Ditemukan 8 data
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 5 Juni 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta menjatuhkan putusan yang membatalkan SK MendagriNomor 161.16 339 Tahun 20141.3.3. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : = 27/G/2014/PTUN.JKTmemerintahkan Mendagri untuk mengembalikan hakhak konstitusionalSdr. H.
Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebuttelah melegalkan seluruh rangkaian proses penerbitan Objek Sengketa,yaitu SK Mendagri Nomor 161.16 339 tentang pemberhentian AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Selatan yang cacat secara hukum dan konstitusiserta peraturan perundangundangan tentang Pemberhentian danPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi.9.
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat sebagai Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten MusiRawas ditegaskan kembali oleh Tergugat dalam Surat Keputusannya NomorKep020/GOLKARSUMSEL/L.2012, tanggal 26 Januari 2012 TentangRevitalisasi Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah PartaiGOLKAR Kabupaten Musi Rawas Masa Bhakti 20092015 (Bukti P2);Bahwa selanjutnya penggugat mencalonkan diri sebagai Calon AnggotaLegislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009 2014 melalui PartaiGOLKAR dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.16
72 — 15
sebagai Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten MusiRawas ditegaskan kembali oleh Tergugat dalam Surat Keputusannya No : Kep020/GOLKARSUMSEL/I.2012, tanggal 26 Januari 2012 Tentang Revitalisasi Komposisidan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Musi RawasMasa Bhakti 200920 15 ( Bukti P2);Bahwa selanjutnya penggugat mencalonkan diri sebagai Calon Anggota LegislatifDPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009 2014 melalui Partai GOLKAR danberdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.16
164 — 0
Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Januari 2012, Daftar BB No.23 ;21) 2 (dua) lembar copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.15-14 tahun 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Musi Banyuasin dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Januari 2012, Daftar BB No.24 ;22) 7 (Tujuh) lembar copy legalisir Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.16
(satu) buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Daftar BB No.26 ;24) 1 (satu) buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Daftar BB No.27 ;25) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.16
855 — 660 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
Saiun;161.15 Fotocopy Surat Akta Kematian Musringah;161.16 Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP 35.78.042.003.0020019.0;161.17 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 35.78.042.003.0020019.0;161.18 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 289, Nomor 464Tahun 1986;1 (Satu) map warna biru berisi asli dokumen pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum atas namaMUKADAM (berkas tidak ada) berupa:162.1Daftar nominatif pembayaran ganti rugi tanah, bangunan,tanaman dan
Saiun;161.15 Fotocopy Surat Akta Kematian Musringah;161.16 Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP 35.78.042.003.0020019.0;161.17 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 35.78.042.003.0020019.0;161.18 Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 289, Nomor 464Hal. 688 dari 1547 hal.
Saiun;161.15 Fotocopy Surat Akta Kematian Musringah;161.16 Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP 35.78.042.003.0020019.0;161.17 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP 35.Hal. 1224 dari 1547 hal.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
1.LAONMA PASINDAK LUMBAN TOBING
2.AGUSTINUS ANTONI
236 — 121
(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD NAJIB
230 — 141
(Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Prov. Sumsel Bulan Mei 2014 Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Oleh Tim Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel.
1.M. NAIMULLAH, SH.,MH
2.ROY RIADY, SH.,MH
Terdakwa:
Ir.LOKA SANGGANEGRA, IAI.
221 — 114
Salinan Keputusan Mendagri No.161.16-3572 Tahun 2014 Tanggal 08 September 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Prov. Sumsel Masa Jabatan Tahun 2014 2019. (Fotocopy Disahkan Sekwan Provinsi Sumatera Selatan);