Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/Kep/ Pimp001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang PerencanaanTunjangan Kesejahteraan Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRDKabupaten Ciamis TA. 2001 ;10.Keputusan Pimpinang DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp002/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang PerencanaanTunjangan Kesejahteraan Untuk Ketua Fraksi, Wakil Ketua Fraksi danSekretaris Fraksi yang duduk di DPRD Kabupaten Ciamis TA. 2001 ;11.Keputusan No. 188.4/KepPimp003/DPRD/2001

. 188.4/KepPimp011/DPRD/2002 tanggal 24 Januari 2001 tentang Perencanaan PengaturanBiaya Representasi Untuk Sekretaris Kabupaten Ciamis TA. 2001 ;20.Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp115/DPRD/2002 tanggal 14 Februari 2002 tentang PenetapanPenggunaan BiayaBiaya Mata Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis TA.2002 ;21.Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang PerencanaanHal. 73 dari 134 hal.

Ciamis No. 188.4/KepPimp06/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Perencanaan BiayaPerjalanan Dinas Tetap KomisiKomisi dan FraksiFraksi DPRDKabupaten Ciamis TA. 2002 ;27.Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp07/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Perencanaan BiayaPerjalanan Dinas Tetap KomisiKomisi dan FraksiFraksi DPRDKabupaten Ciamis TA. 2002 ;28.Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis No. 188.4/KepPimp08/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang Perencanaan BiayaPembelian BBM dan

Surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten CiamisNo.188.4/KepPim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002sampai dengan No.188.4/KepPim012/DPRD/2002 tanggal31 Januari 2002;4. Surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten CiamisNo.188.4.Kep/DPRD01/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentangpenetapan anggaran belanja DPRD dan anggaran SekretarisDPRD Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2002;5.

Surat keputusan DPRD Kabupaten Ciamis No.188.4.Kep.32/DPRD/2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang PenetapanAnggaran belanja DPRD dan anggaran Sekretariat DPRDKabupaten Ciamis tahun anggaran 2002;6. Surat keputusan DPRD Kabupaten Ciamis No.188.4.Kep/DPRD07/1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentangHal. 94 dari 134 hal. Put.

Keputusan Dewan Perwakilan RakyaDaerah Kota Malang Nomor 188.4/04/35.73.200/2015 tentang PerubahalAtas Keputusan DPRD Kota Malang Nomor 188.4/62/35.73.201/2014 tentanPembentukan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalanMasa Keanggotaan 20142019 tanggal 22 Januari 2015 941 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan DPRD Kota Malang Nomo188.4/14/35.73.200/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD KotMalang Nomor 188.4/60/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi ADewan Perwakilan Rakyat

ARIEF WICAKSONO, ST 1111 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan PerwakilarRakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/03/35.73.200/2015 tentanPerubahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomo. 188.4/59/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewal Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Masa Keanggotaan 2014201!

HAKIM 1481 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan PerwakilarRakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/13/35.73.200/2018 tentanPerubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotMalang Nomor 188.4/60/35.73.201/2014 Tentang Pembentukan Komisi ADewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Masa Keanggotan 2014201!

HAKIM 1531 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan PerwakilarRakyat Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/20/35.73.200/2018 tentanPerubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotMalang Nomor 188.4/63/35.73.201/2014 Tentang Pembentukan Komisi DDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Masa Keanggotan 2014201!

ARIEFWICAKSONO 1301 (satu) bundel copy dokumen bercap basah Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Malang Nomor : 188.4/14/35.73.200/2017 tentang Perubahan AtasKeputusan DPRD Kota Malang Nomor : 188.4/60/35.73.201/2014 tentangPembentukan Komisi A DPRD Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal13 Januari 2017, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.

PERMATA, telah tenyata oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2009dicabut dengan menerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan BupatiMagelang Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian IzinGangguan (HO) Dan Izin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA (bukti P1 dan P18) ;7.

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8Agustus 2009 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) DanIzin Tempat Usaha atas nama PT. PERMATA adalah didasarkan padapertimbangan hukum atau konfirmasi hukum, yaitu :a.

Keputusan Bupati MagelangNomor :188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 TentangPencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor188.4/504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) DanIzin Tempat Usaha atas nama PT.

Nomor : 188.4/504/2111/Kep/34/2008 tentang Pemberian IzinGangguan (HO) dan lzin Tempat Usaha atas nama PT.

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalamputusan yang dimohonkan kasasi adalah Keputusan Bupati MagelangNomor : 188.4/504/1846/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009 TentangPencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.4/ 504/2111/Kep/34/2008 Tentang Pemberian Izin Ganguan (HO) dan Izin TempatUsaha atas nama PT. Permata ;Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 389 K/TUN/20102.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.

112/2013, tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang

Tahun Anggaran 2013 atas nama H.

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013,

tanggal 01 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten Sampang Nomor : 188.4/4/434.112/2013 tentang Pembentukan dan

Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa

Sampang Nomor : 188.4/19/434.

112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas

Pertanian Kab.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkan

dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas

Pertanian Kab. Sampang ;

31. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.

Sampang Nomor : 188.4/21/434.112/2013, tanggal 1 April

2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang ;

32.

Keputusan Kepala Dinas Pertanian Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013,tanggal 01 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Dinas PertanianKabupaten Sampang Nomor : 188.4/4/434.112/2013 tentang Pembentukan danPengangkatan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa di Lingkungan Dinas PertanianKabupaten ;30. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala DinasPertanian Kab.

Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkan danPengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas PertanianKab. Sampang ;31. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.112/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/21/434.112/2013, tanggal 1 April2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang ;32.

Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala DinasPertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkandan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasPertanian Kab. Sampang ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.112/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas Pertanian Kab.

OBYEK GUGATAN:Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang Nomor : 188.4/21/KEP/2008/2015, tanggal 4 Juni 2015 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr. Rofi'i Dari Jabatannya Sebagai KepalaDusun Bengkung Desa Candiretno;2nc nnn nnn nnn nnnnDASAR DAN ALASAN GUGATAN :.

Rofii DariJabatannya Sebagai Kepala Dusun Bengkung DesaGaNdliretn0 j==2naseeeer sn nnnaseemne ene enmnmenn nnn asmmmeenenansMewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Desa Candiretno, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang Nomor : 188.4/21/KEP/2008/2015, tanggal 4 Juni 2015 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkarabahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telahmengajukan Jawaban tertanggal 13 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagaiberikut:Objek Sengketa :Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang Nomor :188.4/21/KEP/2008/2015, tanggal 4 Juni 2015 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Rofii) tempat dan tanggal lahir Magelang, 12September 1957, diangkat dalam jabatan Kepala Dusun Bengkung dengan: 141/16/V1/1991, tanggal 4 Juni 1991, dengan masakerja 24 tahun atau usia telah mencapai 60 tahun;Bahwa Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berupa Surat KeputusanKepala Desa Candiretno Nomor : 188.4/21/KEP/2008/2015, tanggal 4 Juni2015 telah sesuai dengan :.

Menyatakan keputusan Tergugat nomor : 188.4/21/KEP/2008/2015 tanggal4 Juni 2015 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sadr. Rofiidari JabatanKepala Dusun Bengkung Desa Candiretno Kecamatan Secang KabupatenMagelang adalah sah dan tidak bertentangan dengan4.

Rachmat Tanuwidjaja;

Rachmat Tanuwidjaja; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 44 Kota Surabaya;Terlampir

Rachmat Tanuwidjaja; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya; 1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persil Jl.Mulyosari BPD No. 44 Kota Surabaya;tetap

Rachmat Tanuwidjaja.1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persilJI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya.1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persilJI.

Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya.Halaman 10 Putusan Nomor 155/PID.SUS/2021/PT SBY 1 (Satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persilJI. Mulyosari BPD No. 44 Kota Surabaya.Tetap terlampir dalam berkas perkara4.

Rachmat Tanuwidjaja;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/326692/436.6.2/2016 tanggal 04 Mei 2016 dan gambar denah persilJI. Mulyosari BPD No. 40 Kota Surabaya;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321792/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persilJI. Mulyosari BPD No. 42 Kota Surabaya;1 (satu) lembar foto copy berlegalisir IMB Nomor: 188.4/321992/436.6.2/2016 tanggal 02 Mei 2016 dan gambar denah persilJI.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor : 188.4/20/010/17 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Muhammad Sudiyono sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;----------------------------------------------------------

3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor : 188.4/20/010/17 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Muhammad Sudiyono sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;----------------------------------------------------------

4.

OBYEK GUGATANAdapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketadalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor :188.4/20/010/X/2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr.Muhamad Sudiyono sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan KepalaSeksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017:ll.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 1 Peraturan DaerahKabupaten Magelang No. 15 Tahun 2016 tersebut, maka masa jabatanPENGGUGAT telah berakhir pada 13 Oktober 2017 karena telahmenginjak masa 24 (dua puluh empat) tahun; PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCUNGREJO NO.188.4/20/010/X/2017 TELAH BENAR DAN TEPAT7.

Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Keputusan KepalaDesa Pucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 terhadapPENGGUGAT;3.

NUGROHO SebagaiSekretaris Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);Petikan Keputusan Kepala Desa Pucungrejo KecamatanMuntilan Kabupaten Magelang Nomor:188.4/02/010/III/2009 Tentang Pengangkatan JabatanKepala Seksi Dan Kepala Urusan Di Pemerintahan DesaPucungrejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang(fotocopy sesuai dengan aslinya);Kartu.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucungrejo Nomor:188.4/20/010/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sadr.Muhamad Sudiyono Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan KepalaSeksi Pemerintahan Desa Pucungrejo tanggal 23 Oktober 2017;Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor : 8/G/2018/PTUN.Smg.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DesaPucungrejo Nomor: 188.4/20/010/X/2017 Tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.

DALAM EKSEPSI;

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal, yaitu :

1. Putusan Nomor : 001/Put/BK/XI/2020 Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan tanggal 2 November 2020;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor : 188.4

/KPTS.17-PIMP/2020 Tentang Pembagian Tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 13 November 2020;

Bahwa didalam uraian/posita gugatan cerai pada poin 11 (sebelas), tertulisTergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umum danPenataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST..

.:188.4/14846/DISPUPR, kepala dinas pekerjaan umum dan penataanruang propinsi bali tertanggal 15 Desember 2017 ;4.

, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk dapatmenyatakan batal atau tidak sah atas Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: Nengah Putra Yasa,ST.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: Nengah PutraYasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017; 3. Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Pemberian IzinPerceraian Nomor: 188.4/14846/DISPUPR, Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, atas nama: Nengah PutraYasa,ST., tertanggal 15 Desember 2017; 0020=4.

Penggugat menyatakan dirinya tidak pernah mendapat salinan ataupemberitahuan dari Surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNo.188.4/14846/DISPUPR, tertanggal 15 Desember 2017 (ObyekSengketa).

Sampang Nomor : 188.4/2/434. 112/2013, tanggal 04 Pebruari 2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pertanian Kab. Sampang Tahun Anggaran 2013 atas nama H. ABDURRAHMAN CS., S.H., M.Si. (copy) ; 19.

Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala DinasPertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkan danPengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas PertanianKab. Sampang ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.112/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas Pertanian Kab.

Sampang Nomor : 188.4/21/434.112/2013, tanggal 1 April2013 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) pada Dinas Pertanian Kab.

Sampang Nomor : 188.4/19/434.112/2013, tanggal 1 April 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala DinasPertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/2/434.112/2013 tentang Penunjukkandan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada DinasPertanian Kab. Sampang ;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Sampang Nomor : 188.4/26/434.112/2013, tanggal 27 Juli 2013 tentang perubahan Kedua atas Keputusan KepalaDinas Pertanian Kab.

ARIEF WICAKSONO197. 1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/17/35.73.200/2017 tentang Perubahan AtasKeputusan DPRD Kota Malang Nomor :188.4/63/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi DDPRD Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal13 Januari 2017, ditandatangani Ketua DPRD KotaMalang, MOCH.

Nomor 188.4/15/35.73.200/2017 tentang :erubahan AtasKeputusan DPRD Kota Malang Nomor 188.4/61/35.73.201/2014tentang Pembentukan Komisi B Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kota Malang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal 13Januari 2017 163.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan DPRD KotaMalang Nomor 188.4/16/35.73.200/2017 tentang PerubahanAtas Keputusan DPRD Kota Malang Nomor188.4/62/35.73.201/2014 tentang Pembentukan Komisi CDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang MasaKeanggotaan 20142019

Nomor =:188.4/62/35.73.200/2016 tentang Pembentukan Panitia Khusus?

ARIEFWICAKSONO, ST 192.1 (Satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/12/35.73.200/2017 tentang Perubahan Atas KeputusanDPRD Kota Malang Nomor : 188.4/03/35.73.201/2015tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD KotaMalang Masa Keanggotaan 20142019 tanggal 13 Januari2017, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, MOCH.ARIEF WICAKSONO, ST 193.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4

bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/11/35.73.200/2018 tentang Perubahan Ketiga AtasKeputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota MalangNomor 188.4/65/35.73.201/2014 Tentang PembentukanBadan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotaMalang Masa Keanggotan 20142019 tanggal 4 Januari2018, ditandatangani Ketua DPRD Kota Malang, ABD.HAKIM 211.1 (satu) bundel copy dokumen bercap basah KeputusanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor :188.4/12/35.73.200

OBJEK SENGKETA DAN MASA BERLAKU :Bahwa adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah :Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan GubernurSulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang TunjanganKehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Ketua,Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi BaratTahun Anggaran 2017, tanggal 21 April 2017 ;Selanjutnya, adapun tenggang waktu pada gugatan ini adalah ; Bahwa SK Objek Sengketa diterbitkan

tahun 2016,sehingga Para Penggugat merasa tidak terakomodir haknya sebagaiKomisioner sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi PenyiaranIndonesia Nomor: 01/P/KPI/07/2014 Rapat Pleno, sebagaimana disebutkanpada huruf a Peraturan ini, adalah rapat yang diselenggarakan secara berkalaoleh KPI untuk membahas halhal yang berkaitan dengan masalahkelembagaan dan merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusankemudian berakibat pada diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur SulawesiBarat Nomor: 188.4

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang Tunjangan Kehormatan Atau Honararium Tetap dan BiayaPerjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 Tanggal 21 April2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk segera mencabut Surat Keputusan GubernurSulawesi Barat Nomor 188.4/282/SULBAR/IV/2017 tentang TunjanganKehormatan Atau Honararium Tetap dan Biaya Perjalanan Dinas BagiKetua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia DaerahSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 Tanggal 21 April 2017;Halaman 6 dari 19 halaman Putusan No : 42/G/2012/PTUN.Mks4.

Bukti T Il: Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/282/ SULBAR/IV/2017, tentang TunjanganKehormatan atau Honorarium tetap dan Biaya Perjalanan Dinasbagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017,tanggal 21 April 2017;: Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/759/ SULBAR/XI/2015, tentang PemberhentianHalaman 10 dari 19 halaman Putusan No : 42/G/2012/PTUN.Mks3. Bukti T Ill4. Bukti TIV5.

Edy Suprianto, ST.MT Bin Sinaluddin (Alm) sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran, mengeluarkanKeputusan Tentang Penetapan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang /Jasaberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkulu Utara nomor: 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 25 Februari2013, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum nomor: 188.4/ 06/B.4/DPU/BU/2013tanggal O1 Maret 2013, Pengawas Lapangan

berdasarkan KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:188.4/28/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013, Panitia Penerima HasilPekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Utara nomor: 188.4/26/B.4/ DPU/BU/2013 tanggalO8April 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara nomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut: No.Nama Jabatan Rusli.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:188.4/28/DPU/BU/2013 tanggal O1 April 2013, Panitia Penerima HasilPekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkulu Utara nomor: 188.4/26/B.4/ DPU/BU/2013 tanggal O8April 2013sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Utara nomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni2013 sebagai berikut: No.

/26/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Pembentukan Panitia PenerimaHasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BengkuluUtara Tahun Anggaran 2013 Tanggal 08 April 2013 aoFotocopy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu UtaraNomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Perubahan AtasKeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran2013 Nomor: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Pembentukan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkulu

/26/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilPekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu UtaraTahun Anggaran 2013 Tanggal 08 April 2013 53Fotocopy Sk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 Nomor:188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilPekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Putusan Nomor 319/B/PK/Pjk/2018itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/1783 tersebut.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79857/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/60/Tahun 2015 Tanggal

6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal8 Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Februari 2014 sebagaimana telahdibetulkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor188.4/60/Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015, atas nama: PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Februari2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/60/Tahun2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telah dibetulkan denganKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/158/Tahun 2015 tanggal 7Mei 2015; dan4.

Putusan Nomor 319/B/PK/Pjk/2018188.4/60/Tahun 2015 Tanggal 06 Maret 2015 sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/Tahun 2015 tanggal7 Mei 2015, tentang Penolakan terhadap Pengajuan Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air PermukaanNomor : 973/1783 Tanggal 08 Oktober 2014 untuk Bagian Bulan Februari2014 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor :188.4/158/Tahun 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.069.536.9.091000

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79864/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Putusan Nomor 326 B/PK/Pjk/2018Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/187/Tahun 2015 tanggal 11Mei 2015, tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan PTFreeport Indonesia atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak AirPermukaan Nomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk BulanSeptember 2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79864/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/67/Tahun 2015 Tanggal 6 Maret 2015, tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT Freeport Indonesia Atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Nomor 973/1783 Tanggal8 Oktober 2014 untuk Bulan September 2014, atas nama: PT FreeportIndonesia, NPWP 01.069.536.9.091000, beralamat di JI.

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak September2014 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/67/Tahun2015 tanggal 06 Maret 2015 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/187/Tahun 2015 tanggal 11Mei 2015: dan,4.

Putusan Nomor 326 B/PK/Pjk/2018Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4/67/Tahun 2015, Tanggal 6 Maret 2015, tentang Penolakanterhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Nomor: 973/1783 Tanggal 8Oktober 2014 untuk Bulan September 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.069.536.9.091000

bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai sebagai Pembanding/Penggugattelah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor 171/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Oktober2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawansekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugatdengan posita gugatan sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4

Nomor: 02/P3D/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010 perihalLaporan Pengisian Kepala Urusan Umum dan Kepala SeksiPemerintahan Desa Candiretno Kecamatan Secang KabupatenMagelang;Bahwa dari hasil seleksi Penggugat dipandang mampu menjalankantugas sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Candiretno;Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Kepala SeksiPemerintahan, Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor : 188.4

Seksi Pemerintahan adalah 20(dua puluh) tahun dan/atau mencapai usia 60 tahun;Bahwa setelah diangkat sebagai Kepala Seksi PemerintahanPenggugat telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuhtanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan yangmerugikan atau meresahkan masyarakat;Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Penggugat disamping sebagaiKepala Seksi Pemerintahan Desa Candiretno, Penggugat ditetapkanmenjabat sebagai Penjabat Sekretaris Desa dengan Surat KeputusanKepala Desa Candiretno Nomor 188.4

/8/KEP/330820.2008/2013;Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 kami mendapatundangan untuk rapat di Balai Desa Candiretno, dalam kesempatantersebut Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang, membacakan Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/03/KEP/330820.2008/2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sdr.

Slamet Partono Sebagai Kepala SeksiPemerintahan Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang, dan pada saat itu pula menyerahkan Surat KeputusanAsli Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/03/KEP/330820.2008/2015,tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Sdr. Slamet Partono Sebagai Kepala Seksi PemerintahanHalaman 2 dari 10 halaman.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerimabelanjahibahkepadakelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap Il ;f.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepadakelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal SwadanaSekolah) Kab.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal15 Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibahkepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan ImbalSwadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran2007 Tahap ;e. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal5 Maret 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibahkepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan ImbalSwadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran2007 Tahap Il ;f.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/52/2008 tanggal 13Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian bantuanHibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun 2008 ;26.26.

Ciamis No. 188.4/KepPimp001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai dengan No. 188.4/KepPimp.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ciamis No. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 sampai dengan No.188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;4. Surat Keputusan DPRD Kab. Ciamis No.188.4.Kep/DPRD01/2001tanggal 17 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Belanja DPRD danAnggaran Sekretariat DPRD Kab. Ciamis Tahun Anggaran 2002 ;5.

Ciamis No. 188.4/KepPimp001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai dengan No. 188.4/KepPimp.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ciamis No. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 sampai dengan No.188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/20084. Surat Keputusan DPRD Kab.

Ciamis No. 188.4/KepPim001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai dengan No.188.4/KepPim.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ciamis No. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 sampai dengan No.188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;4. Surat Keputusan DPRD Kab. Ciamis No.188.4.Kep/DPRD01/2001tanggal 17 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Belanja DPRDdan Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Ciamis Tahun Anggaran 2002 ;5.

Surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten CiamisNo.188.4/KepPim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002sampai dengan No.188.4/KepPim012/DPRD/2002 tanggal31 Januari 2002;4. Surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten CiamisNo.188.4.Kep/DPRD01/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentangpenetapan anggaran belanja DPRD dan anggaran SekretarisDPRD Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2002;5.

Nomor :188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor :188.4/640/2094/Kep/34/2008 Tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) a.n DIAH AGUSTINA, dicabut dandinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 8Agustus 2009 dengan segala akibathukumnya : Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut' Keputusanyang diterbitkan oleh Tergugat Nomor188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal 8 Agustus 2009Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magelang Nomor27188.4/640/2094/

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan obyeksengketa Nomor : 188.4/640/1845/kep/59/2009,tanggal 8 Agustus 2009 tentang pencabutan keputusanbupati magelang nomor : 188.4/640/2094/kep/34/2008tentang izin mendirikan bangunan (IMB) a.n DIAHAGUSTINA, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus2009. ; 3. Bahwa dalil Penggugat angka 6 (enam) mohon ditolakoleh Yth Majelis Hakim, karena sebenarnya yangdirugikan adalah Tergugat, mengingat Tergugat telah28AGUSTI NA ?

Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Tergugat Nomor : 188.4/640/1845/KEP/59/2009tanggal 8 Agustus 2009 tentang Pencabutan KeputusanBupati Magelang Nomor : 188.4/640/2094/Kep/34/2008Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas namaDiah Agustina, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009, pada dasarnyaadalah merupakan tindakan hukum dari Pejabat TataUsaha Negara yang bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku dan berbuat sewenangwenang

Tergugat Nomor : 188.4/640/1845/KEP/59/2009 tanggal8 Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan BupatiMagelang Nomor : 188.4/ 640/2094/Kep/34/2008 TentangIzin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama DiahAgustina, dicabut dan dinyatakan tidak berlakuterhitung sejak tanggal 8 Agustus 2009, dalamjangka waktu 1 (satu) tahun, setelah Tergugatmenerbitkan Keputusan Nomor : 188.4/640/2094/Kep/34/2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)tertanggal 7 Agustus 2008 kepada DIAH AGUSTINA atasnama PT.

PERMATA (Penggugat) mendalilkandengan terbitnya obyek sengketa aquo dalam jangka waktu1 (satu) tahun setelah Tergugat menerbitkan KeputusanNomor : 188.4/640/2094/Kep/34/2008 tentang IzinMendirikan Bangunan (IMB) tertanggal 7 Agustus 2008kepada DIAH AGUSTINA atas nama PT.

enenanan TENTANG DUDUK SENGKETA22"=Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 15 Januari 2015 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Januari2015 di bawah Register Perkara Nomor 005/G/2015/PTUN.SMG, dantelah diperbaiki pada 17 Pebruari 2015, gugatan tersebut padapokoknya mengemukakan dalildalil sebagai berikut:Obyek Sengketa:= 2+ 222292 22 nee nne eneSurat Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4

Nomor: 02/P3D/X/2010tanggal 30 Oktober 2010 perihal Laporan Pengisian KepalaUrusan Umum dan Kepala Seksi Pemerintahan DesaCandiretno Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;Bahwa dari hasil seleksi Penggugat dipandang mampumenjalankan tugas sebagai Kepala Seksi PemerintahanDesa Candiretno; = =Bahwa selanjutnya PENGGUGAT diangkat sebagai KepalaSeksi Pemerintahan, Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang dengan Surat Keputusan Kepala DesaCandiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4

Putusan No. 005/G/2015/PTUN.SMGSekretaris Desa dengan Surat Keputusan Kepala DesaCandiretno Nomor 188.4/8/KEP/330820.2008/2013;Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 kamimendapat undangan untuk rapat di Balai Desa Candiretno,dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, membacakanSurat Keputusan Kepala Desa Candiretno, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang Nomor:188.4/03/KEP/330820.2008/2015, tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

SlametPartono Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan DesaCandiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang,dan pada saat itu pula menyerahkan Surat KeputusanAsli Keputusan Kepala Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor:188.4/03/KEP/330820.2008/2015, tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr.