Supriatin;b) 1 (satu) lembar surat pengantar Kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Joko Krisbiantoro,A.Md mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan Tri Pramuarko,SE; c) 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.07.01/84/SPP-LS/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh

Bendahara Pengeluaran atas nama Joko Krisbiantoro,A.Md, mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan Tri Pramuarko,SE ; d) 1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.07.01/84/SPP-LS/2011 senilai Rp. 474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Joko Krisbiantoro, A.Md, mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan Tri Pramuarko

, SE; e) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 2.07.01/84/SPP-LS/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Plh.

SUPRIATIN; b) 1 (satu) lembar surat pengantar Kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama JOKO KRISBIANTORO, A.Md mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan TRI PRAMUARKO, SE; c) 1 (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.07.01/95/SPP-LS/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani

,SE; e) 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 2.07.01/95/SPP-LS/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Plh.

/084/2011tanggal 13 Desember 201 1.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 2.07.01/84/SPPLS/2011 tgl.1 9Desember 2011.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 2.07.01/84/SPPLS/2011tanggal 9 Desember 201 1.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2.07/2.07.01/095/2011/LStanggal 13 Desember 2011 tanggal 13 Desember 2011.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 2.07.01/95/SPMLS/2011 tgl 09Desember 2011.Hal. 60dari 152hal.

Barang dan Jasa Nomor : 2.07.01/84/SPPLS/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatanganioleh Plh.

surat pernyataan pengajuan SPPLSBarang dan Jasa Nomor : 2.07.01/95/SPPLS/2011 tanggal 9Desember 2011 yang ditandatangani oleh Plh.

Ptsn Pkr No. 01/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk. c)l (satu) lembar Ringkasan Kegiatan Surat Permintaan PembayaranLangsung Barang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor :2.07.01/84/SPPLS/201 1 tanggal 12 Desember 2011 yangditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama JokoKrisbiantoro,A.Md, mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan TriPramuarko,SE ;d)1 (satu) lembar Rincian Surat Permintaan Pembayaran LangsungBarang dan Jasa (SPPLS Barang dan Jasa) Nomor : 2.07.01/84/SPPLS/2011 senilai Rp. 474.088.000

atasnama Joko Krisbiantoro,A.Md, mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan TriPramuarko,SE;1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPPLS Barang dan Jasa Nomor :2.07.01/95/SPPLS/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani olehPlh.

tanggal 20 Juli 2011 berikut lampirannya; 13) 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Juli 2011 berikut lampirannya; 14) 1 (satu) rangkap Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA SKPD 2.07 2.07.01

oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Joko Krisbiantoro,A.Md, mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan Tri Pramuarko,SE ; d) 1 (satu) lembar Fotocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.07.01/84/SPP-LS/2011 senilai Rp. 474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Joko Krisbiantoro, A.Md, mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan

Tri Pramuarko, SE; e) 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 2.07.01/84/SPP-LS/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Plh.

oleh Bendahara Pengeluaran atas nama JOKO KRISBIANTORO, A.Md, mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan TRI PRAMUARKO, SE; d) 1 (satu) lembar Fotocopy Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 2.07.01/95/SPP-LS/2011 senilai Rp. 24.952.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Joko Krisbiantoro,A.Md, mengetahui Pelaksana Teknis Kegiatan Tri

Pramuarko,SE; e) 1 (satu) lembar Fotocopy surat pernyataan pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa Nomor : 2.07.01/95/SPP-LS/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Plh.

Ptsn Pkr No. 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.Ptk.e.1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPPLS Barang dan JasaNomor : 2.07.01/84/SPPLS/2011 tanggal 12 Desember 2011 yangditandatangani oleh Plh.

Ringkasan nomor : 2.07.01/84/SPPLS/2011, Tanggal 09Desember 2011 yang ditandatanggani oleh PPTK SaudaraTRI PRAMUARKO, SE dan JOKO KRISBIANTORO,A.Md;4. Rincian tanggal 09 Desember 2011, PPTK Saudara TRIPRAMUARKO, SE dan JOKO KRISBIANTORO, A.Md;5. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS nomor 2.07.01/95/SPPLS/2011, Tanggal 09 Desember 2011 yangditandatanggani oleh Plh Kepala Disperindag HASDIANBUDI TAVIANTO, SE, MH;6.

lembar Fotocopy surat pernyataan pengajuan SPPLS Barangdan Jasa Nomor : 2.07.01/84/SPPLS/2011 tanggal 12 Desember2011 yang ditandatangani oleh Plh.

Langsung (SPPLS)Barang dan Jasa Nomor : 2.07.01/84/SPPLS/2011 tanggal 12 Desember 2011yang ditandatangani oleh Plh.

) lembar Fotocopy surat pernyataan pengajuan SPPLS Barangdan Jasa Nomor : 2.07.01/95/SPPLS/2011 tanggal 9 DesemberHal. 263 dari 268 hal.

(tujuh juta enam ratuslima puluh enam ribu rupiah)3) Kegiatan yang dipertanggungjawabkan melalui Ganti Uang Persediaan (GUNIHIL) Nomor: 00512/SPMGU NIHIL/2.07.01/ 2015 tanggal 31 Desember 2015senilai Ro245.780.520,00, namun oleh bendahara pengeluaran tidak dibayarkanuntuk kegiatan yang dipertanggungjawabkan melalui GUNihil tersebut senilaiRp199.938.638,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluhdelapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikuta

Berdasarkan SP2D nomor : 0015990/GU/2015 tanggal 22 Oktober 2015sebesar Rp. 447.956.475,(empat ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratuslima puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).Berdasarkan SP2D nomor : 0021614/GU/2015 tanggal 07 Desember 2015sebesar Rp. 654.799.253,(enam ratus lima puluh empat juta tujun ratussembilan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUNIHIL) nomor00512/SPMGU NIHIL /2.07.01/2015 tanggal 31 Desember

Kegiatan yang dipertanggungjawabkan melalui Ganti UangPersediaan (GUNIHIL) Nomor: 00512/SPMGU NIHIL/2.07.01/ 2015tanggal 31 Desember 2015 senilai Rp245.780.520,00, namun olehbendahara pengeluaran tidak dibayarkan untuk kegiatan yangdipertanggungjawabkan melalui GUNihil tersebut senilaiRp 199.938.638,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilanratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)dengan rincian sebagai berikut :1.

Hal tersebutbertentangan dengan ketentuan yang yaitu Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan perubahan kedua Nomor 21Tahun 2011, pada pasal 10 poin e yang berbunyi pengguna angaranbertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkanpembayaran.Halaman 27 dari 65Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA Bahwa sesuai Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUNIHIL) nomor : 00512/SPMGU NIHIL /2.07.01

Kegiatan yang dipertanggung jawabkan melalui Ganti Uang Persediaan(GUNIHIL) Nomor: 00512/SPMGU NIHIL/2.07.01/ 2015 tanggal 31Desember 2015 senilai Rp 245.780.520,00, namun oleh bendaharapengeluaran tidak dibayarkan untuk kegiatan yangdipertanggungjawabkan melalui GUNihil tersebut senilai Rp199.938.638,00 (Seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratustiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) denganrincian sebagai berikut :.

;

(tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)Kegiatan yang dipertanggungjawabkan melalui Ganti Uang Persediaan(GUNIHIL) Nomor: 00512/SPMGU NIHIL/2.07.01/ 2015 tanggal 31Desember 2015 senilai Rp245.780.520,00, namun oleh bendaharapengeluaran tidak dibayarkan untuk kegiatan yangdipertanggungjawabkan melalui GUNihil tersebut senilaiRp199.938.638,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratustiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) denganrincian sebagai berikut :a)

Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang yaituPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 danperubahan kedua Nomor 21 Tahun 2011, pada pasal 10 poin e yang berbunyiopengguna angaran bertugas melakukan pengujian atas tagihan danmemerintahkan pembayaran.Bahwa sesuai Laporan pertanggungjawaban Uang Persediaan (GUNIHIL)nomor : 00512/SPMGU NIHIL /2.07.01/2015 tanggal 31 Desember 2015,sebesar Rp. 245.780.520, (dua

(tujuh jutaenam ratus lima puluh enam ribu rupiah)Kegiatan yang dipertanggungjawabkan melalui Ganti Uang Persediaan(GUNIHIL) Nomor: 00512/SPMGU NIHIL/2.07.01/ 2015 tanggal 31Desember 2015 senilai Rp245.780.520,00, namun oleh bendaharapengeluaran tidak dibayarkan untuk kegiatan yangdipertanggungjawabkan melalui GUNihil tersebut senilaiRp199.938.638,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratustiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) denganrincian sebagai berikut :1.

Dimana atas kegiatan itu telah dilaporkan dalamLaporan pertanggungjawaban Uang persediaan (GU Nihil) nomor00512/SPMGU NIHIL/ 2.07.01/2015 tanggal 31 Desember 2015, dimanadari biaya honorarium tersebut untuk 3 (tiga) orang berjumlah sebesarRp. 6.250.000, (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesarRp. 6 187.500, (enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratusrupiah) setelah dikurangi infak.

kantor dan pembelian ATK masuk diBelanja Langsung SKPD PerindagtambenBahwa dalam DPA tahun 2009 dan tahun 2010, untuk kegiatan tersebut diatas(yaitu : Pemeliharaan kendaraan, Biaya SPPD, Perbaikan kantor dan pembelianATK), ditulis dengan kode rekening :Dalam DPA tahun 2009 :Nama kegiatan Kode reKening Pemeliharaan kendaraan : 2.07.01.01.06 145 Biaya SPPD 2.07.01.01.18Perbaikan kantor : 2.07.01.02.42 Pembelian AIK : 2.07.07.1.10 Dalam DPA tahun 2010:Nama kegiatan Kode rePemeliharaan kendaraan : 2.07.01

.Biaya SPPD : 2.07.01Perbaikan kantor : 2.07.01.Pembelian ATK : 2.07.01.Bahwa pada DPA tahun 2011 dan tahun 2012, Pemeliharaan kendaraan, BiayaSPPD, Perbaikan kantor dan pembelian ATK ditulis dengan kode rekening :Dalam DPA tahun 2011 :Nama kegiatan Kode rePemeliharaan kendaraan : 2.07.01.Biaya SPPD : 2.07.01,Perbaikan kantor : 2.07.01.Pembelian ATK : 2.07.01.Dalam DPA tahun 2012:Nama kegiatan Kode rePemeliharaan kendaraan : 2.07.01.Biaya SPPD : 2.07.01Perbaikan kantor : 2.07.01.Pembelian ATK : 2.07.01

ISHAK; - Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 188.4/101/SK/1.08.02/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Gangguan (Hinder Ordonantie); - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 517/112/2.07.01/X/2012 tanggal 07 Oktober 2012 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; - Tanda Daftar Perusahaan Perorangan Nomor TDP 310330000062 tanggal 07 Oktober 2013 dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

% DAK atas pekerjaan Pengadaan danPemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :3609/SP2DDAU/ 2014, tanggal 3 Oktober 2014 untuk permintaanpembayaran 100 % DAU ataspekerjaan Pengadaan dan PemasanganPLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;39) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPASKPD Tahun Anggaran 2014Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan EnergiKegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikannomor DPPASKPD: 2.07.01

100 % DAK ataspekerjaan Pengadaan dan PemasanganPLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :3609/SP2DDAU/ 2014, tanggal 3 Oktober 2014 untuk permintaanpembayaran 100 % DAU ataspekerjaan Pengadaan dan PemasanganPLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;39) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPASKPD Tahun Anggaran 2014Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan EnergiKegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikannomor DPPASKPD: 2.07.01

Jumlah pembayaran yang diterimaoleh Penggugat yaitu adalah (25 % x nilai kontrak) (50 % x Uang MukaKegiatan) atau Rp 6.214.750,00 Rp 2.485.900.000,00 = Rp3.728.850.000,00.Hal itu) dikarenakan Penggugat dengan sadar telah menerimapembayaran termin ketiga dan Penggugat tidak menyampaikankeberatan atau protes terhadap jumlah pembayaran tersebut kepadaTergugat dan terhadap jumlah pembayaran yang diterima olehPenggugat itu telah dilaksanakan dengan penerbitan SP2D Nomor :046/2.07.01/LS/XII/2012.Dengan

Hal itu dikarenakan Penggugatdengan sadar telah menerima pembayaran termin ketiga dan Penggugattidak menyampaikan keberatan atau protes terhadap jumlah pembayarantersebut kepada Tergugat dan terhadap jumlah pembayaran yangditerima oleh Penggugat itu telah dilaksanakan dengan penerbitan SP2DNomor : 046/2.07.01/LS/XII/2012.

Surat Perintah PencairanDana (SP2D), Nomor SPM046/2.07.01/LS/XII/2012Halaman 161 dari 341 Putusan Nomor 11/Pdt G/PN Skh/2014Tanggal 21 Desember 2012,diberi tanda...P.116;117. Gugatan PerbuatanMelawan Hukum di PengadilanNegeri Semarang Perkara No :187/Pdt.G/2014/PNSMGTanggal 16 May 2014 denganTergugat Ketua BPK RepublikIndonesia cq Kepala BPK RlPerwakilan Provinsi JawaTengah cq BERNADETTAARUM DATI, SE.,MM.

Jumlah pembayaran yang diterima oleh Penggugatyaitu adalah (25 % x nilai kontrak) (50 % x Uang Muka Kegiatan)atau Rp 6.214.750,.00 Rp = 2.485.900.000,00 = Rp3.728.850.000,00.Hal itu dikarenakan Penggugat dengan sadar telah menerimapembayaran termin ketiga dan Penggugat tidak menyampaikankeberatan atau protes terhadap jumlah pembayaran tersebutkepada Tergugat dan terhadap jumlah pembayaran yang diterimaoleh Penggugat itu telah dilaksanakan dengan penerbitan SP2DNomor : 046/2.07.01/LS/XII/2012.Dengan

Hal itu dikarenakan Penggugat dengan sadartelah menerima pembayaran termin ketiga dan Penggugat tidakmenyampaikan keberatan atau protes terhadap jumlah pembayarantersebut kepada Tergugat dan terhadap jumlah pembayaran yangditerima oleh Penggugat itu telah dilaksanakan dengan penerbitanSP2D Nomor : 046/2.07.01/LS/XII/2012.

Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3609/SP2D-DAU/ 2014, tanggal 3 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100 % DAU ataspekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;39) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2014 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi Kegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan nomor DPPA SKPD : 2.07.01

PikDAK atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di DesaNibung Terjun;38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3609/SP2DDAU/ 2014, tanggal 3 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100 %DAU ataspekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di DesaNibung Terjun;39) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPASKPD Tahun Anggaran 2014 DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi KegiatanPengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan nomor DPPA SKPD: 2.07.01

%DAK atas pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di DesaNibung Terjun;38)1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3609/SP2DDAU/ 2014, tanggal 3 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100 %DAU ataspekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di DesaNibung Terjun;39)1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPASKPD Tahun Anggaran 2014 DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi KegiatanPengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan nomor DPPA SKPD :2.07.01

DesaNibung Terjun;Halaman 268 dari 270 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN Pik38) 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3609/SP2DDAU/ 2014, tanggal 3 Oktober 2014 untuk permintaan pembayaran 100 %DAU ataspekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTS tersebar di DesaNibung Terjun;39) 1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPASKPD Tahun Anggaran 2014 DinasPerindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan Energi KegiatanPengadaan dan Peningkatan Bidang Ketenagalistrikan nomor DPPA SKPD: 2.07.01

;

permintaanpembayaran 100% DAK ataspekerjaan Pengadaan dan PemasanganPLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;1 (satu) bundel asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor3609/SP2DDAU/ 2014, tanggal 03 Oktober 2014 untuk permintaanpembayaran 100% DAU ataspekerjaan Pengadaan dan PemasanganPLTS tersebar di Desa Nibung Terjun;1 (satu) buah fotocopy Dokumen DPPASKPD Tahun Anggaran 2014Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pertambangan dan EnergiKegiatan Pengadaan dan Peningkatan Bidang KetenagalistrikanNomor DPPA SKPD 2.07.01

Eka Abadi 122/SPPLSI 122/SPMLSI 007657/BUD/2.0 89.012.000,002.01.01/10/2012 2.01.01/10/2012 1.01/20129/10/2012 9/10/2012 10/10/2012ey, Faadhilah 092/SPPLSI 092/SPMLSI 006667/BUD/2.0 84:070.000,00Putra Pratama = 2.07.01/09/2012 2.01.01/09/2012 1.01/20126/912012 6/9/2012 7/9/2012ey, Laksana 098/SPPLSI 098/SPMLSI 006652/BUD/2.0 86.036.000,00Agung 2.01.01/09/2012 2.01.01/09/2012 1.01/9120126/912012 6/9/2012 7/9/2012ev.