Lihan tidak seluruhnya digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkandalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 143.1/Kep.36Bina Pemdes/2003anggal 28Pebruari 2003 maupun Perdes Nomor 8 Tahun 2002tersebut diatas, tetapi ada sisadana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa yaitu denganperincian sebagaiberikut:1.

Jauhari Anin selaku ketua BPDdesa Pusakarakyat sertaSK Bupati no. 143.1/Kep.36BinaPemdesf2008anggal23 februari 2003 senilai Rp. 686.781.300,sehingga terdapat kelebihan danaPembangunarsarana dan prasarana fisik dan non fisik kepentinganpemerintahdesa yang dikuasai terdakwa H. Mursalih Bin H.Lihan dan Sdr. Jauhari Aninselaku ketua BPD desa Pusaka rakyat yang belum tersalurkan sebesar Rp.52.717.300,.3.

Jauhari Anin selaku ketua BPDdesa Pusakarakyat serta SK Bupati no. 143.1/Kep.36BinaPemdes/2003anggal23 februari 2003 senilai Rp. 686.781.300, sehingga terdapat kelebihan danaPembangunansarana dan prasarana fisik dan non fisik kepentingan pemerintahdesa yang dikuasai terdakwa H. Mursalih Bin H.Lihan dan Sdr. Jauhari Anin12selaku ketua BPD desa Pusaka rakyat yang belum tersalurkan sebesar Rp.52.717300,.3.

puluh lima juta limaratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sebagai pengganti Tanah Kas Desadari yang seharusnya berdasarkan SK Bupati no. 143.1/Kep.36BinaPemdes/20038anggal 23 Pebruari 2003 ditegaskan luas tanah kas desa penggantiminimal seluas 20 Ha dengan alokasi dana pembeliantanah kas desa penggantiyang telah dicairkan dan diterima terdakwa H.

Jauhari Anin selaku ketua BPDdesa Pusakarakyat sertaSK Bupati no. 143.1/Kep.36BinaPemdes/2003anggal23 Pebruari 2003 senilai Rp. 686.781.300,sehingga terdapat kelebihan danaPembangunarsarana dan prasarana fisik dan non fisik kepentingan pemerintahDesa yang dikuasai terdakwa H. Mursalih Bin H.Lihan dan Sdr. Jauhari Aninselaku ketua BPD desa Pusaka rakyat yang belum tersalurkan sebesa" Rp.52.717.300,.3.

Dinaspermukiman dan perumahan; 10 (sepuluh) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Bandung Nomor :640/Kep.276Dispertasih/2010 tentang penetapan standar nilai dan hargapenggantian untuk bangunan yang terkena kegiatan pemerintah dan atauswasta; 2 (dua) lembar fotocopy perihal ijin pelepasan tanah kas Desa dari BupatiBandung Nomor : 143.1/1041/BPMPD tertangal 22 Juli 2010; 2 (dua) lembar fotocopy perihal permohonan ijin pelepasan hak tanah kasDesa Nomor : 143.1/1042/BPMPD tertangal 22 Juli 2010;Halaman7dari131

/133/Pem tanggal 30 Maret 2010; 2 (dua) lembar fotocopy perohal permohonan ijin pelepasan hak tanah carikDesa Ciherang yang akan diperguanakn pembangunan TTPAS RegionalLegok Nangka Nomor : 143.1/12/Pemdes tanggal 10 Maret 2010; 4 (empat) lembar fotocopy keputusan badan permusyawaratan DesaCiherang Nomor : 143.1/Kep01/BPD/2010 tentang persetujuan pelepasanhak, harga/nilai ganti rugi dan penggunaan uang ganti rugi tanah carik DesaHalaman10dari131 Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGCiherang yang

/12/Pemdes tanggal 10 Maret 2010yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung perihal Permohonan linPelepasan Hak Tanah Carik Desa Ciherang yang akan digunakan pembangunanTPPAS Regional Legok Nangka dan surat Nomor: 143.1/71Pem perihalPermohonan jin Pelepasan Hak Tanah Carik Desa Ciherang yang akandipergunakan pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka, kemudianPemerintah Kabupaten Bandung mengirimkan surat Nomor: 143.1/1041/BPMPDtanggal 22 Juli 2010 yang ditujukan kepada 4 Kepala Desa (Desa Jatiendah

/12/Pemdes tanggal 10 Maret 2010yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung perihal Permohonan jinPelepasan Hak Tanah Carik Desa Ciherang yang akan digunakan pembangunan Halaman22dari131 Putusan No. 115/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGTPPAS Regional Legok Nangka dan surat Nomor: 143.1/71Pem perihalPermohonan jin Pelepasan Hak Tanah Carik Desa Ciherang yang akandipergunakan pembangunan TPPAS' Regional Legok Nangka, kemudianPemerintah Kabupaten Bandung mengirimkan surat Nomor: 143.1/1041/BPMPDtanggal

Jawabarat Nomor : 143.1/4845/Pemum, tanggal 6 Desember 2010 perihal tanah kas;Bahwa saksi menerangkan upaya yang dilakukan oleh pihak desa selakupemilik tanah carik atau tanah kas desa yaitu mengajukan suratsurat sebagaiberikut :1.

Rangkap lampiran daftar namanama bidang tanah dan Peta Bidang Tanah ;5. 1 Bundel kwitansi BLUBPJT TENJOMA Y A (Fotocopy) ;6. 1 Lembar daftar INVENTARISASI TANAH KAS Desa yang terkena proyek TOLKANCIPFJAGAN (Asli) ;7. 1 Bundel Fotocopy surat SEKRET ARIAT DAERAH tentang Data Tanah kas Desadan ganti untuk pembangunan jalan Tol NO. 143/36821Pemdes Tanggal 28Desember 2008 ;8. 1 Bnuku makalah KEPUTUSAN BUPATI CIREBON No.143.1/Kep.II1 Pemdes12008 Tentang persetujuan pelepasan hak atas tanah kas Desa TenjomayaKecamatan

(seribu dua ratusdua puluh dua meter persegi) dengan nilai ganti rugi seluruhnya kurang lebihsebesar Rp.85.680.000,00 (delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluhribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Musyawarah Desa tanggal 17~mber2007;, Lalu berdasarkan berita acara tersebut di atas dimintakan rekomendasi keCarnat Ciledug dengan suratnya Nomor : 143.1/679Kec bulan Desember 2007yang kemudian dibuatkan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2007 tanggal 19Desember 2007 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa

A; Selanjutnya terdakwa membuat Surat yang ditujukan ke Bupati CirebonNomor 143.1/217/X11/2007 tanggal 17 Desember 2007 perihal permohonanpersetujuan pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Tenjomaya KecamatanCiledug seluas 1.222 m2 (seribu dua ratus dua puluh dua meter persegi) yangdimohon oleh tint pengadaan tanah KanciPejagan ruas jalan KanciLosaripaket IT. A yang dipergunakan untuk pembangunan jalan bebas hambatanatau jalan tol ruas KanciLosari paket IT.

Melakukan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (sebagaimana ketentuanperaturan Bupati daerah kabupaten Cirebon Nomor 38 Tahun 2007).Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 143.1/Kep.111Pemdes/ 2008 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah Kas DesaTenjomaya Kecamatan Ciledug Yang Dimohon Oleh Tim Pengadaan TanahRuas Jalan Tol Kanci Pejagan Direktorat enderal Bina Marga DepartemenPekerjaan Umum tanggal 28 Pebruari 2008 dan Peraturan Desa tenjomayaKecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Nomor

A; Selanjutnya terdakwa membuat Surat yang ditujukan ke Bupati CirebonNomor 143.1/217/X1/2007 tanggal 17 Desember 2007 perihal permohonanpersetujuanpelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Tenjomaya KecamatanCiledug seluas 1.222 m? (seribu dua ratus dua puluh dua meter persegi) yangdimohon oleh tim pengadaan tanah KanciPejagan ruas jalan I

Foto Copy Berita Daerah KabupatenCirebon nomor : 26 tahun 2008 nomor serie : E.26.DPeraturan Desa Leuweunggajah Kecamatan CiledugKabupaten Cirebon No. 4 tahun 2007 tanggal 19Desember 2007 tentang pelepasan Tanah kas desaLeuweunggajah seluas 28.895 m2 yang dimohonkan olehDit Jen Bina Marga/Tim Pengadaan Tanah Ruas kanci Losari untuk pembangunan Jalan Tol Ruas kanci Losaripaket II A.8. 1 (satu) lembar surat Foto copy Surat PermohonanPersetujuan Pelepasan hak Atas tanah kas DesaLeuweunggajah Nomor 143.1

/237/VII/2007 tanggal ...Juli2007.9. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Pengantar PermintaanPembayaran (SPP) Nomor : 12.12/01/II/Des/2010 tanggal17 Februari 2010 yang ditanda tangani olen MULYARISOHID dan DADANG ISKANDAR.10.1 (satu) bendel Foto Copy Surat Keputusan Kuwu LeuweunggajahKecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Nomor : 143.1/01Des/2009Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 128/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg.11.12.13.14.15.16.17.18.tanggal 04 April 2009 tentang pembentukan Tim Pengadaan tanahPenganti tanah kas

/Pem tanggal 25 Pebruari 2010.19.1 (satu) bendel Undangan Guna Penentuan harga tanah penggantiNomor : 005/316/Pem tanggal 9 Pebruari 2010.20.1 (satu) bendel Foto Copy Surat Keputusan Bupati Cirebon No. 143.1/Kep .110Pemdes/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang PersetujuanPelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Leuweunggajah Kec Ciledug yangdimohonkan oleh Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol KanciPejaganDirektorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerja Umum.21.1(satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi dari

Cirebon Nomor : 143.1/01Des/2009tanggal 4 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pengadaan TanahPengganti Tanah Kas Desa Leuweunggajah Kec. Ciledug Kab. Cirebon dariDitjen Binamarga/Tim Pengadaan Tanah Ruas Tol KanciLosari dan selakuPj. Kuwu Desa Leuweunggajah berdasarkan Petikan Keputusan BupatiCirebon Nomor : 141.1/Kep.549BPMPD/2010 tanggal 30 Desember 2010,baik bertindak sendirisendiri atau bersamasama dengan Alm. MULYARISOHID (selaku Pj.

Cirebon Nomor : 143.1/01Des/2009tanggal 4 April 2009 tentang Pembentukan Tim Pengadaan TanahPengganti Tanah Kas Desa Leuweunggajah Kec. Ciledug Kab. Cirebon dariDitjen Binamarga/Tim Pengadaan Tanah Ruas Tol KanciLosari dan selakuPj. Kuwu Desa Leuweunggajah berdasarkan berdasarkan Petikan KeputusanBupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.549BPMPD/2010 tanggal 30 Desember2010, baik bertindak sendirisendiri atau bersamasama dengan Alm.MULYARI SOHID (selaku Pj.

Dinaspermukiman dan perumahan;10 (sepuluh) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Bandung Nomor :640/Kep.276Dispertasih/2010 tentang penetapan standar nilai dan hargapenggantian untuk bangunan yang terkena kegiatan pemerintah dan atauswasta;2 (dua) lembar fotocopy perihal ijin pelepasan tanah kas Desa dari BupatiBandung Nomor : 143.1/1041/BPMPD tertangal 22 Juli 2010;2 (dua) lembar fotocopy perihal permohonan ijin pelepasan hak tanah kas DesaNomor : 143.1/1042/BPMPD tertangal 22 Juli 2010;4 (empat

Bahwa terhadap tanah carik/Kas Desa Ciherang yang terkena pembangunanTempat Pengolahan dan Pemprosesan Akhir Sampah (TPPAS) tersebutharus ada penggantinya, sesuai dengan surat dari Gubernur Jawa BaratNomor : 143.1/149/Pemum tanggal 27 Januari 2009 perihal tanah kas Desadan surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 143.1/4845/Pemum tanggal 6Halaman 114 dari 161 halaman, Putusan Nomor 115/Pid.SusTPK/2015/PN.Bag.Desember 2010 perihal tanah kas Desa serta Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 4 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentangPembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah KabupatenBandung, serta surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 143.1/149/Pemumtanggal 27 Januari 2009 perihal tanah kas Desa dan surat dari Gubernur JawaBarat Nomor: 143.1/4845/Pemum tanggal 6 Desember 2010 perihal tanah kasDesa serta jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007;HEE Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atasdengan menginngat ketentuan

Kerugian Negara Rp. 639.742.363,00HenRenees Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan denganpengertian perouatan melawan hukum sebagaimana yang sudah diuraikansebelumnya maka tampak jelas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatanmelawan hukum baik secara formil yaitu peraturan perundangundangan, sertasurat dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 143.1/149/Pemum tanggal 27 Januari2009 perihal tanah kas Desa dan surat dari Gubernur Jawa Barat Nomor:143.1/4845/Pemum tanggal 6 Desember 2010

Dinaspermukiman dan perumahan;10 (sepuluh) lembar fotocopy surat keputusan Bupati Bandung Nomor :640/Kep.276Dispertasih/2010 tentang penetapan standar nilai dan hargapenggantian untuk bangunan yang terkena kegiatan pemerintah dan atauswasta;2 (dua) lembar fotocopy perihal ijin pelepasan tanah kas Desa dari BupatiBandung Nomor : 143.1/1041/BPMPD tertangal 22 Juli 2010;2 (dua) lembar fotocopy perihal permohonan ijin pelepasan hak tanah kasDesa Nomor : 143.1/1042/BPMPD tertangal 22 Juli 2010;4 (empat

Copy Surat Keputusan Bupati Nomor 143.1/Kep.93Pemdes/2008Tanggal 28 Pebruari 2008 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak AtasTanah Kas Desa Mertapada Kulon Kec. Astanajapura yang Dimohon olehTim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Kanci Pejagan Direktorat JendralBinamarga Departemen Pekerjaan Umum.4. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. Moh. Yusuf diatasmaterai Rp. 6.000,(enam ribu rupiah) yang isinya bahwa ybs.

DodyMulyono dan dibuatkan surat yang ditujukan kepada Bupati Cirebon mengenaiRekomendasi Rencana Pelepasan Tanah Kas Desa Mertapada Kulon denganNo. 143.1/1191/Kec.Setelah melalui proses tersebut Desa Mertapada Kulon membuat PeraturanDesa No. 01 tahun 2007 Tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Mertapada Kulonseluas + 12.598 m?

Dody Mulyonoyang kemudian membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Cirebonmengenai Rekomendasi Rencana Pelepasan Tanah Kas Desa MertapadaKulon dengan No. 143.1/1191/Kec; Selanjutnya terbit Peraturan Desa No. 01 tahun 2007 Tentang PelepasanTanah Kas Desa Mertapada Kulon seluas + 12.598 m?

Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 143.1/Kep.93Pemdes/2008 Tanggal 28Pebruari 2008 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas DesaMertapada Kulon Kec. Astanajapura yang Dimohon oleh Tim PengadaanTanah Ruas Jalan Tol Kanci Pejagan Direktorat Jendral BinamargaDepartemen Pekerjaan Umum.Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Sdr. Moh. Yusuf diatas materaiRp. 6.000,(enam ribu rupiah) yang isinya bahwa ybs. Sdr.

SUPRAPTO.S.Sos.M.Si.Petikan Putusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1/Kep.128Tapemdes/2004tanggal 25 Maret 2004 tentang Penetapan Masa Jabatan Kepala Desayang diangkat berdasarkan Undangundang Nomor : 22 tahun 1999 An.MUHAMAD YUSUF ( Asli ) Disita dari MUHAMAD YUSUF.Copy Surat Keputusan Bupati Nomor : 143.1/Kep.93Pemdes/2008Tanggal 28 Pebruari 2008 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak AtasTanah Kas Desa Mertapada Kulon Kec.

Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi Sesuai suratketerangan gaib nomor 143.1/KD/BH156/BTM/2018 tanggal 08 Maret 2018.Meskipun demikian, Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakankepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yangmengetahuinya;. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalamproses perkara ini;Hal. 2 dari 10 Hal.

Fotokopi Surat Keterangan Nomor 143.1/KD/BH156/BTM/2018yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Balangan pada tanggal08 Maret 2018, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 0170/Pdt.G/2018/PA.AmtB. Saksi1.

Rekening :0310030054952, tanggal cetak: 22 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Bank bjb Cabang Sumber ;

b. 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Cirebon, Nomor : 143.1/Kep.105-Pemdes/2008, tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang dimohon oleh Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Kanci Pejagan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum;

c. 4 (empat) lembar Peraturan Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon,

Melakukan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (sebagaimanaketentuan peraturan Bupati daerah kabupaten Cirebon Nomor 38 TahunBahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 143.1/Kep.105Pemdes/2008 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak atas tanah Kas DesaHalaman 4 dari halaman 43 Putusan No.05/Tipikor/2014/PT.

Klas S.l dengan mendapat ganti rugi sebesar Rp.589.230.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluhribu rupiah) dan atas permohonan tersebut telah diterbitkan Keputusan BupatiNomor 143.1/Kep.105Pemdes/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentangPersetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Bojonggebang KecamatanBabakan yang dimohon oleh Tim pengadaan Tanah Ruas jalan Tol KanciPejagan Direktorat Jendral Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum ; Kemudian pada tanggal 27 Desember 2007 terdakwa

Bdgpermohonan tersebut telah diterbitkan Keputusan Bupati Nomor 143.1/Kep.105Pemdes/2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Persetujuan Pelepasan HakAtas Tanah Kas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang dimohon olehTim pengadaan Tanah Ruas jalan Tol Kanci Pejagan Direktorat Jendral BinaMarga Departemen Pekerjaan Umum ; Kemudian pada tanggal 27 Desember 2007 terdakwa telah menandatangani 2lembar kwitansi masingmasing senilai Rp.529.080.000,00 (lima ratus dua puluhsembilan juta delapan puluh ribu rupiah

satu) tahun dan 3 (tiga) bulanpenjara ;Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalaniterdakwa, turut diperhitungkan selurunnya dengan pidana yang akandijatunkan kepadanya ;Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menyatakan barang bukti berupa :a) 1 (Satu) lembar Mutasi rekening atas nama Desa Bojonggebang, No.Rekening : 0310030054952, tanggal cetak : 22 Mei 2013 yang dikeluarkanoleh Bank bjb Cabang Sumber ;b) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Cirebon, Nomor : 143.1

Menyatakan barang bukti tersebut di bawah ini, berupa:a) 1 (satu) lembar Mutasi rekening atas nama Desa Bojonggebang, No.Rekening : 0310030054952, tanggal cetak : 22 Mei 2013 yangdikeluarkan oleh Bank bjb Cabang Sumber ;b) 4 (empat) lembar Keputusan Bupati Cirebon, Nomor : 143.1/Kep.105Pemdes/2008, tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Kasdesa Bojonggebang Kecamatan Babakan yang dimohon oleh TimPengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Kanci Pejagan Direktorat JenderalBina Marga Departemen Pekerjaan

Kemudian berdasarkan KeputusanKepala Desa Panawuan No. 143.1/KPTS11/Ekbang, tertanggal 9Agustus 2007 tentang Pemenang Tender Situ Janggala,pemenangnya adalah CV. Puji Jaya Teknik.8.

(vide buktibukti Tergugat Ill).20.Bahwa hubungan baik berdasarkan Perjanjian Kerjasama PengelolaanSitu Janggala yang seharusnya masih berlangsung sampai tahun 2027berdasarkan Surat Bupati Kuningaan, Nomor 143.1/3302/Pemdestertanggal 3 Agustus 2007 tentang Persetujuan Sewa menyewa TanahKas Dewa Panawuan (Situ Janggala) kepada Pihak Ketiga danSURAT PERJANJIAN KERJASAMA antara PEMERINTAH DESAPANAWUAN KECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATENKUNINGAN dengan CV.

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengingkari Surat Bupati KuninganNomor 143.1/3302/Pemdes., tertanggal 3 Agustus 2007 tentangPersetujuan Sewa menyewa Tanah Kas Dewa Panawuan (SituJanggala) kepada Pihak Ketiga dan memutus SURAT PERJANJIANKERJASAMA antara PEMERINTAH DESA PANAWUANKECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATEN KUNINGAN denganCV.

Gugatan Kurang Pihak, bahwa perjanjian tersebut terkait dengan SuratBupati Kuningan No. 143.1/3302/Pemdes., tanggal 3 Agustus 2007Halaman 51 dari 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2014/PN.Kngtentang Persetujuan Sewa Meyewa Tanah Kas Desa Panawuan (SituJanggala) kepada Pihak Ketiga, maka dalam gugatan perkara a quoternyata kurang pihak yang seharusnya melibatkan Pihak BupatiKuningan;4.

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memperdayaiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengingkari suratBupati Kuningan nomor 143.1/3302/Pemdes. tentang persetujuan sewamenyewa tanah Kas Situ Janggala dan memutus surat perjanjiankerjasama antara Pemerintah Desa Panawuan dengan CV.

Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No.143.1/2902/Pemdes tertanggal 10 September 2000 telah ternyataPemerintah Kabupaten Cirebon melalui Sekretariat/SekretarisHal. 4 dari 13 hal. Put.

Barlianto tetapi nama yang terdapat padabukti surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah adalahTERMOHON KASASI Il yang bertindak untuk dan atas namaYAYASAN Palimanan tidak dan bukan bertindak untuk diri sendiri;Bahwa, Kronologis Harta Kekayaan yang dimiliki YAYASANsebagaimana yang telah disusun dalam Berita Acara Proses TanahMilik Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dansurat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Palimanan tanggal 03 Juli 2000 No. 143.1

/3Kec.tersebut, maka sebidang tanah dan bangunan 7 (tujuh) lokal di atasnyasebagaimana terperinci pada poin 5.4 tersebut di atas adalah benarbenar Hak Milik Pelawan;Bahwa untuk sebidang tanah dan bangunan 7 (tujuh) lokal di atasnyasebagaimana terperinci pada poin 5.4 tersebut di atas telah Pelawan kuasaisejak sebelum permohonan surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanahditandatangani dan dibuat oleh serta di hadapan Camat Palimanan padatanggal 03 Juli 2000 No. 143.1/3Kec hingga sampai sekarang ini

Pada tahun 2009 saksi Iman Santoso Camat Mundumemberitahukan kepada Terdakwa adanya surat dariSekretaris Daerah Kabupaten Cirebon No. 143.1/3430/Pemtanggal 10 Desember 2009 yang intinya menjelaskanmengenai status dan kepemilikan tanah An. R. KasanDjajadiningrat namun Terdakwa tetap mempertahankan danmenyewakannya;8. Berdasarkan surat pencabutan SK pada tahun 1996tersebut, kKemudian saksi H. Darkatoni bertindak atas namaDian Andriani, saksi Emilia Pustiati dan saksi H.

Yanmun Jaelanidengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan buktiAkta Jual Beli yang ditandatangani oleh saksi Rukman Kuwu Desa SetuPatok, saksi Sutomo Kuwu Desa Banjarwangunan dan PPAT saksi RobandiCamat Kecamatan Mundu;7.Pada tahun 2009 saksi Iman Santoso Camat Mundu memberitahukankepada Terdakwa adanya surat dari Sekretaris Daerah KabupatenCirebon No. 143.1/3430/Pem tanggal 10 Desember 2009 yang intinyamenjelaskan mengenai status dan kepemilikan tanah An. R.

LIZZA AULIA, lahir di Banyumas tanggal 10 September 1997 (berumur 143.1. REYFAN ARDIANSO, lahir di Banyumas tanggal O7Juli 2004 (berumur 7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahunpertama pernikahan sudah goyah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaantetap dan tidak mampu memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga,sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsering terjadi pertengkaran. 0nnonnnnnnn cannon nn nennnnnnn.

Berdasarkan kontrak Nomor : 810/143.1/DPDF&PPDDikes/X/2009 tal.14 Oktober 2009, berdasarkan :Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Pengawasan nomor810/143.1/DAKDikes/X/2009 tgl. 14 Oktober 2009 dengan tandatangandirektur CV. Prima Cipta Consultant yang dipalsukan oleh terdakwa IIMuhajirin, ST.Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untukangsuran pembayaran nomor : 810/143.1/DAKDikes/X/2009 tgl.14 Oktober 2009 dengan tandatangan direktur CV.

Prima CiptaConsultant yang dipalsukan oleh terdakwa IT Muhajirin, ST.Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan Pengawasan Teknisnomor : 810/143.1/DAKDikes/X/2009 tgl. 14 Oktober 2009 dengantandatangan direktur CV.

Berdasarkan kontrak Nomor : 810/143.1/DPDF&PPDDikes/X/2009 tgl.14 Oktober 2009, berdasarkan :Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Pengawasan nomor810/143.1/DAKDikes/X/2009 tgl. 14 Oktober 2009 dengan tandatangandirektur CV. Prima Cipta Consultant yang dipalsukan oleh terdakwa IIMuhajirin, ST.Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan untukangsuran pembayaran nomor : 810/143.1/DAKDikes/X/2009 tgl.14 Oktober 2009 dengan tandatangan direktur CV.

Kontrak nomor. : 810/143.1/DAKDikes/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009,sebesar Rp. 79.500.000 (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)pada tanggal 15 Desember 2009.b. Nomor. : 810/143.1/DPDF&PPDDikes/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 daridana DPDF&PPD sebesar Rp. 97.500.000, (sembilan puluh tujuh juta limaratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Desember 2009.Bahwa dengan digunakannya CV.

Berdasarkan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pengawasanuntuk pembayaran angsuran nomor. ; 810/143.1/DAKDikesDikes/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang dibuat oleh ConsultantPengawas CV. Prima Cipta Consultantc. Berdasarkan Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan PengawasanTeknis nomor.: 810/143.1/DAKDikesDikes/X/2009 tanggal 14 Oktober2009. yang dibuat oleh Consultant Pengawas CV. Prima Cipta Consultantd.

.;34) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, tanggal 08 April 2013;35) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGI/2013 Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi Tahun 2013, tanggal 10 April 2013;36) 1 (satu) lembar

,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.;62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, Tanggal 06 April 2013;63) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;64) 1 (satu) bundel Surat

,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.REZMIN LAZE, S.Sos.90) 1 (satu) lembar Surat Permyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD, Tanggal 06 April 2013;91) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGI/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Di Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;92) 1 (satu) bundel Surat

,PPTK Sdr.YAI,S.ST., Bendahara PengeluaranSdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMINLAZE, S.Sos.;62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD,Tanggal 06 April 2013;63) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGV2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGV/201 3Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT PALTentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir DiKecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi

,PPTKSdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui KepalaPelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.REZMIN LAZE, S.Sos.90) 1 (satu) lembar Surat Permyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD,Tanggal 06 April 2013;91) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGV2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGV/2013Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir DiKecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;92) 1 (satu) bundel Surat Keputusan

,Dan diketahuiKepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMIN LAZE, S.Sos.;34) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGV2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGI/2013Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir DiKecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, tanggal 08 April 2013;35) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/172/B.SIGV2013Tentang Status Transisi Darurat Ke Pemulihan Akibat Bencana Banjir DiHalaman 37 dari 63 Putusan Nomor 5/

,PPTK Sdr.YALS.ST., Bendahara PengeluaranSdr.DEDY ,Dan diketahui Kepala Pelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.RESMINLAZE, S.Sos.;62) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD,Tanggal 06 April 2013;63) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGV2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGV/2013Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir DiKecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Tanggal 08 April 2013;64) 1 (satu) bundel Surat Keputusan

,PPTKSdr.YAI,S.ST., Bendahara Pengeluaran Sdr.DEDY ,Dan diketahui KepalaPelaksana BPBD Kab.Sigi Sdr.REZMIN LAZE, S.Sos.Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT PAL90) 1 (satu) lembar Surat Permyataan Bupati Sigi No. 360/10.69/BPBD,Tanggal 06 April 2013;91) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Sigi No. 360/143.1/B.SIGV2013Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 360/143/B.SIGV/2013Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir DiKecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi,

) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;4 Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yangtelah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan seluruhnyadengan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;5 Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;6 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Mutasi rekening atas nama Desa Bojonggebang, No.Rekening : 0310030054952, tanggal cetak : 22 Mei 2013 yangdikeluarkan oleh Bank bjb Cabang Sumber ;4 (empat) lembar Keputusan Bupati Cirebon, Nomor : 143.1

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 143.1/Kep.105Pemdes/2008 Tentang Persetujuan Pelepasan Hak atastanah Kas Desa Bojonggebang Kecamatan Babakan Yang DimohonOleh Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Kanci PejaganDirektorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umumtanggal 28 Pebruari 2008 dan Peraturan Desa BojonggebangKecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Nomor 03 Tahun 2007Tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Bojonggebang seluas + 19.641m2 yang dimohon oleh Ditjen Bina Marga / Tim Pengadaan

perbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatanatau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwadengan caracara antara lain sebagai berikut : Berawal pada tanggal 31 Juli 2008 terdakwa EDY SUPARDI binSUMARTA yang menjalankan suatu jabatan secara terusmenerusatau sementara waktu dan pada masa jabatan sebagai Kuwu DesaBojonggebang Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon ;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 143.1

tahun 2009 tanggal 20 April2009 uang hasil ganti rugi tanah Kas Desa sebesar Rp.589.230.000,00(lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh riburupiah) tersebut seharusnya dipergunakan untuk pengadaan TanahKas Desa sebesar Rp.529.080.000,00 (lima ratus dua puluh sembilanjuta delapan puluh ribu rupiah) namun oleh terdakwa yang saat itumenjabat selaku Kuwu Desa Bojonggebang uang ganti rugi tersebutdipergunakan untuk kepentingan pribadinya, padahal dalamKeputusan Bupati Cirebon Nomor : 143.1

berlokasi di Desa setempat yangmengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesarRp.630.200.000,00 (Enam ratus tiga puluh juta dua ratus riburupiah) ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain telah mengajukan saksisaksitersebut diatas dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :a1 (satu) lembar Mutasi rekening atas nama Desa Bojonggebang, No.Rekening : 0310030054952, tanggal cetak : 22 Mei 2013 yangdikeluarkan oleh Bank bjb Cabang Sumber ;4 (empat) lembar Keputusan Bupati Cirebon, Nomor : 143.1

Cirebon Propinsi Jawa Barat yang telah di tukar gulingberdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barattanggal 4 Januari 1996 Nomor : 143.1/53/Pemdes yang mana sekarangini adalah milik Sdr. HADI WIYANA. Terdakwa MULYANA FITRIADI Bin (Alm) SUHANA menerangkan bahwabenar dirinya telah memasang plang yang didampingi oleh PenasihatHukumnya di tanah yang terletak di Desa Pamengkang Kec.

BDG.hak Atas Tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat tanggal 4 Januari 1996 Nomor : 143.1/53/Pemdes, sebagailampiran.Bahwa sesuai keterangan Saksi KOSASIH Bin SEHARI selaku Kepala DesaPamengkang Kikitir C.402.Persil 36 Kelas S.IIl seluas 3.640 Ha, Persil 35.S.IILuas 3.948 Ha dan Persil 11. S.Il seluas 2.693 H yang terletak di Desa/Pamengkang Kec.

Bahwa, atas dasar Surat Permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIBekasi (TERGUGAT VII) No. 143.2/5168/Pemdes tertanggal 19Oktober 1995 sebagaimana disebutkan pada butir II.A tersebut diatas,yang kemudian disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat melalui Surat No. 143.1/4612/Pemdes tertanggal 21 Nopember1995 perihal Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa GandamekarKecamatan Cibitung DT. II Bekasi;C.

Bahwa, sebagaimana posita butir 6 posita gugatan, PENGGUGATsecara tegas keberatan dan menolak pemberlakuan terhadapKeputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Bekasi (TERGUGAT VII)(Surat No. 143.2/5168/Pemdes tertanggal 19 Oktober 1995) danKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat (Surat No.143.1/4612/Pemdes tertanggal 21 Nopember 1995), denganmengklaim telah menderita kerugian yang disebabkan oleh Keputusankedua Kepala Daerah tersebut, sehingga atas dasar kerugian tersebutPENGGUGAT menuntut

ganti rugi kepada PARA TERGUGAT,khususnya kepada TERGUGAT dan TERGUGAT Il, hal ini dapatdilihat pada petitum butir 7 gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknyamenuntut agar Keputusan Bupati sebagaimana yang telah disetujuioleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat tidak berkekuatanhukum;Bahwa, baik Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Bekasi(TERGUGAT VII) (Surat No. 143.2/5168/Pemdes tertanggal 19Oktober 1995) dan maupun Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Barat (Surat No. 143.1/4612

YKK ZIPCOINDONESIA) dengan No. 195/Zipco/IX/95 tertanggal 12 September 1995,yang kemudian disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat JawaBarat melalui Surat No. 143.1/4612/Pemdes tertanggal 21 Nopember1995 perihal Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa GandamekarKecamatan Cibitung DT.

Bahwa pada tanggal 21 November 1995, Gubernur Jawa Barat melaluisuratnya Nomor 143.1/4612/Pemdes perihal Persetujuan Pelepasan tanahKas Desa Ganda Mekar, telah menyatakan persetujuannya untuk menyetujuipelepasan tanah jalan desa seluas 1: 15.000 m2 kepada PT. Zipco Indonesiadengan ganti rugi yang salah satunya dipergunakan untuk pernbelian tanahpenggati seluas kurang lebih 35.000 m2., terletak di Desa SukahuripKecamatan Sukatani..

Foto Copy dari Foto Copy, Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Cirebon Nomor 143.1/SK.316Pemdes/1995 tanggal21 Oktober 1005 Tentang Pengesahan Keputusan Desa PamengkangHalaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN SbrNomor 593.82/06KPTS/1995 tentang Pelepasan Tanah Kas DesaPamengkang yang dimohon oleh PT Griya Permata Indah untukpembangunan Perumahan KPR BTN, selanjutnya diberi tanda T13 ;14.

Foto Copy dari Foto Copy, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 143.1/SK.316Pemdes/1995 tanggal 21 Oktober1995 Tentang Pengesahan Keputusan Desa Pamengkang Nomor593.82/06KPTS/1995 Yentang Pelepasan Tanah Kas DesaPamengkang yang dimohon oleh PT Griya Permata Indah untukpembangunan Perumahan KPR BTN, selanjutnya diberi tanda T14 ;15.

Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Cirebon Nomor 143.1/SK.316Pemdes/1995 tanggalHalaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sbr21 Oktober 1005 Tentang Pengesahan Keputusan Desa PamengkangNomor 593.82/06KPTS/1995 tentang Pelepasan Tanah Kas DesaPamengkang yang dimohon oleh PT Griya Permata Indah, selanjutnyadiberi tanda PI11 ;12.

Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Barat Nomor 143.1/53/Pemdes/1995 tertanggal 4Januari 1996 Perihal Persetujuan Pelepasan Tanah Kas DesaPamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten DT II Cirebon, selanjutnyadiberi tanda PI12 ;13.

berdasarkan keterangan TASMA bahwa saksi pernah ikut menggarapdari Kakek saksi bernama Jamiran yang menjadi Kuwu Pamengkang sejaktahun 1961 sampai dengan tahun 1969.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12 sampai dengan T19 disebutkan pada tanggal 26 September 1995 telah terjadi pelepasan Tanah HakPakai Desa Pamengkang Kecamatan Mundu yang dimohon oleh PT GriyaPermata Indah untuk perumahan KPR BTN RS dan RSS, yang kemudianditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Cirebon Nomor 143.1

No. 414 tahunm 2010 seri E 387 DPerdes Kaliwedi Kidul Nomor : 08 tahunm 2010 tentang PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010.6 (enam) bendel Surat Perjanjian Sewa menyewa tanah Titisara tahun 2010Desa Kaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, masingmasing atas nama SAMADI, CASMAN, DASUKI, SARIPUDIN, KASAN, danRUSDI.1 (satu) bendel perjanjian penggunaan lahan antara Pemerintah DesaKaliwedi Kidul Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon dengan PT.Pertamina EP No. 143.1

Pertamina EP Nomor : 143.1/SP.01DES/2010 dan Nomor : 410/EP.2111/2010SO tanggal 15 Juli 2010,PT. Pertamina menyewa tanah titisara selama jangka waktu 2 (dua) tahundan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan harga sewasebesar Rp.225.863.680, dikurangi Pph.10% sebesar Rp.22.586.368,sehingga yang diterima sebesar Rp.203.877.312,4. Dari uang hasil lelang tanah titisara Desa Kaliwedi Kidul sebesarRp.50.200.000, berdasarkan Perdes Kaliwedi Kidul Tahun 2010 akandigunakan untuk :a.

Pertamina EP Nomor : 143.1/SP.01DES/2010 dan Nomor : 410/EP.2111/2010SO tanggal 15 Juli 2010,PT. Pertamina menyewa tanah titisara selama jangka waktu 2 (dua) tahundan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak dengan harga sewasebesar Rp.225.863.680, dikurangi PPh10% sebesar Rp.22.586.368,sehingga yang diterima sebesar Rp.203.877.312,Dari uang hasil lelang tanah titisara Desa Kaliwedi Kidul sebesarRp.50.200.000, berdasarkan Perdes Kaliwedi Kidul Tahun 2010 akandigunakan untuk :a.

Pertamina EP Nomor :143.1/SP.01DES/2010 dan Nomor: 410/EP.2111/2010SO tanggal 15 Juli 2010, PT.Pertamina menyewa tanah titisara selama jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapatdiperpanjang atas persetujuan para pihak dengan harga sewa sebesarRp.225.863.680, dikurangi PPh.10% sebesar Rp.22.586.368, sehingga yangditerima dari PT Pertamina sebesar Rp.203.877.312,;817. Uang hasil sewa dari PT.

(satu) lembar surat Keputusan Kuwu Kaliwedi Kidul Nomor 143.1/Kep.09Des/2010 tertanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Nilai SewaTanah Kas Desa oleh PY. Pertamina EP.(satu) Bendel Peraturan Desa Kaliwedi Kidul Kec. Kaliwedi KabupatenCirebon Nomor 06 tahun 2010, tentang Penggunaan tanah Kas DSesa,yang telah menjadi Berita Daerah Kab. Cirebon Nomor : 261 tahun 2010seri E251 De1 (satu) bendel Peraturan Desa Kaliwedi Kidul Kec. Kaliwedi Kab.

Menghukum Pemohon untuk membayar kepadaTermohon : 143.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000, (sembilan ratusribu rupiah) ; 9 Ds Mut'ah sebesar Rp.600.000, (enam ratus riburupiah) ; 3.3: Nafkah Madliyah selama 1 bulan sebesarRp.600.000, (enam ratus riburupiah) ; eee ee eee eee4.