Copylas Indonesia, Perihal : Perbaikan butirKewajiban yang tercantum dalam Surat Gubernur tanggal 1Oktober 1997 Nomor 2477/1.711.5 atas nama PT.

Copylas Indonesia;3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Gubernur Provinsi DKI JakartaNomor:2349/1.711.52, tanggal 5 November 2008 perihal Perbaikan butirkewajiban yang tercantum dalam Surat Gubernur tanggal 1 Oktober 1997Nomor 2477/1.711.5 atas nama PT.

DKI Nomor 1457 tanggal 22September 1997 juncto SIPPT Nomor 2477/1.711.5 tanggal 1 Oktober1997 (Bukti T8=P5) juncto SIPPT Nomor ; 2349/1.711.52 tanggal 5Halaman 25 dari 59 halaman.

/1.711.5 tanggal 1 Oktober 1997, telahmencukupi dengan kebutuhan dasar hukum untuk terbitnya obyek sengketa baiksecara prosedural maupun formalnya.

Hal itu seharusnya dinilaijuga oleh Judex Factie bahwa obyek sengketa in litis bersifat turunan (derivatif)dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan produk PemohonKasasi yang sebelumnya yakni berupa :e Surat Ijin Penggunaan Pengolalan Tanah (SIPPT Nomor 2701/S/K/BKD/72tanggal 16 Desember 1972;e Surat Pembaharuan SIPPT Nomor 1601/1.711.5 tanggal 26 Mei 1993 sertaSurat Pernyataan Terbanding/Termohon Kasasi tanggal 8 Februari 1993;e SIPPT NO. 2477/1.711.5 tanggal 1 Oktober 1997 perihal

didalamSIPPT tahun 1997 / Suratdari Gubernur Provinsi DKIJakarta Ref No. 2477/1.711.5 tanggal 1 Oktober1997 tersebut diatas,pihak PT.

Copylas Indonesia, PerihalPerbaikan butir Kewajiban yang tercantumdalam Surat Gubernur tanggal 1 Oktober 1997Nomor 2477/ 1.711.5 atas nama PT.CopylasIndonesia4.

Pembaharuan Surat Ijin Penunjukkan PenggunaanTanah Nomor 1601/ 1.711.5 tanggal 26 Mei 1993a.n Penggugat i8.

Copylas Indonesia, Jl.Thamrin No. 9 Jakarta, (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;Surat Gubernur Provinsi DKI JakartaRef No. 2477/ 1.711.5 tanggal 1 Oktober1997, ditujukan kepada PT.

butirkewajiban yang tercantum dalam suratGubernur tanggal 1Oktober 1997 Nomor2477/ 1.711.5 a.n Penggugat, (fotocopysesual dengan aslinya) ;T 10: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor8411.

dinyatakan batal demihukum atau dibatalkan menurut hukum;13, Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut kembali surat fzinPenunjukan Penggunaan Tanah No. 1618/1.711 tanggal 7 Mei 1990dan Surat Perpanjangan SIPPTnya No. 4662/1.711.5 tanggal 22Nopember 1990 yang telah dikeluarkannya tersebut di atas;14.

Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuktunduk dan taat pada pelaksanaan putusan ini;Menyatakan bahwa SIPPT Nomor 1618/1.71 1 tanggal 7 Mei 1990 danperpanjangan SIPPT Nomor 4662/.1.711.5 tanggal 22 Nopember 1990yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I adalah tidak sah dan olehkarena itu harus dibatatkan;Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut kembali SIPPTNomor 1618/1,711, tanggal 7 Mei 1990 dan perpanjangan SIPPT Nomor 4662/1.711.5 tanggal 22 Nopember 1990 yang telah

SIPPTtanggal 22 Nopember 1990 No. 4662/1.711.5 dan penerbitan SertifikatHGB No, 116/KS dan No. 13 8/KS tanggal 14 September 1983, dalammengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telahmelampaui waktu 90 hari dihitung sejak saat diketahuinya atau sejak diumumkannya keputusankeputusan Tata Usaha Negara tersebut sepertiyang ditentukan dalam pasal jo pasal 55 UU.

Sprint/Starns/VIII/1990 (bukti P16, 17, 18) sebagai alasanuntuk menyatakan tidak sah/batalnya SYPPT No. 4662/.1.711.5 tanggal22 Nopember 1990, yang mana adalah bertentangan normanorma publik maupun norma hukum perdata, karena :~ Dalam peraturanperaturan yang mengatur terbitnya SIPPT antaralain Keputusan Gubernur Kepala Daerah IJ No.

SGM tertanggal 22Nopember 1990 No. 4662/1.711.5 yang memperpanjang SIPPT dimaksud dengan 6 bulan lagi;Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut surat perpanjangan SIPPTtersebut;10. Menyatakan tidak sah surat Tergugat I kepada Ny. D Bintt AA No.

Surat Nomor 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19 November2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepadaKomisaris Utama PT Dwi Putra Metropolitan yang pada intinya dalampoin 3 disebutkan Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudarapermohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudaramelengkapi Sertifikat Hak Pakai Nomor 76/Pinangsia;Hal. 9 dari 59 hal. Putusan No. 155 PK/Pid.Sus/20172.

Akta Perseroan Terbatas Notaris RadenOERIP No. 11 tgl. 921977; 55.Berita Acara Notaris Mohamad SaidTadjoedin No. 117 tgl. 1711992; 56.Berita Acara Rapat No. 46 tgl. 2181995Notaris Anita Soekarna, SH; o7.Surat Kepala Kantor Pertanahan JakartaBarat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003; 58.Surat Kepala Kantor Pertanahan JakartaBarat No. 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003; 59.Laporan Data Akta Perubahan AnggaranDasar Perseroan dari Notaris DANIEL. PM,SH, tgl. 2942000; 60.

Putusan No. 155 PK/Pid.Sus/2017Alat bukti surat dari Terdakwa:1.Transkip pembicaraan, tanggal 31 Mei 2012, tempat Kanwil BPNDKI Jakarta;Fotokopi Surat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003, tanggal 19Nopember 2003 dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat kepadaKomisaris Utama PT.

Putusan No. 155 PK/Pid.Sus/2017 o7.Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl. 19112003; 58.Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl. 19112003; Dg.Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari NotarisDANIEL. PM, SH, tgl. 2942000; 60.Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari NotarisDANIEL.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl. 19112003; 58.Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl. 19112003; O90.Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari NotarisDANIEL. PM, SH, tgl. 2942000; 60.Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari NotarisDANIEL.

Lebar, RT. 002/01Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Adm.Jakarta Barat, yang diperoleh semula dari Para Ahli WarisMuhammad bin Apit dan Para Ahli Waris Leah bin Atin atas Girik CNo. 469 Persil 26 Blok D.IIl dan Girik C No. 206 Persil 26 D.Il yangdijual kepada Para Penggugat telah diakui dan dibenarkan olehKepala Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, KotaJakarta barat, sebagaimana Surat Keterangan / Riwayat Tanah No.58/1.711.5 s/d 61/1.711.5 tanggal 4 Oktober 1999.2.

tanggal 4 Oktober1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan, buktiP34, copy dari copy;Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 59/1.711.5 tanggal 4 Oktober1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan, buktiP35, copy dari copy;Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 60/1.711.5 tanggal 4 Oktober1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan, buktiP36, copy dari copy;Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 61/1.711.5 tanggal 4 Oktober1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan

Surat Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1330/03/IV/P2PT/1.711.5/2002 Perihal : Permohonan Penerbitan Sertifikat TanahBekas Hak Milik Adat Girik C206 Meruya Selatan Ps 26 DIll An.Leah binti Atim dan Girik C469 Meruya Selatan persil 26 DII An.Muhammad Apit tertanggal 25 September 2002, bukti P45, copy daricopy;46.

tanggal 4Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan MeruyaSelatan, bukti P34 ;Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 59/1.711.5 tanggal 4 Oktober1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan,bukti P35 ;Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 60/1.711.5 tanggal 4 Oktober1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan,bukti P36 ;Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 61/1.711.5 tanggal 4 Oktober1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Meruya Selatan,bukti P37 ;Surat Keterangan

26 DII An.Muhammad Apit tertanggal 12 Juli 2002, bukti P43 ; Berita Acara Penelitian Lapangan No : 200/P2K/2002 yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 7Agustus 2002, bukti P44 ; Surat Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1330/03/IV/P2PT/1.711.5/ 2002 Perihal : Permohonan Penerbitan Sertfikat TanahBekas Hak Milik Adat Girik C206 Meruya Selatan Ps 26 DIIAn.Leah binti Atim dan Girik C469 Meruya Selatan persil 26 DIIAn.

Surat Nomor : 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19 November2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak Pakai Nomor : P.76/Pinangsia yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan JawatanKereta Api (PUKA) Pusat;Bahwa pihak PT.

Surat Nomor : 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19November 2003, perihal Peminjaman Sertifikat Hak PakaiNomor : P.76/Pinangsia yang ditujukan kepada PimpinanPerusahaan Jawatan Kereta Api (PUKA) Pusat; Bahwa pihak PT.

Undangan SidangPanitia A Nomor : 309/03/IV/HAT/1.711.5/2003tanggal 1022003; Surat permohonanatas nama PT.Dwiputra Metropolitandari Kasi Hak AtasTanah tanggal2682003; Kartu KendaliPermohonan HGB/HP/HPL/HM. PemohonPT.

/2003 tanggal19112003; Surat Kepala Kantor PertanahanJakarta Barat Nomor : 1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal19112003; Laporan Data Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan dariNotaris DANIEL.

/2003tgl.19112003; Surat Kepala Kantor PertanahanJakarta Barat No.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003tgl.19112003; Laporan Data Akta Perubahan Hal. 83 dari 81 hal.

Tiorengsih Siburian tersebut, maka oleh Tergugat dengansuratnya tertanggal. 2 Pebruari 2001 No. 146/03/IV/HAT/1.711.5/2001,di undanglah ke Kantor Tergugat di Ruang Kepala Sub SeksiPenyelesaian Masalah Pertanahan, lantai , pada hari, Kamis, tanggal.15 Februari 2001, Nyonya. M. Pinta Uli Simanjuntak ( pemilik tanahawal ), Penggugat, Nyonya. Tiorengsih Siburian, akan tetapi Nyonya.Tiorengsin Siburian tidak mau hadir, terlampir Bukti.

Tiorengsih Siburian, kemudian Tergugatmelalui suratnya No.513/03 /IV/HAT/1.711.5/2001 tertanggal. 23 3 2001, terlampir Bukti.P.6.,telah memberitahukan Nyonya. TiorengsihSiburian, bilamana keberatan atas permohonan hak/Sertipikat yangdiajukan Penggugat tersebut, sesuai dengan Pasal. 30 ayat (1 ) huruf( C ) dan ayat (3) huruf ( C ) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997,tentang Pendaftaran Tanah, agar Nyonya.

Loisten Hutajulu, yang diketahuioleh Camat Cengkareng Kodya Jakarta Barat (Vide Bukti.P. 4.) ;20.Majelis hakim yang mulia tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat HakGuna Bangunan No. 08146/ Cengkareng Timur a.n TiorengsihSiburian, dengan Luas 959 M2 ( sembilan ratus lima puluh sembilanmeter persegi ) dengan Surat Ukur Tanggal 30 Desember 2004 yangterbit pada 31 Desember 2004 adalah merupakan tindakan yang keliru,sebab Tergugat sendirilah yang menyatakan melalui suratnyaNo.513/03/IV/HAT/1.711.5/2001

Tergugat I, I, II tersebut di atas merupakanperbuatan melawan hukum;3 Menyatakan perbuatan Tergugat IV sebagai perbuatan melawan hukum olehpenguasa (Onrechtmatige onverheidsdaad);4 Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum surat izin prinsip No. 22405/VII/1987 tanggal 2Juli 1987;5 Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum atau setidaktidaknya menyatakantidak mempunyai kekuatan hukum surat izin penunjukan penggunaan tanah No.3301/1.711.5

No. 1050 K/Pdt/2009tanggal 2 Juli 1987 dan surat izin penunjukan penggunaan tanah No.3301/1.711.5 tanggal 4 September 1990;Bahwa akan tetapi, badan Pengadilan yang mempunyai kompetensi atasperkaraperkara mengenai tindakan hukum Tata Usaha Negara seperti yangdikemukakan, ialah Pengadilan Tata Usaha Negara yang kini sudahdioperasional;Bahwa hal tersebut merupakan soal kompetensi absolut, karenanya, berdasarPasal 134 RIB, Pengadilan harus karena jabatan menyatakan dirinya tidakberwenang untuk mengadili

Pemerintahan di daerah khususnya Pasal 23 ayat (1) yangberbunyi : Kepala Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luarPengadilan, sehingga yang dapat dijadikan sebagai pihak atau partij ialahdaerah khusus Ibukota Jakarta;B Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara iniBahwa dalam gugatan para Penggugat terhadap Tergugat IV timbul karenapara Penggugat merasa keberatan atas terbitnya izin prinsip No. 22405/VII/1987 tanggal 2 Juli 1987 dan surat izin penunjukan penggunaan tanahNo. 3301/1.711.5

PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;Menyatakan para Penggugat adalah sebagai penyewa yang sah yangdilindungi oleh hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawanhukum (onrechmatigedaad);Menyatakan perbuatan Tergugat IV tersebut di atas adalah perbuatanmelawan hukum dari penguasa (onrechmatige overheidsdaad);Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Izin Prinsip No. 22504/VII/1987 tanggal 2 Juli 1987 dan Surat Izin Penunjukan penggunaan tanahNo. 3301/1.711.5

tentang Peradilan Tata Usaha Negara;3 Bahwa kalau demikian halnya, sengketa in casu prosedur penerbitan SIP dan SIPPTyang nota bene kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diperiksa olehPengadilan Umum, masyarakat pencari keadilan menjadi bimbang dan kepastianhukum tidak tercapai;4 Bahwa demikian juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 15alinea 1 yang menyebutkan terbitnya Surat Izin Prinsip No. 22405/VII/1987 tanggal2 Juli 1987 dan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah No. 3301/1.711.5

;bahwa sesuai dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Gubernur KepalaDKI Jakarta Nomor 2303/1.711.5 tanggal 24 Sepember 1997, pada angka 2, dalam rangkapenggunaan tanah bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dan prosedur yangberlaku, diintruksikan kepada Pemohon Banding:bahwa yang menjadi sengketa adalah penetapan Nilai NJOP atas objek pajak PemohonBanding yang terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto, Kuningan Prapatan, Jakarta Selatandengan nilai sebesar Rp20.755.000,00 per m?

;bahwa pengurangan tanah tersebut sesuai dengan Surat Izin Penunjukan PenggunaanTanah (SIPPT) Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 2303/1.711.5 tanggal 24 Sepember1997, pada angka 2, yaitu dalam rangka penggunaan tanah bagi kepentingan umum sesuaidengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;bahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dengan koreksi Terbanding, karenatanah milik Pemohon Banding seluas 20.614 m2 tersebut sebagai Objek Pajak yang secarafaktual tidak menghadap secara langsung/tidak berakses

satu satuan wilayah administrasipemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok;bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi danBangunan, yang dimaksud dengan Nilai Indikasi Ratarata adalah nilai pasar wajar ratarata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona Nilai Tanah;bahwa berdasarkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Gubernur KepalaDKI Jakarta Nomor 2303/1.711.5

Surat Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor : 1822/1.711.5 tertanggal 11Juli 2003 kepada ketua Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan(YKBRP) perihal penyempurnaan SIPPT atas lahan seluas 105.280 m?yang dikelola oleh YKBRP/Badan Pengelola Gelora BungKarno/Sekretariat Negara.

sebagaimana tercantum dalamSPPT PBB tahun 2010( linat lampiran PK No.2 ) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta TanahAbang Tiga, dengan tidak membedakan nilai Bumi Tanah dan Bumi Perairansebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Pengadilan Pajak Nomor:Put.17326/PP/M.VII/18/2009 atas SPPT PBB tahun 2007.Bahwa menurut Terbanding, kronologis penetapan Terbanding tersebut adalahsebagai berikut :Bahwa Yayasan Karya Bhakti RIA Pembangunan (YKBRP) telah memperolehSIPPT No. 1139/1.711.5 tanggal 1

Mei 1996 yang sebagaimana diperbaharuidengan SIPPT No. 1822/1.711.5 tanggal 11 Juli 2003 oleh Gubernur PropinsiDKI Jakarta yang diberikan ijin penguasaan untuk penggunaan sarana rekreasidan wisata belanja atas bidang tanah efektif seluas 105.280 m?

tertanggal 11 Juli 2003 yangmerupakan penyempurnaan dari SIPPT Nomor: 1339/1.711.5 tertanggal 1 Mei1996 pada nomor 18: "disekeliling tanah tersebut harus diadakan pemagaranatas beban saudara dan ditanami pohon dengan petunjuk Dinas PertamananPropinsi DKI Jakarta.

Ariobimo Laguna Perkasa bahwake depannya Taman RIA Senayan akan tetap dibangun sebagai kawasanHalaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 460 B/PK/PJK/2016rekreasi adalah khusus untuk Taman RIA Senayan yang berbeda denganPemohon Banding;Bahwa menurut Terbanding, Restoran Pulau Dua bukan merupakan saranarekreasi tetapi hanya merupakan sarana wisata belanja;Bahwa menurut Pemohon Banding SIPPT No: 1339/1.711.5 tanggal 1 Mei1996 dan sebagaimana diperbaharui dengan SIPPT No: 1822/1.711.5 tanggal11 Juli 2003

Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atasTanah Kav. 63, dibuktikan dengan diterbitkannyaSurat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)No.1453/ 1.711.5 tertanggal 30 Mei 1996, yangterletak di Jalan Jendral Sudirman Kav.63,Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas + 5.390M2, dengan batas batas sesuai dengan petasituasi No.146/S/BPUT/DTK/II1/96, oleh TergugatI, (selanjutnya akan disebut SIPPTHARANGGANJANG) , ( Bukti P4).Bahwa diterbitkannya SIPPT HARANGGANJANG

Pertimbangan Hukum ( butir nomor 4 padahalaman 15 : vide Bukti P5).4. ...SIPPT yang menjadi obyek sengketaini dan yang diterbitkan oleh Terguggat atas nama PTI Harangganjang sudahtepat dan tidak bertentangan denganhukum atau dengan lain perkataan, SIPPTnomor 1453/1.711.5, tanggal 30 Mei 1996atas tanah yang terletak di JalanJendral Sudirman Kaveling 63, KelurahanSenayan, Kecamatan Kebayoran Baru,Kotamadya Jakarta Selatan yangditerbitkan oleh Gubernur DKI JakartaKepada PI Harangganjang adalah Sah.b

Gubernur KDHDKI Jakarta, Berupa SIPPT = Nomor:1453/1.711.5, tanggal 30 Mei 1996 danSK. Kakanwil BPN DKI berupa suratrekomendasi Nomor1.711.52/1182/31/PPT/1994 tertanggal 1Juni 1994. Juncto Surat RekomendasiNomor: 1.711.52/1074/31/PPT/1995,tertanggal 16 Juni 1995.Bahwa, sejak tanggal 28 Maret 2008 Pengugatmengetahui telah diterbitkan SIPPT PT GMN atastanah Kav. 63, atas penerbitan SIPPT PT GMNtersebut Penggugat keberatan dan Penggugatmengirimkan surat permohonan pencabutan SIPPTPT GMN No.

Menyatakan bahwa Surat Gubernur KepalaDaerah Khusus' Ibukota Jakarta No. 1453/1.711.5 tanggal 30 Mei 1996 perihal izinPenunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)~ tidakmempunyai kekuatan hukum.Bahwa Perkara Nomor 618/Pdt/1998/PT.DKI telahdiputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakartatanggal 27 Juli 1999 dengan amar putusan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan tanggal 11 Juni 1998 No.460/Pdt.G/1996/PN.Jak.Sel.

Berdasarkan putusan putusan tersebut diatasyang merupakan putusan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap/pasti jelaslah bahwa SIPPTNomor 1453/ 1.711.5 tanggal 30 Mei 1996 sudahtidak mempunyai kekuatan hukum sehingga jelaspula bahwa Penggugat tidak mempunyaikepentingan apapun atas tanah Kavling 63 seluas+ 5.182 m2 yang terletak di jalan JenderalSudirman, Kelurahan Senayan, KecamatanKebayoran Baru, JakartaSelatan.

Surat Jawaban dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Kepala UnitPengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/1.711.5 tanggal 2 Februari2016, Hal: tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trase KaliPesanggrahan dan jalan inspeksi yang diminta Penggugat dalamSurat tanggal 7 Oktober 2015;2.

Putusan Nomor 412 K/TUN/2017Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhiketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undangundang Nomor 51Tahun 2009 tentang peradilan tata Usaha Negara untuk menjadi objeksengketa Tata Usaha Negara yaitu:A.Keputusan Tergugat adalah suatu Penetapan tertulis dari SuratJawaban Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Kepala Unit PengadaanTanah Tata Air Nomor 57/1.711.5 tanggal 2 Februari 2016, hal tidakdapat dipenuhi

JakartaKepala Unit Pengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/1.711.5 tanggal 2Februari 2016, Hal: tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi TraseKali Pesanggrahan dan jalan inspeksi yang diminta Penggugat dalamSurat tanggal 7 Oktober 2015. Dan Surat Jawaban Kepala BadanHalaman 7 dari 13 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Jawaban dari Tergugat Dinas Tata Air Provinsi DKI JakartaKepala Unit Pengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/1.711.5 tanggal 2Februari 2016, tentang tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi TraseHalaman 8 dari 13 halaman.

Oktober 2015; Surat Jawaban dari Tergugat II Kepala Badan Pelayanan Terpadu satupintu Provinsi DKI Jakarta Nomer: 222/1.711.523 tanggal 19 Januari2016, tentang Pemberitahuan hasil rapat pimpinan Gubernur yang berisitidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trace Sungai Pesanggrahandan Jalan Inspeksi yang diminta Penggugat dalam surat tanggal 7Oktober 2015;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat Jawaban dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Kepala UnitPengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/1.711.5

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah GubernurKepala Daerah Khusus Ilbukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No.3760/1.711.5 ;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas kiranya secara hukumpersyaratan yuridis Sumber Hak (rechtitel) adalah mutlak dimuat dalam suatugugatan/verzet/perlawanan, sesuai dengan penggarisan tertib Hukum AcaraPerdata/HIR dan penggarisan Yurisprudensi tetap Mahkamah agung RI, karenabukti Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1663, Surat Ukur tanggal 1 Maret 2000jo.

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Gubernur Kepala Daerah KhususIbukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5 bukanlahmerupakan bukti awal dasar hak, tetapi justru merupakan bukti kelanjutan darimana sumbernya hak Pelawan (??) yang serta merta memiliki Sertipikat HakGuna Bangunan No. 1663 jo. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah a quoHal. 4 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/06(??) Apa dasarnya Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Sertipikat HakGuna Bangunan termaksud?

Surat Izin Penggunaan Tanah Gubernur Kepala Daerah Khusus IbukotaJakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5, maka ternyata dijumpaifakta yuridis bahwa dilembaran/halaman Sertipikat Hak Guna Bangunantermaksud tercantum secara jelas bahwa Pelawan PT. Harapan Jaya BumiPertiwi memperoleh hak/peralihan hak dari Johny Julius Saerang dkk.

Atas dasar Akta Notaris No. 44 tanggal 14 Mei 1997 Surat Pelepasan Haktersebut, pihak Tergugat Rekonvensi telah memperoleh Izin PenunjukanPenggunaan Tanah yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah KhususIbukota Jakarta tanggal 30 September 1999 No. 3760/1.711.5 ;c.

Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) olehGubernur Kepala Daerah Khusus lbukota Jakarta tanggal 30 September1999 No. 3760/1.711.5 jo. Surat Keterangan Lurah Kuningan Timur,Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan adalah kesemuanya suratsurat buktitersebut di atas dinyatakan tidak mengikat menurut hukum ;Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 234 PK/Pdt/0610.1112.Menghukum Tergugat Rekonvensi (PT.

diJalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan TanjungDuren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol PetamburanJakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakanoleh pemohon untuk rumah tinggal.Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SuzyNatarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor : 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004tanggal 28 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Baratyang ditandatangani oleh Plt.

Lukman Hakim Kartasasmita Nomor : 283/03/IV/Um/1.711.5/Tahun 2001, dengan susunan panitia tugas sebagai berikut :1. Drs. Suparno, Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah selaku KetuaPanitia A ;2. Ir. Kalvin A. Sembiring, Kasubsi Pengukuran Pemetaan danKonversi selaku Wakil Ketua Panitia A, menggantikan Ir. Muslimberdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI JakartaNo. SK 31.200.221.2549 tanggal 20062003 ;3. H.

Lukman Hakim Kartasasmita selaku Kepala KantorPertanahan Jakarta Barat dalam Surat Keputusannya Nomor : 02 /03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000 , telah mengatur tugas Panitia A(Panitia Pemeriksaan Tanah) yakni antara lain :Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 871 K/Pid.Sus/2012.

Kepala Seksi Hak Atas Tanah yang mengacupada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Baratterdakwa Ir Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 283/03/IV/Um/1.711.5/Tahun2001 , dengan susunan panitia tugas sebagai berikut :1. Drs. Suparno, Kasubsi Pemberian Hak Atas Tanah selaku KetuaPanitia A.2. Ir. Kalvin A. Sembiring, Kasubsi Pengukuran Pemetaan danKonversi selaku Wakil Ketua Panitia A, menggantikan Ir.

PemohonBanding sudah mempunyai izin pendirian real estate sebagaimanadiakui oleh Pemohon Banding bahwa tanah dimaksud diperuntukkanpendirian real estate, yang dijawab oleh Pemohon Banding akandiusahakan namun sampai akhir persidangan Pemohon Banding tidakpernah menunjukkan izin pendirian real estate di atas tanah dimaksudatas nama Pemohon Banding, Pemohon Banding hanya menunjukkanMarket Feasibility Study yang dilakukan oleh Cushman and WakefieldSurat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) Nomor 3595/1.711.5

Banding)telah melaporkan Faktur Pajak masukan tersebut pada SPT MasaPPN Desember 2009 /Lampiran T11 dan selanjutnya PemohonPeninjauan Kembali menyatakan atas PPN yang lebih bayardikembalikan (direstitusi) sebesar Rp6.950.000.000,00;Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian Keberatan,Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU ) Pemohon Peninjauan Kembaliadalah: 51392 (Perdagangan Besar BarangBarang Kimia danFarmasi), sedangkan berdasarkan Surat Izin PenunjukanPenggunaan Tanah (SIPPT) Nomor 3595/1.711.5

Bahwa berdasarkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah(SIPPT) Nomor 3595/.1711.5 tanggal 24 September 1992 yangditandatangani oleh Bapak Wiyogo Atmodarminto sebagai GubernurKepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan:Alinea pertama halaman pertama SIPPT 3595/1.711.5 tanggal 24September 1992: Sehubungan dengan surat saudara tanggal 20 Oktober 1990Nomor 035/R.SIPPT/SS/X/90 mengenai permohonan izinpenunjukan penggunaan tanah dan memperhatikan Surat KepalaKantor Pertanahan Jakarta Selatan

Putusan Nomor 51/B/PK/PJK/2017Bahwa berdasarkan buktibukti yang Pemohon Peninjauan Kembaliuraikan di atas maka jelas dan nyata nyata pertimbangan MajelisHakim Banding Pengadilan Pajak adalah tidak cermat dan tidaktepat dalam hal menyatakan Pemohon Banding hanya menunjukkanMarket Feasibility Study yang dilakukan oleh Cushman andWakefield Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)Nomor 3595/1.711.5, namun SIPPT yang disampaikan PemohonBanding adalah SIPPT atas nama PT Sentra Graha Sentosa bukanSIPPT

Cushman and WakefieldIndonesia;Bahwa dasar hukum koreksi Terbanding adalah Pasal 9 ayat (8) huruf bUU PPN 2000, karena pembelian tanah yang dilakukan oleh PemohonBanding tersebut tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usahaPemohon Banding karena Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) PemohonBanding adalah: 51391 (Perdagangan Besar BarangBarang Kimia danFarmasi) sedangkan berdasarkan Surat Izin Penunjukkan PenggunaanTanah (SIPPT) nomor: 3595/1.711.5 tanggal 24091992, tanah yangdibeli oleh Pemohon Banding

Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebutakan digunakan oleh pemohon untuk rumahting gal;Bahwa kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja dalam permohonanpenerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah kartu kavling Nomor :2698/2186/PD/Pc A/II/1973 tgl. 2371973 luas 326 m2 dan kartu kavling Nomor :2698/2186/PD/Pc A/IN/1973 tgl. 2371973 luas 502Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SuzyNatarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5

Lukman Hakim Kartasasmita SK No : 238/03/V/Um/1.711.5 Tahun 2001tanggal 21 Februari 2001, yang mengatur tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antaralain meneliti sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana kota ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II KalvinAndar Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai NJOPPBB tanah tahun 2004 yakni Rp 1.722.000,/m2 x 828 meter = Rp 1.425.816.000,(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas

Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m2, dan permohonan Hak Guna Bangunan atastanah seluas 502 m2 di Tanjung Duren Utara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A BlokN Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan GrogolPetamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan olehpemohon untuk rumah tinggal;Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SuzyNatarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5

Ambari(anggota) dan Endang Poniman selaku sekretaris merangkap anggota Panita A. dengantugas melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data phisik di lokasitanah yang dimohon dan menyiapkan serta membuat risalah pemeriksaan tanah (PanitiaA);Bahwa menurut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No. 02/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000, mempunyai tugas antara lain :Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hakmilik, hak pengelolaan

terdakwamelakukan pengecekan mengenai sesuai tidaknya penggunaan tersebut denganrencana pembangunan daerah dan seharusnya proses permohonan penerbitan SHGBtersebut dilengkapi dengan peta rencana tata kota/tata ruang pemerintah KodyaJakarta Barat, hal ini bertentangan dengan aturan Keputusan Keputusan KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentangTugas Panitia pemeriksaan Tanah dan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Barat Nomor : 283/03/V/Um/1.711.5

GrogolPetamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akandigunakan oleh pemohon untuk rumah tinggal;Bahwa kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja dalampermohonan penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah kartukavling Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 2371973 luas 326 m2 dankartu kavling Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 2371973 luas 502Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SuzyNatarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5

mengenai sesuai tidaknya penggunaan tersebutdengan rencana pembangunan daerah dan seharusnya proses permohonanpenerbitan SHGB tersebut dilengkapi dengan peta rencana kota pemerintahKotamadya Jakarta Barat, hal ini bertentangan dengan aturan KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli1992 tentang Tugas Panitia pemeriksaan Tanah dan bertentangan denganSurat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir.Lukman Hakim Kartasasmita SK No : 238/03/IV/Um/1.711.5

Kecamatan GrogolPetamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m2, danpermohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m2 di Tanjung DurenUtara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan TanjungDuren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan JakartaBarat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untukrumah tinggal;Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah SuzyNatarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5

Ambari (anggota) dan Endang Poniman selakusekretaris merangkap anggota Panita A. dengan tugas melaksanakanpenelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data phisik di lokasi tanah yangdimohon dan menyiapkan serta membuat risalah pemeriksaan tanah (PanitiaA) ;Bahwa menurut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo. 02/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000, mempunyai tugasantara lain :.

paraterdakwa melakukan pengecekan mengenai sesuai tidaknya penggunaantersebut dengan rencana pembangunan daerah dan seharusnya prosespermohonan penerbitan SHGB tersebut dilengkapi dengan peta rencanatata kota/tata ruang pemerintah Kodya Jakarta Barat, hal ini bertentangandengan aturan Keputusan Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Tugas Panitiapemeriksaan Tanah dan Surat Keputusan Kepala Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Barat Nomor : 283/03/IV/Um/1.711.5

Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011perkataan, SIPPT Nomor 1453/1.711.5, tanggal 30 Mei 1996 atastanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 63,Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, KotamadyaJakarta Selatan yang diterbitkan oleh Gubernur DKI JakartaKepada PT Harangganjang adalah Sah.b. Amar Putusan (halaman 16 dalam pokok perkara, vide Bukti P5)."

Gubernur KDH DKI Jakarta, BerupaSIPPT Nomor: 1453/1.711.5, tanggal 30 Mei 1996 dan SK. KakanwilBPN DKI berupa surat rekomendasi Nomor : 1.711.52/1182/31/PPT/1994 tertanggal 1 Juni 1994 Juncto Surat Rekomendasi Nomor:1.711.52/1074/31/PPT/1995, tertanggal 16 Juni 1995".3.

Sudirman kav.63, Senayan, Jakarta Selatan telah ada /terbit S.LP.P.T Nomor : 1453/1.711.5 tanggal 30 Mei 1996 atas nama PT.Harangganjang oleh Termohon Peninjauan Kembali Il ( vide bukti P4 = bukti T IlInter1 ), sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan GebernurProvinsi DKI Jakarta No.

Putusan Nomor 119 PK/TUN/2011Pada tanggal 4 Oktober 1988 Gubernur DKI Jakarta telah menyetujuipembebasan Tanah dan telah diterbitkannya Surat jin PenunjukkanPenggunaan Tanah ( S.LP.P.T ) No. 1453/1.711.5 tanggal 30 Mei 1996 seluaslebih kurang 5.132 M2 yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Kav. 63, Kel.Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diterbitkan olehGubernur Ka. DKI Jakarta atas nama PT.

(Paulus Effendi Lotulung, DR, SH : Himpunanakalah AzazAzaz Umum Pemerintahan Yang Baik, Penerbit Citra Aditya Bakti,Cetakan ke 1, Bandung 1994, halaman 47)Bahwa, disisi lain penerbitan S.l.P.P.T Nomor : 2898/1.711.534 tanggal 3Oktober 2007 atas nama Termohon Peninjauan Kembali Il Intervensi ( P2= TIl 1 )tidak disertai penarikan kembali S.LP.P.T Nomor : 1453/1.711.5 tanggal 30 Mei1996 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali ( P4 = T II Inter 1 ).

Acara Notaris Mohamad Said Tadjoedin No.117 tgl.17-1-1992

Berita Acara Rapat No.46 tgl.21-8-1995 Notaris Anita Soekarna, SH

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5

/2003 tgl.19-11-2003

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19-11-2003

Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Notaris DANIEL.

Permohonan Hak Atas Tanah No. 107/1 711 tanggal 5 Mei 2003;

Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19Nopember 2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonanyang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi PutraMetropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonantersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapiSertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia ;2.

Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19Nopember 2003, perihal Kelengkapan Berkas Permohonanyang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi PutraMetropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan Berdasarkan penelitian terhadap berkas saudara permohonantersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudara melengkapiHal. 21 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKISertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia ;2.

DwiputraMetropolitan No.1 tgl.181985, Notaris MUDIYONO 54.Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIP No.11tgl.921977 55.Berita Acara Notaris Mohamad Said Tadjoedin No.117tgl.1711992 56.Berita Acara Rapat No.46 tgl.2181995 Notaris AnitaSoekarna, SH 57.Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003 58. Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.19112003 Hal. 26 dari 48 Perkara No. 25/PID/TPK/2014/PT.DKI 59.

Surat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19November 2003;62. Surat Pernyataan Anis Alwainy tanggal 7 Oktober 2003;63. Akta Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 9 Februari 1977;64. Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan No. 1tanggal 1 Agustus 1985;65. Pernyataan Keputusan Rapat PT Dwiputra Metropolitan No. 17tanggal 9 Januari 1986;66. Pernyataan Hibah tanggal 6 November 1991;67.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1406/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.1911200358. Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta BaratNo.1407/03/ IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl.1911200359. Laporan Data Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan dari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.294200060. Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroandari Notaris DANIEL. PM, SH, tgl.294200061. Persewaan Berjangka Waktu Panjang dariPerusahaan Negara Kereta Api No.00484/BD/67/Bt0495/1/67/B tgl.142196762.

Lurah Pinangsia).yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Barat Nomor: 283/03/V/UM/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001, yangmempunyai tugas berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah,yaitu (a) Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberianhak milik, hak pengelolaan, HGB dan HP atas tanah negara, (b) Mengadakan penelitiandan

Dwi Putra Metropolitan danPJKA, yaitu :Surat No. 1406 / 03 / IV / P&PT/ 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihalKelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi PutraMetropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan Berdasarkan penelitianterhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudaramelengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia ;Surat No. 1407 / 03 / IV / P&PT / 1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihalPeminjaman

Dwi Putra Metropolitan danPJKA, yaitu :Surat No. 1406/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihalKelengkapan Berkas Permohonan yang ditujukan kepada Komisaris Utama PT Dwi PutraMetropolitan yang pada intinya dalam poin 3 disebutkan Berdasarkan penelitianterhadap berkas saudara permohonan tersebut belum dapat kami penuhi sebelum saudaramelengkapi Sertifikat Hak Pakai No. 76 / Pinangsia :Surat No. 1407/03/IV/P&PT/1.711.5 / 2003 tanggal 19 Nopember 2003, perihalPeminjaman Sertifikat Hak

Dwiputra Metropolitan No.1 tgl.181985,Notaris MUDIYONO Akta Perseroan Terbatas Notaris Raden OERIP No.11 tgl.921977 Berita Acara Notaris Mohamad Said Tadjoedin No.117 tgl.1711992 Berita Acara Rapat No.46 tgl.2181995 Notaris Anita Soekarna, SH Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1406/03/TV/P&PT/1.711.5/2003 tgl. 19112003 Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No.1407/03/IV/P&PT/1.711.5/2003 tgl. 19112003 Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari NotarisDANIEL.