Ditemukan 65 data
Terbanding/Terdakwa : MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
389 — 249
., NIP 19700325199603 1 001 sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tanggal 3 September 2018;
62 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor 2431.1/Kw.13.1.2/09/2018 tanggal 4 September 2018 Dr.
., NIP 19700325199603 1 001 sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
63 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 2431.2/Kw.13.1.2/09/2018 tanggal 4 September 2018 Dr.
., NIP 19700325199603 1 001 sebagai Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
64 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 2431 Kw.13.1.2/09/2018 tanggal 4 September 2018 Dr.
NIP 19690924 199703 1 001 Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
127 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor 503 Kw.13.1.2/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Nama : Muh. Muafaq Wirahadi, M.Pd.I.
NIP 19690924 199703 1 001 Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
128 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 506 Kw.13.1.2/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Nama : Muh. Muafaq Wirahadi, M.Pd.I.
., NIP 19700325199603 1 001 sebagai KepalaBidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; 631 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor 2431.2/Kw.13.1.2/09/2018 tanggal 4 September 2018 Dr.Haris Hasanudin, M.Ag., NIP 19700325199603 1 001 sebagaiKepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan SyariahKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; 641 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 2431Kw.13.1.2/09/2018
NIP 19690924 199703 1 001 Jabatan :Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik; 1271 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor 503 Kw.13.1.2/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Nama :Muh. Muafaq Wirahadi, M.Pd.l. NIP 19690924 199703 1 001Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik; 1281 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 506Kw.13.1.2/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Nama : Muh. MuafaqWirahadi, M.Pd.l.
., NIP 19700325199603 1 001 sebagai KepalaBidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah KantorWilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; 631 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor 2431.2/Kw.13.1.2/09/2018 tanggal 4 September 2018 Dr.Haris Hasanudin, M.Ag., NIP 19700325199603 1 001 sebagaiKepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan SyariahKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; 64 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 2431Kw.13.1.2/09/2018
NIP 19690924 199703 1 001 Jabatan :Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik; 127 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Halaman 58 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI Nomor 503 Kw.13.1.2/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Nama :Muh. Muafag Wirahadi, M.Pd.l. NIP 19690924 199703 1 001Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik; 1281 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 506Kw.13.1.2/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Nama : Muh.
NIP 19690924 199703 1 001 Jabatan :Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik; 127 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Melaksanakan TugasNomor 503 Kw.13.1.2/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Nama :Muh. Muafag Wirahadi, M.Pd.l. NIP 19690924 199703 1 001 Halaman 93 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2020/PT.DKI Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik; 1281 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 506Kw.13.1.2/01/2019 tanggal 29 Januari 2019 Nama : Muh.
ABDULLAH KAFABI, M.PD.I
Tergugat:
Menteri Agama Republik Indonesia
318 — 231
;Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JawaTimur Nomor: R4689/Kw.13.1.2/KP.04.1/10/2018 Tanggal 30 Oktober2018 perihal Usul Pemberhentian Sementera sebagai ASN An. AbdullahKafabi, M.Pd.1.;Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 42/G/2020/P TUN. JKT.Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JawaTimur Nomor: R4689/Kw.13.1/2KP.04.1/10/2018 Tanggal 30 Oktober2018 perihal Pelanggaran Disiplin an. Abdullah Kafabi, S.Pd.l.
;e Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi JawaTimur Nomor: R1441/Kw.13.1.2/Kp.04/03/2019 Tanggal 20 Maret 2019perihal Usul Pengaktifan Kembali sebagai PNS a.n. Abdullah Kafabi,M.Pd.l.;Sidang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agamatanggal 30 April 2019;b. Bahwa Penerbitan SK a quo didasarkan pada:1.
T10:Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa TimurNomor: R4689/Kw.13.1.2/Kp.04.1/10/2018, Kepada SekretarisJenderal Kementerian Agama RI Up. Kepala Biro Kepegawaian, HalUsulan Pemberhentian Sementara sebagai PNS a.n.
., tanggal 21 Januari 2019(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa TimurNomor: R1441/Kw.13.1.2/Kp.04.1/03/2019, Kepada SekretarisJenderal Kementerian Agama RI, Up. Kepala Biro Kepegawaian, HalUsul Pengaktifan Kembali sebagai PNS a.n. Abdullah Kafabi, M.Pd.l.
Abdullah Kafabi, M.Pd.l., yangdihubungkan dengan bukti surat T4 berupa Surat dari Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor R1441/Kw.13.1.2/Kp.04.1/03/2019 tanggal 20 Maret 2019 perihal usulan pengaktifankembali sebagai PNS a.n. Abdullah Kafabi, M.Pd.l., maka Majelis menarikHalaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 42/G/2020/P TUN.
58 — 26
Salinan Putusan No.2208/Pdt.G/2020/PA.LmjBahwa Termohon sebagal xxxxxxx XXXXXX Xxxxx telah menyampaikanSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor:3092/Kk.13.1.2/Kp.06/12/2020, tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkanoleh Kepala Kantor Kementerian Agama xxxxxxxxXx XXXXXXXXBahwa pada persidangan pasca mediasi sampai putusan dijatuhkanTermohon tidak hadir dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadirsebagai wakilnya sesuai relaas panggilan tanggal 13 Oktober 2020, 15Desember 2020 dan
berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepadaPemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak telahmenghadap mediator ABDUL HALIM, S.HI. akan tetapi sesuai laporan mediatormenyatakan mediasi tidak berhasil;Menimbang bahwa Termohon sebagai xxxxxxx XXXXXX XXxXxx telahmenyampaikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor:3092/Kk.13.1.2
48 — 9
., sehingga sertifikast induk Cquntuk luas tanah 15.112 M2, atas nama AULIAINDRA KEUMALA adalah harta bersama antaraPenggugat Rk dengan isteri pertamanya Cq NyonyaRahzidar binti Darussalam;13.1.2.
AuliaIndra Keumala sebesar Rp 250.000.000 dan atas nama MUHAMMAD RIZKIANANDA BIN SYAMSUL BAHRI sebesar Rp 250.000.0000 dan akhirnyaterhadap uang ini pun secara keseluruhan Rp 600.000.000 (enam ratus jutarupiah) berhasil dikuasai/dalam penguasaan Tergugat Rk;Bahwa karena 1 unit rumah permanen dan 3 (tiga) unit toko berlantai 1berasal dari uang hasil penjualan harta bersama pada point 13.3. gugatanrekonvensi tersebut di atas dan keempat bangunan itu terletak di atas tanahharta bersama pada point 13.1.2
(No.68 Tahun 1994,Surat Ukur tanggal 7 Nop.1994 No.3.411/1994, atas nama Syamsul Bahridengan luas bagian sisa + 15.112 M2), 13.1.2. (Sertifikat Hak Milik No. 63Hal. 19 dari 51 hal.
Ben; Barat dengan Parit; Timur dengan tanah Hasyem Ibrahim;point 13.1.2. posita gugatan rekonvensi;8.3. Tanah Kosong berupa Hak Milik Atas Tanah dengan luasnya 8.361 M2yang terletak di Gampong Ujong Fatihah Kec. Kuala Kab.
Putusan No. 80/PdtG/2013/MSMboSALINAN Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang menjual tanah tersebut ataspermintaan Tergugat, dan pada saat penjualan anak dari istri pertamaTergugat tidak hadir; Bahwa setahu saksi tanah pada objek 13.1.2 adalah tanah Tergugat yangdiperoleh dari warisan orang tua Tergugat, sekarang tanah itu setahu saksisudah dihibahkan kepada Penggugat dan kepada anakanak Tergugatdengan Penggugat; Bahwa terhadap tanah kosong pada objek 13.1.3 setahu saksi sudah dijualoleh Tergugat
79 — 23
Sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas + 2 Ha yang terletakdi Jalan Anas Maamun, RT.006, RW.003, Kepenghuluan SungaiManasip, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.13.1.2. Sebidang tanah seluas + 4 Ha yang terletak di KepenghuluanSungai Menasip, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten RokanHilir.13.1.3. Sebidang tanah seluas + 5 Ha yang terletak di Jalan H. AnasMaamun, RT.006, RW.003, Kepenghuluan Sungai manasip,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.13.1l.
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1548 — 1230
Januari 2019 untukKakankemenag 220 x 5000 = 1.100.000; Gresik 18219 1321 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor:237/Kw.13.1.2/Kp.07.6/01/2018 tanggal 26 Januari 2018Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUH.
MUAFAQ WIRAHADI, M.Pd.I tanggal 11 Januari 2019 diangkatdalam jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama KabupatenGresik;Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 500 Kw.13.1.2/01/2019tanggal 29 Januari 2019 Nama: MUH. MUAFAQ WIRAHADI, M.Pd.I NIP:19690924 199703 1 001 Jabatan: Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten Gresik;Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 503 Kw.13.1.2/01/2019tanggal 29 Januari 2019 Nama: MUH.
Gresik;Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 237/Kw.13.1.2/Kp.07.6/01/2018tanggal 26 Januari 2018 Memberhentikan dengan hormat Sdr.
TPK/2019/PN.Jkt.Pst nwozBARANG BUKTI Provinsi Jawa Timur Nomor : R4373/Kw.13.1.2/Kp.07.6/10/2018Tanggal 4 Oktober 2018 beserta lampiran. 20.1 (Satu) lembar asli Lampiran : Surat Kepala Kanwil KementerianAgama Prov.
Januari 2019 untukKakankemenag 220 x 5000 = 1.100.000; Gresik 18219 13).1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor:237/Kw.13.1.2/Kp.07.6/01/2018 tanggal 26 Januari 2018Memberhentikan dengan hormat Sdr. MUH.
20 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian karena tindakan Tergugat yang telah merusak boplang milikTermohon Kasasi BP2SP/Penggugat sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah).13.1.2.
Kerugian karena tindakan Tergugat yang telah merusak boplangmilik Termohon Kasasi BP2SP/Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).13.1.2.
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian karena tindakan Tergugat yang telah merusak boplang milikTermohon Kasasi BP2SP/Penggugat sebesar Rp. 3.000.000, (tiga jutarupiah).13.1.2.
Kerugian karena tindakan Tergugat yang telah merusak boplangmilik Termohon Kasasi BP2SP/Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah).13.1.2.
Pembanding/Tergugat II : NORI YUSUF BINTI UMAR YUSUF
Pembanding/Tergugat III : PATAN YUSUF BIN DJALIL PUNINA
Pembanding/Tergugat IV : WILAN YUSUF BIN DJALIL PUNINA
Pembanding/Tergugat V : MUDIN YUSUF BIN DJALIL PUNINA
Terbanding/Penggugat I : RUSMIN TAHIR BINTI TAHIR PUNINA
Terbanding/Penggugat II : RUSNAWATI TAHIR BINTI TAHIR PUNINA
Terbanding/Penggugat III : HARYANTO TAHIR BIN USMAN TAHIR
Terbanding/Penggugat IV : PURNOMO TAHIR BIN USMAN TAHIR
Terbanding/Penggugat V : SURIYATI ISHAK BINTI ISHAK PUNINA
Terbanding/Penggugat VI : DAHLAN ISHAK BIN ISHAK PUNINA
Terbanding/Penggugat VII : HAIDAR ISHAK BIN ISHAK PUNINA
Terbanding/Turut Tergugat I : UMAR ISHAK BIN ISHAK PUNINA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN BONBOL
Terbanding/Turut Tergugat III : CAMAT KECAMATAN BULANGIO SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA DESA TINELO AYULA
Turut Terbanding/Tergugat VI : SUSLIWATI MULYONO BINTI MULYONO
147 — 49
Salima Punina (Suami) sebagai ahli warismemperoleh 1/4 = 6881280/55050240 = 0,125 = 12,5%.13.1.2 Almh. Hapisa binti Salima Punina (anakperempuan) sebagai ahli waris memperoleh 3/4 x 1/4 =5160960/55050240 = 0,09375 = 9,375% bagian.13.1.3 Alm. Ishak bin Salima Punina (anak lakilaki)sebagai ahli waris memperoleh 3/4 x 2/4 =10321920/55050240 = 0,1875 = 18,75% bagian.13.1.4 Anak/keturunan dari Alm.
28 — 12
Bahwadalam Perjanjian Kredit diatur mengenai hak yang dimiliki olehTergugat ketika terdapat kejadian wanprestasi dari Penggugat,sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) Perjanjian Kredit jo Pasal15 Perjanjian Kredit jo Pasal 13.1.1, 13.1.2 dan Pasal 14.6 SUPK,sebagai berikut:Pasal 7 ayat (5) Perianiian Kredit"5.
Pasal 13.1.1 dan 13.1.2 SUPK13.1. Yang dimaksud dengan keadaan (keadaan) lalai dalamPerjanjian Kredit dan Syaratsyarat Umum adalah :13.1.1.13.1.2.13.1.1.
15 — 8
melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sedangkanTergugat sebagai karyawan swasta tidak diperlukan surat keterangan untukmelangsungkan perceraian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapatHalaman 3 dari 11 putusan Nomor 502/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mndilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 juntis PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun1990 dan Penggugat telah mendapatkan ijin dimaksd sebagaimana KeputusanPemberian Izin Perceraian Nomor: 2827/KW.13.1.2
178 — 37
diaturdalam SyaratSyarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PTBank Mandiri (Persero) Tok, maka Bank berhak untukmenyatakan seluruh Jumlah Terhutang menjadi jatuhtempo dan seluruh Jumlah Terhutang harus dibayar olehDebitur secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihanpertama Bank, serta Bank dapat melaksanakan haknya atasHalaman 15 dari 32 Put Sela Nomor 15/Pdt.G/2017/PN KdsAgunan yang telah diberikan oleh Debitur/Pemilik Agunankepada Bank berdasarkan Perjanjian Kredit/DokumenJaminan.Pasal 13.1.1 dan 13.1.2
Jika menurut pendapat Bank, Debitur/ahli warisDebitur telah lalai untuk membayar atau membayarkurang dari jumlah yang telah ditentukan pada waktujatuh tempo suatu angsuran untuk pembayaran kembaliFasilitas Kredit atau Jumlah Terhutang sesuai dengansyaratsyarat dalam Perjanjian Kredit dan SyaratSyaratUmum; dalam hal mana lewatnya waktu saja telah cukupmembuktikan kelalaian Debitur sehingga tidak perludilakukan peneguran atau surat lain sejenisnya sebagaibukti atas adanya kelalaian tersebut.13.1.2.
166 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
rekening pengadaantanah sesuai dengan Pasal 4.5.3; atau(c) Gagal untuk mencapai Financial Close sesuai dengan Pasal 5.2;atau(d) Gagal untuk memulai Konstruksi sesuai jadwal; atau(e) Tidak melaksanakan kewajiban pokoknya berdasarkan Perjanjian ;maka Pemerintah akan memberitahukan secara tertulis kepadaPerusahaan Jalan Tol yang menjelaskan cidera janji dan memintaPerusahaan Jalan Tol untuk memperbaiki cidera janji tersebut dalamwaktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberitahuandimaksud ;13.1.2
Pengakhiran.Apabila Perusahaan Jalan Tol gagal memperbaiki cidera janji dalamwaktu 90 (sembilan puluh) hari atau jangka waktu tambahan lainnyasebagaimana ditentukan Pemerintah, maka Pemerintah berhak setiapsaat mengakhiri Perjanjian setelah menyampaikan pemberitahuantertulis kepada Perusahaan Jalan Tol ;13.1.3 Akibat Pengakhiran.Apabila Perjanjian diakhri berdasarkan Pasal 13.1.2, maka :(a) Pemerintah berhak :(i) Secara sepihak, mengambilalih dan meneruskan pekerjaanKonstruksi atau menunjuk pihak
86 — 12
Laki laki, Katolik, umur 48tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal diKabupaten Madiun.(13.1.2) SUPILAH Binti SOMO DIHARJO menikahdengan SUWARDI suami pertama dan dikaruniai satu(1) orang anak yang bernama:1) PILANTO.Spd.Lakilaki,Islam, umur 56 tahun,perkerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diKabupaten Sidoarjo.> Bahwa SUPILAH menikah lagi yang ke dua denganWIDOMO dan dikaruniai lima (5) orang anak yangbernama:1) SRI BUDI NINGSIH, perempuan, Islam, umur 52tahun, pekerjaan mengurus
18 — 2
Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah milik Bapak AllSahab;13.1.2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan bekas tanah yasanK.H. Syamsuri;13.1.3. Sebelah Timur : berbatasan dengan Keputran Gang 4;13.1.4. Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan K. H.
6 — 1
Bahwa , Penggugat selaku ASN Guru dari xxxx sudah memiliki suratKeputusan Pemberian perceraian dari kepala kantor Wilayah xxxx PropinsiJawa Timur no. 3280/kw.13.1.2/PW.01/08/2019 tertanggal 12 Agustus 2019;10.Bahwa Penggugat sudah berusaha hidup rukun dengan Tergugat namuntidak berhasil, karena Tergugat tidak merubah sikapnya dan tidak berusahauntuk merubahnya;11.Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat tidak berhasil.
Terbanding/Penggugat : NICHOLAS MARK OGDEN
99 — 59
Akan tetapi, hingga batas waktu yangditentukan, Tergugat Rekonpensi tidak dapat memberikan bukti adanyapersetujuan tertulis sebagaimana diminta oleh Penggugat Rekonpensi.Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah gagalmemenuhi kewajibannya untuk mendapatkan persetujuan tertulis dariPenggugat Rekonpensi ketentuan Pasal 7.1.4 Perjanjian Sewa Vila,sebelum melakukan renovasi atau perubahan struktural terhadap VilaA15.Merujuk pada ketentuan Pasal 13.1.2 dan Pasal 13.2 Perjanjian SewaVila
Kutipan PasalPerjanjian Sewa VilaTerjemahannya dalamBahasa Indonesia Article 13.1.2:(The First Party shall be entitled toterminate this Agreement if theSecond Party fails to perform): Anyof its other obligations under thisAgreement on the relevant duedate.
Pasal 13.1.2:(Pihak Pertama in casu,Penggugat Rekonpensimemiliki hak untuk mengakhiriperjanjian ini apabila PihakKedua in casu, TergugatRekonpensi gagal untukmelakukan: Setiapkewajibannya berdasarkanPerjanjian ini pada tanggaltenggat waktu yangditentukan.Pasal 13.2: Halaman 40 dari 47 hal. Put.
101 — 41
tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugatselaku ibunya, tanpa mengurangi hak Penggugat apabila hendakbertemu dengan anak Penggugat tersebut;Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidaklagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuanperkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumahtangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PNMIl.13.1.2
105 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agus Syah Durachim selaku Pembeli, yangkemudian dijadikan dasar terbitnya Sertipikat Hak MilikNomor 28/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985, Gambar Situasitanggal 14 Mei Nomor 3790, luas 2.500 m2, atas nama AgusSyah Durachim;13.1.2. Dalam empat Akta Jual Beli tersebut pada Posita butir 13.1.1huruf a sampai huruf d di atas Rifkiyaz Daud bin H.M. Yasinbertindak selaku kuasa para ahli waris almarhum H.M. Yasinberdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 April 1984. Dalam SuratKuasa tersebut tercantum nama H.
/ Persetujuan PembatalanAkta Jual Beli Tanah para pihak yang terlibat dalam jual belitelah membatalkan Akta Jual Beli Nomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984 tanggal 5 Mei 1984, karena ada kesamaandalam hal yang mendasari peralihan haknya (Surat Kuasatanggal 29 April 1984), pihak penjualnya (Rifkiyaz Daud),objeknya (bekas tanah milik Adat C.2346 atas nama H.M.Yasin), dan subyek yang terlibat sehingga terbitnya SHMNomor 25, 26, 27, dan 28 sebagaimana telah diuraikan dalamPosita butir 13.1.1 sampai dengan 13.1.2
102 — 33
Tpg 1.5.1.6.ditentukan, Tergugat Rekonpensi tidak dapat memberikan bukti adanyapersetujuan tertulis sebagaimana diminta oleh Penggugat Rekonpensi.Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi telah gagalmemenuhi kewajibannya untuk mendapatkan persetujuan tertulis dariPenggugat Rekonpensi ketentuan Pasal 7.1.4 Perjanjian Sewa Vila,sebelum melakukan renovasi atau perubahan sitruktural terhadap VilaA15.Merujuk pada ketentuan Pasal 13.1.2 dan Pasal 13.2 Perjanjian SewaVila, kegagalan Tergugat Rekonpensi
Kutipan Pasal Terjemahannya dalamPerjanjian Sewa Vila Bahasa IndonesiaArticle 13.1.2: Pasal 13.1.2:(The First Party shall be entitled to (Pihak Pertama in casu,terminate this Agreement if the Second Penggugat RekonpensiParty fails to perform): Any of its other memiliki hak untukobligations under this Agreement on mengakhiri perjanjian inithe relevant due date. apabila Pihak Kedua in casu,Tergugat Rekonpensi gagaluntuk melakukan: Setiapkewajibannya berdasarkanPerjanjian ini pada tanggaltenggat waktu