Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-01-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Bna
Tanggal 13 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ERNIDA, SH
2.GULMAINI WARDANI SH
3.DEVI SAFLIANA SH
Terdakwa:
JUNAIDI BIN RIDWAN
245
  • sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

    Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

    Menetapkan barang bukti berupa:

    • 7 (tujuh) bungkus narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat kotor 164,54
Register : 22-01-2020 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Bna
Tanggal 13 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ERNIDA, SH
2.GULMAINI WARDANI SH
3.DEVI SAFLIANA SH
Terdakwa:
M ZAINI ALIAS DEK GAM BIN BAKRI IBRAHIM
327
  • sejumlahRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

    Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

    Menetapkan barang bukti berupa:

    • 7 (tujuh) bungkus narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dalam kertas koran dengan berat kotor 164,54
Register : 18-03-2021 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 46/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 11 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah propinsi nusa tenggara Timur, cq. Gubernur nusa Tenggara Timur, cq. Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi nusa Tenggara Timur, cq. UPT. kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Rote ndao Diwakili Oleh : Pemerintah propinsi nusa tenggara Timur, cq. Gubernur nusa Tenggara Timur, cq. Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi nusa Tenggara Timur, cq. UPT. kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Rote ndao
Terbanding/Penggugat I : Yoseph edon
Terbanding/Penggugat II : Gustaf edon
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah republik Indonesia cq. Menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia cq. Direktorat jenderal planologi kehutanan, cq. Balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIV kupang
6741
  • (vide bukti T.2)9) Berdasarkan SK tersebut, Menteri Kehutanan memerintahkan kepada DirjenInventarisasi dan Tata Guna Lahan untuk melakukan tata batas pada tahun1995, dilakukan Tata batas oleh sub BIPHUT Kupang sepanjang 164,54 Kmdengan luas 6.132 Ha yg berdiri dari lokasi/ blok termasuk pada BlokLidamanu.
Register : 14-10-2020 — Putus : 01-02-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Rno
Tanggal 1 Februari 2021 — Penggugat:
1.Yoseph edon
2.Gustaf edon
Tergugat:
1.Pemerintah republik Indonesia cq. Menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik indonesia cq. Direktorat jenderal planologi kehutanan, cq. Balai pemantapan kawasan hutan wilayah XIV kupang
2.Pemerintah propinsi nusa tenggara Timur, cq. Gubernur nusa Tenggara Timur, cq. Kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi nusa Tenggara Timur, cq. UPT. kesatuan pengelolaan hutan wilayah Kabupaten Rote ndao
17096
  • Berdasarkan SK tersebut, Menteri Kehutananmemerintakan kepada Dirjen Inventarisasi dan Tata Guna Lahanuntuk melakukan tata batas pada tahun 1995, dilakukan Tata batasoleh sub BIPHUT Kupang sepanjang 164,54 Km dengan luas6.132 Ha yg berdiri dari lokasi/ blok termasuk pada Blok Lidamanu.Pelaksana Tata batas sementara dilaksanakan pada tahun 1995dan dilanjutkan rapat PTB sementara, Pelaksanaan PemancanganBatas definitive dilaksanakan pada bulan Desember 1995 sampaibulan Januari 1996.j.
    ;4.2.Bahwa pada Tahun 1991 diusulkan tanah suku (hutanrakyat) oleh Kepala Suku/Manuleo di 3 Kecamatan yakniKecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah dan KecamatanPantai Baru seluas 20.000 Ha untuk dijadikan perluasanKawasan Hutan kepada Pemerintah KabupatenKupang/Pembantu Bupati Wilayah Rote Ndao selanjutnya gunakepastian hutan terkait status tanahn adat tersebut makaberdasarkan Peraturan Pemerintah Noomor 33 Tahun 1970tentang Perencanaan Hutan maka dilakukan tata batas padaTahun 1995 sepanjang 164,54
    Menimbang, bahwa pada Tahun 1991 diusulkan tanah suku (hutanrakyat) oleh Kepala Suku/Manuleo di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Lobalain,Kecamatan Rote Tengah dan Kecamatan Pantai Baru seluas 20.000 Ha untukdijadikan perluasan Kawasan Hutan kepada Pemerintah KabupatenKupang/Pembantu Bupati Wilayah Rote Ndao selanjutnya guna kepastian hutanterkait status tanah adat tersebut maka berdasarkan Peraturan PemerintahNoomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan maka dilakukan tata bataspada Tahun 1995 sepanjang 164,54
Register : 11-06-2013 — Putus : 08-03-2014 — Upload : 15-06-2014
Putusan PA JAMBI Nomor 530/Pdt.G/2013/PA.Jmb
Tanggal 8 Maret 2014 — Para Penggugat vs Para Tergugat
8220
  • Bahwa Tergugat II (TERGUGAT II) dinikahisecara sah oleh AYAH KANDUNG sesuai Kutipan Akta Nikah No.164,54, 11,2005 dan sesuai prosedur hukum yang dibuktikan dengansalinan putusan dari Pengadilan Agama Jambi Nomor: 402/Pdt.G/ 2004/PAJb tanggal 29 Desember 2004 tentang Izin Poligami, Tergugat dinikahiselain mengurus ibu para Penggugat yang sakit stroke lebih kurang dariTahun 2000 juga mengurus AYAH KANDUNG yang juga sering sakitsakitan;4.