Ditemukan 905 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 K/PDT/2021
Tanggal 23 Februari 2021 — Metro Pondok Indah No. 10, Pondok Indah Jakarta 12310 cq. PT. BCA FINACE CABANG PEKANBARU;
270132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Metro Pondok Indah No. 10, Pondok Indah Jakarta 12310 cq. PT. BCA FINACE CABANG PEKANBARU;
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1782/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
15739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4485/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310
    , yang diwakilioleh Padungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra , jabatanDirektur Utama dan Direktur PT Trubaindo Coal Mining;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Radityo Harryndra Putra,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,pada Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, beralamat diJalan Sultan Iskandar Muda Kav VTA, Jakarta Selatan,12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4050/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat
    Putusan Nomor 1782/B/PK/Pjk/2019PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, sehingga perhitungan PPhPasal 26 Masa Pajak April 2013 yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut:Penghasilan Kena Pajak/DPP Rp414.264.636,Pajak Terhutang Rp 82.852.927,Kredit Pajak Rp 0.PPh yang kurang dibayar Rp 82.852.927,Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 39.769.405,Jumlah Pajak yang
    banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00200/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2013 Nomor90004/204/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, atas nama PT.Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1780/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
16142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4475/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda KavVTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310
    Bramantya Putra, jabatanDirektur Utama dan Direktur PT Trubaindo Coal Mining;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Radityo Harryndra Putra,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat,pada Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, beralamat diJalan Sultan Iskandar Muda Kav VTA, Jakarta Selatan,12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4047/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal 28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
    sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00190/KEB/WPJ.19/2017,tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2013Nomor 90001/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas nama PTTrubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di PondokIndah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00190/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2013Nomor 90001/204/13/091/15, tanggal 29 Desember 2015, atasnama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan SultanIskandar Muda Kav VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sesual dengan ketentuan
Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 612 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN
5121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama, dan IgnatiusWurwanto, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006960. 16/2018/PP/M.IVA Tahun
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKPHalaman 2 dari 8 halaman.
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor: 00031/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Februari 2015 atas nama PT.
    VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo.Atau:Halaman 4 dari 8 halaman.
Register : 07-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3090 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
5025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama PT Kitadin danStephanus Demo W., jabatan Direktur PT Kitadin;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Suprianto, dankawan, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum,beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0555/POA/KTD/FIN/2/2019, tanggal13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp2.834.316.341,00PPh Pasal 26 terutang Rp 566.863.268,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 566.863.268,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 272.094.369,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 838.957.637,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;1.3.
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1156/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KITADIN
4526 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Radityo Harryndra Putra,kewarganegaraan' Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jakarta 12310, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 2884/POA/KTD/FIN/9 2018,tanggal 15 September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
    VTA, Pondok Pinang, JakartaSelatan 12310, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
Register : 08-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1422 B/PK/PJK/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN;
5729 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor 00037/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak November 2015 atas nama PT Kitadin, NPWP01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan
    VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 November 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan
    VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean MasaPajak November 2015 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak: Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidakbertentangan dengan peraturan
Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3498 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN;
3322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh AH.
    BramantyaPutra, dan Stephanus Demo W,, jabatan Direktur Utama danDirektur PT Kitadin;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen kuasa BambangSuprianto, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, KuasaHukum, beralamat di Jakarta Selatan 12310, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 0546/POA/KTD/FIN/2/2019,tanggal 13 Februari 2019;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
    VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Januari 2013 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp140.350.320,00PPh Pasal 26 terutang Rp 28.070.064,00Kredit Pajak Rp 0,00Pajak yang kurang dibayar Rp 28.070.064,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 13.473.631,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 41.543.695,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Atau:4.
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN
5533 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra dan Ignatius Wurwanto, jabatan DirekturUtama dan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006963.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Juni 2015 dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak:Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor: 00034/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Juni 2015 atas nama PT.
    VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN
4424 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur utama dan IgnatiusWurwanto, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006961.16/2018/PP/M.IVA Tahun
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarHalaman 2 dari 8 halaman.
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor: 00032/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak April 2015 atas nama PT.
    VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 613/B/PK/Pjk/20213.4.
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 B/PK/PJK/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED;
8048 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamperkara :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU4564/PJ/2019, tanggal 18 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT LASMO SANGA SANGA LIMITED, beralamat diPondok Indah Office Tower 3, Floors 1922, Jalan SultanIskandar Muda Kavling VTA, RT 04, RW 08, JakartaSelatan, 12310
    Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01449/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2012 Nomor 00001/204/12/081/15tanggal 2 Juli 2015 atas nama BUT Lasmo Sanga Sanga Limited, NPWP01.001.436.3081.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3, Floors1922, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, RT 04, RW 03, JakartaSelatan, 12310
    Putusan Nomor 13/B/PK/Pjk/2021Nomor 00001/204/12/081/15 tanggal 2 Juli 2015, atas nama BUTSanga Sanga Limited, NPWP 01.001.436.3081.000, beralamat diPondok Indah Office Tower 3, Floors 1922, Jalan Sultan IskandarMuda Kavling VTA, RT 04, RW 03, Jakarta Selatan, 12310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
    26 Masa Pajak Januari sampaidengan Desember 2012 Nomor 00001/204/12/081/15 tanggal 2 Juli2015, atas nama BUT Sanga Sanga Limited, NPWP01.001.436.3081.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3,Floors 1922, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, RT 04,RW 03, Jakarta Selatan, 12310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, untuk = membayarsemua biaya
Putus : 06-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4346/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN
30391 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU257/PJ/2019,tanggal 16 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KITADIN, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan, 12310
    ,jabatan Direktur ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bambang Suprianto dankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Konsultan HukumPajak pada Pengadilan Pajak, beralamat Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3 di Jalan Sultan Iskandar MudaKavling VTA, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 0554/POA/KTD/FIN/2/2019 tanggal13 Februari 2019:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00237/KEB/WPJ.19/2017tanggal 2 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November2013 Nomor 00024/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas namaPT Kitadin, NPWP = 01.060.213.4091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan IskandarMuda Kavling VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310
    Putusan Nomor 4346/B/PK/Pjk/2019Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2013Nomor 00024/204/13/091/15 tanggal 22 Desember 2015 atas namaPT Kitadin, NPWP 01.060.213.4091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;1.3.Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk
Putus : 16-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT INDOMINCO MANDIRI
3624
  • VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310,yang diwakili oleh A.H. Bramantya Putra, jabatan DirekturUtama PT Indominco Mandiri:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
    VTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan, 12310, dengan perhitungan sebagai berikut: Uraian Menurut Majelis (USD)Penghasilan Netto 200.667 .490Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak 200.667 .490PPh Terutang 50.166.872Kredit Pajak : 74.880.163Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (24.713.291) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00318/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 21 Juni 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor00022/406/13/091/15 tanggal 21 April 2015, atas nama PTIndominco Mandiri, NPWP 01.348.637.8091.000, Alamat PondokIndah Office Tower 3 Lt. 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kay.VTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310,Halaman 3 dari 7 halaman.
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KITADIN
5024 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra dan Ignatius Wurwanto, jabatan DirekturUtama dan Direktur:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT006965.16/2018/PP/M.IVA Tahun 2020
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,Halaman 2 dari 8 halaman.
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Nomor: 00036/277/15/091/17 tanggal 25 April2017 Masa Pajak Oktober 2015 atas nama PT.
    VTA, Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRUBAINDO COAL MINING
16146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4100/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda KavlingVTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,12310
    Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00253/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2013 Nomor 90001/207/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar MudaKavling VTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00253/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 3 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2013 Nomor 90001/207/13/091/15 tanggal 28Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12310, adalah
Register : 14-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2365 B/PK/PJK/2018
Tanggal 24 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BRANITA SANDHINI
2943 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, JakartaSelatan 12310, yang diwakili oleh Eko Santoso Poegoeh,jabatan Presiden Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89374/PP/M.VIIA/25/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap
    Desember 2010 Nomor 00018/240/10/056/12tanggal 29 Juni 2012, atas nama PT Branita Sandhini, NPWP01.554.517.1056.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2 Suite 601, JalanIskandar Muda Kav.VTA, Jakarta Selatan 12310, sehingga PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010,dihitung kembali menjadi sebagai berikut: ; JumlahNo. Uraian(Rp)1. Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak 210.678.536,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2365/B/PK/Pjk/2018 2.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP1919/WPJ.07/2013 tanggal 18 September 2013 tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 Nomor 00018/240/10/056/12 tanggal 29 Juni2012, atas nama PT Branita Sandhini, NPWP01.554.517.1056.000, beralamat di Wisma Pondok Indah 2 Suite601, Jalan Iskandar Muda Kav.VTA, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KITADIN
4320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili oleh A.H.Bramantya Putra, jabatan Direktur Utama dan IgnatiusWurwanto, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT006962. 16/2018/PP/M.IVA Tahun
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP Dari LuarDaerah Pabean Masa Pajak Mei 2015 dihitung kembali menjadi sebagaiberikut :Dasar Pengenaan Pajak:Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal
    VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telahsah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKPDari Luar Daerah Pabean Nomor: 00033/277/15/091/17 tanggal25 April 2017 Masa Pajak Mei 2015 atas nama PT.
    VTA, PondokPinang, Jakarta Selatan 12310, adalah telah sah dan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 614/B/PK/Pjk/20213.4.
Putus : 17-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1855/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TRUBAINDO COAL MINING
217 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4089/P J/2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
    selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00271/KEB/WP4J.19/2017 tanggal 3Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Nomor90009/203/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa Pajak September2013 atas nama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar MudaKavling VTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00271/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Maret 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Nomor90009/203/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015 Masa PajakSeptember 2013 atas nama: PT Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kavling VTA, Pondok Pinang,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310,
Putus : 21-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 21 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK
255102 Berkekuatan Hukum Tetap
  • VTA, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan, 12310, yang diwakili oleh A.H. Bramantya Putra;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.
    Lama, Jakarta Selatan, 12310, dengan perhitungan sebagai berikut:Uraian rionPenghasilan Netto 325,146.49Kompensasi Kerugian 0Penghasilan Kena Pajak 325,146.49PPh Terutang 81,286.63Kredit Pajak 943,205.22Pajak yang tidak/Kurang/(lebih) dibayar (861,918.59)Jumlah PPh Yang Masih Harus /(Lebih) Dibayar (861,918.59) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan
    Lama, Jakarta Selatan, 12310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sahdan berkekuatan hukum:;3.3.
Register : 08-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1813 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;
4614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4482/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310
    Putusan Nomor 1813/B/PK/Pjk/2019Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, sehingga perhitungan PPhPasal 26 Masa Pajak Mei 2013 yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut: Penghasilan Kena Pajak/DPP Rp. 5.979.371.061,00Pajak Terhutang Rp. 1.195.874.212,00Kredit Pajak Rp. 0,00PPh yang kurang dibayar Rp. = 1.195.874.212,00Sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp. 574.019.622.00Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar Rp. 1.769.893.834,00Menimbang
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013Nomor 90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atasnama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan SultanIskandar Muda Kay.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan