Ditemukan 922 data
Urut Berdasarkan
Register : 05-09-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 18/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
MARSELINUS GELO, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI BARAT
110 — 0
MARSELINUS GELO, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI BARAT
110 — 0
., NIP 19770530 200604 1 017 sebagai Pegawai Negeri Sipil ;----------------------------------------------------
- Memerintahkan Tergungat mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/87/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara MARCELINUS GELO, S.T., NIP 19770530 200604 1 017 sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018.
Register : 15-04-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 73/B/2014/PT.TUN.SBY. Tanggal 7 Juli 2014 — WALIKOTA BIMA vs M U K H T A R, SH
44 — 11
44 — 11
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013tentang...3tentang Pindah Tugas Saudara Mukhtar, NIP : 19750606 200604 1 020 diLingkungan Pemerintah Kota Bima, tertanggal 17 Oktober 2013;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013 tentang Pindah Tugas Saudara Mukhtar, NIP : 19750606 200604 1 020 diLingkungan Pemerintah Kota Bima, tertanggal 17 Oktober 2013;4.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013,tentang Pindah Tugas Saudara Mukhtar Nip : 19750606 200604 1 020 dilingkunganPemerintah Kota Bima tertanggal 17 Oktober 2013 ;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keputusan Walikota Bima Nomor : 824.2/1781/BKD/X/2013, tentang pindah Tugas saudara Mukhtar, SH Nip : 19750606 200604 1020 dilingkungan Pemerintah Kota Bima tertanggal 17 Oktober4.
Tentang keberatan Penggugat /Terbanding atas kesalahan pada obyek sengketa adalah pada kesalahan nama Penggugatyang benar adalah MUKHTAR, SH sedangkan dalam obyek sengketa adalahMUKHTAR pada Nomor Induk Pegawai yang benar adalah 19750606 200604 1 020dalam obyek sengketa tertulis 19750303 200604 1 020 ;Menimbang, bahwa surat jawaban gugatan Penggugat mendalilkan bahwaTergugat menyadari akan kekeliruan tersebut dan kemudian mengadakanperbaikanterhadap...a terhadap obyek sengketa, namun obyek sengketa
Register : 01-02-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 34/B/2021/PTTUNSBY Tanggal 16 Februari 2021 — YOHANIS AFOANG vs BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
79 — 20
79 — 20
., tanggal 29 Mei 2019 TentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas NamaYohanes Afoan, S.Pd, NIP : 19631231 200604 1 314, Pangkat Golongan/RuangPenata Muda Tingkat (Ill/o) ;3.
., tanggal 29 Mei 2019tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Yohanes Afoan, S.Pd, NIP : 19631231 200604 1 314, PangkatGolongan/Ruang Penata Muda Tingkat (Ill/o) 4.
intinya dari sisihukum tata usahanegara adalah : ~ === =n = mn an nnn nnn ann nnn nn nn nnn nnn nnn nnnBahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah Surat KeputusanBupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat.862.3/383/V/2019., tanggal 29 Mei 2019Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yohanes Afoan,Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 34/B/2021/PTTUN SBY.S.Pd, NIP : 19631231 200604
Dengan demikian Tergugatdalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :Bapegdiklat.862.3/383/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Yohanes Afoan, S.Pd, NIP : 19631231 200604 1314, Pangkat Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat (Ill/o) (Penggugat) dari segisubstantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkankepada
Register : 25-04-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 80/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 26 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 99
132 — 99
., MH NIP 19740501 200604 2 002, Tanggal 28 Desember2018; KEWENANGAN MENGADILI;a. Bahwa objek sengketa yaitu Keputusan Bupati Seluma Nomor 800571Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil AN. Imelda Tostiani, SH.,MH NIP. 19740501 200604 2 002,tanggal 28 Desember 2018, dan telah diketahui oleh Penggugat padatanggal 28 Desember 2018 tersebut. b.
NIP. 19740501 200604 2 002, tanggal 28Desember2018, yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini kami sependapat dan kami akui kebenarannya.ll. KEWENANGAN MENGADILIa.
,MHNIP.19740501 200604 2 002 yang ditujukan kepada BupatiSeluma tanggal 1 April 2019 (Sesuai Dengan Aslinya) ;11. BuktiP.11 Surat dari IMELDA TOSTIANI,SH.,MH Hal PermohonanTindak laanjut Upaya Keberatan atas Keputusan BupatiSeluma Nomor: 800571 Tahun 2018 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil An. IMELDATOSTIANI,SH.,MH NIP.19740501 200604 2 002 yangditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 5 Maret 2019Sesuai Dengan Copynya);12.
,MH NIP.19740501 200604 2 002 Perihal Permohonan TindakLanjut Upaya Keberatan atas Keputusan Bupati SelumaNomor : 800571 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Pegawai Negeri Sipil An. IMELDATOSTIANI,SH.,MH NIP.19740501 200604 2 002 yangditujukan kepada Gubernur Bengkulu tanggal 5 Maret 2019 (Sesuai Dengan Aslinya);Hal. 72 dari 108 Hal.
NIP: 19740501 200604 2 002 tanggal 28 Desember 2018(vide bukti P1 = T14) karena penerbitannya telah bertentangan denganPeraturan PerundangUndangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;Hal. 86 dari 108 Hal.
Register : 21-06-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 05-10-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK Tanggal 15 September 2016 — PIRI AHADI Bin ANANG A. GANI
Melawan
BUPATI SUKAMARA
110 — 63
110 — 63
Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada : Nama : Piri Ahadi, NIP : 19820717 200604 1 013, Pangkat : Pengatur (II/c), Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara ;-------------------------------3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/11/BKPP tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, kepada : Nama : Piri Ahadi, NIP : 19820717 200604 1 013, Pangkat : Pengatur (II/c), Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara ;---------------------4.
Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor888/11/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :Nama : PIRI AHADINIP : 19820717 200604 1 013Pangkat/Golongan : Pengatur (IV/c)Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pramong PrajaKabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sukamara Kalteng..
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiSukamara Nomor : 888/11/BKPP tertanggal 10 Agustus 2015 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada :Nama : PIRI AHADINIP : 19820717 200604 1 013Pangkat/Golongan : Pengatur (IV/c)Jabatan : Pelaksana pada Satuan Polisi Pramong PrajaKabupaten Sukamara Kalimantan Tengah.Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sukamara Kalteng.
PiriAhadi /NIP. 19820717 200604 1 013.Didalam Ruang Catatan/Tanggapan Nota Dinas tersebut, BupatiSukamara menyetujui tentang Perihal Pemberhentian SementaraPegawai Negeri Sipil a.n. Sdr.
Piri Ahadi /NIP. 19820717 200604 1 013berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentangPemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat1 huruf bityang berbunyi jika belum terdapat petunjukpetunjuk yang jelastentang telah dilakukannya pelanggaran yang didakwakan atas dirinyamulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok yang diterimanyaterakhir .Pada Tanggal 31 Maret 2015, melalui Surat Keputusan BupatiSukamara
Piri Ahadi /NIP.19820717 200604 1 013, kKemudian Pada Tanggal 31 Maret 2015,melalui Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 888/06/BKPPHal. 35 dari 76 hal. Putusan 26/G/2016/PTUN.PLKditetapkanlah Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil a.n.Sdr. Piri Ahadi /NIP. 19820717 200604 1 013.Pada Tanggal 5 Mei 2015, berdasarkan Putusan PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.SusTPK/2015/PN Plk menyatakan Terdakwa Sdr.
Register : 27-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 34/G/2019/PTUN.PLG Tanggal 13 Nopember 2019 — ARDIANSYAH vs BUPATI MUSI RAWAS UTARA
202 — 101
202 — 101
NIP. 19720703 200604 1 006, Pangkat/GolonganRuang: Penata Tk.
Nip.19720703 200604 1 006 Pangkat/ Golongan RuangPenata Tk. /IIl d, TMT tertanggal 31 Agustus 2018; .
Nip. 19720703 200604 1 006 Pangkal/ GolonganRuang Penata Tk. I/II d, TMT tertanggal 31 Agustus 2018; 9.
Nip.19720703 200604 1 006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. /II d, TMTTertanggal 31 Agustus 2018; 23.
Register : 20-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
216 — 223
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
216 — 223
., M.Si, NIP. 19720317 200604 1 010;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.860/K.971/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HANSEN, S.H., M.Si, NIP. 19720317 200604 1 010;
- Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri
HANSEN, SH,M.Si NIP:19720317 200604 1 010 Penata Tingkat Golongan Ruang (III/d)dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana korupsi.Halaman 8 Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN.SMDAdalah jelas merupakan cacat hukum karena TERGUGAT tidakmenjelaskan tindak pidana korupsi yang mana persisnya yang telahdilakukan oleh PENGGUGAT. Jelas telah melanggar UU No. 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 huruf d (asaskecermatan).9.
Bahwa dalam konsideran bagian Menimbang obyek sengketaaquo telah disebutkan : bahwa berdasarkan putusan PengadilanNegeri Samarinda Nomor 60/pid.SusTPK/2015/PN.Smr tanggal27 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr.Halaman 26 Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN.SMDHANSEN,SH,M.Si NIP 19720317 200604 1 010 Penata Tingkat Golongan Ruang (Ill/d) dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
HANSEN,SH,M.Si NIP 19720317 200604 1 010Penata Tingkat Golongan Ruang (Ill/d) dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan ;b.
foto kopi surat surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli ataufoto kopinya di persidangan, bukti bukti Surat tersebut diberi tanda P 1sampai dengan P 12, sebagai berikut :BuktiP1 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan BupatiKutai Barat Nomor : 800.05.860/K.971/2018 tanggal 31Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidanakejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atasnama HANSEN, SH, M.Si, NIP. 19720317 200604
kopinya di persidangan, selanjutnya diberitanda T 1 sampai dengan T 17b, sebagai berikut :Bukti T 1Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati KutaiBarat Nomor : 800.05.860/K.971/2018 tanggal 31 DesemberHalaman 37 Putusan Nomor : 43/G/2019/PTUN.SMDBukti T 2Bukti T 3Bukti T 4Bukti T 5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8a :2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas namaHANSEN, SH, M.Si, NIP. 19720317 200604
Register : 28-11-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 46/G/2018/PTUN.SMD Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
SIGIT PUJIHARJO, ST.
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
291 — 204
SIGIT PUJIHARJO, ST.
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
291 — 204
NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 01 Oktober 2018;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/855/X/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atas nama Sigit Pujiharjo, S.T.
NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 01 Oktober 2018;
- Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat yaitu mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini, rehabilitasi berupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasan penempatan kerja;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 353.500,- (Tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah
Bersifat konkretArtinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Objek Sengketadari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu ataudapat di tentukan, yaitu dalam perkara ini berupa KeputusanBupati Nunukan Nomor 188.45/855/X/ 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil AtasNama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 diLingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 01Oktober 2018.b.
putusan pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap (incraht van gewijsde) ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaanKeputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/855/X/2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil AtasNama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 diLingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 01 Oktober2018.DALAM POKOK PERKARAi:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor188.45/855/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatPegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO, S.T NIP.19770913 200604 1 009 di Lingkungan Pemerintah KabupatenNunukan, tertanggal 01 Oktober 2018 ;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiNunukan Nomor 188.45/855/X/ 2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGITPUJIHARJO, S.T NIP. 19770913 200604 1 009 di LingkunganPemerintah Kabupaten
Menyatakan sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor:188.45/885/X/2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SIGIT PUJIHARJO,S.T Nip. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan PemerintahKabupaten Nunukan yang ditetapbkan pada tanggal 01 oktober2018.4.
NIP. 19770913 200604 1 009 di Lingkungan PemerintahKabupaten Nunukan tertanggal 01 Oktober 2018;Mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemenuhan hakhakPenggugat yaitu mengaktifkan kembali sebagai Pegawai NegeriSipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini, rehabilitasiHalaman 62 Putusan Nomor: 46/G/2018/PTUN.SMDberupa pemulihan nama baik dan penghasilan serta kejelasanpenempatan kerja;5.
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 11 Mei 2015 — PIRI AHADI
53 — 14
53 — 14
ANDI JAYANDI NIP.19870412 200604 1 006melaksanakan melaksanakanKegiatan Sosialisasi Pencegahandan penertiban aksi Premanismedi Kec. Jelai.
ANDI JAYANDI NIP.19870412 200604 1 006melaksanakan melaksanakanKegiatan Sosialisasi Pencegahandan penertiban aksi Premanismedi Kec.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468 K/TUN/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — H. FAISOL vs. KEPALA DESA SUMBERMANJING WETAN, KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG, DK
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:IsBahwa Penggugat menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor : 150/KPTS/BAPEK/2012tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin Atas NamaSUKRISMAN, NIP.19790519 200604
yakni UndangUndang No.8 Tahun 1974sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.43 Tahun 1999 danperaturanperaturan pemerintah dibidang kepegawaian yang lain;e Bersifat konkrit, individual dan final;Bahwa bersifat konkrit, artinya berwujud/tidak abtrak dan dapat ditentukan,yang mana surat obyek sengketa telah memenuhi sifat konkrit karena berisisuatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yaknitentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Penggugat/ Sukrisman,NIP.19790519 200604
Putusan Nomor 473 K/TUN/201310.Hal mana kedua surat tersebut di atas adalah fiktif dan rekayasa belaka sertadipastikan dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada saat sebelumdikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 880/030/BKDI/2011tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sukrisman / NIP.19790519 200604 1 012 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.Secara sederhana dapat dibuktikan
dengan tuduhanpelanggaran disiplin tersebut, selain itu pula seluruh tahapan yang semestinyadilaksanakan menurut prosedur penjatuhan sanksi sama sekali tidak pernahditerapkan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan keterkejutan luar biasaketika Penggugat mengetahui telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati BulunganNomor : 880/030/BKDII/2011 Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama SUKRISMAN / NIP. 19790519 200604
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor : 150/KPTS/BAPEK/2012tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin Atas NamaSukrisman, NIP.19790519 200604 1 012 yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini;4.
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 11 Mei 2015 — ANDI JAYANDI
45 — 14
45 — 14
Kasat Pol PP Penanggung jawab19620520 200604 1 007 SRI SABTOWO Nip. Kasi Penegakan PERDAKetua19750910 200604 1 007 YAYUK Pelaksana SekretarisSULISTIYAWATI Nip.19760102 201101 2 002ANDI JAYANDI Nip. Pelaksana Anggota19870412 200604 1 006SUGIARTANTO Nip.
Kasat Pol PP Penanggung jawab19620520 200604 1 0072 SRI SABTOWO Nip. Kasi Penegakan PERDAKetua19750910 200604 1 0073 YAYUK Pelaksana SekretarisSULISTIYAWATI Nip.19760102 201101 2 0024 ANDI JAYANDI Nip. Pelaksana Anggota19870412 200604 1 0065 SUGIARTANTO Nip. Pelaksana Anggota19830720 200902 1 002 Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni PIRI AHADI, MAHMUDI,SRI SABTOWO, YAYUK SULISTYAWATI, SUDARMANTO, KURNADIEMR.
Kasat Pol PP Penanggung jawab19620520 200604 1 0072 SRI SABTOWO Nip. Kasi Penegakan PERDAKetua19750910 200604 1 0073 YAYUK Pelaksana SekretarisSULISTIYAWATI Nip.19760102 201101 2 0024 ANDI JAYANDI Nip. Pelaksana Anggota19870412 200604 1 0065 SUGIARTANTO Nip. Pelaksana Anggota19830720 200902 1 002 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yakni PIRI AHADI,MAHMUDI, SRI SABTOWO, YAYUK SULISTYAWATI, SUDARMANTO,KURNADIE MR.
Putus : 12-02-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 K/TUN/2013 Tanggal 12 Februari 2014 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN vs. SUKRISMAN
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:IsBahwa Penggugat menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor : 150/KPTS/BAPEK/2012tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin Atas NamaSUKRISMAN, NIP.19790519 200604
yakni UndangUndang No.8 Tahun 1974sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.43 Tahun 1999 danperaturanperaturan pemerintah dibidang kepegawaian yang lain;e Bersifat konkrit, individual dan final;Bahwa bersifat konkrit, artinya berwujud/tidak abtrak dan dapat ditentukan,yang mana surat obyek sengketa telah memenuhi sifat konkrit karena berisisuatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak, yaknitentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama Penggugat/ Sukrisman,NIP.19790519 200604
Putusan Nomor 473 K/TUN/201310.Hal mana kedua surat tersebut di atas adalah fiktif dan rekayasa belaka sertadipastikan dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab pada saat sebelumdikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 880/030/BKDI/2011tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Sukrisman / NIP.19790519 200604 1 012 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.Secara sederhana dapat dibuktikan
dengan tuduhanpelanggaran disiplin tersebut, selain itu pula seluruh tahapan yang semestinyadilaksanakan menurut prosedur penjatuhan sanksi sama sekali tidak pernahditerapkan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan keterkejutan luar biasaketika Penggugat mengetahui telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati BulunganNomor : 880/030/BKDII/2011 Tentang Penjatuhan Hukuman DisiplinPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PegawaiNegeri Sipil Atas Nama SUKRISMAN / NIP. 19790519 200604
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BadanPertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia Nomor : 150/KPTS/BAPEK/2012tertanggal 7 Agustus 2012 tentang Penguatan Jenis Hukuman Disiplin Atas NamaSukrisman, NIP.19790519 200604 1 012 yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini;4.
Register : 06-04-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 12/G/2017/PTUN.YK Tanggal 4 September 2017 — Penggugat:
MUHAMAD LUTFI SETIABUDI ST
Tergugat:
Kepala Balai Besar Wilayah sungai Serayu Opak Direktorat Jendral Sumber Daya Air
166 — 63
MUHAMAD LUTFI SETIABUDI ST
Tergugat:
Kepala Balai Besar Wilayah sungai Serayu Opak Direktorat Jendral Sumber Daya Air
166 — 63
.:19790810 200502 1 001 ;Kepala Bagian Advokasi Hukum Il, Biro HukumSekretariat Jendral Kementerian PUPR;Titi Kartik Sari, SUH, M.Konyeanoeeee een neeeeececeeeeeeeceneeeHal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor: 12/G/2017/PTUN.YKNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatanNamaNIPJabatan19780413 200604 2 002:;Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;Agus Pramono, S.H., M.Si.;19810227 200801 1 008:Kepala Sub Bagian Advokasi
Hukum SDA, BagianAdvokasi Hukum Il, Biro Hukum Kementerian PUPR;Duki Subagyo, S.H., M.Si.;19610812 199003 1 005;Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara BalaiBesar Wilayah Sungai Serayu Opak;Bambang Sumadyo Bowolaksono, S.H.;19640424 200604 1 001 ;Penelaah Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah SungaiSerayu Opak nnn nnn nnn nnn nnn nee ne nme nec ceeMuhammad Yusuf Gazali, S.H.;19780809 200604 1 009;Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum = danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;
Nama Titi Kartika Sari, S.H., M.Kn;NIP 19780413 200604 2 002:Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;4. Nama Agus Pramono, S.H., M.Si.;NIP 19810227 200801 1 008;Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum SDA, BagianAdvokasi Hukum Il, Biro Hukum Kementerian PUPR;5. Nama Duki Subagyo, S.H., M.Si.
.;19640424 200604 1 001 ;Penelaah Barang Milik Negara Balai Besar Wilayah SungaiSerayu Opak; 2022225 scene nee neeMuhammad Yusuf Gazali, S.H.;19780809 200604 1 009;Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;Dewi Nur Astuti, S.H., M.Hum.;19871030 201012 2 003;Penelaah Advokasi Hukum, Bagian Hukum = danKomunikasi Publik, Setditjen Sumber Daya Air;Michael Ario, S.H.;519840926 201012 1 003:Penelaah Bantuan Hukum, Bagian Advokasi Hukum Il,Biro Hukum Kementerian
Putus : 18-09-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 9/PID.SUS/2017/PT.MTR Tanggal 18 September 2017 — Raden Mayanto Alias Mik Yot
77 — 30
77 — 30
RADEN MAYANTO NIP 610036190, yangsudah dilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM KLU Sdr MASJUDINASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;2 (dua) lembar Foto Copy : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR : 821.10 / 98 / Peg / 2009, tanggal 28 desember 2009 tentangSurat Keputusan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaHal 9 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.RADEN MAYANTO NIP 19671231 2008011 086., yang sudahdilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara SdrMASJUDIN ASHARI, SE
, ME NIP 19771021 200604 1 008; 1lembar Foto Copy : PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR 823 / 24 / PEG / 2012 TENTANG KENAIKAN PANGKATPEGAWAI NEGERI SIPIL an.RADEN MAYANTO NIP 610036190 /196712312008011086 terhitung mulai tanggal 01042012 dinaikkanpangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat golongan Ruang Il/b padatanggal 12 April 2012, yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDMKabupaten Lombok Utara Sdr MASJUDIN ASHARI, SE, ME NIP19771021 200604 1 008;Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pariwisata
RADEN MAYANTO NIP 610036190,yang sudah dilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM KLU SdrMASJUDIN ASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;2 (dua) lembar Foto Copy : KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARANOMOR : 821.10 / 98 / Peg / 2009, tanggal 28 desember 2009tentang Surat Keputusan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama RADEN MAYANTO NIP 19671231 200801 1 086., yang sudahdilegalisir oleh Sekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara SdrMASJUDIN ASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;1 lembar Foto Copy :
PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI LOMBOKUTARA NOMOR 823 / 24 / PEG / 2012 TENTANG KENAIKANHal 11 dari 15 hal Putusan No.09/PID.SUS/2017/PT.MTR.PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL an.RADEN MAYANTO NIP610036190 / 196712312008011086 terhitung mulai tanggal 01042012 dinaikkan pangkat menjadi Pengatur Muda Tingkat golonganRuang Il/b pada tanggal 12 April 2012, yang sudah dilegalisir olehSekretaris BKDPSDM Kabupaten Lombok Utara Sdr MASJUDINASHARI, SE, ME NIP 19771021 200604 1 008;Dikembalikan kepada Kantor Dinas Pariwisata
Register : 03-03-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk Tanggal 11 Mei 2015 — MAHMUDI
31 — 8
31 — 8
ANDI JAYANDI NIP.19870412 200604 1 006melaksanakan SosialisasiPencegahan dan Peredaran/Penggunaan minuman Kerasdan Narkoba di Kec. Permata.Rp.100.000, 683/SPJ/GU.10/SatpolPP/2013 tgl28/ 11/2013Bayar biaya Belanja SPDdalam daerah No. SPD094/527/Satpol PP/ 2103tanggal 11 Nopember 2013an. SRI SABTOWO, SE. NIP19750910 200604 1 007melaksanakan SosialisasiPencegahan dan Peredaran/Penggunaan minuman Kerasdan Narkoba di Kec.
ANDI JAYANDI NIP.19870412 200604 1 006melaksanakan melaksanakanKegiatan Sosialisasi Pencegahandan penertiban aksi Premanismedi Kec.
ANDI JAYANDI NIP.19870412 200604 1 006melaksanakan SosialisasiPencegahan dan Peredaran/Penggunaan minuman Kerasdan Narkoba di Kec. Permata. 683/SPJ/GU.10/SatpolPP/2013 tgl28/ 11/2013Bayar biaya Belanja SPDdalam daerah No. SPD094/527/Satpol PP/ 2103tanggal 11 Nopember 2013an. SRI SABTOWO, SE. NIP19750910 200604 1 007melaksanakan SosialisasiPencegahan dan Peredaran/Penggunaan minuman Kerasdan Narkoba di Kec.
NIP19750910 200604 1 007melaksanakan melaksanakanKegiatan SosialisasiPencegahan dan penertibanaksi Premanisme di Kec.JelaiRp. 125.000, Bayar biaya Belanja SPD Rp. 125.000, dalam daerah No.
Rp. 100.000, ANDI JAYANDI NIP.19870412 200604 1 006melaksanakan melaksanakanKegiatan SosialisasiPencegahan dan penertibanaksi Premanisme di Kec.Jelai.
Register : 24-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PN MARABAHAN Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Mrh Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
1.Basuni, S.H.
2.Gusti Muhamad Kahfi Alamsyah, SH
Terdakwa:
Subroto Als Utuh Bin H Janawi Alm
62 — 10
1.Basuni, S.H.
2.Gusti Muhamad Kahfi Alamsyah, SH
Terdakwa:
Subroto Als Utuh Bin H Janawi Alm
62 — 10
,Sc Nip.19760916 200604 1 O002menerangkan bahwa sediaan dalam bentukserbuk Kristal , tidak berwarna dan tidak berbau adalah PositifMengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan UU RI No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalamPasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa Subroto Als Utuh Bin H Janawi (Alm)pada senin tanggal14 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Desa Karya Tani Rt 01 Rw01 Desa
,Sc Nip.19760916 200604 1 O002menerangkan bahwa sediaan dalam bentukserbuk Kristal , tidak berwarna dan tidak berbau adalah PositifMengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan UU RI No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1)UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.
,Sc Nip.19760916 200604 1 O002menerangkan bahwa sediaan dalam bentukserbuk Kristal , tidak berwarna dan tidak berbau adalah PositifMengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan UU RI No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa di prsidangan di tunjukkan barang bukti saksi mengenalnya ;Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.2.
,Sc Nip. 19760916 200604 1 002menerangkan bahwasediaan dalam bentuk serbuk Kristal , tidak berwarna dan tidak berbau adalahPositif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan UU RI No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (Tiga) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan jenis sabu dengan berat kotor 0,72 gram ( berat bersih 0,15) gram; 1 (Satu) lembar tisy; 1 (Satu) buah bolam lampu warna putin merk Vosco; 1 (Satu
/PN.Mrh19760916 200604 1 O002menerangkan bahwa sediaan dalam bentukserbuk Kristal , tidak berwarna dan tidak berbau adalah PositifMengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan UU RI No.35Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan oleh Majelis Hakim.
Putus : 13-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 K/TUN/2016 Tanggal 13 Oktober 2016 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) VS RITA JAYANTI, S.H.,
61 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 241 K/TUN/2016Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas daalildalilsebagai berikut:OBJEK GUGATANBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanKetua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 079/KPTS/BAPEK/2015tanggal 18 Juni 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama RITAJAYANTI, SH NIP. 19870115 200604 2 001 berupa pemberhentian denganhormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;DASAR GUGATANa.
UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat:Konkrit : Keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapiberwujud dan tertentu tentang perubahan hukumandisiplin atas nama RITA JAYANTI, SH NIP. 19870115200604 2 001Individual : Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan kepadaumum tetapi ditujukan kepada Penggugat yaitu kepadaRITA JAYANTI, SH NIP. 19870115 200604 2 001Final : Terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telahmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaituHalaman
Putusan Nomor 241 K/TUN/2016Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:a.b.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat (Badan PertimbanganKepegawaian) Nomor : 079/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 18 Juni 2015tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama RITA JAYANTI, SH NIP19870115 200604 2 001;Memerintahkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian
)untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 079/KPTS/BAPEK/2015tanggal 18 Juni 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama RITAJAYANTI, SH NIP. 19870115 200604 2 001;Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulinkan hakPenggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta telah mengambil
NIP 19870115 200604 2 001;. Memerintahkan kepada Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) untukmencabut Keputusan Tergugat Nomor: 079/KPTS/BAPEK/2015 tanggal 18Juni 2015 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Rita Jayanti, S.H.NIP. 19870115 200604 2 001;. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan memulihkan hakPenggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;.
Register : 20-02-2013 — Putus : 09-04-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 39/B/2013/PT.TUN.SBY Tanggal 9 April 2013 — MATSARI vs LURAH WIYUNG SURABAYA dan SUWARNO .dkk
30 — 11
30 — 11
. ; : 19830624 200604 1 011 ; : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; : IGNATIUS HOTLAN H, S.H. ; : 19810929 200604 1 018 ; : Staf Sub Bagian Hukum padaBagian Hukum Sekretariat DaerahKota surabaya : : DJOENEDIE DODIEK , S.H.; : 19820604 200902 1 005 ; : Staf Sub Bagian Bantuan Hukumpada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 1. Nama2. Nama3. Nama4. Nama5. Nama6. Nama5.
Register : 10-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 169/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
BUDIANTO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
287 — 99
BUDIANTO
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
287 — 99
.: 19810929 200604 2 027: Kepala Bidang Penanganan Sengketa danPenyuluhan Bangunan pada Dinas PengelolaanBangunan dan Tanah Kota SurabayaDINAANGGRAENI, S.H.: 19820802 200604 2 027: Kepala Seksi Penanganan SengketaBangunan dan Tanah Kota SurabayaTEJO SOELISTYO, S.E.: 19761211 200901 1 001: Staf Bidang Penanganan Sengketa danPenyuluhan pada Dinas Pengelolaan Bangunandan Tanah Kota SurabayaYUDHISTIRA, S.H.: 19730419 201001 1 001: Staf Bidang Penanganan Sengketa danPenyuluhan pada Dinas Pengelolaan Bangunandan
Register : 22-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 152/Pid.Sus/2019/PN Tjg Tanggal 8 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
LUKMAN.A.B,SH
Terdakwa:
M SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL MUTHALIB .Alm
78 — 7
LUKMAN.A.B,SH
Terdakwa:
M SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL MUTHALIB .Alm
78 — 7
., Apt.MSc Nip : 19760916 200604 1 002 selaku Deputi Manager Teknis Pengujiankesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh : 0476/L/I/N/2019,contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;Perbuatanterdakwasebagaimanadiatur dan diancampidanadalamPasal114 ayat (1) undangundangNomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;ATAUKEDUABahwalaterdakwaM SYAHRIL Als ARIL Bin ABDUL MUTHALIB (Alm)Pada hariSelasatanggal 18 Juni 2019 sekira jam. 22.15 Witaatausetidaktidaknya pada suatuwaktudalambulanJunitahun 2019, bertempat
paketnarkotikajenissabusabumempunyaiberat 0,45 (nolkomaempatpuluh lima gram)ditimbangbersamakantong plastic kecil;Bahwa terhadap barang bukti yang di sita berupa 0,45 (nol komaempat puluh lima gram) ditimbang bersama kantong plastic kecildisisinkan seberat 1 (Satu) paket seberat 0,18 gr (nol koma delapan belasgram) untuk pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.0476 tanggal24 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dri Waskhito, S.Si., Apt.MSc Nip : 19760916 200604
MSc Nip : 19760916 200604 1 002 selaku Deputi ManagerTeknis Pengujian kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode contoh0476/L/I/N/2019, contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsungdakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurunsurnya
MSc Nip : 19760916 200604 1 002 selakuDeputiManager TeknisPengujiankesimpulanbahwabarangbuktidengankodecontoh0476/L/I/N/2019, contoh yang diujimengandungMetamfetamina;Menimbang, bahwa terdakwa dalam memilikinarkotikajenissabusabutersebutadalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin daripihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atauperawatan;Menimbang, bahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatasMajelisHakim berkeyakinanunsur Tanpa hak atau melawan hukum telahterpenuhi;Menimbang