Fotokopi Surat Keterangan nomor 141.11/XI/ 2020 tanggal 30September 2020 dari Kepala Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Purworejo tanggal30 September 2020 tentang Pemohon adalah paman dari Rizka KuniHalaman 3 dari 9 putusan Nomor 346/Pdt.P/2020/PA.PwrMubarokah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai kemudian oleh ketua majelis diberi paraf dan diberi tanda bukti (P.6);7.

Fotokopi Surat Keterangan nomor: 141.11/1X/2020 tanggal 30September 2020 tentang Pemohon adalaah kakak kandung M dari KepalaDesa Xxx, Kecamatan Xxx, Purworejo tanggal 30 September 2020bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaikemudian oleh ketua majelis diberi paraf dan diberi tanda bukti (P.7);Bahwa di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohontelah pula mengajukan saksisaksi yang telah memberikan kesaksian secaraterpisah di bawah sumpah masingmasing sebagai

No. 2514 K/PID.SUS/201610.11.12.Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang,Kabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun 2014;Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongantanggal 7 Oktober 2015, Nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanahkas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon;Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon, KecamatanLebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/2013;Kwitansi pembayaran Pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanahuntuk proyek PLTM

Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongantanggal 7 Oktober 2015, Nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanah kasdesa dan tanah Negara Desa Bantarkulon;8. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon, KecamatanLebakbarang, Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/2013;9. Kwitansi pembayaran Pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanahuntuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illani sesuaipengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei2013;10.

Tabiin kepada perangkat desa;Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon, Kecamatan Lebakbarang,Kabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun 2014;Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan,tanggal 7 Oktober 2015, Nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanahkas desa dan tanah negara Desa Bantarkulon;Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon, KecamatanLebakbarang, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 141/02/2013;Kuitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanahuntuk proyek PLTM

Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang KabupatenPekalongan tanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618perihal pelepasan tanah kas desa dan tanah Negara DesaBantarkulon.8. Berita Acara Badan Permusyawaratan DesaBantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten PekalonganNomor: 141/02/20139. Kwitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atasjual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT.

Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang KabupatenPekalongan tanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618perihal pelepasan tanah kas desa dan tanah Negara DesaBantarkulon.8. Berita Acara Badan Permusyawaratan DesaBantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten PekalonganNomor: 141/02/20139. Kwitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atasjual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. HidroRizki Illahi Sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihakperusahaan tanggal 15 Mei 2013;10.

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 141.11/293/VIU/2013 tanggal 20 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Bligo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ( bukti P.1 ) ;2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor UrusanAgama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Nomor : Kk.11.26.03/DN/30/2013 tanggal 30 Juli 2013 ( bukti P.2 ) ;3.

Tabiin kepada perangkat desa.Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon KecamatanLebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun2014.Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang KabupatenPekalongan tanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618perihal pelepasan tanah kas desa dan tanah Negara DesaBantarkulon.Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa BantarkulonKecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor:141/02/2013Kwitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jualbeli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang

yang ditandatangani a.n Kepala DesaDawuhan Sekdes TERDAKWA Il, perihal Laporan tentangPenyediaan tanah bondo desa untuk pembangunanperumahan masyarakat miskin.e) 1 lembar Surat Permohonan penggunaan lahan untukpembangunan perumahan masyarakat miskin Nomor 004/Nop/ULS/2006 tanggal O06 Nopember 2006, yangditandatangani RAYMOND LANTANG selaku Direktur PTULS.f) 1 lembar surat Fasilitasi penyediaan tanah bondo desa dariSekda Kab.Purbalingga yang ditandatangani saksi Drs.SUBENO,MM dengan nomor surat:141.11

yang ditandatangani a.n Kepala Desa Dawuhan SekdesTERDAKWA Il, perihal Laporan tentang Penyediaan tanahbondo desa untuk pembangunan perumahan masyarakatmiskin.e) 1 lembar Surat Permohonan penggunaan lahan untukpembangunan perumahan masyarakat miskin Nomor 004/Nop/ULS/2006 tanggal O06 Nopember 2006, yangditandatangani RAYMOND LANTANG selaku Direktur PTULS.f) 1 lembar surat Fasilitasi penyediaan tanah bondo desa dariSekda Kab.Purbalingga yang ditandatangani saksi Drs.SUBENO,MM dengan nomor surat:141.11

Kutasari hanya 75% saja yang produktif dikarenakan tanggul pembatassawah dengan sungai jebol sehingga mengakibatkan erosi.Dan untuk luas tanah pengganti tersebut luasnya malahsudah melebihi daripada tanah bondo desa yang ditukarguling.e Bahwa saksi tidak pernah, mengikuti musyawarah Desapada tanggal 11 Desember 2006 dalam rangka membahasSurat Bupati nomor : 141.11/1601 tanggl 20 Nopember2006, tentang penyediaan tanah yang memadai danstrategis seluas 1.5 ha/15.000 M?

ULS.e Bahwa saksi tidak mengetahui Siapakah yang membuatnotulen musyawarah desa pada tanggal 11 Desember 2006dalam rangka membahas Surat Bupati Nomor 141.11/1601tanggl 20 Nopember 2006, tentang penyediaan tanah yangmemadai dan strategis seluas 1.5 ha/15.000 M? untukpembangunan perumahan miskin di Desa Dawuhan olehPT. ULS.Atas keterangan saksi tersebut diatas, maka terdakwamembenarkannya29.

Purbalingga Nomor 141.11/ 601. tanggal 20 Nopember2006 yang ditujukan kepada Kepala Desa Dawuhan perihal Fasilitaspenyediaaan tanah bondo desa.Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 11 Desember 2006.

2009tanggal 5 Februari 2009 tentang Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Ciamis Tahun 2009,dan sebagai Kepala Desa Pasawahan Kec Banjarsari Kabupaten Ciamis, berdasarkan Keputusanbupati Ciamis Nomor: 141.11 Kpts.286Huk!

PengadilanNegeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Perbuatan terdakwa ETI RA TNA W ATI Binti W AGINO EFENDI tersebut dilakukan dengancaracara sebagai berikut : Terdakwa ETI RA TNA W ATI Binti W AGINO EFENDI menjabat Kepala Desa PasawahanKec Banjarsari Kab Ciamis berdasarkan Keputusan bupati Ciamis Nomor: 141.11

TNA WATI Binti W AGINO EFENDI selaku PelaksanaTeknis Program Penyaluran Beras Raskin diwilayah Kecamatan Banjarsari khususnya DesaPasawahan tahun 2009, berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 500/Kpts.152Huki2009, tanggal19 maret 2009, tentang perubahan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.32Hukl2009tanggal 5 Februari 2009 tentang Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Ciamis Tahun 2009,dan sebagai Kepala Desa Pasawahan Kec Banjarsari Kabupaten Ciamis, berdasarkan Keputusanbupati Ciamis Nomor: 141.11

Perbuatan terdakwa ETI RA TNA W A TI Binti W AGINOEFENDI tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Terdakwa ETI RA TNA W ATI Binti W AGINO EFENDI menjabat Kepala Desa PasawahanKec Banjarsari Kab Ciamis berdasarkan Keputusan bupati Ciamis Nomor: 141.11 Kpts.286Huk/2008 tanggal 17 April 2008, membawahi 6 (enam) Dusun sebagai berikut :1. Dusun Ciakar : Kepala Dusunnya Basri2. Dusun Munggangwareng: Kepala Dusunnya Endus Udiman33 Dusun Karanganyar : Kepala Dusunnya Ugan Suganda4.

jasaangkutan dan pengadaan material yang sampai saat ini usaha terdakwa ETI RA TNA WA TIBinti WAGINO EFENDI tersebut mengalami kerugian.Akibat adanya permasalahan tersebut diatas, terdakwa ETI RA TNA W ATI Binti WAGINOEFENDI selaku Pelaksana Teknis Program Penyaluran Beras Raskin di wilayah KecamatanBanjarsari khususnya Desa Pasawahan tahun 2009 dan sebagai Kepala Desa Pasawahan KecBanjarsari Kabupaten Ciamis, telah diberhentikan sementara oleh Bupati Ciamis denganKeputusan Bupati Ciamis Nomor : 141.11

Usaha Lantang Sejahtera Nomor 004/Nop/ULS/2006 tanggal 06Nopember 2006.Surat Nomor 141.11/1601 tanggal 20 Nopember 2006 perihal fasilitasi penyediaantanah bondo desa.Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa tanggal 11 Desember 2006.Notulen Rapat/Musyawarah Desa tanggal 11 Desember 2006.Daftar hadir musyawarah Desa/Kelurahan tanggal 11 Desember 2006.Surat Nomor 145/79/2006 tanggal 12 Desember 2006 perihal Laporan tentangpenyediaan tanah bondo desa untuk pembangunan perumahan masyarakatmiskin.Surat Nomor

Purbalingga Nomor 141.11/ 601. tanggal 20 Nopember 2006yang ditujukan kepada Kepala Desa Dawuhan perihal Fasilitas penyediaaan tanahbondo desa.Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 11 Desember 2006.

Dan untuk luastanah pengganti tersebut luasnya malah sudah melebihidaripada tanah bondo desa yang ditukar guling.e Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti musyawarah Desa padatanggal 11 Desember 2006 dalam rangka membahas Surat BupatiNomor 141.11/1601 tanggl 20 Nopember 2006, tentang penyediaantanah yang memadai dan strategis seluas 1.5 ha/15.000 M? untukpembangunan perumahan miskin di Desa Dawuhan oleh PT.

ULS.e Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah yang membuat notulenmusyawarah desa pada tanggal 11 Desember 2006 dalam rangkamembahas Surat Bupati Nomor 141.11/1601 tanggl 20 Nopember2006, tentang penyediaan tanah yang memadai dan strategis seluas1.5 ha/15.000 M? untuk pembangunan perumahan miskin di DesaDawuhan oleh PT.

SUBENO,MM. dengan Nomor 141.11/1601 tanggal 20 November 2006.3. 1 lembar surat Fasilitasi Penyediaan Tanah Bondo Desa CamatPadamara yang ditandatangani saksi YANI SUTRISNO, UN, S.Sos.dengan Nomor 143/402/06 tanggal 15 Desember 2006.176Bahwa meskipun belum diterbitkan ijin mutasi tanah bondo desaDawuhan baik oleh Bupati Kabupaten Purbalingga maupun olehGubernur Jawa Tengah, karena permohonan ijin mutasi tanah tersebutmasih dalam proses pengurusan oleh Panitia Tukar Guling, PT.

Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanah kas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon.8. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/20139. Kwitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illahi sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei 2013;10.

Tabiin kepada perangkat desa.Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon Kecamatan LebakbarangKabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun 2014.Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongantanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanahkas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon.Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon KecamatanLebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/2013Kwitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanahuntuk proyek PLTM Lebakbarang

Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tanggal7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanah kas desa dantanah Negara Desa Bantarkulon.Sertipikat tanah desa.Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon KecamatanLebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/20138. Buku kas pembantu pengeluaran rutin tahun 2014.9. Buku anggaran penerimaan tahun 2014.10. Buku kas umum tahun 201511.

Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan tanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanah kas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon.8. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/20139. Kwitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanah untuk proyek PLTM Lebakbarang PT. Hidro Rizki Illahi sesuai pengukuran oleh perangkat desa dan pihak perusahaan tanggal 15 Mei 2013;10.

Tabiin kepada perangkat desa.Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon KecamatanLebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun 2014.Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongantanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanahkas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon.Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa BantarkulonKecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor:141/02/2013Kwitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jual bellitanah untuk proyek PLTM Lebakbarang

Tabi'in kepada perangkat desa.Buku Letter C.Surat Keputusan Kepala Desa Bantarkulon Kecamatan LebakbarangKabupaten Pekalongan Nomor: 06/ Tahun 2014.Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongantanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanahkas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon.Sertipikat tanah desa.Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon KecamatanLebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/2013Halaman 64 dari 117 hal Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015

Surat Pemerintah Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongantanggal 7 Oktober 2015, nomor: 141.11/618 perihal pelepasan tanahkas desa dan tanah Negara Desa Bantarkulon.8. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bantarkulon KecamatanLebakbarang Kabupaten Pekalongan Nomor: 141/02/20139. Kwitansi pembayaran pologoro Desa Bantarkulon atas jual beli tanahuntuk proyek PLTM Lebakbarang PT.

Atas dasar alasan diatas Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Nomor : 141.11 Kep.861 Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012(Obyek Sengketa) ;8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan adakelebihan/penggelembungan suara sebanyak 5 (lima) suara; seandainyapun benar(Quad Non) ada kelebihan suara sebanyak 5 (lima) suara, hal itu tidak dapatdikatakan pengelembungan suara.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini;Halaman 141.11 Bahwa selain itu, terhadap gugatan Penggugat Intervensi, Tergugatjuga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 30 November 2015, yangpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Dalam EksepsiBahwa berdasarkan dalildalil yang disampaikan Penggugat Intervensisebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya tanggal 23 November 2015,serta mengingat ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undangundang Nomor 51Tahun

HP Samsung Nokia Warna Putih Orange Nomor IMEI353700/05/312520/7 Code O59R8BO Model 205.1 type RM863beserta 1 SIM Card Simpati No 6210089525058 141.11) Uang Tunai sebanyak Rp.130.000.000..Disita dariABDUL HARIS :12) 1 (satu) Handphone Samsung DUOS warna putih model GIT19152FCC ID A8GT19152 SSN 19152GSMH IMEI 3576638/05/191076/4Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg13)14)beserta Sim Card Mentari.Uang Tunai sebesar Rp.95.000.000..Uang Tunai sebesar USD5000..Disita dariGARDUJITO

Akhmad dan diuraikan pula secara lengkap mengenai64identitas dan kedudukannya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 menjabatsebagai Kuwu Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu sesuai SuratKeputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.11 Kep.15800tdesI2004 tanggal 11Agustus 2004, dimana tentang hal ini terdakwa juga membenarkan sertamengakuinya;Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan terdakwa dapatberkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya