Sembilan puluh delapan juta duaratus enam belas ribu enam ratus rupiah) atau sekitar jumlah itusebagaimana hasil pemeriksaan keuangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep oleh PNPM MPd Provinsi JawaTimur

Butir 10.1.1.d tentang Ketentuan Dasar, pada nomor 4 disebutkanbahwa pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai denganketentuan PNPMMpd seperti : UPK, kelompok Peminjam (bukanpeminjam individu), Tim Verifikasi, dan sebagainya ; Butir 10.1.2.d tentang ketentuan Pendanaan, nomor 2 disebutkanbahwa tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu ; .

Butir 10.1.2.c. tantang Tahapan Pengelolaan disebutkan bahwa: (1) Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengn ketentuan dalam BAKD atau MAD ; (2) UPK melakukan evaluasi singkat tentang latar belakangkelompok, kondisi kelompok, riwayat pinjaman kelompok,rencana usulan dan rencana penggunaan dana.

Sebelum dilakukan penyaluran dana, berkas pinjaman harusdilampiri dengan :a) Dokumen yang terkait dengan pengajuan usulan kelompok;b) Evaluasi kelengkapan dokumen oleh UPK;c) Hasil verifikasi;d) Keputusan pendanaan yang ditandatangani oleh TimPendanaan diketahui dan disetujui oleh Ketua BKAD dandilaporkan kepada camat/PJOK;e) Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK;Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2.

huruf c dan Penjelasan X PelestarianKegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2.huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanismependanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :1.

Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompokPenjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2 huruf b : Ketentuan Pendanaan dalampengelolaan dana bergulir minimal harus memuat diantaranya halhalsebagai berikut :1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam danKelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha denganpemanfaat RTM;3.

Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.2 huruf b : Ketentuan Pendanaandalam pengelolaan dana bergulir minimal harus memuat diantaranyahalhal sebagai berikut :1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam danKelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha denganpemanfaat RTM3.

Surat perjanjian pinjaman dan kartu pinjaman yang telahditandatangani antara kelompok dan UPK.Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X PelestarianKegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2.huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanismependanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :1.

Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohonberstatus jana; nnnn nnn nnn nn nnn ccc ncn cnn cn ncn sccnn ss Putusan Cerai Talak, nomor: 1333/Pdt.G/2012/PA.TL.Halaman 1 dari 9 10.1.2.Bahwa setelah akad nikah, pemohon dan termohon tinggal di rumahpemohon sampai bulan Juli 2012 selanjutnya pisah tempat tinggal hinggaSOKAIANG j nnn nnn nnn nnn nnn ene nnn nnn nnn na nnnnnn nasBahwa selama perkawinan tersebut pemohon dan termohon dalamkeadaan ba'da dukhul dan belum punya anak ;Bahwa kehidupan

Sebelah Utara berbatasan dengan: gang 15; 10.1.2. Sebelah Selatan berbatasan dengan: rumah Ripah; 10.1.3. Sebelah Barat berbatasan dengan: Rumah Kos;10.1.4. Sebelah Timur berbatasan dengan: Gang 14; 10.2. Satu unit sepeda motor merk Honda warna abuabu hitam tahunpembuatan 1998 dengan namer polisi G 4171 NH atas namaAbdul Malik; wee one nnne anne ==10.3. Satu unit TV berwarna merk Samsung 21 Inch warna hitam;10.4. Satu unit lemari es merk Toshiba warna hijau muda; 10.5.

. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana BergulirPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaanmengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuansebagai berikut :1.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana BergulirPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaanHal. 26 dari 75 hal. Put. No. 1869 K/PID.SUS/2017mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuansebagai berikut :1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok.Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.2.

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalam pengelolaan danabergulir minimal harus memuat halhal sebagai berikut :2. Tidak diperbolehnkan memberikan pinjaman secara individu.3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam danKelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha denganpemanfaat RTM.4. Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kategorikelompok berkembang atau siap.5.

Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2 huruf b : Ketentuan Pendanaan dalam pengelolaandana bergulir minimal harus memuat diantaranya halhal sebagai berikut :2. Tidak diperbolehnkan memberikan pinjaman secara individu.3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam danKelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usaha denganpemanfaat RTM.4.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana BergulirPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaanmengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuansebagai berikut :1. Pengajuan usulan pinjaman kelompok.Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD.2.

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalampengelolaan dana bergulir minimal harus memuat halhal sebagaiberikut :1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individuHalaman 15 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.SusTpk/2017/PT YYK2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjamdan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok Aneka Usahadengan pemanfaat RTM3.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X PelestarianKegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2.huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanismependanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :1. Pengajuan usulan pinjaman kelompokKelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepadaUPK sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MADatau BKAD2.

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalampengelolaan dana bergulir minimal harus memuat halhal sebagaiberikut :Halaman 32 dari 80 putusan Nomor 9/Pid.SusTpk/2017/PT YYK1. Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secaraindividu2. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok SimpanPinjam dan Kelompok Usaha Bersama, Kelompok AnekaUsaha dengan pemanfaat RTM3.

. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan DanaBergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapanpengelolaan mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulirdengan ketentuan sebagai berikut :1.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X PelestarianKegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2.huruf c : Tahapan pengelolaan mengacu pada mekanismependanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut :1. Pengajuan usulan pinjaman kelompokKelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPKsesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atauBKAD.

Petujuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Pedesaan DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia) yang antara lain mengatur :Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok ;Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2

No. 1178 K/Pid.Sus/201214Pedesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia) yangantara lain mengatur :Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pedanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok ;Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf c tentangTahapan Pengelolaan diantaranya disebutkan :Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat inidisampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi ;

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2. huruf b. : Ketentuan pendanaan dalampengelolaan dana bergulir minimal harus memuat halhal sebagai berikut :2. Tidak diperbolehnkan memberikan pinjaman secara individu;Hal. 12 dari 88 hal. Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/20173. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam danKelompok Usaha bersama, Kelompok Aneka Usaha denganpemanfaat RTM;4.

. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana BergulirPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaanmengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuansebagai berikut :1.

Adanya perjanjian pinjaman antara UPK dan kelompok;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.2 huruf b : Ketentuan Pendanaan dalam pengelolaandana bergulir minimal harus memuat diantaranya halhal sebagai berikut :2. Tidak diperbolenkan memberikan pinjaman secara individu;3. Kelompok yang didanai meliputi : Kelompok Simpan Pinjam danKelompok Usaha bersama, Kelompok Aneka Usaha denganpemanfaat RTM;4.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana BergulirPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaanmengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuansebagai berikut :1. Pengajuan usulan pinjaman kelompokKelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada UPK sesuaidengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD atau BKAD;2.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.2. huruf c dan Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana BergulirPTO PNPM Mandiri Perdesaan butir 10.1.2. huruf c : Tahapan pengelolaanHal. 38 dari 88 hal. Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017mengacu pada mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuansebagai berikut :1.

Pasal 25 ayat (8):Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagibadan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas daripemerintah.Dengan demikian dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai olehmasyarakat yang berasal dari pemerintah merupakan keuangan negarayang harus dikelola sesuai dengan kaidahkaidah pengelolaankeuangan negara.2) Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentang PengelolaanDana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2. perihal Aturan Pokok Perguliranyang

No. 2941 K/Pid.Sus/2015Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagibadan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas daripemerintah.Dengan demikian dana bergulir baik yang digulirkan atau dikuasai olehmasyarakat yang berasal dari pemerintah merupakan keuangan negarayang harus dikelola sesuai dengan kaidahkaidah pengelolaankeuangan negara.2) Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentang PengelolaanDana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2. perihal Aturan Pokok Perguliranyang

Dalam Penjelasan X Pedoman Teknis Operasional (PTO) tentangPengelolaan Dana Bergulir PNPMMP butir 10.1.2.b perihal AturanPokok Perguliran, secara jelas dan tegas menyatakan tidakdiperbolenkan memberikan pinjaman SPP kepada perorangan. BantuanLangsung Masyarakat (BLM) pada dasarnya adalah bantuan yangdiberikan Pemerintah (APBN, APBD dan APBD II) kepada masyarakatbukan kepada perorangan.

penjahit, agama Islam, bertempat tinggal di kabupatenCilacap, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT"Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi di muka persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Agustus 2010 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Perkara Nomor: 2404/Pdt.G/2010/PA.Clp. tanggal 10 Agustus 2010, mengajukan halhal sebagai berikut:10.1.2

Nuratim (Obyek Sengketa Tigayang dikuasai oleh Tergugat1/Hotip);(selanjutnya bagian ini disebut Obyek Sengketa Satu);10.1.2. Tergugat / lwan, menguasai bagian luas +1250 m2 denganketentuan batasbatas sebagai berikut : Utara : Petak No. 965 a/n: Siyah B.Misnah dan Petak No 967TianahB.Sam;Timur:JalanDesa; Selatan : Obyek Sengketa Satu dikuasai oleh : Tergugat LiHotipBarat : Petak No. 970 a/n: Temu B.

Kaderi, sebagaimana tersebut dalamposita gugatan point 10.1.1 dan 10.1.2 di atas, secara hukum demihukum mohon dinyatakan sebagai harta peninggalan hak warisPenggugat dengan ketentuan Para Turut Serta Tergugat III, 1V, V, VI,Vil, VII, IX dan X agar ditetapkan tunduk putusan.; Berikut 13.Bahwa, dengan adanya penguasaan atas Obyek Sengketa Satu, Duadan Tiga sebagaimana tersebut di atas oleh Para Tergugat danTergugat II secara hukum tindakan Para Tergugat tersebut adalahmerupakan sebagai tindakan yang

.%:7.8.g.10.1.2.Gang Lengkong 3 Nomor 17 Rt. 002/Rw. 001 Sumedang Utara 45322dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang teruSs menerustersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untukkembali mmembina rumah tangga.Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil.Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan pemohon lebihmemenuhi alas an

Almarhum Abidin hidjaba ( anak lakilaki )10.1.2. Pr. Hapsa Hidjaba ( anak Perempuan )10.1.3. Lk. Abdullah Hidjaba ( anak lakilaki )10.1.4. Pr. Rusni Hidjaba ( anak perempuan )10.1.5. Almarhum Idrus hidjaba ( anak lakilaki )11. Menetapkan :11.1. Ahli Waris Almarhum Abidin Hidjaba bin Nani Hidjaba :11.1.1. Pr. Deni Hiola ( istri )11.1.2. Pr. Fitri Hidjaba ( anak perempuan )11.1.3. Lk. Kusnar Hidjaba ( anak Lakilaki )11.1.4. Pr. Ramsia Hidjaba ( anak perempuan )11.1.5. Lk.

AcaraVerifikasi adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan(MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesiasebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian DalamNegeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal PetunjukPelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan s/d X,dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2

Binti Supriyadi sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangandengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada Bab Pengelolaan Dana BergulirPNPMMpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor2.

Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriHal 10 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT.SMGPerdesaan (MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat KementerianDalam Negeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihalPetunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 besertapenjelasan s/d X, dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd PenjelasanX Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan dan menandatangani janjiTaklik Talak sebagaimana tertera dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat;10.1.2.Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tuaPenggugat yang bertempat tinggal di Dusun Wanadadi RT.003 RW.002 DesaKaranggedang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, selama kurang lebih 5 tahun;Bahwa dari pernikahan tersebut melakukan hubungan kelamin (Bada Dukhul) namunbelum dikaruniai anak;Bahwa pada bulan Juli

Bentuk kegiatan dana bergulir adalahtetap menyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro dimasyarakat bukan menggunakan dana untuk menjalankan suatu usahapada sektor riil sehingga dalam upaya pelestarian dana bergulir tidak137diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan olehUPKA angka 10.1.2 huruf b yang menyatakan :Dana bergulir adalah dana yang bersumber dari pengembalian dana BLMkegiatan pinjaman baik yang berasal dari PPK maupun PNPMPPK.Ketentuan pengelolaan mengacu

jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawanhukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peri de tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kKewenangan untuk mengunakan dana SPP yangberasal dari perguliran karena sasaran dari PNPM MPd adalah masyarakatmiskin diperdesaan.Aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANAngka 5.2.3 yang menyatakan tugas dan tanggungjawab UPKPenjelasan X: Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1 huruf d point 1 Angka 10.1.2

huruf bSOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal 10Juni 2010 yang ditetapbkan oleh BKADPasal 9 ayatPasal10Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kKewenangan untuk mengunakan dana SPP yang139berasal dari pengembalian SPP karena dana pengembalian SPP untukdigulirkan kembali ke masyarakat.aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X : T entang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1 huruf d point 1 Angka 10.1.2

Aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANAngka 5.2.3 yang menyatakan tugas dan tanggungjawab UPKPenjelasan X: Tentang Pengelolaan Dana BergulirAngka 10.1.1 huruf d point 1Angka 10.1.2 huruf bSOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal10 Juni 2010yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasal 10171 Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d 2012tidak mempunyai kewenangan untuk mengunakan dana SPP yang berasal daripengembalian SPP karena

dana pengembalian SPP untuk digulirkan kembalike masyarakat.Aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X: Tentang Pengelolaan Dana BergulirAngka 10.1.1 huruf d point 1Angka 10.1.2 huruf bSOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut 1anggal10 Juni 2010yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasali0Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d 2012tidak mempunyai kKewenangan untuk mengunakan dana SPP yang berasal dariTabungan kelompok SPP yang

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf c tentangTahapan Pengelolaan diantaranya disebutkan : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentanglatar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjamankelompok pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha danrencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikanbersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulr angka 10.1.2. huruf c tentangTahapan Pengelolaan diantaranya disebutkan : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan evaluasi singkat tentanglatar belakang kelompok, kondisi saat ini kelompok, riwayat pinjamankelompok pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK), rencana usaha dan18rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikanbersama dengan usulan kelompok kepada Tim Verifikasi.

disyaratkan,bahkan memberikan kesempatan kepada Basiyo dan Yahya untuk melakukan suatuperbuatan yan tidak sesuai dengan maksud diperuntukkannya program PNPM ini, dankemudian dana yang sudah disetorkan oleh Kelompok Simpan Pinjam Perempuan ke KasUPK tidak disetorkan oleh Terdakwa, disimpan sendiri untuk kepentingan pribadiTerdakwa yang bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Bupati Purworejomaupun Petunjuk Tehnis Operasional Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Berupa Penjelasan52X dan XI angka 10.1.2

AcaraVerifikasi adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan(MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesiasebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Kementerian DalamNegeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihal PetunjukPelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 beserta penjelasan s/d X,dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2

Binti Supriyadi sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangandengan Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd Penjelasan X BabPengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd pada Bab Pengelolaan Dana BergulirPNPMMpd poin 10.1.2. tentang Mekanisme Pengelolaan pada huruf b Nomor2.

Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriHal 10 dari 33 hal, Put No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT.GMGPerdesaan (MPd) yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia sebagaimana Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat KementerianDalam Negeri Nomor : 414.2/477/PMD tanggal 26 Januari 2011 perihalPetunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2011 besertapenjelasan s/d X, dalam Petunjuk Teknis Operasional PNPMMpd PenjelasanX Bab Pengelolaan Dana Bergulir PNPMMpd poin 10.1.2

perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat danTergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2009Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan masalahkeuangan, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap biaya hidupPenguggat;Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pindah agama, Tergugat yang setelahmenikah dengan Penggugat memeluk agama Islam, kembali kepada agamasemula yaitu Nasrani, hal ini membuat Penggugat semakin merasa tidaknyaman untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;qf:10.1.2

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan 10.1.2... 2.010 ccc cee cee cee eee 2 Dom mon on onene nese cs ennBahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat di Dusun Watesari RT.004 RW.001 Desa Citembong Kecamatan BantarsariKabupaten Cilacap selama + 6 (enam) bulan, dan Bada Dukhul; Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama WURYATI, jenis kelamin perempuan, umur 14 (empat belas) tahun,yang sekarang