1/AAMAR PItfTISANMENGADILI.QkKMMenyatakan Terdakwa......2A. 161.1. X .PVj..........

Tardian AS, Msi (alm) melaksanakan kegiatan penyusunanpembahasan penetapan dan sosialisasi Perda dan Non PerdaT6TSSBOL & 22 ss sememes os aensues ee aeheeEe ee enemiesUntuk pembuatan suatu) Rancangan Peraturan Daerah prosedurnyatelah diatur didalam Pasal 30 Keputusan DPRD Propinsi BantenNo. 161.1/Kep DPRD/12/2004 tentang peraturan tata tertib DPRDPropinsi Banten menentukan bahwa hak mengajukan rancanganperaturan daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.

Iwan Rosadi, SH selaku Anggota DPRD ProvinsiBanten berdasarkan Pasal 29 Kputusan DPRD Propinsi Banten No.161.1/Kep DPRD/12/2004 tentang Peraturan Tata Tertio DPRDPropinsi Banten mempunyai haka. Mengajukan RancanganPeraturan == Daerahbp. Mengaiukan pertanyaan ,G Menyampaikan usu dan pendapat ;d Memilih dan dipilih ;e Membela Be diri ;imunitas ,g Protkoler ,n.

Keuangan dan AdministratiUntuk penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah prosedurnyatelah diatur didalam Pasal 30 Keputusan DPRD Propinsi BantenNo. 161.1/Kep DPRD/12/2004 tentang peraturan tata tertib DPRDPropinsi Banten menentukan bahwa hak mengajukan rancanganperaturan daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikutSekurang kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan11suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah ;.

Iwan Rosadi, SH sebagaimana diuraikandiatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan ataukesempatan yang ada padanya karena tidak sesuai dengankewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur Pasal 29 danPasal 30 Keputusan DPRD Propinsi Banten No. 161.1/KepDPRD/12/2004 tentang Peraturan Tata Tertiob DPRD PropinsiBanteh didtaS enn cen on een ne ne eee" Akibat dari perbuatan ia terdakwa diatas telah menguntungkandiri ia terdakwa sendiri sebesar Rp. 526.650.000, danmenguntungkan orang lain yaitu

Perum jadi Pesona, Sesetan Denpasar ;Tidak pernah dihukum; Susunan persidangan : DORI MELFIN,SH.MH.. oo... cece cece eee e eee ee eee nee eee ene eeannees Hakim; NT NYORIAW KRARTANT Sil osccomsm 2s smcmmnmw 44> oemmeme e412 erm Panitera PenggantiHakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Prajatanggal 10 Juli 2017, Nomor : LK.161.1/VII/2017/PPNS/Sat.Pol PP ; a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut. b.

April 2007 Majelis PenasihatPartai Amanat Nasional mengeluarkan surat Nomor: MPPPAN/A/K S/004/IV/2007, Hal: RekomendasiPenting, yang pada intinya menyatakan PAW diantarapada kader PAN hendaknya dilaksanakan sesuai prinsipkeadilan, Tiga hal diseputar PAW adalah.......... dst,Hal 9 dari 77 hal PUT.No.56/G/2008/PTUN.JKT.10yang berarti dapat disimpulkan pengajuan PAW tidaktepat diterapkan terhadap diri Penggugat ;Bahwa pada tanggal 10 April 2008 Ketua DPRD ProvinsiJawa Barat mengeluarkan surat Nomor: 161.1

2007, tanggal 30Nopember 2007, Perihal : PengajuanRecalling dan Pergantian Antar Waktu( PAW ) Anggota DPRD Propinsi JawaBarat Periode 2004 2009 dari PartaiAmanat Nasional ( PAN ) a.n SaudarakuSOFWY IRFAN digantikan oleh SaudarakuENJANG TEDI ( Bukti T 6 ). ( Foto Copy dari Foto Copy ) ;Surat Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah ( DPRD) Propinsi Jawa Barat kepada KetuaHal 39 dari 77 hal PUT.No.56/G/2008/PTUN.JKT.8.2.BuktiBuktiT T 8240Komisi Pemilihan Umum Daerah ( KPUD )Propinsi Jawa Barat, Nomor : 161.1

Perihal Rekomendasi( Bukti T 8 ). ( Foto Copy dariFoto Copy ) ;Berita Acara Komisi Pemilihan UmumDaerah Propinsi Jawa Barat, Nomor : BA 11/KPU JB/II1/2008 Rapat Pleno KPUPropinsi Jawa Barat, tentangPemeriksaan dan PenelitianPemenuhanPersyaratan Calon Pengganti Antar Waktu( PAW ) Anggota DPRD Propinsi JawaBarat ( Bukti T = 9 )( Foto Copy dari Foto Copy ) ;4010.11.12.BuktiBuktiBuktiT T T 101112Surat Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah ( DPRD )Propinsi Jawa Barat kepada GubernurJawa Barat, Nomor : 161.1

Barat an.Saudaraku Ginandjar Daradjatdigantikan oleh SaudarakuSukmana, tanggal 28 Nopember2007. ( Foto Copy dari FotoCopy ) ; Surat Dewan Pimpinan WilayahPartai Amanat Nasional ( DPWPAN ) Jawa Barat, nomorPAN/10/B/K S/317/X1/2007,Perihal : PengajuanRecalling dan PergantianAntar Waktu ( PAW) AnggotaDPRD Propinsi Jawa Barat2004 2009 dari PAN an.Saudaraku Ginandjar Daradjatdigantikan oleh SaudarakuSukmana, tanggal 30 Nopember2007. ( Foto Copy dari FotoCopy ) ; Surat DPRD Propinsi JawaBarat Nomor : 161.1

Intervensi kepada TergugatIl Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ( Bukti T 8 = Tl 17 = P.1 12 )Surat DPRD Provinsi Jawa Barat No. 161.1/716 Set.DPRDtanggal 18 Maret 2008 tentangPengajuan Penggantian Antar Waktu) = Anggota DPRDProvinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasinalditujukan kepada Gubernur Jawa Barat memuat usul PAWAnggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Penggugat danPenggugat II Intervensi kepada Tergugat II Intervensi1 dan Tergugat II Intervensi 2 ( Bukti T 10 = 17.1 18 = T.2.2 7 = P

Tardian AS, Msi (alm)melaksanakan kegiatan penyusunan pembahasan penetapan dan sosialisasiPerda dan Non Perda tersebut ;Untuk pembuatan suatu Rancangan Peraturan Daerah prosedurnya telahdiatur di dalam pasal 30 Keputusan DPRD Propinsi Banten No.161.1/KepDPRD/12/2004 tentang peraturan tata tertib DPRD Propinsi Bantenmenentukan bahwa hak mengajukan rancangan peraturan daerah dilakukandengan mekanisme sebagai berikut :1.

No. 792 K/Pid.Sus/2009Untuk penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah prosedurnya telahdiatur di dalam pasal 30 Keputusan DPRD Propinsi Banten No.161.1/KepDPRD/12/2004 tentang peraturan tata tertib DPRD Propinsi Bantenmenentukan bahwa hak mengajukan rancangan peraturan daerah dilakukandengan mekanisme sebagai berikut :1. Sekurangkurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan suatuusul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah ;2.

Fisip Universitas Padjajaran Bandung untuk kajianevaluasi kebijakan Keputusan Gubernur Banten Rp. 300.000.000.10.Fisip Universitas Padjajaran Bandung untuk kajianuntuk Raperda SOTK usul inisiatif Rp. 280.000.000,Rp.1.375.130.000.Perbuatan ia Terdakwa Nandang Suryana, SH sebagaimana diuraikandiatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan ataukesempatan yang ada padanya karena tidak sesuai dengan kewenanganyang dimilikinya sebagaimana diatur Pasal 30 Keputusan DPRD PropinsiBanten No.161.1/Kep

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, benar bahwa yang bernama Jabaten Ketaren, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Desember 1980 karena sakit di rumah yang beralamat di Dusun I Desa Sibolangit Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan surat keterangan No. 161.1/058/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sibolangit pada tanggal 8 Maret 2023;
3. Memerintahkan

kebijakan yang bersifat strategisseperti untuk mengusulkan PAW terhadap Anggota DPRP Papuakepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, karena bukanGubernur Definitif;c Bahwa kesalahan prosedur dan menyalahi ketentuan hukum yangberlaku terhadap pengusulan Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRP Papua (Penggugat), telah disadari oleh Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Papua (DPRP), hal ini disampaikan melaluiSurat Pimpinan DPRP Papua kepada Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia melalui dengan Surat Nomor 161.1

Naftali Kobepa, tanggal 26 Januari 2012, Surat PimpinanDPRP, tanggal 15 Maret 2012, Nomor 161.1/526, perihal MohonAktifkan Kembali Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 161.91.2011, tanggal 30 Maret 2011,membatalkan Surat Kuasa Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor 161.9167, tanggal 15 Februari 2012;d Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PartaiKedaulatan dan Pencabutan Kartu Anggota Partainya berdasarkanSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KedaulatanNomor

yang bersifat strategis seperti untukmengusulkan PAW terhadap Anggota DPRP Papua kepada Menteri DalamNegeri Republik Indonesia, karena bukan Gubernur Definitif ; c Bahwa kesalahan prosedur dan menyalahi ketentuan hukum yangberlaku terhadap pengusulan Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRP Papua (Penggugat), telah disadari oleh Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Papua (DPRP), hal ini disampaikan melaluiSurat Pimpinan DPRP Papua kepada Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia melalui dengan Surat Nomor : 161.1

Naftali Kobepa, tanggal 26 Januari 2012, Surat PimpinanDPRP, tanggal 15 Maret 2012, Nomor : 161.1/526, perihal MohonAktifkan Kembali Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor : 161.91.2011, tanggal 30 Maret 2011,membatalkan Surat Kuasa Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 161.9167, tanggal 15 Februari 2012 ;Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota PartaiKedaulatan dan Pencabutan Kartu Anggota Partainya berdasarkanSurat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai KedaulatanNomor

dengan cukup, sertadiberi tanda dengan bukti P1 sampai bukti P13, sebagai berikut : 44 Bukti P1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.9167Tahun 2012, tertanggal 15 Februari 2012 (foto copy dari foto copy) ;Bukti P2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.91201Tahun 2011, tertanggal 30 Maret 2011 (foto copy sesuai asli) ; Bukti P3 : Ekspedisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua,tertanggal 15 Mei 2012 (foto copy sesuai asli) ; Bukti P4 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.161.1

/526,tertanggal 15 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ; Bukti P5 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.161.1/131,tertanggal 26 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ; Bukti P6 : Akta Permohonan Peninjauan Kembali, tertanggal 10 Mei2011, yang diajukan oleh Rombe Marojahan (foto copy sesuai asli) ; 7 Bukti P7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No.27Tahun 2009, tertanggal 09 September 2009 (foto copy sesuai asli) ; 8 Bukti P8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No.939/SETKPU/IX/

XXXXXXxXxxx, lahir di Palembang, pada tanggal 18 September 1993sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran No.52/238/SU.1.4/161.1/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKotamadya Palembang, tanggal 6 Mei 1994;Bahwa sejak tahun 1992, Tergugat pindah bekerja dan tinggal menetap diJakarta sementara Penggugat beserta anak tetap tinggal di Palembang;Bahwa pada awalawal perkawinan Penggugat dengan Tergugat,kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalanharmonis sebagaimana

Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua BaratHalaman 91 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.Bukti P.18Bukti P.19Bukti P.110Bukti P.111Bukti P.112Bukti P.113Nomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September2017;(Fotocopy sesuai dengan aslinya); Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal:Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan CalonAnggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun20172022, Tanggal 18 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);Biodata Pribadi

Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua BaratNomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September2017; (Fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal :Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan CalonAnggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun20172022, Tanggal 18 September 2017, (Fotocopy dari fotocopy);Biodata Calon Anggota MRPB Periode 20172022 atas namaISMAEL IBRAHIM WATORA, S.H.

Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua BaratNomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September2017;Halaman 114 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.Bukti P.58Bukti P.59Bukti P.510Bukti P.511Bukti P.512Bukti P.513Bukti P.514 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA,Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap PersyaratanCalon Anggota MRP Provinsi Papua Barat MasaJabatan Tahun 20172022, Tanggal 18 September 2017,(Fotocopy dari fotocopy)

Keberatan Atas Surat Keputusan Gubernur Papua BaratNomor : 160/40006/GPB/2017 tertanggal 20 September2017;(Fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 161.1/7342/OTDA, Hal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap PersyaratanCalon Anggota MRP Provinsi Papua Barat MasaJabatan Tahun 20172022, Tanggal 18 September 2017,(Fotocopy dari fotocopy); Biodata Pribadi / Curicculum Vitae atas nama ROSIYANASARA GORAM, A.md., pak, S.E., (Fotocopy dari fotocopy);jasah atas nama ROSIYANA S.

Namun,setelah diterima dan dilakukan penelitian berdasarkan Surat MenteriHalaman 196 dari 216 halaman Putusan Nomor : 40/G/2017/PTUN JPR.Dalam Negeri Nomor 161.1/7342/OTDA tanggal 18 September 2017perihal : Penyampaian Hasil Penelitian Terhadap Persyaratan CalonAnggota MRP Provinsi Papua Barat Masa Jabatan Tahun 20172022(vide bukti P.18, P.22, P38, P.48, P.58, P.68, P.78 = T.I5 T.ll4)disampaikan kepada Tergugat II karena di dalam Surat keputusantersebut terdapat beberapa nama yang persyaratannya

dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yaitu mereka Terdakwa secara melawan hukum telahmenerima pencairan dana APBD Provinsi Banten tahun 2003 dari Pos danatidak tersangka yang tidak sesuai peruntukkannya sebesar Rp.3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah), perbuatan mereka Terdakwa dilakukandengan cara sebagai berikut :Dalam rangka membahas penyusunan RAPBD Provinsi Banten TahunAnggaran 2003, Ketua DPRD Provinsi Banten telah menetapkan KeputusanDPRD Provinsi Banten No. 161.1

Rudolf Andup, SH sebagaiAnggota ;Bahwa Panitia Anggaran Legislatif (PAL) DPRD Provinsi Banten yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 161.1/Kep.DPRD/19/2003 tanggal 1Agustus 2002 sekitar bulan Oktober tahun 2002 mulai melakukan pembahasandan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiTA. 2003 ;Untuk keperluan pembahasan RAPBD Provinsi TA. 2003, PanitiaAnggaran Legislatif (PAL) DPRD Provinsi Banten telah menggunakan danasebesar Rp. 659.205.829, yang dibebankan dalam Daftar

No. 110 PK/Pid.Sus/2010Provinsi Banten tahun 2003 dari Pos tidak tersangka, tidak sesuaiperuntukkannya sebesar Rp.3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah),perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Dalam rangka membahas penyusunan RAPBD Provinsi Banten TahunAnggaran 2003, Ketua DPRD Provinsi Banten telah menetapkan KeputusanDPRD Provinsi Banten No. 161.1/Kep.DPRD/19/2002 tanggal 1 Agustus 2002tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia AnggaranDewan

Rudolf Andup, SH sebagai Anggota ;Bahwa Panitia Anggaran Legislatif (PAL) DPRD Provinsi Banten yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 161.1/Kep.DPRD/19/2003 tanggal 1Agustus 2002 sekitar bulan Oktober tahun 2002 mulai melakukan pembahasandan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiBanten TA. 2008 ;Untuk keperluan pembahasan RAPBD Provinsi TA. 2003, PanitiaAnggaran Legislatif (PAL) DPRD Provinsi Banten telah menggunakan danasebesar Rp. 659.205.829, yang dibebankan dalam

Fotokopi Keputusan Pemberian izin Perceraian atas namaPenggugat nomor 422/161.1/SMP.3/DISDIK tertanggal 2 April 2018yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Semarapura KecamatanKlungkung, Kabupaten Klungkung (bukti P4);5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat danTergugat nomor 5367/2005 tertanggal 28 September 2005 yangdikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Klungkung KabupatenKlungkung (bukti P5);6.

BantenNo. 161.1/Kep.DPRD/01/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Peraturan TataTertid Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten ;Bahwa untuk menindak lanjuti pertemuan tanggal 11 April 2003,Gubernur Banten DR. H.

Banten Nomor: 161.1/ Kep.DPRD/11/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Penetapan SusunanPimpinan dan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Prop. BantenTahun sidang 2008 ;Foto copy Surat Keputusan DPRD Prop. Banten Nomor: 161.1/ Kep.DPRD/19/2002 tanggal 31 Juli 2003 tentang Penetapan SusunanPimpinan dan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Prop.

Banten Nomor: 161.1/Kep. DPRD/11/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang PenetapanSusunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Prop.Banten Tahun sidang 2008 ;Foto copy Surat Keputusan DPRD Prop. Banten Nomor: 161.1/Kep.

., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amlapura dan di hadapan Terdakwa;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,161.1 GD. ADHI GANDHA WIJAYA, S.H.,M.H. SRI HANANTA,S.H.2. IGUSTI PUTU YASTRIANT, S.H.PANITERA PENGGANTI,I NENGAH KARYASA, S.H.Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;17

Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugatrekonvensi berupa :161.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.900.000, (Sembilanratus ribu rupiah);1.2. Muthah berupa emas 24 karat seberat 1(satu) gram3.4.

Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor : 476/161.1/I/2022, atasnama PEMOHON 1 ( ayah kandung dari ANAK PARA PEMOHON), yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan PerlindunganAnak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB)XXXXXXXXX XXXXX, tanggal 25 Januari 2022, bukti surat tersebut telahbermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.15) ;B. Saksisaksi1.

Hal. 161.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) selama 3 (tiga) bulan atau total jumlah sebesar Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);1.2 Mutah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);4.

Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R63/96.22/RS/2001 tanggal 6Juni 2001 sebesar Rp. 500.000.000, ;SPMU tanggal 7 Juni 2001 Nomor: 247/RS/2001 sebesar Rp.500.000.000, untuk penyediaan UUDP triwulan tahun 2001 bulanJanuari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R75/161.1

Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R63/96.22/RS/2001 tanggal 6Juni 2001 sebesar Rp. 500.000.000., ;SPMU tanggal 7 Juni 2001 Nomor: 247/RS/2001 sebesar Rp.500.000.000, untuk penyediaan UUDP triwulan tahun 2001 bulanJanuari s/d Maret 2001) belanja rutin sekretariat Kabupaten Kutai ;Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R75/161.1

No. 1704 K/Pid.Sus/2008Surat Permintaan Pembayaran UUDP anggaran rutin tahun anggaran2001 bulan Juni 2001 Nomor Register: R75/161.1/RS/2001 tanggal 14Juni 2001 sebesar Rp. 2.965.943.794.

sematamatamendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 161 ayat (3)UndangUndang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003(sebagaimana ditegaskan oleh Judex Facti di halaman 33 alinea 2dari salinan putusan yang sudah merupakan bagian akhir), yangsudah barang tentu maksudnya adalah bahwa Pemohon Kasasi(dahulu Tergugat) melanggar ketentuan yang ada dalamPerjanjian Kerja Bersama (ataupun SOP), maka perlu PemohonKasasi (dahulu Tergugat) kutip secara keseluruhan bunyi Pasal161 tersebut sebagai berikut :Pasal 161.1

Andy Kusumadjaja Sebanyak 3 Lembar;159.1 (satu) lembar Invoice Proyek sekolah Budi Luhur (hasil Scan)Sebanyak 1 Lembar;160.1 (Satu) Bundel Foto Copy Naskah Perjanjian Hibah AntaraPemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Yayasan PendidikanPermata Bumi Sendawar Kutai Barat Nomor 510.72/ = /VII//2013 danNomor YP.PBS.PD/VII/2013 Yang belum ditandatangani PihakPertama;161.1 (Satu) Bundel Foto Copy Proposal Permohonan Dana BantuanUntuk Peningkatan SDM dan Penyelesaian Gedung Pendidikan diSendawar Yayasan