Ditemukan 335326 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 01-04-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1998/Pid.Sus/2015/PN.Plg Tanggal 10 Maret 2016 — JULIA ANGGRA INI ALS LIA BINTI MUSTAR
42 — 15
42 — 15
1998/Pid.Sus/2015/PN.Plg
PUTUSANNomor 1998/Pid.Sus/2015/PN.PlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : JULIA ANGGRA INI ALS LIA BINTI MUSTAR ;Tempat lahir : Palembang ;Umur/tgl lahir : 35 tahun / 15 Juli 1981 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl.
Bumimas Indralaya sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter dan untukSPBU Karya Jaya Sejahtera di Talang Taling sejumlah 16.000, (enam belasribu) liter ;Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2015/PN.PlgBahwa sekira pukul 10.00 WIB sdr. Irwansyah Bin Ibrahim Umardidampingi oleh kernetnya saksi Firmansyah memberhentikan mobil tangkatrailer yang dikemudikannya dan memarkirkannya didepan cucian mobil JalanLintas Palembang Indralaya Kec. Kertapati dan setelah berhenti Sdr.
(lima ribuHalaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2015/PN.Plgrupiah) per liter uang hasil penjualan minyak tersebut dipergunakan untukmakan di jalan dan cuci mobil ;Bahwa terdakwa membeli dari Sdr.
Pertamina yangditunjuk melalui kontrak kerja sama untuk melakukan pengawasanHalaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2015/PN.Plgdan pengaturan angkutan / transporter BBM dari TBBM KertapatiPalembang ke sejumlah SPBU ;Bahwa BBM jenis Premium yang diangkut oleh Irwansyahmenggunakan mobil tangka trailer tersebut adalah milik StasiunPengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Bumi Mas di Indralayasejumlah 8.000, (delapan ribu) liter dan SPBU PT.
,MHHalaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2015/PN.Plg
Putus : 01-02-2017 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1998/Pid.Sus/2016/PN PLG Tanggal 1 Februari 2017 — SUMARDI Als MANG DI Bin SUDIRMAN
31 — 9
31 — 9
1998/Pid.Sus/2016/PN PLG
PUTUSANNomor : 1998/Pid.Sus/2016/PN PLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:aoa f ONNama Lengkap : SUMARDI Als MANGDI Bin SUDIRMAN;Tempat Lahir : Tanjung Agung Muba;Umur / Tgl Lahir :41 tahun / Nopember 1975Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat :Dusun IV Dayung Desa Pangkalan Bulian Kec.Batang Hari
Perpanjangan oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Januari 2017 sampaidengan 7 Maret 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUM PengadilanNegeri Palembang beralamat di Jalan Kapten A.Rivai No.16 Palembang;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor1998/Pid.Sus/2016/PN PLG tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 1998/Pid.Sus/2016/PN PLG tanggal 15Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas
perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2016/PN PigSetelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan terdakwa sertamemperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.
menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatubahan peledak, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada wakiu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi HENDRYAFRIZAL, T PETRUS DB, dan saksi MARLYN, SH (anggota Krimsus PoldaSumsel), telah menangkap terdakwa karena ditemukan 1 (satu) pucuksenjata api rakitan laras panjang jenis locok bergagang kayu panjang lebihHalaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1998
Wisnu Wicaksono, S.H. ) (Kartijono, S.H., M.H.)( Mimi Haryani, S.H., M.H. )Panitera Pengganti( Siti Nur Syamsiah Basri, S.H. )Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2016/PN PigHalaman 11 dari 10 Putusan Nomor 1998/Pid.Sus/2016/PN Pig
Putus : 05-04-2006 — Upload : 21-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153K/TUN/2000 Tanggal 5 April 2006 — KETUA PANITIA LELANG TERBATAS PROYEK PENYEMPURNAAN SARANA DAN PRASARANA UNIT PEMOTONGAN HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI ATAS BEBAN INPRES DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN UMUM TAHUN 1998/1999 ; PIMPINAN PROYEK PENYEMPURNAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI ; Dkk
13 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA PANITIA LELANG TERBATAS PROYEK PENYEMPURNAAN SARANA DAN PRASARANA UNIT PEMOTONGAN HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI ATAS BEBAN INPRES DAERAH TINGKAT II DAN BANTUAN UMUM TAHUN 1998/1999 ; PIMPINAN PROYEK PENYEMPURNAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI ; Dkk
Putus : 13-02-2007 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129K/TUN/2001 Tanggal 13 Februari 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. ASWAN YUSUF
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-05-2008 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35K/TUN/2001 Tanggal 19 Mei 2008 — KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG
20 SURABAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SURABAYA ; vs. CV. SINDURO
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-09-2007 — Upload : 06-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16K/TUN/2001 Tanggal 26 September 2007 — GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT ; HAJI SIROJUL MUNIR
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154K/TUN/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 — SAINAH ; SAINIH; Dkk vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI ; PT. MARUNDALAND (dahulu bernama PT. MODERN
PUTRATAMA)
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-04-2008 — Upload : 01-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438K/TUN/2000 Tanggal 15 April 2008 — KEPALA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG CABANG TANJUNG PRIOK ; vs. PT. NAPOLEON LIGHT INDUSTRIES
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-08-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2169 K/Pid.Sus/2021 Tanggal 30 Agustus 2021 — YOHANIS TANDILANGI alias TOTTI
182 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 26-04-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0848/Pdt.G/2017/PA.Plg Tanggal 12 Juni 2017 — Perdata
28 — 16
28 — 16
rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat , akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah jikaalasan perceraian telah terbukti, hal ini sematamata ditujukan kepadapecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 237 K/AG/1998
Register : 14-11-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-12-2014
Putusan PTA GORONTALO Nomor 14/Pdt.G/2014/PTA.Gtlo Tanggal 10 Desember 2014 — PEMBANDING VS TERBANDING
117 — 0
117 — 0
Register : 26-07-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 01-11-2013
Putusan PTA GORONTALO Nomor 16/Pdt.G/2013/PTA.Gtlo Tanggal 1 Agustus 2013 — PEMBANDING VS TERBANDING
84 — 29
84 — 29
Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 — Drs. BAKHTIAR A. BONG
332 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
332 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perumahan BTN Hartaco Indah Blok III BNomor 3 RT 003 RW 001, Kelurahan ParangTambung, Kota Makassar;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemkot Makassar;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassarkarena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:Dakwaan Pertama :Kesatu : Pasal 49 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998
juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP;DanKedua : Pasal 49 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP;AtauHalaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 462 K/Pid.Sus/2018Dakwaan Kedua: Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 64Ayat (1) KUHP;AtauDakwaan Ketiga Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64
BPR KMUP Makassar neraca laba selalu meningkat, olehkarena itu kebijakan pemberian insentif tidak dapat dikategorikan sebagaiperbuatan yang melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10Tahun 1998;Bahwa demikian pula menyangkut kredit yang diterima oleh Jumriani,kemudian Jumriani menyerahkan uang yang didapatnya kepada Terdakwamerupakan urusan antara Terdakwa dengan Jumriani:Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 462 K/Pid.Sus
SEMA
SEMA Nomor 2 Tahun 2000 333 — 187
- Tentang : PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG BIAYA ADMINISTRASI
Menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1998 tanggal 16Oktober 1998 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun1994 tentang Biaya Admuinistrasi bersama ini diberitahukan bahwa sesuai denganperkembangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung memandang perlumenyempurnakan besarnya pungutan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000, (tiga puluhribu rupiah) menjadi Rp. 50.000, (ima puluh ribu rupiah) bagi Pengadilan TingkatPertama untuk:a. setiap perkara perdata pada Pengadilan
Pengadilan.Pengeluaranpengeluaran biaya administrasi juga harus dimasukkan ke dalam bukuinduk keuangan pada kolom sebagaimana yang berjalan selama ini.Terhadap perkara dengan biaya secata cumacuma (Prodeo), dibebaskan dari biayaadmuinistrasi tetapi tetap dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya sesuat denganketentuan yang berlaku.Ketentuan biaya administrasi int berlaku terhadap perkaraperkara yang diterima mulaiTanggal 1 Agustus 2000.Dengan diberlakukan Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 1998
Register : 25-08-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 265/Pdt.G/2014/PA.Pkj Tanggal 29 Oktober 2014 — Penggugat & Tergugat
36 — 0
36 — 0
Register : 30-10-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 67/PDT/2015/PT. PTK Tanggal 25 Januari 2016 — 1. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 01 NANGA TAMAN
PEMBANDING I / TERBANDING I / TERGUGAT I;
2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN & PARIWISATA KABUPATEN SEKADAU
3. BUPATI KABUPATEN SEKADAU
M E L A W A N :
R U D Y
120 — 41
120 — 41
Nomor : 112 K/ Sip / 1996 tanggal 17 September 1998 adalah sah adanya karenakeberadaannya seperti yang asili ;Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara Penyerahan Tanahdari Henk Hartoyo kepada Tergugat ( Kepala SMP Negeri 01 NangaTaman ) adalah sah, sehingga keberadaan Tergugat yang telah menerimapenyerahan tanah dimaksud bukanlah merupakan suatu perbuatan melawanhukum, karena tanah sengketa dimaksud bukan untuk pribadi kepala sekolahyang bersangkutan akan tetapi keberadaannya untuk mendukung kegiatanproses
Register : 06-02-2013 — Putus : 22-02-2013 — Upload : 14-03-2013
Putusan PTA GORONTALO Nomor 5/Pdt.G/2013/PTA.GTlo Tanggal 22 Februari 2013 — PEMBANDING VS TERBANDING
69 — 34
69 — 34
diajukan ke Pengadilan AgamaLimboto ; == 2 nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn en nn ne nnn re en nee ene nee nee nee =Menimbang, bahwa terkepas dari masalah yang menjadi sumber perselisihan yangterjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, hidup berpisah tidaktinggal dalam satu tempat kediaman bersama, adalah merupakan fakta yang cukup alasanbagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding, hal itu sesuaidenganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 237K/Ag/1998
dengan Termohon/Terbanding tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan lagiuntuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dengantanpa melihat siapa yang bersalah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yangdimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (VideYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dannomor : 237K/Ag/1998
Register : 04-04-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0668/Pdt.G/2017/PA.Plg Tanggal 8 Mei 2017 — Perdata
32 — 13
32 — 13
fakta yang perlu diungkap adalah tentangHalaman 9 dari 13 hal.Put.No.xxxx/Pdt.G/2017/PA.Plgpecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud JurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 danNomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah jika alasanperceraian telah terbukti, hal ini sematamata ditujukan kepada pecahnyaperkawinan itu sendin, tanoa mempersoalkan siapa yang salah;Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 237 K/AG/1998
Register : 09-12-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 13-01-2015
Putusan PA CILEGON Nomor 742/Pdt.G/2014/PA.clg Tanggal 13 Januari 2015 — PERDATA
71 — 31
71 — 31
Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan sepasang suamiisteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalamsatu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Register : 21-03-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 16-10-2013
Putusan PTA SEMARANG Nomor 72/Pdt.G/2013/PTA.Smg Tanggal 25 September 2013 — Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Termohon, sekarang disebut Pembanding;--------------
L A W A N
Terbanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Wisnu Agung Susanto,SH, dan Ali Mansur Alhuda, SHI, Advokat / Penasehat Hukum dari kantor Advokat âÂÂWisnu Agung Susanto & Fartnersâ beralamat di jalan Condrokusumo 1 No. 40, Semarang Barat Kota Semarang semula sebagai Pemohon, sekarang disebut Terbanding; -----------------------------------------------------------------
33 — 16
33 — 16
tangga,sebagaimana yang diamanatkan dalam AlQuran, surat ArRum, ayat 21, danUndangundang Nomor 1 tahun 1974 ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, dalam perkaraa quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat,perceraian di pandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya,Putusan Nomor 72/Pat.G/2013/PTA.Smglembar 3 dari 8 halamanyang dianggap Tasrih bi Ihsan ( pisah lebih baik ), hal ini sesuai denganPutusan Mahkamah Agung Republik Indonessia Nomor 273/K/AG/1998
,tanggal 17 Maret 1998, yang menyatakan : Bahwa cekcok, hidup berpisah,tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan faktayang cukup sesuai alasan perceraian berdasar pasal 19 huruf (f), PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UndangundangNomor 1 tahun 1974,jo pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam = ( KHI diIndonesia ) 5 222 n nnnMenimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan