m (1.000 m2) yangterletak di JI.Srikandi, Kel.Delima, Kec.Tampan, Kota Pekanbaru, dengannilai sekitar Rp.1.200.000.000,(Satu milyar dua ratus jutarupiah);17.3.Beberapa bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit diatasya denganusia tanam + 5 (lima) tahun yang terletak di Desa Kebun Durian,Kec.Kampar Kiri, Kab.Kampar dengan luas keseluruhan : 28 (dua puluhdelapan) Hektar dengan nilai keseluruhan sekitar Rp.2.100.000.000,(Dua milyar seratus juta rupiah), dengan bukti pemilikan berupa SKGR,Atas nama:17.3.1

XVII yang diperoleh dari Tergugat denganperincian perolehannya sebagai berikut :2.1.2.2.2.3.2.4.Tergugat Il berada di tanah sengketa karena memperoleh "tempatusaha/toko/bedak" atas dasar membeli secara angsuran dari Tergugat (bukti T.Ik1) ;Tergugat Ill berada di tanah sengketa karena memperoleh "tempatusaha/toko/bedak" dari UNTUNG (tidak digugat), sedangkan UNTUNGmemperolehnya atas dasar membeli secara angsuran dari Tergugat (bukti 17.3.1).

Udama alias Udama (adik kandunglakilaki), yang kedudukannya digantikan oleh:17.3.1. Mentari Puspa binti Budiman (anak kandungBudiman).17.3.2. Rizki Novianti binti Budiman (anak kandungBudiman).17.3.3. Azka Anugrah bin Budiman (anak kandungBudiman).17.4. Hj. Elly Marlna binti E. Udama alias Udama (adik kandungperempuan).17.5. Drs. Ucu Priatna Mardika bin E. Udama alias Udama (adikkandung lakilaki).17.6. Nani Imaniawati binti E. Udama alias Udama (adik kandungperempuan).18.

Keraguan atas kebenaran material Faktur Pajak Masukan.17.3.1.il.Bahwa adalah tidak tepat pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanhalaman 26 alinea 3 s/d halaman 27 alinea 2 yang pada pokoknyamemformulasikan karakterisitik sebuah faktur pajak secara formal, karenaUndangUndang PPN 1984 tidak pernah mengatur secara terperincimengenai karakteristik Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan kebenaranmaterial, apalagi formulasi tersebut hanya didasarkan pada suatu SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor

No. 726 K/Pdt.Sus/2010tidak mempertimbangkan bukti 17.3.1 yang ditandatangani oleh Dr.H.Syamsir Daili, SoA. (K) selaku Direktur Rumah Sakit Selasih;.

memasukannama anak kandung Pembanding dengan isteri terdahulu bernama xxxxxsebagai pemilik sebagian tanah tersebut, alasan Pembanding tersebut hanyadibuatbuat oleh Pembanding agar hak Terbanding terhadap harta bersamatersebut menjadi berkurang, maka mohon Majelis Hakim Tinggat Bandinguntuk tidak mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut karenabuktibukti surat yang telah diajukan Penggugat rekonpensi/Pembandingdalam perkara a quo sebagaimana yang termuat di dalam kelompok bukti T3yaitu 17.3.1

Bukti 17.3.1 Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor6/Pdt.G/1990/PN.Bpp .b. Bukti 1.3.2 Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor86/PERD/1991/PT.KT.Smda .c.

K/Pdt.SusKPPU/201617.317.417.5Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia dapat melihat pentingyaPemeriksaan Tambahan dalam perkara a quo, untuk setidaktidaknya mendengarkan ahli yang relevan demi terpenuhinya asasaudi alteram partem (kedua belah pihak didengarkan dengankesempatan yang sama);Maka, melalui kesempatan ini, Pemohon dengan segalakerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agarberkenan memerintahkan diadakannya Pemeriksaan Tambahan,setidaktidaknya untuk mendapatkan keterangan dari:17.3.1

Dengan uraian sebagai berikut :17.3.1 Asas Kepatutan : Tergugat dan Tergugat II dalam menyiapkan, membahas dan menyetujui PerdaPropinsi Jawa Timur tentang hari jadi (Perda Hari Jadi), tidak berhubungandengan kewajiban hukumnya dalam hal melaksanakan urusan wajib yangmenjadi kewenangan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalampasal 13 ayat (1) huruf a UU No. 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah, yaitu :1. perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasantata

./2002 tanggal 18 April 2002 tentang PerlakuanPajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Selulardan Kendaraan Perusahaan sehingga atas sewa kendaraanberdasar ketentuan tersebut hanya dapat dibebankansebagai biaya sebesar 50% maka atas Pajak Masukannyajuga hanya dapat diperhitungkan sebesar 50% dariRp481.528.074,00 yaitu sebesar Rp240.764.037,00 tidaksesuai dengan fakta dan sengketa yang ada karena:17.3.1.

Putusan Nomor 599/B/PK/PJK/2012dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP220/PJ./2002 tanggal 18 April 2002 tentang PerlakuanPajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Selulardan Kendaraan Perusahaan sehingga atas sewa kendaraanberdasar ketentuan tersebut hanya dapat dibebankansebagai biaya sebesar 50% maka atas Pajak Masukannyajuga hanya dapat diperhitungkan sebesar 50% dariRp481.528.074,00 yaitu sebesar Rp240.764.037,00 tidaksesuai dengan fakta dan sengketa yang ada karena:17.3.1

Reglement op de Rechtsvordering ("Rv")17.3.1. Pasal 378:Pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadapsuatu putusan yang merugikan hakhak mereka, jikamereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurutHal. 20 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.17.4.hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang pengadilan, atau karena penggabungan perkaraatau campur tangan dalam perkara prnah menjadi pihak.17.3.2. Pasal 379:Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusanitu.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)17.3.1. Pasal 378 :Pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadapsuatu putusan yang merugikan hakhak mereka, jika merekasecara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum,atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidangpengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campurtangan dalam perkara pernah menjadi pihak;17.3.2.

Pada perlawanan ini, pihak ketiga tersebut harus dapatmembuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atasbarang yang disita dan apabila berhasil dibuktikan,maka Majelis Hakim akan memerintahkan juru sita untukdiangkat;17.3.Reglement op de Rechtsvordering (Rv)17.3.1.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)17.3.1.Pasal 378 :Pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadapsuatu putusan yang merugikan hakhak mereka, jikamereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menuruthukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil disidang pengadilan, atau karena penggabungan perkaraatau Campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak;17.3.2.Pasal 379:Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusanitu.

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)17.3.1. Pasal378:Pihakpihak ketiga berhak melakukan perlawananterhadap suatu putusan yang merugikan hakhakmereka, jika mereka secara pribadi atau wakilmereka yang sah menurut hukum, atau pun pihakyang mereka wakili tidak dipanggil di sidangpengadilan, atau karena penggabungan perkaraatau campurtangan dalam perkara pemah menjadipihak.17.3.2. Pasal379:Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkanputusan itu.

Terdapat dugaan kuat yang hampir bisa dipastikankebenarannya bahwa orang yang melakukantransaksitransfer dana dari rekening Penggugat pada kurun waktutanggal 23 27 Juli 2015, adalah menguasai ataumemegang kartu Debit/ATMPenggugat secara fisik danmengetahui PIN ATM Penggugat dimaksud.17.3.1.

Daftar Pembagian Harta Pailit.17.3.1.Apabila tersedia uang tunai yang cukup, Hakim Pengawaswajib memerintahkan Kurator untuk membuat DaftarPembagian Harta Pailit secara pro rata (Pasal 188 jo Pasal176 huruf c UUK PKPU):17.3.2.Daftar Pembagian Harta Pailit yang telah disetujui olehHakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Niagadan diinput serta diunggah ke dalam Sistem InformasiPengadilan, agar dapat dilihat oleh Kreditor selamatenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas(Pasal 192 ayat

Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :17.3.1. Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun2009 tentang Sistem dan Prosedur PengelolaanDana Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan Kepada Desa dan Belanja TidakTerduga Pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Lamandau tanggal 14 Februari2009;17.3.2.

Surat dari Rektor UNPAR Nomor378/UN24/KU/2012 tanggal 7 Februari 2012 perihal :Tindak Lanjut Kerjasama dibidang PendidikanDokter.Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :17.3.1.

KihajarDewantara Nomor 58, Rt. 003, Rw. 005, Desa Sawah Lama,Kecamatan Ciputat, Kotamadya Tangerang;17.3.1 (Satu) unit apartement tempat tinggal TERGUGAT IVterletak dan setempat dikenal sebagai ApartemenAmbassador Lt. 07 F, Jl. Prof.Dr. Satrio, Rt. 013, Rw. 004,Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, JakartaSelatan;17.4.1 (satu) Unit apartement tempat tinggal TERGUGAT Ilterletak di Apartemen Pearl Garden, Tower 5, lantai 1, UnitCP. 9, Jl.

Surat dari Rektor UNPAR Nomor : 378/UN24/KU/2012tanggal 7 Februari 2012 perihal : Tindak LanjutKerjasama dibidang Pendidikan Dokter.Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :17.3.1. Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun 2009tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan DanaBelanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan KeuanganKepada Desa dan Belanja Tidak Terduga PadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenHal. 41 dari 225 Hal.

Peraturan Kepala Daerah & Keputusan Kepala DaerahKabupaten Lamandau tentang Hibah dan Bansos, yaitu :17.3.1. Peraturan Bupati Lamandau Nomor : 10 Tahun 2009tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan DanaBelanja Subsidi, Bantuan Sosial, Bantuan KeuanganKepada Desa dan Belanja Tidak Terduga PadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenLamandau tanggal 14 Februari 2009;17.3.2.