Nomor 1802K/Pdt/2017Utara Tanah milik Budi Sudarsono;Timur Tanah milik Lusiana;Selatan Pagar Tembok/Pranoto/Udjo Wolho;Barat Tanah milik Lusiana;:Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa III; Tanah Hak Yayasan CDesa Nomor C. 1490 Persil 22 Kls Ill DNomor Induk Bidang 01141 seluas +214 m?

Nomor 1802K/Pdt/2017tanah (membeli) pada tahun 2007 dari Sodin dan Tuminah;13. Bahwa Para Penggugat menanyakan siapa sebenarnya Sodikin akan tetapiTergugat Il tidak dapat menjelaskan dengan tepat oleh karena tidak adadata yang terlampir pada kantor Tergugat II:14.

Nomor 1802K/Pdt/201720.21.

Nomor 1802K/Pdt/2017Unr. juncto 98/Pdt/2015/PT SMG. tanggal 21 Agustus 2015, dan tidak diajukanupaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 46 Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentangMahkamah Agung.

Nomor 1802K/Pdt/2017

SIKKI (AyahPenggugat) Penggugat dari Tergugat berdasarkanputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1802K/Pdt/2006, tanggal 23 November 2006 tidak pernahdikuasai oleh Tergugat dan Tergugat Il yang sampaisaat ini berdasarkan fakta di lapangan tanah milikPenggugat tersebut masih dalam keadaan kosong, tidakpernah berkurang luasnya dari luas 500 M (5 Are);e Bahwa tanah yang dikuasai sekarang ini oleh Tergugat dan Tergugat II seluas 553,6 M dengan batasbatas:Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik

SIKKI(Ayah Penggugat) berdasarkan putusan Nomor: 12/Pdt.G/2004/PN.Pkj, tanggal 15 Desember 2004 yang telah dikuatkan olehputusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor: 150/Pdt/2005/PT.Mks, tanggal 05 Oktober 2005 dan kemudian dikuatkanlagi oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPutusan Nomor: 1802K/Pdt/2006, tanggal 23 November 2006, letakobjeknya untuk sisi batas sebelah selatan sebenarnya tidakberbatasan langsung dengan Jalan Poros PangkepMakassar namunmasih berbatasan dengan

Sikki (Ayah Penggugat) Penggugat dari Tergugatberdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1802K/Pdt/2006, tanggal 23 November 2006 tidak pernah dikuasai olehTergugat dan Tergugat Il yang sampai saat ini berdasarkan fakta dilapangan tanah milik Penggugat tersebut masih dalam keadaan kosong,tidak pernah berkurang luasnya dari luas 500 m?

(5 Are);Bahwa tanah yang dikuasai sekarang ini oleh Tergugat dan Tergugat IIseluas 553,6 m dengan batasbatas: Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Penggugat (objek tanahsengketa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1802K/Pdt/2006); Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Nasir dan H.

Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1802K/Pdt/2006, tanggal 23 Nopember 2006 yang selanjutnya di beritanda P3;4. Foto Copy Berita Acara Eksekusi Pembongkaran dan PenyerahanNomor : 12/Pdt.G/2004/PN.Pangkajene tanggal 20 Agustus 2009yang selanjutnya diberi tanda P4;5. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama yang dibuatoleh tergugat dan tergugat II tanggal 07 Nopember 2009 yangselanjutnya diberi tanda P5;6.

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa I dan II;

1. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
   1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K

Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang WilayahIzin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususPeriode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha PertambanganKhusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam LampiranXV;2.

Bersifat Konkret, artinya Obyek Gugatan a quo tidak abstrak dalam artiberwujud dalam suatu Keputusan Tertulis, sebagaimana dimaksuddisini berupa bentuk Keputusan tertulis dari Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah IzinUsaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususPeriode Tahun 2018 dan Keputusan tertulis dari Direktur JenderalMineral dan Batubara Nomor : 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus2018 dengan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus PeriodeTahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususEksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, dan2.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus PeriodeTahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususEksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yangditerbitkan oleh Tergugat ;2.

Selain itu, wilayah IUP Penggugat tersebutlokasinya saat ini berada di dalam WIUPK Blok Bahodopi Utara yangtelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018;c.

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa I dan II;

1. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
   1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K

Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang WilayahIzin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususPeriode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha PertambanganKhusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam LampiranXV;2.

Bersifat Konkret, artinya Obyek Gugatan a quo tidak abstrak dalam artiberwujud dalam suatu Keputusan Tertulis, sebagaimana dimaksuddisini berupa bentuk Keputusan tertulis dari Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah IzinUsaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususPeriode Tahun 2018 dan Keputusan tertulis dari Direktur JenderalMineral dan Batubara Nomor : 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus2018 dengan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus PeriodeTahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususEksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, dan2.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus PeriodeTahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususEksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yangditerbitkan oleh Tergugat ;2.

Selain itu, wilayah IUP Penggugat tersebutlokasinya saat ini berada di dalam WIUPK Blok Bahodopi Utara yangtelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018;c.

1802K/PDT/2003

1802K/Pdt/2011

PUTUSANNo. 1802K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:H. MUDJIONO, bertempat tinggal di Dusun Mangkrong RT.03,RW.02, Desa Baureno, Kecamatan Baureno, KabupatenBojonegoro, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Melawan:1. NY. SWANDALINGGAWATI alias NY. LIEM SIONG LING,2.

1802K/PDT/2004

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa I dan II;

1. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
3. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
   1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K

Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yang diterbitkan oleh Tergugat I;
2. Surat Direktur Jenderal Mineral dan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor: 1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang WilayahIzin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususPeriode Tahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha PertambanganKhusus Eksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam LampiranXV;2.

Bersifat Konkret, artinya Obyek Gugatan a quo tidak abstrak dalam artiberwujud dalam suatu Keputusan Tertulis, sebagaimana dimaksuddisini berupa bentuk Keputusan tertulis dari Menteri Energi danSumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah IzinUsaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususPeriode Tahun 2018 dan Keputusan tertulis dari Direktur JenderalMineral dan Batubara Nomor : 1282/30/DJB/2018, tanggal 1 Agustus2018 dengan

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus PeriodeTahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususEksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, dan2.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus PeriodeTahun 2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan KhususEksplorasi Blok Bahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV, yangditerbitkan oleh Tergugat ;2.

Selain itu, wilayah IUP Penggugat tersebutlokasinya saat ini berada di dalam WIUPK Blok Bahodopi Utara yangtelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018;c.

1802K/PDT/2001

XII/2013, tertanggal 27 Desember2013, ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineraldan Batubara;e Memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramembatalkan penetapan pemenang penawaran WIUPK secaraprioritas Blok Bahodopi Utara Provinsi Sulawesi Tengah,sebagaimana surat Direktur Jenderal Mineral dan BatubaraNomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 PerihalSurat Penunjukan Langsung (Blok Bahodopi Utara);e Membatalkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor: 1802K

XII/2013, tertanggal 27 Desember2013, ke dalam basis data IUP Aktif Direktorat Jenderal Mineraldan Batubara;e Memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramembatalkan penetapan pemenang penawaran WIUPK secaraprioritas Blok Bahodopi Utara Provinsi Sulawesi Tengahsebagaimana surat Direktur Jenderal Mineral dan BatubaraNomor : 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 PerihalSurat Penunjukan Langsung (Blok Bahodopi Utara);e Membatalkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor: 1802K

Jenderal Mineraldan Batubara;(2) Memerintahkan Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramembatalkan penetapan pemenang penawaran WIUPK secaraHalaman 14 dari 111 halaman, Putusan Nomor: 2/P/FP/2021/PTUNJKT30.31.32.33.prioritas Blok Bahodopi Utara Provinsi Sulawesi Tengahsebagaimana surat Direktur Jenderal Mineral dan BatubaraNomor: 1282/30/DJB/2018, tertanggal 1 Agustus 2018 PerihalSurat Penunjukan Langsung (Blok Bahodopi Utara);(3) Membatalkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor: 1802K

Wilayah IUP Operasi Produksi PT OEA sesuai SK Bupati MorowallNomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2013 tersebut berada di dalam WilayahIzin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Bahodopi Utara yangtelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1802K/30/MEM/2018 tanggal 23 April 2018 yang telah diberikan kepada PTAneka Tambang Tbk melalui proses lelang.Berkenaan dengan halhal tersebut di atas, maka Direktorat JenderalMineral dan Batubara tidak dapat meregistrasi IUP Operasi Produksi a.n.PT Oti Eya

Membatalkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor:1802K/30/MEM/2018, tertanggal 23 April 2018 tentang Wilayah Izin UsahaPertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Periode Tahun2018, khususnya Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi BlokBahodopi Utara, yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Keputusan Menteri tersebut;4.

., tanggal 05Oktober 2005, kemudian putusan Pengadilan Tinggi Makassar dikuatkanoleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1802K/Pdt/2006, (tanggal 23 November 2006);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pangkajene telahmemberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Pkj., tanggal 5 Februari 2015dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian; Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang

Bukti Novumini adalah Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Nomor129/Pdt.G/2001/PN.Mks, tertanggal 26 Januari 2002, Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 291/PDT/2002/PT.MKS, tertanggal 16 Januari 2003.dan Putusan Judex Juris Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor 1802K/Pdt/2005, tertanggal 28 Mei 2005.

Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi Nomor 1802K/Pdt/2005. Tanggal 28 Mei 2005, amarnya berbunyi:Mengadili Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Lk. Andi AmranBasri (al. Andi Amran Basri Petta Lolo);Bahwa kemudian pasca keputusan PT. Asindoindah Griyatama yangtelah mengalahkan Andi Amran Basri, lalu. PT.Asindoindah Griyatamamengajukan gugatan kepada H. Andi Bau Sawa Bin Mappanyukki (Pemohon PKsaat ini) dan Pihak PT.

Lihat Halaman 4 7 Gugatan Penggugat) berupamelakukan Kekeliruan dan Ketidakhatihatian serta ketidak telitian dalamproses pengusulan Permohonan pembaharuan tersebut yaitu :1) Tidak dilakukan pengukuran bidang tanah secara fisikdilapangan atas berkas Permohonan pembaharuan tersebut.2) Tidak dilakukannya Penelitian dan Peninjauan fisik (Lapangan)atas tanah yang di mohon pembaharuannya.3) Pengugat merasa bahwa Objek yang dimohon pembaharuanadalah, tanah miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINo. 1802K

Pengugat merasa bahwa, objek yang dimohon pembaharuanadalah tanah miliknya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RINo. 1802K/PDT/2009, Tanggal 160210 Jo. No.68/PDT/2008/PT.Banten Jo.

Bukti T15.3 : Salinan Putusan, Nomor: 1802K/Pdt/2009 (Fotokopi dari fotokopi);41. Bukti T16.1 : Salinan Putusan, Nomor:45/G/2008/2008/PTUNBDG (Fotokopi dari Salinan Putusan).42. Bukti T16.2 : Salinan Putusan, Nomor:64/B/2009/PT.TUN.JKT (Fotokopi dari Salinan Putusan).43. Bukti T16.3 : Salinan Putusan, Nomor: 435K/TUN/2009 (Fotokopi dari Salinan Putusan).44. Bukti T16.4 : Salinan Putusan, Nomor: 26PK/TUN/2013 (Fotokopi dari Salinan Putusan).45.

PutusanKasasi MA.RI Nomor: 1802K/PDT/2009, Tanggal 16 Februari 2010.Kemudian, Putusan PTUN Bandung Nomor: 45/G/2008/PTUN.BDG,Tanggal 11 Desember 2008 Jo. Putusan PTTUN Jakarta Nomor:64/B/2009/PT.TUN.JKT, Tanggal 18 Juni 2009 Jo. Putusan Kasasi MA.RINomor: 435K/TUN/2009, Tanggal 19 Maret 2010 Jo.

Putusan Kasasi MA.RI Nomor: 1802K/PDT/2009,Tanggal 16 Februari 2010. Kemudian, Putusan PTUN Bandung Nomor:45/G/2008/PTUN.BDG, Tanggal 11 Desember 2008 Jo.Putusan PTTUN JakartaNomor: 64/B/2009/PT.TUN.JKT, Tanggal 18 Juni 2009 Jo. Putusan Kasasi MA.RINomor: 435K/TUN/2009, Tanggal 19 Maret 2010 Jo. Putusan Peninjauan KembaliMA.RI Nomor: 26 PK/TUN/2013, Tanggal 21 Mei 2013;Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan Pengadilan telahmenemukan kumpulan faktafakta hukum sebagai berikut :1.

Bahwa akan tetapi kemudian, setelah Putusan Mahkamah Agung No.1802K/Pdt/2009 tanggal 16 Pebruari 2009 tersebut diatas berkekuatan hukumtetap, dan semakin menguatkan status PENGGUGAT dan TERGUGATsebagai pemilik bersama atas OBYEK SENGKETA, TERGUGAT mulaiberulah dengan mengklaim OBYEK SENGKETA sebagai miliknya sendiri,dengan melakukan tindakan sepihak tanpa persetujuan dan bahkan tanpapemberitahuan kepada PENGGUGAT, antara lain :a.

P140 : Kesimpulan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RepublikIndonesia Nomor: 1802K/30/MEN/2018 tentang Wilayah Izin UsahaPertambangan Khusus Periode Tahun 2018 (Fotokopi dariFotokopi);Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi suratsuratyang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,masingmasing diberi tanda Bukti T1 sampai dengan Bukti T18, sebagai berikut:1.