Surat Tergugat No.1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 tentangPeringatan Kedua pengosongan rumah di Jl. Veteran No. 27Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Bukti P2) ;1.3. Surat Tergugat No. 1365/1.711.9 tanggal 17 Oktober 2001 tentangPeringatan Ketiga pengosongan rumah di Jl. Veteran No. 27Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (Bukti P3) ;Ketiga surat (P1, P2, dan P3) tersebut ditujukan atau atas namaPenggugat ;2.

Bahwa perbuatan Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaramengeluarkan Surat No. 1365/1.711.9 tanggal 17 Oktober 2001 (P3) yangmerupakan kelanjutan dari surat No. 1211/1.711.9 tanggal 26 September2001 (P2) dan No. 146/2001 tanggal 27 Agustus 2001 (P1) ataspermohonan Sdr. GOBINDRAM C. VASWANI yang mengaku sebagaipemilik rumah Jl.

Surat Keputusan TergugatNo. 1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 (P2) jo. Surat KeputusanTergugat No. 146/2001 tanggal 27 Agustus 2001 ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TergugatNo. 1355/1.711.9 tanggal 17 Oktober 2001 (P3) jo. Surat KeputusanTergugat No. 1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 (P2) jo. SuratKeputusan Tergugat No. 146/2001 tanggal 27 Agustus 2001 tersebut ;4.

Jakartatanggal 26 September 2001 No. 1211/1.711.9 tentang Perintah PengosonganPerumahan yang terletak di Jalan Veteran No. 27, Kelurahan Gambir,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;Surat Peringatan Ketiga dari Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakartatanggal 17 Oktober 2001 Nomor 1355/1.711.9 tentang Perintah PengosoganPerumahan yang terletak di Jalan Veteran No. 27, Kelurahan Gambir,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat ;Hal. 10 dari 25 hal. Put.

Surat Keputusan No.1211/1.711.9 tanggal 26 September 2001 jo. SuratKeputusan No. 146/2001 tanggal 27 Agustus 2001 ;Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 53 K/TUN/2003. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut SK No.1355/1.711.9tanggal 17 Oktober 2001 jo. Surat Keputusan No.1211/1.711.9 tanggal 26September 2001 jo.

Peninjauankembali dahulu) sebagai Pemohon Kasasi/PenggugatTerbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembaliterhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 06 Juli 2006 Nomor. 92 K/TUN/2002 telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauankembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/TergugatPembandingdengan posita perkara sebagai berikut :Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa SuratPerintah Pengosongan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor. 008/1.711.9

pemerintahan yang baik ;Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawanhukum dan menyalahgunakan kewenangan (onrechtmatige overheid daad)yang sangat merugikan Penggugat ;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan bukti tersebut diatasPenggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamemberikan putusan penundaan pelaksanaan berupa : Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratPerintah pengosongan Kepala Dinas Perumahan Daerah Khusus lbukotaJakarta Nomor. 008/1.711.9

. 008/1.711.9 tentang Pengosongan Perumahan yang terletak di JalanPintu Air Raya Nomor. 22 B, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Pusat ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal 30 Agustus 2000 Nomor. 041/G.TUN/2000/PTUNJKTtersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan DaerahKhusus lbukota Jakarta Nomor. 008/1.711.9

Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 yang dimohonkanbanding ;MENGADILI SENDIRI Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ; Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Nomor.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 tentang Pengosongan Perumahan yangterletak di Jalan Pintu Air Raya Nomor. 22 B, Jakarta Pusat adalah sahmenurut hukum ; Mengangkat atau

mencabut Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor. 041/G.TUN/2000/P.TUN.JKT tanggal 31 Mei 2000yang memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta(Tergugat) agar menunda pelaksanaan Surat No. 008/1.711.9 tanggal 25Januari 2000 tentang pengosongan perumahan yang terletak di Jalan PintuAir Raya Nomor. 22 B Jakarta Pusat ; Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini padakedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesarRp.200.000, (

klas Il, seluas +4.950 m2, register kelurahan no. 205/1.711.9 tertanggal 29Desember 1997;Herman Supriyanto, tanah milik adat girik C. 1323, seluas +4.950 m2, register kelurahan No. 124/1.711.9 tertanggal 29Desember 1997;Sukirman, tanah milik adat girik C 518 (1060), persil 5 klas IVseluas + 4.600 m2, register kelurahan no. 173/1.711.9 tertanggal29 Desember 1997;Darsono, tanah milik adat girik C 1320, persil 5 klas Il, seluas +3.490 m2 register kelurahan no. 154/1.7119 tertanggal 29Desember 1997;Darsono

Sukirman, tanah milik adat Girik C 1315, persil 3.a kelas Il seluas + 285m2, register kelurahan No.200/1.711.9 tertanggal 29 Desember 1997(diberi tanda P11.k);Sukirman, tanah milik adat Girik C 1316, persil 4.a kelas IV seluas +4.950 m2, register kelurahan No.201/1.711.9 tertanggal 29 Desember1997 (diberi tanda P11.1);. Basuki, tanah milik adat Girik C 1179, persil 8 kelas Il seluas + 4.950 m2,register kelurahnan No.205/1.711.9 tertanggal 29 Desember 1997 (diberitanda P11.m);.

Herman Supriyanto, tanah milik adat Girik C 1323, seluas + 4.950 m2,register kelurahan No.124/1.711.9 tertanggal 29 Desember 1997 (diberitanda P11.n);. Sukirman, tanah milik adat Girik C 518 (1060, persil 5 kelas IV seluas +4.600 m2, register kelurahan No.173/1.711.9 tertanggal 29 Desember1997 (diberi tanda P11.0);. Darsono tanah milik adat Girik C 1320, persil 5 kelas Il seluas + 3.490m2, register kelurahan No.154/1.711.9 tertanggal 29 Desember 1997(diberi tanda P11.p);.

UtrTamin Sukariana, tanah milik adat Girik C 943, persil 35 kelas II seluas +3.500 m2, register kelurahan No.148/1.711.9 tertanggal 29 Desember1997 (diberi tanda P11.1r);Darsono tanah milik adat Girik C 943, persil 5 kelas Il seluas + 3.500 m2,register kelurahan No.148/1.711.9 tertanggal 29 Desember 1997(diberitanda P11.s);Nurhayin Aziz tanah milik adat Girik C 967, persil 5 kelas IV seluas +4.950 m2, register kelurahan No.95/1.711.9 tertanggal 29 Desember 1997(diberi tanda P11.t);.

Tamin Sukariana, tanah milik adat Girik C 1069 (1056), persil 5 kelas SIVseluas + 1.113 m2, register kelurahan No.96/1.711.9 tertanggal 29Desember 1997 (diberi tanda P11.w);Nurhayin Aziz, tanah milik adat Girik C 1056, persil 5 kelas SIV seluas +4.600 m2, register kelurahan No.147/1.711.9 tertanggal 29 Desember1997 (diberi tanda P11.x);Nurhayin Aziz, tanah milik adat Girik C 648, persil 29 kelas IV seluas +2.760 m2, register kelurahan No.185/1.711.9 tertanggal 29 Desember1997 (diberi tanda P11.y)

M Usman Syariefsecara otomatis gugur ;Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat No. 1647/ 1.711.9 tertanggal 8Oktober 2004 tentang Pencabutan Surat Walikotamadya Jakarta PusatNomor 621/14/Tib.JP/1976 tanggal 27 Maret 1975, yang mana Surattersebut berisikan hal hal sebagai berikut :1.

;Bahwa setelah beberapa kali Penggugat melakukan upaya melalui surattersebut diatas yang berisikan Permohonan agar Tergugat untukmelaksanakan isi Surat Keputusan (SK) Surat Nomor : 1647 / 1.711.9,tertanggal 8 Oktober 2004, tentang Pencabutan Surat WalikotamadyaJakarta Pusat Nomor : 62/14/Tib.JP/1976, tanggal 27 Maret 1975, namunhingga saat ini tidak ada tindakan nyata dari Tergugat untuk melaksanakankewajibannya sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan (SK)Surat Nomor 1647/ 1.711.9, tertanggal

;Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memohon kepadaTergugat agar melaksanakan Surat Keputusan (SK) WalikotamadyaJakarta Pusat No. 1647/ 1.711.9, tertanggal 8 Oktober 2004 tentangPencabutan Surat Walikotamadya Jakarta Pusat No. 62/14/Tib.JP/1976,tanggal 27 Maret 1975, melalui Surat No. 259/ESL/XII2009, tertanggalJakarta 1 Desember 2009, namun kembali tidak ada tanggapan atautindakan dari Tergugat untuk segera melaksanakan Surat Keputusan (SK)Walikotamadya Jakarta Pusat NO. 1647 / 1.711.9,

2010, tindakan Diamdari Tergugat yang menjawab Permohonan dari Penggugat dengan tidakmelaksanakan dan tidak memerintahkan untuk melaksanakan SuratNomor 1647/1.711.9, tertanggal 8 Oktober 2004, tentang PencabutanSurat Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 62/14/Tib.JP/1976, tanggal 27Maret 1975, maka Tergugat dianggap telah mengeluarkan keputusanpelolakan.

Bahwa tindakan Diam Tergugat yang tidak mengeluarkanSurat Perintanh Pengosongan Tanah dan Bangunan yangterletak di Jalan Peningkatan I, Rt. 010/ RW. 03, No. 19,Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, KotamadyaJakarta Selatan, sebagai tindak lanjut untuk melaksanakanSurat Walikotamadya Jakarta Pusat No. 1647 / 1.711.9,tertanggal 8 Oktober 2004 tentang Pencabutan SuratWalikotamadya Jakarta Pusat No. 1647/ 1.711.9, tertanggal 8Oktober 2004 tentang Pencabutan Surat WalikotamadyaJakarta Pusat No. 62

suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan MahkamahAgung No. 222 K/TUN/1997 tanggal 12 Mei 1999 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembalidahulu Temohon Kasasi dan Il/Tergugat dan Tergugat II Intervensi /paraPembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Perintah PengosonganNo.019/1.711.9

Gandaria Tengah VI No. 41,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertentangan dengan hukum danperundangundangan yang berlaku, sehingga haruslah dinyatakan batal atautidak sah dengan segala akibat hukumnya Surat Tergugat tertanggal 1 April1996 No.019/1.711.9 ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut suratnya tertanggal 1 April1996 No.019/1.711.9 perihal tentang Pengosongan Perumahan yang terletakdi JI.

Gandaria Tengah VI No. 41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta No. 047/G.TUN/1996/PTUNJKT tanggal 21 Agustus 1996 adalahsebagai berikut :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan batal Surat Perintah Pengosongan Kepala Dinas PerumahanDaerah Khusus lbukota Jakarta tanggal 1 April 1996 No.019/1.711.9 tentangpengosongan Perumahan yang terletak di Jalan Gandaria Tengah VIKebayoaran

No. 13 PK/TUN/2000Mewajibkan Tergugat untuk mencabut suratnya tanggal 1 April 1996No.019/1.711.9 tentang Pengosongan Perumahan di Jalan Gandaria VI No.41 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut ;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 11 April 1996 No.047/G.TUN/1996/PTUNJKT tentang PenundaanPelaksanaan Surat Tergugat tanggal 1 April 1996 No.019/1.711.9 haruslahtetap dipertahankan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il

Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;Menyatakan sah Surat Perintah Pengosongan Kepala Dinas Perumahan DKIJakarta tanggal 1 April 1996 No.019/1.711.9 tentang PengosonganPerumahan di Jalan Gandaria Tengah VI No. 41 Kebayoran Baru, JakartaSelatan ;Membebani pihak Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.70.000, (tujuhpuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 222K/TUN/1997 tanggal 12 Mei

;Bahwa pada tanggal 25 Januari 2000, Tergugat II malahanmengeluarkan surat keputusan perintah pengosongan Nomor007/1.711.9 tentang "pengosongan perumahan yang terletak di JalanPintu Air Raya Nomor 22, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan SawahBesar, Jakarta Pusat" (bukti P24).

Putusan PengadilanTUN Jakarta NO.041/G.TUN/2000/PTUNJKT tanggal 30 Agustus 2000 telahdibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan menyatakan SuratKeputusan Kepala Dinas Perumahan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januah 2000tentang Pengosongan Perumahan terletak di JI.

Pintu Air Raya No.22,Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (Bukti T6), diikuti SuratPeringatan Ke 2, tanggal 6 Maret 2000 No.294/1.711.9 (Bukti T7) dan Surat Peringatanke 3, tanggal 24 Mei, No. 589/1.711.9 9 (Bukti T8).Oleh karena itu Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat butir No. 14 yang padapokoknyamenyatakan "bahwa tindakan Tergugat mengajukan permohonanpengosongan penghunian tanpa hak rumah dan toko di Jalan Pintu Air Raya No, 22kepada Tergugat II (Dinas Perumahan) adalah

No.007/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 tentang Pengosongan Perumahan terletakdi JI.

Sawah Besar, Jakarta Pusat;Bahwa surat perintah pengosongan Nomor: 007/1.711.9 tertanggal25 Januari 2000 dikeluarkan atas permohonan dari Sdr.

persetujuantertulis terlebin dahuiu dari pihak pertama (in casuFirma Harco) (bukti P.4; T.8; T.6), dimana dari buktibuktiyang diajukan oleh pihak Penggugat ternyata tidak adasatu buktipun yang dapat membuktikan bahwa penyerahan ataupun permintaan hak cessie atas toko a quohingga yang terakhir ditempati oleh Penggugat tersebuttelah mendapat persetujuan secara tertulis dari pihakFirma harco.bahwa dalil Tergugat yang dipakai sebagai dasarkewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintahpengosongan No. 032/1.711.9

Dan dari buktibukti yang diajukan Tergugat dan turutTergugat, telah terbukti bahwa turut Tergugat adalahpihak yang berhak (pemilik) dari pada bangunan pertokoan Harco Glodok yang salah satunya yaltu di blok BNo. 21 lantai telah ditempati Penggugat tanpa adanyapersetujuan secara tertulis dari pihak pemilik (yangberhak) ; bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat berwenang dan terbukti tidak bertentangan dengan Ketentuan Perundangundangan dalam mengeluarkan SuratPerintah Pengosongan No. 032/1.711.9

adalah tidak mengandungkewenangankewenangan sebab telah mempertimbangkan segala kepentingan dan rasa keadilan ;Amar PTUN :Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi turut Tergugat dan turt Tergugat II ;Dalam pokok perkara :~ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan TUN JakartaNo. 102/c/1991/PK/PTUN.Jkt tanggal 2891991 tentangPerintah Penangguhan Pelaksanaan Surat PerintahPengosongan No. 032/1.711.9 tanggal 991991 tidakmempunyai keuatan hukum lagi ;~ Menghukum Penggugat

Alasan Kasasi :5281.bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniadalah Surat Perintah Pengosongan Kadin PerumahanDKI.Jkt No. 032/1.711.9 tentang pengosongan pertokoan Blok B No. 21 Lantai Il Gedung Pertokoan HarcoGlodok JI. Hayam Wuruk Jakarta Barat, dimana SuratPerintah Pengosongan tersebut diterbitkan oleh HenryMarthin (bertindak oleh dan untuk PT. Harco Indah)kepada Tergugat asal, sedangkan kenyataannya HenryMarthin bukan anggota Direksi PT.

Liat tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakartatanggal 2251992 No. 026/1992/PT TUN Jkt dan putusan Pengadian TUN Jakarta tanggal 141992 No.102/6/1991/TK/PTUN., Jkt.Mengadili sendiri :Dalam Eksepsi :Menerima eksepsi turut Tergugat dan turut Tergugat Il ;Menyatakan gugatan terhadap turut Tergugat dan turutTergugat II tidak dapat diterima.Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;Menyatakan tidak sah Surat Perintah pengosongan KadinPerumahan DK Jakarta No. 032/1.711.9

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2003yang di daftarkan di Kepaniteraan Pegadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 6 Agustus 2003, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaanpersiapan tanggal September 2003, Penggugat telah mengemukakan halhalsebagaiberikut:Obyek Gugatan :Bahwa yang menjadi obyek gugatannya adalah Surat Keputusan Penolakanyang diterbitkan oleh Tergugat (Fiktif Negatif) atas Surat Kepala Kantor WilayahBPN OKI Jakarta No. 1.711.9

Tergugat) Nomor : 1.711.9/162/0902/PMP/2003 Perihal : Pembatalan Sertifikat, yang pada pokoknyaberisi antara lain menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 538/SungaiBambu tercatat atas nama Pemda OK! Jakarta dapat dibatalkan (Videangka 6 Surat Kepala Kantor Wilayah BPN OKI Jakarta a quo) dimanatembusannya disampaikan kepada Mitra PENGGUGAT (ie. IrARISCHANDRAqgq. PT.

Nomor 134/B/1997/PT.TUN.JKT. atas gugatan Truida Bachtiarmelawan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta (bukti P11) berkaitan dengan SuratKetetapan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta perihal Pemberitahuan PelaksanaanPengosongan Rumah Jalan Johar Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat yang diterbitkanKepala Dinas Perumahan DKI Jakarta pada tahun 1988 s/d 1996 diantaranya :Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Nomor 027/1/711.9 tertanggal 9Januari 1988 ;Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Nomor 1007/1.711.9

DKI Jakarta Nomor 714/1.711.9 tertanggal 28 Juni2000 dan Pernyataan Pimpinan Pelaksana Pengosongan H.

No. 103 PK/TUN/2011Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 Maret2000 Nomor 217 KfTUN/1998 ;Mengadili SendiriDalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;Menyatakan tidak sah Surat Tergugat tertanggal 14 Oktober 1996 Nomor2041/1.711.9 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan Rumah JalanJohar Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat ;Menyatakan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatertanggal

Johar No.6 Menteng, Jakarta Pusat, diantaranya :Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No.2041/1.711.9, tanggal 14Oktober 1996 (P11la)Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No.027/1.711.9, tanggal 9Januari 1988 (P11b)Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, No.1007/1.711.9, tanggal 6Nopember 1992 (P11c)Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No 962/1.711.9 tertanggal 9 Juni1994 (P11d)Hal. 35 dari 40 hal. Put.

No. 103 PK/TUN/201136 Surat Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No.1221/1.711.9 tertanggal 18Juli 1994 (PIle)5.1. Dalam Surat Perintah Pengosongan yang dikeluarkan oleh Dinas PerumahanDKI Jakarta (vide P11la, P11b, Pl1c, P1l1d, Plle) didalamnya tertulismendasarkan :Mendasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI. No.181.231/7048/SJ,tanggal 15 Juli 1987, Perihal petunjuk atas pelaksanaan SK GubenurKDKI Jakarta No.Kpts.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yangberisi tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor 538/SungaiBambu, seluas 4.675 m7, terletak di Kelurahan Sungai Bambu,Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 4 November 1999 Nomor 00004/1999 atas namaPemerintah Daerah DKI Jakarta, sebagaimana surat permohonan mitraPenggugat tertanggal 24 Januari 2003 yang telah ditindaklanjuti denganSurat Kepala Kantor Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 1.711.9

untuk seluruhnya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusanyang berisi tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor538/Sungai Bambu, seluas 4.675 m terletak di Kelurahan SungaiBambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, SuratUkur/Gambar Situasi tanggal 4 November 1999 Nomor 00004/1999atas nama Pemerintah Daerah DKI Jakarta sebagaimana suratpermohonan Penggugat tertanggal 24 Januari 2003 yang telahditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN DKI JakartaNomor 1.711.9

Bumi Tentram Waluya (Tergugat II Intervensi) mengklaimmemperoleh dan menguasai tanah a quo, berdasarkan SuratGubernur KDKI Jakarta Nomor 3147/1.7119, tanggal 3 Oktober 1994dan Nomor 3148/1.711.9 (vide Bukti PP II 1 115);Bahwa patut diketahui kedua surat tersebut di atas, secara Tegastelah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan SuratGubernur KDKI Jakarta Nomor 2/1.711.533, tanggal 2 Januari 2006,perihal: Pencabutan Surat Nomor 3147/1.711.9 tanggal 3 Oktober1994 dan Surat Nomor 3148/

1.711.9 (vide Bukti PP II 116);IV.

Jakartatanggal 02 Januari 2006 Nomor 2/1.711.533, yang isinya antaralain surat tanggal 03 Oktober 1994 Nomor 3174/1.711.9, dansurat tanggal 03 Oktober 1994 Nomor 3148/1.711.9, yangditandatangani oleh Plh.Sekretaris Wilayah Daerah MakupUstianto dianggap tidak berlaku;Bahwa dasar dicabutnya girik C.157 dan C.815 oleh Sekwildaselaku PLH Gubernur mengacu pada Nomor 3147/1.700.9,tanggal 3 Oktober 1994 dan Nomor 3148/1.711.9 tanggal 03Oktober 1994 adalah didasari adanya proses hukum pada tingkatpenyidikan

3148/1.711.9, tanggal 03Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Sekwilda selaku PLHGubernur dinyatakan sudah tidak berlaku, Departemen KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep2364/WPJ.06/KB.01/2000, tanggal 17 April 2000 telahmembatalkan pula SPPT PBB atas nama PT.

olehGubernur Propinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2006 Nomor 2/1.711.533, yang isinya antara lain surat tanggal 03 Oktober 1994Nomor 3174/1.711.9, dan surat tanggal 03 Oktober 1994 Nomor3148/1.711.9, yang ditandatangani oleh Plh.

. 2998/Pasar Baru atas nama Para Tergugat dan ternyata Hak GunaBangunan pada tanggal 19 10 2003 telah berakhir masa berlakunya, sehingga statustanah tersebut telah kembali menjadi tanah milik negara.Bahwa Penggugat adalah seorang penyewa yang beritikad baik dengan selalurutin membayar biaya sewa tanah dan bangunan tersebut baik, akan tetapi Para Tergugattelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan adanya " SURAT PERINTAHPENGOSONGAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA NOMOR 008/1.711.9

Pengugat tidak menarik Dinas Perumahan DKIJakarta sebagai pihak Tergugat padahal duduk persoalan yang diajukan dalamgugatan berisi dalildalil tentang tindakan hukum Dinas Perumahan dan SuratPerintah Pengosongan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No.008/1.711.9 tanggal25 Januari 2000 (lihat dalil gugatan butir No.6 dan No.10).

Pintu Air Raya No.22 B,Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusatdan Penggugat tidak menjelaskan obyek sengketa mengenai luastanah, bangunan dan batasbatasnya ;b Posita gugatan butir 6 menyatakan..... para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum dengan adanya Surat Perintah PengosonganKepala Dinas Perumahan DKI Jakarta No. 008/1.711.9 tentang PengosonganPerumahan terletak di Jl.

pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggitersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak membaca dan memperhatikansecara teliti buktibukti serta Peraturan Pemerintah yang berlaku, dimana PemohonKasasi adalah seorang penyewa yang beritikad baik dengan selalu rutin membayarbiaya sewa tanah dan bangunan tersebut, akan tetapi para Termohon Kasasi telahmelakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya " SURAT PERINTAHPENGOSONGAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA8JAKARTA NOMOR 008/1.711.9

Bumi Tentram Waluya (Tergugat I Intervensi) mengklaimmemperoleh dan menguasai tanah a quo, berdasarkan Surat Gubernur KDKIJakarta Nomor 3147/1.7119, tanggal 3 Oktober 1994 dan Nomor3148/1.711.9 (vide Bukti PP II I 115);Bahwa patut diketahui kedua surat tersebut di atas, secara Tegas telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Surat Gubernur KDKI Jakarta Nomor2/1.711.533, tanggal 2 Januari 2006, perihal: Pencabutan Surat Nomor3147/1.711.9 tanggal 3 Oktober 1994 dan Surat Nomor 3148/

1.711.9 (vide BuktiPP II I 116);IV1112Penundaan:Bahwa demi untuk menghindari timbulnya kerugian lebih besar terhadap diriPara Penggugat II Intervensi 1 akibat dikeluarkannya Surat Gubernur DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 308/1.711/534, tanggal 22 Pebruari 2010 atasnama PT.

Putusan Nomor 122 K/TUN/20155.6.3147/1.700.9, tanggal 3 Oktober 1994 dan Nomor 3148/1.711.9 tanggal03 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Sekwilda selaku PLHGubernur, intinya menyatakan tidak berlaku alas hak atas tanah tersebutC.157 dan C.815, fakta hukum surat tersebut di atas telah dicabut olehGubernur Propinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2006 Nomor2/1.711.533, yang isinya antara lain surat tanggal 03 Oktober 1994Nomor 3174/1.711.9, dan surat tanggal 03 Oktober 1994 Nomor3148/1.711.9, yang

(enam belas ribu enam ratus dua puluhdelapan meter persegi), terlebih dahulu telah diterbitkan SP3L Nomor1940/1.711.9 tanggal 14 Agustus 1997 oleh Gubernur Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta ic. Tergugat Asal, padahal sangat jelasHalaman 17 dari 90 halaman. Putusan Nomor 122 K/TUN/20155.10.del L,Gubernur Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta i.c.

, tanggal 03 Oktober 1994 yang ditandatanganioleh Sekwilda selaku PLH Gubernur, yang intinya menyatakan tidakberlaku alas hak atas tanah tersebut C.157 dan C.815, fakta hukum surattersebut di atas telah dicabut oleh Gubernur Propinsi DKI Jakarta tanggal02 Januari 2006 Nomor 2/ 1.711.533, yang isinya antara lain surattanggal 03 Oktober 1994 Nomor 3174/1.711.9, dan surat tanggal 03Oktober 1994 Nomor 3148/1.711.9, yang ditandatangani oleh Plh.Sekretaris Wilayah daerah Maskup Ustianto dianggap tidak

A.URIP SYAHRIAL Register Nomor 60/1.711.9 tanggal 17 April 2012; Surat Keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres,Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Sdr. MURSALIN, S.Sos.,M.M. selaku Lurah Kalideres; Surat Keterangan Waris tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh AhliWaris ALI bin NIBAN dicatat di Buku Register Kelurahan KalideresNomor 60/1.755 tanggal 19 April 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

A.URIP SYAHRIAL Register Nomor 60/1.711.9 tanggal 17 April 2012; Surat Keterangan Nomor 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres,Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Sdr. MURSALIN, S.Sos.

URIPSYAHRIAL Register nomor : 60/1.711.9 Tanggal 17 April 2012;2. Surat kKeterangan nomor : 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Baratyang ditandatangani oleh sdr. MURSALIN, S.Sos., MM selaku Lurah Kalideres;3.

UripSyahrial register nomor: 60/1.711.9 tanggal 17 April 2012; Surat Keterangan nomor: 60/1.711.09 tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkanoleh Kantor Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yangditandatangani oleh Sdr. Mursalin, S.Sos., M.M. selaku Lurah Kalideres; Surat Keterangan Waris tanggal 17 April 2012 yang dibuat oleh ahli waris Alibin Niban dicatat di buku register Kelurahan Kalideres nomor: 60/1.755tanggal 19 April 2012;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama H.

(empat ribu meter persegi), Surat Pelepasan Hak tanggal30 Desember 1997 Nomor 43/1.711.9 atas tanah Girik C 24 Persil 26 seluas4.000 m?

Ut. tanggal 12 Januari 2011;Menyatakan batal demi hukum/tidak berkekuatan hukum Girik C Nomor 523Persil 102 S II/Segara Makmur, seluas 3,8 Hektar atas nama HamdanMuhajir, dari Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII yang diajukan kepada Tergugat Xdan Girlk C Nomor 24 atas nama Brahim, Akte Jual Beli Nomor72/JB/MA/1997 tanggal 3 Februari 1997, Surat Pelepasan Hak tanggal 30Desember 1997 Nomor 41/1.711.9 atas tanah Girik C 24 Persil 26

(empat ribu meter persegi), Surat Pelepasan Hak tanggal 30Desember 1997 Nomor 43/1.711.9 atas tanah Girik C 24 Persil 26 seluas4.000 m?

(empat ribu meter persegi), atas nama Brahim, Akte Jual BeliNomor 54/JB/MA/1997, tanggal 22 Januari 1997 dan Surat Pelepasan HakNomor 42/1.711.9, tanggal 30 Desember 1997, yang diajukan oleh TergugatIX kepada Tergugat X;Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara sertamerta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum, banding,kasasi dan peninjauan kembali;Menghukum Tergugat I, Il, Ill, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Turut Tergugatmembayar biaya atas perkara ini:10.

(empat ribu meter persegi),Surat Pelepasan Hak tanggal 30 Desember 1997 Nomor 43/1.711.9 atastanah Girik C 24 Persil 26 seluas 4.000, (empat ribu meter persegi) atasnama Brahim, Akte Jual Beli Nomor 54/JB/MA/1997 tanggal 22 Januari1997 dan Surat Pelepasan Hak Nomor 42/1.711.9 tanggal 30 Desember1997 yang diajukan oleh Terbanding IX semula Tergugat IX kepadaTerbanding X semula Tergugat X;8. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mematuhiisi putusan dalam perkara ini;9.

Bahwa surat Gubemur Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 Mei 1997 Nomor 1008/1.711 tersebut diperkuatdengan hasil penelitian Kembali atas tanah dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala BiroHukum Provinsi DKI Jakarta Nomor 329/1.711.9 tanggal 24 September 2002 yang ditujukan kepada GubernurProvinsi DKI Jakarta yang melaporkan hasil penelitian kembali masalah tanah seluas + 4.390 m?

JakartaNomor 2345/1.711.9 tanggal 29 Desember 2003, terdapat 2 (dua) data atas tanah milik M. Rusman, yaitu hasilpeninjauan dan pengukuran atas girik C 107 dan 1081 persil 24 S IVa. n. M. Rusman yang dilakukan oleh Kantor PBB Jakarta Pusat tanggal 12 September 1990 dengan luas4.390 m? dan hasil pengukuran Tim Walikotamadya Jakarta Pusat yang luasnya berubah menjadi 10.850 m?.30.

P11: Surat Gubernur DKI Jakarta, Nomor 1475/1.711.9, tanggal 2Juni 2004 Perihal Tanah yang terkena Fly Over Jalan Letjen Soeprapto (Ujung Coca Cola) milikM.Rusman berdasarkan Girik C. Nomor 107 dan 1081 persil 24 S IV seluas 4390 M2, sedangkansisanya seluas 5.610 M2 diakui kepemilikannya oleh PD.Wisata Niaga Jaya;11. P12:Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.

Bukti TT.I18a.: Nota Dinas Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakartatanggal 8 September 2011 Nomor 1422/1.711.9, Perinal Penyelesaian ganti rugi atas bidangtanah Girik C.

No.8 Persil 24 aS Il, seluas 6.435 M2, yang terkena proyek Fly Over Suprapto (Ujung Coca Cola) terletak di Kelurahan CempakaPutih Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Nota Dinas Kepala Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta tanggal 8September 2011 Nomor 1422/1.711.9, Perinal Penyelesaian ganti rugi atas bidang tanah Girik C.

Oleh karenanya berdasarkan kewenangan yang diberikanUU No 51 Prp th 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah TanpaIzin Yang Berhak Atau Kuasanya, Pemerintah Provinsi DK Jakartamelalui Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara mengeluarkan SuratTugas kepada Camat Kecamatan Penjaringan No.539/1.711.9,tanggal 14 Februari 2019 untuk melakukan pengosongan;m.Bahwa dengan dasar surat tugas tersebut Camat KecamatanPenjaringan mengeluarkan Surat Peringatan yang saat ini SuratPeringatan menjadi obyek sengketa

Utr.17.18.19.yang dijadikan dasar penerbitan Surat Tugas Walikota Kota AdministrasiJakarta Utara Nomor 539/1.711.9 tanggal 14 Februari 2019 dan SuratPeringatan , Surat Peringatan II serta Surat Peringatan III yangditindaklanjuti dengan pemindahan dan pengosongan barangbarangyang berada di lokasi tersebut pada tanggal 18 Maret 2019;Perlu Tergugat tambahkan bahwa tidak benar dan harus ditolak dalilPenggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Surat

Utr.20.21.22.23.Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan pemindahan ataupengosongan dengan dasar yang benar yaitu Instruksi Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2006 dan Surat Tugas Walikota KotaAdministrasi Jakarta Utara Nomor 539/1.711.9 tanggal 14 Februari2019, maka perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Peringatan ,Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III tidak melawan hukum dantelah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta telah sesuaidengan AzasAzas Umum Pemerintahan

tanggal 30 Mei 2007;Putusan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 147/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 8 Nopember2007;Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor 128 K/TUN/2008 tanggal 15 Juli 2009;Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 571/PdtG/2015/PNJktPst tanggal 18 Mei 2016Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 632/PDT/2016/PT.DKI tanggal 6 Januari 2017;Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2615K/PDT/2017tanggal 21 November 2017;Surat Tugas Walikota Jakarta Utara Nomor 539/1.711.9

Dengan demikian, hal yangdisampaikan oleh Tergugat dalam eksempsinya bahwa untuk mengosongkanbangunan Penggugat tersebut, terkait dengan isntruksi Gubernur Provinsi DKIJakarta, dan terkait pula dengan Surat Tugas Walikota Jakarta Utara Nomor539/1.711.9 tanggal 14 Februari 2019 berdasakkan bukti T8 (Surat TugasWalikota Jakarta Utara Nomor 539/1.711.9 tanggal 14 Februari 2019 tentangPelaksanaan Pengosongan Penggunaan Bangunan Tanpa Ijin Yang Berhakatau Kuasanya yang terletak di JIn Bandengan Utara

danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan karena pasal tersebut tidakmengatur tentang data yuridis dan data fisik tanah dalam Permohonan Hak Atas Tanah;I Tentang telah ditemukannya surat bukti baru (Novum) yang pada waktuperkara diperiksa sebelumnya tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalampasal 67 huruf b UndangUndang No. 14 Tahun 1985.Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, saat pemeriksaan perkara ditingkat PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta belum ditemukan adanya Surat No.6787/1.711.9

antara lainAsskodya Bidang Pemerintahan, Kepala Kantor PertanahanKodya Jakarta Utara, Camat Cilincing dan Lurah Rorotanuntuk melaksanakan pengukuran, pengembalian batas danpematokan lokasi tanah SHM No. 610/Pusaka Rakyat, HM 52,53 dan lainlain yang terletak di Kelurahan Rorotan,Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara;Gambar Inventarisasi Bidang Tanah Hak Milik No. 52, 53/Sukapura dan M 610/Pusaka Rakyat di Jalan Cakung CilincingJakarta Utara;Dalam Surat Walikotamadya Jakarta Utara No. 6787/1.711.9

untuk itu disarankan agar masing masingpihak dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih secara musyawarah untukmencapai mufakat atau penyelesaian dengan upaya hukum lain;Bahwa Bukti Baru (Novum) Asli Surat WalikotamadyaNo. 6787/1.711.9 tanggal 26 Oktober 1992 perihal : Sengketa Tanah antara HakMilik No. 610/Pusaka Rakyat dan Hak Milik No. 52, 53/Sukapura di KelurahanRorotan tersebut baru ditemukan pada tanggal 25 April 2014, sehingga pada tanggal11 September 2014 yaitu pada saat Permohon Peninjauan

Kembali ini diajukanmasih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh UndangUndang sebagaimanadimaksud Pasal 69 huruf b UndangUndang No. 14 Tahun 1985;Sebagai catatan bahwa benar dalam persidangan gugatan TUN di PTUNJakarta, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugattelah mengajukan foto copy dari foto copy Surat Walikotamadya Jakarta Utara No.6787/1.711.9 tanggal 26 Oktober 1992 sebagaimana tercatat pada Bukti P17.Bahwa Bukti Surat (P 17) yang diajukan berasal dari foto copy

Dengan demikian Asli Surat Walikotamadya No. 6787/1.711.9 tertanggal 26Oktober 1992 yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan sebagai Bukti Baru (BuktiP.PK 1) menurut hukum dapat diterima sebagai Bukti Baru (Novum);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan JudexJuris sudah tepat dan benar, dan tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud