Adapun inti gugatan dari penggugatadalah tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yangdimohonkan oleh penggugat berdasarkan surat tertanggal 6 Oktober2014 mengenai hak hak kepegawaian dari penggugat, dan juga suratdari kepala Biro kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaannomor : 173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014 .

yang diberi tanda T4;Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.65/PL13/KL/2014 tanggal 9 Januari 2014, yang telah dicocokkan sesuai aslinya dandiberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T5 ;10.11.12.13.14.15.16.17.18.26Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.lNo.159010/A4.2/KP/2014 tanggal 15 Oktober 2014, yang telah dicocokkansesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya, yang diberi tanda T6 ;Foto copy Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No.173021

Negeri Ambon ;Bahwa posisi Penggugat dalam amar putusan Mahkamah Agung RI No.2167K/Pid.Sus/2013 tanggal 30 April 2014 sesuai surat dari kementerian tidakserta merta menduduki jabatan;Bahwa dengan upah yang tidak dibayar tetapi tidak pernah diberhentikansementara membuktikan status PNS tersebut oleh Direktur Politeknik NegeriAmbon melindung;Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan banding Administratif karenatidak ada data pada kepegawaian ;Bahwa Surat = dari Kementerian Pendidikan dan KebudayaanNo.173021

Hal mana sesuai dengan uraianuraian dalam surat tersebut padapoin/angka 6 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: surat dari KepalaBiro Kepegawaian Kemendikbud Nomor: 173021/A4.2/KP/2014, tanggal 3 Desember2014 yang didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor4 Tahun 1966, disebutkan bahwa jika sesudah pemeriksaan oleh pihak yang berwajibseorang pegawai negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut Pasal 2ayat (1) dan ayat (2) peraturan ini ternyata tidak

tidak menjawab somasi secara langsung kepadaPenggugat, namun oleh Tergugat sesuai bukti P9 (foto copy Surat DirekturPoliteknik Negeri Ambon, tanggal 24 Oktober 2014) telah berupaya mengirimkanberkasberkas Putusan kepada Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud denganmaksud agar dipelajari dan menindak lanjutinya; Bahwa terkait dengan bukti P9, pada akhirnya oleh pihak Kementerian Pendidikandan Kebudayaan mengeluarkan surat yang menjadi bukti P10 (foto copy SuratMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 173021

5 Berkas perkara beserta lampirannya;Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tanggal 23 Juli 2015 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 3 Agustus2015 dengan register perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.ABN, pada intinya memintakepada Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara sesuai dengan permohonan Penggugat tanggal 6 Oktober 2014 dan surat dariKepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 173021

Adapun inti gugatan dari Penggugatadalah: Tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara yangdimohonkan oleh Penggugat berdasarkan surat tertanggal 6 Oktober 2014mengenai hakhak kepegawaian dari Penggugat, dan juga surat dari kepalaBiro kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor:173021/A4.2/KP/2014 tanggal 3 Desember 2014.

dalam perkara a quo, dimana surattersebut telah menggugurkan Putusan Peradilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap;Dengan demikian jelasjelas Judex Facti telah salah menerapkanhukum atau setidaktidaknya telah salah menafsirkan hukum;Keberatan Ketiga:Bahwa Judex Fact tidak mempertimbangkan bahwa dengan tidakdilaksanakan semua Putusan Peradilan yang telah memiliki Kekuatan hukumtetap dan telah diperintahkan melalui Surat Kepala Biro Kepegawaian atasnama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 173021

TE(31) 2(21) 2(25) 1(24) 2(2240) 1(2635) 1(222724) 2(5) 438(35) 1(21) 2(41424) 2(3041) 1(24) 2(5) 438(3) 1(24) 2(31) 2(26305) 438(3021) 2(1424) 2(25) 1(24) 2(3) 1(5) 438(42624) 2(222324) 2(225) 438(23261424) 2(22235) 438((((((((((25) 124) 225) 1265) 43835) 121) 241424) 23041) 124) 25) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 149.00 648.00 Tm/F12 1 TE(3) 121) 22221) 23) 1263024) 2Ee Ba en FR225) 1725) 124) 22313) 15) 17S2439 72,2235) 1265) 172724) 222235) 1735) 121) 2430262233) 213) 15) 173021

GA 173021 tanggal 14 November 2013 atas namaPT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240001 797002;82. Fotocopy legalisir 1 (Satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindokepada PT. Bank Kesawan, Tbk No. ALK11071 tanggal 19 November2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173024tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindodengan nomor rekening 1240001 797002:83.

GA 173021 tanggal 14 November 2013Hal. 73 dari 101 hal. Put. No. 1307 K/PID.SUS/2017atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240001797002;82. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindokepada PT. Bank Kesawan, Tok No. ALK11071 tanggal 19 November2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173024tanggal 19 November 2013 atas nama PT.

GA 173021 tanggal 14 November 2013atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening1240001797002;Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindokepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK11071 tanggal 19 November2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA173024 tanggal 19 November 2013 atas nama PT.

GA 173021 tanggal 14 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;82. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel surat Anugra Laras Kapitalindo kepada PT. Bank Kesawan, Tbk No.: ALK-11071 tanggal 19 November 2013 perihal intruksi pemindahbukuan via RTGS pada tanggal 19 November 2013 berikut bilyet giro Bank QNB Kesawan No. GA 173024 tanggal 19 November 2013 atas nama PT. Anugra Laras Kapitalindo dengan nomor rekening 1240-001797-002;83.