(Tergugat Il) dalam penyelenggaraan dan pengorganisasian MusyawarahWilayah (MUSYWIL) Ill Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa(DPWPKB) Provinsi Banten periode 20102015 juga tidak sah menurut hukum ;Bahwa selain itu, perouatan H. HASAN EFENDI, SE.

No. 2510 K/Pdt/201 1.PKB) Propinsi Banten periode 20102015 yang dilaksanakan pada tanggal 16Mei 2010 di Padang Golf Modernland Tangerang adalah cacat hukum dantidak sah menurut hukum ;Bahwa oleh karena Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) Ill DewanPengurus wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bantenperiode 20102015 cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, maka segalaketetapanketetapan dan keputusankeputusan yang dihasilkan daripenyelenggaraan Musyawarah Wilayah (MUSYWIL) Ill Dewan Penguruswilayah

TergugatV1dan TergugatVIl) untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang pengesahanPengurus DPW PKB Provinsi Banten Periode 20102015 ;Bahwa dengan memperhatikan penyelenggaraan Musyawarah Wilayah(MUSYWIL) Ill Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPWPKB) Propinsi Banten periode 20102015 yang ternyata tidak sah menuruthukum tersebut, maka Penggugat dan Penggugat Il selaku Pengurus DewanTanfidz DPWPKB Propinsi Banten 20082010 telah memberikan tanggapandan mengajukan nota keberatan kepada Dewan

(Tergugat VIT) selaku Sekretaris Jenderal DPWPKB yang telahmenandatangani dan menerbitkan Surat Keputusan DPPPKB Nomor5288/DPP03/V/A.1/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penetapan SusunanDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPWPKB) PropinsiBanten periode 20102015 adalah perbuatan yang bertentangan denganhukum, karena Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa(DPWPKB) Propinsi Banten periode 20102015 didasarkan pada hasilketetapan dan keputusan MUSYWIL Ill DPWPKB Propinsi

Para Penggugat jelasjelas mempermasalahkan dan atau keberatan terhadap kepengurusan DPWPKB Propinsi Banten periode Tahun 20102015 yakni keberatan terhadapkeputusan Partai Politik yakni perselisihan internal dalam tubuh partai politikHal. 18 dari 23 hal. Put.

M. 1629/T tanggal 20102015, Surat Ukur No.22/05/2015 tanggal 2102015 seluas 1.439 M2;2. Sertifikat Hak Milik No. M. 1630/T tanggal 20112015, Surat UkurNo.25/05/2015 tanggal 20102015 seluas 2.267 M?;3. Sertifikat Hak Milik No. M. 1631/T tanggal 20112015, Surat UkurNo.23/05/2015 seluas 1.322 M2;4. Sertifikat Hak Milik No.

Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1632/T, tanggal 20112015, Surat UkurNomor 24/05/2015 tanggal 20102015 seluas 2.147 M? atas namaTERA BURUMI;2. Sertifikat Hak Milik Nomor M.1629/T tanggal 20102015, Surat UkurNomor 22/05/2015, tanggal 20102015 seluas 1.439 M? atas namaTERA BURUMI;3. Sertifikat Hak Milik Nomor M.1631/T tanggal 20112015, Surat UkurNomor 23/05/2015, seluas 1.322 M2 atas nama TERA BURUMI;4.

Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor M.1630/T, tertanggal 20112015, SuratUkur Nomor 25/05/2015, tertanggal 20102015, seluas 2.267 M?

Hal 23penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : M.1629/T, tanggal 20102015,Surat Ukur Nomor : 22/05/2015 tanggal 2102015 seluas : 1.439 M?

/2015, tanggal 20102015, tanggal 20202015,seluas : 2.267 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20112015,Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor :M.1632/T, tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20102015, seluas : 2.147 M?

Menyatakan Secara Hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT-20102015-0060, tertulis bernama T. Fadyllah Yunita lahir pada tanggal 20 September 2007 , seharusnya bernama Tengku Fadyllah Yunita lahir pada tanggal 20 September 2005 ;3.

Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama dan tahun lahir anak Pemohon pada pinggir Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kaabupaten Langkat Nomor :1205-LT-20102015-0060;4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon,yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.166.000.-(seratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Menyatakan bahwa tanah objek sengketa yang terletak di JalanPangeran Diponegoro, Serui, seluas 7.175 m* yang mana statuslegalitas tanah tersebut telah diterbitkan 4 (empat) buku sertifikatsebagai berikut: Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1629/T, tanggal 20102015, SuratUkur Nomor: 22/05/2015 tanggal 2102015 seluas: 1.439 m?: Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1630/T, tanggal 20112015,Surat Ukur Nomor: 25/05/2015, tanggal 20102015, tanggal 20202015, seluas: 2.267 m7?

; Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1632/T, tanggal 20112015, SuratUkur Nomor: 24/05/2015, tanggal 20102015, seluas: 2.147 m?,Halaman 2 dari 10 hal. Put.

dengan bersertifikatHak Miilik:1.Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1632/T, tanggal 20112015, SuratUkur Nomor 24/05/2015 tanggal 20102015 seluas 2.147 m? atasnama Tera Burumi:Sertifikat Hak Milik Nomor M.1629/T tanggal 20102015, Surat UkurNomor 22/05/2015, tanggal 20102015 seluas 1.439 m? atas namaTera Burumi:Sertifikat Hak Milik Nomor M.1631/T tanggal 20112015, Surat UkurNomor 23/05/2015, seluas 1.322 m?

atas nama Tera Burumi:Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor M.1630/T, tertanggal 20112015,Surat Ukur Nomor 25/05/2015, tertanggal 20102015, seluas 2.267m? atas nama Tera Burumi:Dengan batasbatas sebagai berikut:* Sebelah Timur berbatasan dengan pagar tembok Toko BintangJaya Serui;* Sebelah Barat berbatasan dengan kali/jalan masuk;* Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;* Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu sungai Konoaempi,Halaman 5 dari 10 hal. Put.

, Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1630/T, tanggal 20112015,Surat Ukur Nomor: 25/05/2015, tanggal 20102015, tanggal 20202015, seluas: 2.267 m?, Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1631/T, tanggal20112015, Surat Ukur Nomor: 23/05/2015, seluas: 1.322 m?, SertifikatHak Milik Nomor: M.1632/T, tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor:24/05/2015, tanggal 20102015, seluas: 2.147 m?

Bahwa Pengugat pada tanggal 14 Maret 2010, mendaftarkandiri sebagai Kandidat Calon Bupati / dan Wakil BupatiKabupaten Tolitoli, Periode Tahun2010 2015.........20102015, sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor270/05/Kps/KPU.KT/2010 Tata Cara Pencalonan Bupati danWakil Pubati Tolitoli Periode 20102015 berdasarkandukungan dari; a. Partai Peduli Rakyat Nasional( PPRN ) dan ; b.

Tolitoli ) telah menerbitkanBerita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitolitanggal 10 April 2010 Nomor : 61/BA/KPU.KT24.433170/IV/2010 tentang Pasangan Bakal Calon BupatiTolitoli Periode 20102015 ( Penggugat ) tidak MemenuhiSyarat ( TMS ), dengan dalil ; bahwa Penggugat tidaksyah menjadi Calon usungan Partai Peduli RakyatNasional. Yang direkomendasikan oleh DPP., DPW,.

Tolitoli Nomor26/Kpts/KPU KT024.433170/2010 tanggal 12 April 2010Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 20102015 dalam Pemilihan Kepal Daerah danWakil..........Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010,;dengan cara tidak meloloskan Penggugat sebagai PasanganCalon Bupati dan Wakil Bupati Tolitooli Periode 20102015 ;18.

Tolitoli Nomor : 26/Kps/KPUKT024.433170/2010 tanggal 12 = April 2010 ~=tentangPenetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Tolitoli Periode 20102015 dalamPemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Tolitoli tahun 2010 ; yang tidak meloloskan Penggugatsebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TolitoliPeriode 20102015 telah melanggar : Prinsip prinsipPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,kolusi, dan Nepotisme ;KESIMPULANBahwa sengketa ini

Tolitoli Nomor : 26/Kpts/KPU KT024.433170/2010Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor UrutPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati TolitoliPeriode 20102015 Dalam Pemilihan Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah ( PILKADA ) Kabupaten TolitoliTahun 2010 tanggal 12 April 2010 ;. Memerintahkan Tergugat untuk membuka kembalitahapan Penelitian Ulang Keabsahan PernyaratanAdministrasi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Kab.Tolitoli tahun 20102015 dengan mengikut sertakanPenggugat ( Pasangan Dr. Ir.

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala No.271/120/KPU KWK/2010 tanggal 16 Juli 2010 ~=tentangPenetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Sigi periode 20102015 ;4.

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala No.271/120/KPU KWK/2010 tanggal 16 Juli 2010 ~=tentangPenetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Sigi periode 20102015 dalampemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Sigi Tahun 2010; Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan terhadappemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi periode 2010 2015,sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan~ dantindak

lanjut tahapan pemilukada 20102015 sampai putusanini mempunyai kekuatan hukum tetap ; DALAM POKOK PERKARA :1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ; Menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat mencabut surathasil penelitian persyaratan administrasi pemenuhan syaratdukungan gabungan partai politik pengusung bakal pasanganCalon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten SigiTahun 2010Menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat mencabut SuratKeputusan Tergugat No. 271/120/KPU KWK/2010

tanggal 16Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor UrutPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi periode 20102015 3; Memerintahkan Tergugat untuk membuka kembali tahapanpenelitian ulang keabsahan persyaratan administrasi bakalpasangan calon kepala daerah kabupaten sigi tahun 20102015, dengan mengukit sertakan Penggugat sebagai pesertabakal pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Sigi Tahun20102015 ; Menyatakan penetapan penundaan terhadap surat hasilpenelitian persyaratan administrasi

Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Donggala No.271/120/KPU KWK/2010 tanggal 16 Juli 2010 ~=tentangPenetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Sigi periode 20102015 dalampemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Sigi Tahun 2010; bahwa Penggugat digugurkan sebagai bakal calon pasanganBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dengan = alasanadanya 1 (satu) kepengurusan partai politik pengusung yangdinyatakan tidak sah yaitu Partai Peduli Rakyat Nasional

., telah mengajukan gugatan sebagaiberikut:1.Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Walikota dan WakilWalikota Solok periode 20102015;Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat bergabung untukmaju menjadi pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil WalikotaSolok, oleh karena itu kemudian terdaftar sebagai pasangan BakalCalon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilinan kepala daerahKota Solok periode 20102015, dengan nama pasangan BarehSolok;Bahwa sehubungan dengan maksud untuk maju sebagai

Bahwa dalam Pasal 3 Kontrak Politik tersebut telah disepakati tentangpembiayaan sebagai berikut:a) Pihak Pertama bersedia mengeluarkan 60% dari beban biaya yangdiperlukan untuk memenangkan Pilkada Kota Solok periode 20102015;b) Pihak Kedua bersedia mengeluarkan 40% dari total biaya yangdiperlukan untuk memenangkan Pilkada Kota Solok periode 20102015,yang mana dalam pelaksanaannya akan dibebankan kepada PihakPertama dalam bentuk hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;c) Beban hutang ini hanya berlaku

Bahwa berdasarkan laporan penerimaan dan penggunaan danakampanye dari tim kampanye pilkada Cawako dan Cawawako IrzalIlyas periode 20102015 tanggal 27 Juni 2010, dana kampanye yangtelah digunakan adalah sejumlah Rp1.239.436.000,00 (satu milyardua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam riburupiah);Bahwa sejak pasangan Bareh Solok dinyatakan memenangkan PilkadaKota Solok periode 20102015 maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3huruf b Kontrak Politik tersebut di atas Tergugat telah

Maka oleh sebab itu perjanjian tanggal 15 Januari 2010tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentangsyarat sah perjanjian;Klausul Pasal 3 ayat (c) perjanjian tanggal 15 Januari 2010 yangmenyatakan beban hutang ini hanya berlaku jikalau pasangan ini menangdalam Pilkada periode 20102015.

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepadaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan hutang ini hanya berlakuapabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenangkan Pilkada Kota Solok periode 20102015.Ketentuan Pasal 3 Kontrak Politik ini ternyata berlaku bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi danTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memenangkan Pilkada Kota Solokperiode 20102015, sehingga Tergugat

No. 30 K/Pdt.SusParpol/2014Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas MasaBakti 20102015);.

Menyatakan hukumnya bahwa Musyawarah Cabang VIDPC PPP Kabupaten Banyumas tanggal 14 November2010 tersebut telah memilin dan menetapkan Susunandan Personalia Pengurus Harian Dewan PimpinanCabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan DewanPimpinan Cabang dan Pimpinan Majelis Pakar DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan PembangunanKabupaten Banyumas Masa Bakti 20102015 dimanajabatan Ketua Pengurus Harian DPC PPP KabupatenBanyumas Masa Bakti 20102015 dijabat oleh K.

Harian DPC PPP KabupatenBanyumas Masa Bakti 20102015 dijabat oleh K.

No. 30 K/Pdt.SusParpol/2014Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas MasaBakti 20102015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;N.

Surat Gubemur Papua Nomor 131/3181/ SET/tanggal 24September 2010 Perihal Usul Penetapan Pengangkatan CalonBupati dan Wakil Bupati Keerom Masa Jabatan 20102015. ; 2.

Surat Ketua DPRD Kabupaten Keerom Nomor 270/95/DPRDKR, tanggal 18 September 2010, perihalPengangkatan dan Pelantikan Bupati dan Wakil TerpilihKabupaten Keerom Periode 20102015. ; 2 Bahwa Penggugat sejak tanggal 21 September 2010 telah mendaftarkan gugatanPerkara Perselisihan Hasil Pemiluhan Umum Kepala Daerah Kabupaten KeeromTahun 2010 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta dan telahdiputus pada tanggal 12 Oktber 2010 seperti dimaksud dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 180/PHPU.DVIII

/2010 tanggal 12 Oktober 2010. ; Sehingga dikeluarkannya Surat Pejabat Tata Usaha Negara berupa Surat GubernurPapua Nomor 131/3181/SET/tanggal 24 September 2010 Perihal Usul PenetapanPengangkatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Masa Jabatan 20102015,dilakukan pada saat Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum KepalaDaerah Kabupaten Keerom masih diperiksa di Mahkamah Konstitusi.

Sehingga azas perlindungan terhadap kepentingan umumjuga bagian dari tidak dipenuhinya azas kepastian hukum oleh Tergugat dalammengeluarkan surat keputusan a quo. ; 29 Bahwa dari faktafakta yang ada, dalam Gugatan ini kedudukan BupatiKabupaten Keerom Masa Bakhti 20102015 harus dianggap tidak sahdikarenakan Surat Keputusannya bertentangan dengan peraturan yang berlakuserta azaSazas pemerintahan yang baik.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KeeromNo.270/95/DPRDKR tanggal 18 September 2010 tentang PengesahanPengangkatan dan Pelantikan Bupati dan wakil Bupati Terpilih Kab.Keeromperiode 20102015 ; c.

Tergugat dalam menerbitkan objekgugatan didasarkan pada :Surat Ketua DPRD Kota Surabaya Nomor : 172/2144/436.5/ 2013tanggal 11 November 2013 perihal Usulan PengesahanPengangkatan Calon Terpilin Wakil Walikota Surabaya sisa MasaJabatan 20102015; (vide Bukti T3);Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 131.436/22976/011/ 2013tanggal 14 November 2013 perihal Usul Pengesahan PengangkatanWakil Walikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 20102015.

Surat Ketua DPRD Kota Surabaya Nomor172/2144/436.5/2013 tanggal 11 November 2013 perihalUsulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilin WakilWalikota Surabaya sisa Masa Jabatan 20102015 ;b.

Syaifuddin Zuhri, S.Sos 0 Jumlah 32 Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Surabaya Nomor 48 Tahun2013 tanggal 8 November tentang Penetapan Calon Terpilin WakilWalikota Surabaya Sisa Masa Jabatan 20102015, Sdr.

WhisnuSakti Buana, ST ditetapbkan sebagai Wakil Walikota Surabayaterpilin sisa masa jabatan tahun 20102015 (vide Bukti T8).Selanjutnya, Ketua DPRD Kota Surabaya melalui suratnya Nomor172/2144/436.5/2013 tanggal 11 November 2013 perihal usulanPengesahan Pengangkatan Calon Terpilin KPU Kota SurabayaWakil Walikota Surabaya sisa masa jabatan tahun 20102015,mengusulkan pengesahan pengangkatan Sdr.

Jabatan Wakil Walikota Surabaya 20102015(fotokopi dari fotokopi) ;Halaman 75 dari 142 Halaman Putusan Nomor 64/G/2014/PTUNJKT7617.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BIMA No.188.45/894/003/2010, tanggalDesember 2010, tentang Penunjukan Fa.Alam Jaya sebagai Pengelola dan PengusahaGua Sarang Burung Walet di KecamatanSape, Kabupaten Bima tahun 20102015 ;Sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap (Inkracht VanGEWIS G fem mm er i ot rae ei ee ere mine = mreDALAM POKOK SENGKETA :1.BurungMengabulkan Gugatan Penggugat untukSGIUPUMMYS, j o= soa ss = wee = wi = i = i =.

Alam Jaya = sebagaiPengelola dan Pengusaha Gua SarangBurung Walet di Kecamatan Sape,Kabupaten Bima tahun 20102015. Yangditerbitkan Oleh Tergugat danTergugat II mengandung cacat hukum danbertentangan dengan :a. Kepres No. 80 Tahun 2003 Jo.

PerihalTentang Penetapan Pemenang TenderPengelolaan Dan Pengusahaan Sarang BurungWalet Kecamatan Sape 20102015 ;2. SURAT PENGUMUMAN KETUA PANITIA TENDERPENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNGWALET TAHUN 2010 No. 26 / PAN SBW/2010Tanggal 22 November 2010 ;3. SURAT JAWABAN ATAS SANGGAHAN HASILPELELANGAN SARANG BURUNG WALET KECAMATANSAPE No. 31 / PAN SBW/ 2010 tanggal 29Nopember2010; 4.

SURAT KEPUTUSAN BUPATI BIMA No.188.45/894/003/2010, tanggalDesember 2010, tentang Penunjukan Fa.Alam Jaya sebagai Pengelola dan PengusahaGua Sarang Burung Walet di KecamatanSape, Kabupaten Bima tahun 20102015 ;5.

Bahwa pada bulan Desember tanpa dicantumkan tanggalsurat tahun 2010, sebelum berakhir tenggang waktubagi Tergugat untuk menjawab sanggahan dariPenggugat, Tergugat mengeluarkan Surat KeputusanNo. 188.45/894/003/2010, tentang Penunjukan Fa.Alam Jaya sebagai pengelola dan Pengusahaan GoaSarang Burung Walet di Kecamatan Sape KabupatenBima tahun 20102015 (Objek Sengketa nomor 5) yangkemudian diikuti dengan penanda tangan kontrak padatanggal 2 Desember 2010, yang juga dilakukan masihdalam tenggang waktu

Aswin Parinduri sebagai Calon Bupati Mandailing NatalPeriode 20102015;Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010, sewaktu saksi korban H.Aswin Parinduri akan mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati MandailingNatal periode 20102015 di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal,ternyata Partai Hanura mengusung pasangan calon an. NaharuddinNuraman Ritonga sebagai Balon Bupati Mandailing Natal periode 20102015bukan mengusung saksi korban H.

Aswin Parinduri sebagai Calon Bupati Mandailing NatalPeriode 20102015; Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010, sewaktu saksi korban H.Aswin Parinduri akan mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati MandailingNatal Periode 20102015 di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal,ternyata Partai Hanura mengusung pasangan calon an. NaharuddinNuraman Ritonga sebagai Balon Bupati Mandailing Natal Periode 20102015bukan mengusung saksi korban H.

Aswin Parinduri sebagai Calon BupatiMandailing Natal Periode 20102015; Kemudian pada tanggal 24 Mei 2010, saksi korban H. Aswin Parindurimenyurati Terdakwa Fahrizal Efendi, SH (selaku Ketua DPC Partai HanuraMadina) dan H. Ali Makmur Nasution Als H.

No. 427 K/Pid/2013 Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010, sewaktu saksi korban H.Aswin Parinduri akan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Madinaperiode 20102015 di Kantor KPU Kabupaten Madina, ternyata PartaiHanura mengusung pasangan calon lain An. NaharuddinNuramanRitonga sebagai Balon Bupati Madina periode 20102015, dan bukanmengusung saksi korban H.

Aswin Parinduri sebagai Calon BupatiMadina Periode 20102015 ; Bahwa uang Rp.700.000.000, (tujun ratus juta rupiah) yang telahditerima oleh Terdakwa Fahrizal Efendi Nasution, S.H., adalah selakuKetua DPC Partai Hanura Kabupaten Madina dan Ir. H. Ali MakmurNasution Alias H.

Aswin Parinduri menjadi Calon BupatiMandailing Natal Periode 20102015.

Aswin Parinduri sebagai CalonBupati Mandailing Natal Periode 20102015;e Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010, sewaktu Saksi Korban H.Aswin Parinduri akan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Mandailing NatalPeriode 20102015 di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal, ternyata PartaiHanura mengusung pasangan calon An.

NaharuddinNuraman Ritonga sebagaiBalon Bupati Madina periode 20102015 bukan mengusung Saksi Korban H.Aswin Parinduri sebagai Calon Bupati Mandailing Natal Periode 20102015;e Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Fahrizal Efendi Nasution,SH, SaksiKorban Aswin Parinduri mengalami kerugian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuhratus juta rupiah) terhadap uang yang telah diserahkan Saksi Korban;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke1

Aswin Parinduri sebagai CalonBupati Mandailing Natal Periode 20102015;Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2010, sewaktu Saksi Korban H.Aswin Parinduri akan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Mandailing NatalPeriode 20102015 di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal, ternyata PartaiHanura mengusung pasangan calon An.

MH (Penggugat) dari jabatannya sebagai Bupati Selumamasa jabatan tahun 20102015 ;Bahwa Keputusan Tergugat A guo dengan Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 132.17882 tahun 2012 saling berkaitan dan atauKeputusan Tergugat A quo tidak ada tanpa adanya Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 132.17882 Tahun 2012 ;Bahwa Penggugat tidak menerima dan mengajukan gugatan terhadapKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.17882 Tahun 2012dan sekarang ini sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan TataUsaha Negara

karenatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut dengan pidanapenjara selama 2(dua) tahun ;Bahwa Penggugat telah mengingatkan Penggugat agar berhatihatidalam mengeluarkan Keputusan sehingga tidak terjadi pelanggaranterhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, akan tetapiTergugat mengabaikannya bahkan melantik Wakil Bupati Seluma(Bundra Jaya, SH) sebagai Bupati Seluma pada bulan Februari 2013untuk sisa masa jabatan 20102015

Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Seluma Nomor 172/139/DPRD1/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal Surat Keputusan DPRDKabupaten Seluma tentang Persetujuan Pengusulan PengangkatanWakil Bupati Seluma Masa Jabatan Tahun 20102015 menjadi BupatiSeluma Masa Jabatan sampai dengan 2015 ;b.

MH dari jabatannya sebagai BupatiSeluma masa jabatan Tahun 20102015;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak secara utuhmemperhatikan buktibukti yang diajukan Pemohon Kasasi/ semulaPembanding/semula Penggugat, oleh karena Pemohon Kasasi/semulaPembanding/semula penggugat secara tegas keberatan terhadap KeputusanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.17882 Tahun 2012Tentang Pemberhentian H. Murman Effendi, SH.

MH dari Jabatannyasebagai Bupati Seluma masa Jabatan Tahun 20102015 terhitung sejaktanggal 13 Desember 2012;Menghukum tergugat untuk membayar biaya ini yang diperhitungkansebesar Rp. 294.000, (dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).Berdasarkan halhal tersebut diatas, secara Surat Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor 131.17882 Tahun 2012 TentangPemberhentian H. Murman Effendi, SH.

., bertempat tinggal di Jalan SosialNo. 31 A Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua .Adalah pasangan calon Walikota dan Wakil walikota Jayapuraperiode 20102015 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RahmanRamli, S.H., dan kawankawan Para Advokat pada KantorAdvokat/Konsultan Hukum Pieter Ell, SH., dan Rekan,beralamat di Jalan Sosial No. 31 A Padang Bulan, Distrik Heram,Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05Juli 2010,Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Pembanding

;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Temohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat I, II/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota Jayapura Tahun 20102015 yang diusung oleh Partai Gerindra, PartaiPDI, Partai Kedaulatan

No. 1281 K/Pdt/2013Bahwa Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon WakilWalikota Jayapura Tahun 20102015 secara sah telah mengikuti seleksipenerimaan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Jayapura Tahun 2010,melalui tahapan pendaftaran yang dimulai pada tanggal 2225 Maret 2010.Sejak penutupan pendaftaran sampai awal Juni 2010 telah dilakukan prosespenelitian oleh Tergugat terhadap berkas bakal pasangan Calon Walikota danCalon Wakil Walikota Jayapura sebagaimana yang diamanatkan dalamperaturan

KPU;Bahwa pada tanggal 30 Juni 2010 dilakukan pleno oleh Tergugat dandituangkan dalam Berita Acara Nomor 1 1I/PL/KPUKTJPR/VI/2010 tentangHasil Verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan Calon Walikota danCalon Wakil Walikota Jayapura tahun 20102015, yang menyatakan bahwapasangan Para Penggugat Yulius Mambay, SE., dan Petrus Paulus Ell, SH.

suara;Bahwa terhadap keberatan Pengguat tersebut, kKemudian sekitar pukul21.00 Wit dilakukan penghitungan ulang oleh Tergugat yang disaksikan olehPenggugat dan tim sukses Para Penggugat di ruang rapat Tergugat (KPU KotaJayapura), dan faktanya bahwa memang sebenarnya dukungan suara sah darigabungan partai pendukung Para Penggugat adalah sebanyak 17.2372(15.5716%), dan karenanya perlu ada perubahan dari hasil verifikasipemenuhan syarat dukungan Calon Walikota dan Calon Wakil WalikotaJayapura Tahun 20102015

Nupapati serta Jalan Pasir Hitam; Sebelah Barat berbatasan dengan Dreinase/selokan dan Jalan Masuk Gang; Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro; Sebelah Selatan berbatasan dengan awalnya Sungai Konoaempi, saat iniSelokan/Dreinase, (Sesuai gambar Peta Situasi Tanah Keluarga Burumi dibuatoleh Petugas BPN); 222 222 2222 n ron one nnn nnn nnn noe non enn noeSebagaimana tercatat dalam 4 (empat) buku Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat HakMilik Nomor: M. 1629/T tanggal: 20102015, Surat

Ukur Nomor: 22/05/2015,tanggal 2102015, seluas: 1.489 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1630/T,tertanggal 20112015, Surat Ukur Nomor: 25/05/2015, tertanggal 20102015,seluas: 2.267 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1631/T tanggal 20112015, SuratHalaman 4 dari 56 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.SruUkur Nomor: 23/05/2015, seluas: 1.322 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1632/T,tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor: 24/05/2015 tanggal 20102015 seluas2147 m2, yang semuanya atas nama

Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1629/T, tanggal 20102015, Surat Ukur nomor:22/05/2015, tanggal 2102015, seluas: 1.439 m2; b. Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1630/T, tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor:25/05/2015 tanggal 20102015, seluas: 2.267 m2; c. Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1631/T, tanggal 20112015, Surat ukur Nomor:23/05/2015, seluas: 1.322 M2; enn enn nnn nn nnn nnn nend.

Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1632/T tanggal 20112015, Surat UkurNomor: 24/05/2015, tanggal 20102015, seluas: 2.147 m2; Bahwa dengan dikuasainya tanah Hak Milik Penggugat oleh Para Tergugat(Tergugat s/d XIll) tanoa hak sudah tentu Penggugat tidak dapat melaksanakanhaknya sebagai Subjek Pemegang Hak Milik diatas tanah objek sengketa untukdijual ataupun disewakan kepada Pihak lainnya guna memperoleh keuntunganBIKONOINIIS?

Menyatakan batal surat keputusan Tergugat mengenai BeritaAcara Pleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten SorongSelatan periode 20102015 Nomor 18/BA/V/2010 tertanggal 18Juni 20103.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yangbaru) yang mengikutsertakan Para Penggugat dalam prosestahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan periode 20102015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Sorong Selatan2010 ; 4.

pihak,memperoleh fakta hukum sebagai berikut Bahwa yang menjadi objek sengketa in litis antaraPenggugat dengan Tergugat adalahditerbitkannya/dikeluarkannya oleh Tergugat SuratKeputusan Berita Acara Pleno Penetapan Pendaftaran BakalPasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Sorong Selatan Periode 2010 2015 Nomor18/BA/V/2010 tertanggal 18 Juni 2010 (Bukti T4=P1) ; Bahwa Para Penggugat telah diambilkan formulir PendaftaranCalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatanperiode 20102015

Surat Keputusan berupa Berita AcaraPleno Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sorong SelatanPeriode 20102015 Nomor 18/BA/V/2010 tertanggal 18 Juni 2010(vide bukti P 1=T 4);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat(2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwaAyat (2) Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksudpada

kantor Tergugat untuk mengikuti tahapanpendaftaran sebagai bakal Calon peserta Pemilukada KabupatenSorong Selatan dengan membawa segala kelengkapan syaratsyarat atau dokumen yang ditentukan oleh Pemilukada, namuntidak diterima atau ditolak :Menimbang, bahwa alasan tidak diterima atau ditolakoleh Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatanadalah karena pihak Penggugat pada saat mendaftarkan dirisebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Sorong Selatan Periode 20102015

Aswin Parinduri menjadiCalon Bupati Mandailing Natal Periode 20102015.

Aswin Parinduri menjadiCalon Bupati Mandailing Natal Periode 20102015 adalah sebesar Rp.1.400.000.000, (Satu milyar empat ratus juta rupiah);Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2009, sekira pukul 09.30Wib, Terdakwa dan saksi Erwin Ffendi Lubis datang ke kantor PT.

Aswin Parinduri sebagaiCalon Bupati Mandailing Natal Periode 20102015;e Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2010, sewaktu saksi korbanH. Aswin Parinduri akan mendaftarkan diri sebagai calon Bupati MandailingNatal Periode 20102015 di Kantor KPU Kabupaten Mandailing Natal,ternyata Partai Hanura mengusung pasangan calon An.

, dan telah mampu meraih dukungansuara dan kepercayaan oleh masyarakat Kota Medan sebanyak 85.403suara/orang untuk maju sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaMedan Periode 20102015.

Putusan Nomor 48/PK/TUN/2012dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 20102015, Tergugat (KPU Kota Medan)hingga berakhirnya verifikasi terhadap pasangan Calon tanggal 7 Maret 2010Tergugat tidak melakukan teguran atau pernyataan bahwa Penggugat tidakmemenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan,oleh karena itu Penggugat telah optimis akan ikut atau terdaftar sebagai pasanganCalon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode Tahun 20102015 yang akandiselenggarakan oleh Tergugat

dan Wakil Walikota MedanPeriode Tahun 20102015 ;Bahwa atas dasar Surat Tergugat Nomor : 270/875/II/KPUMDN/2010tertanggal 12 Maret 2010 dan Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota MedanNomor : 270/918/II/KPUMDN/2010 tertanggal 17 Maret 2010 perihal Penjelasanyang ditujukan kepada Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan CalonWakil Walikota Periode Tahun 20102015 yang telah mendaftarkan diri ke kantorTergugat (KPU Kota Medan) sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan KepalaDaerah yang berwewenang

, dimana Tergugat tidak mengundang Penggugat untukikut dalam Pencabutan Nomor Peserta Calon Walikota dan Calon Wakil WalikotaPeriode Tahun 20102015 pada tanggal 13 Maret 2010 ;Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Surat Nomor : 270/875/II/KPUMDN/2010 Tanggal 12 Maret 2010, perihal Tidak Memenuhi Syarat pencalonanPenggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan PeriodeTahun 20102015 tanopa memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmelakukan pembelaan diri, Tergugat tanpa memperhatikan

AFIFUDDINLUBIS, MSi. telah memenuhi syarat pencalonan untuk ditetaopbkan menjadipasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan dari Perseorangan untukPemilu Walikota dan Wakil Walikota Medan Periode Tahun 20102015 ;6.

Bahwa Panitia Muscab dengan Agenda menetapkan Jadwal Muscab,menetapkan Peraturan Tata Tertib Muscab dan melakukan pemilihan 24orang anggota formatur, kemudian pada tanggal 7 Januari 2011 seluruhanggota formatur mengadakan rapat untuk menentukan Susunan danPersonalia Pengurus Harian Cabang, Pimpinan Majelis PertimbanganCabang Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 20102015, ditetapkanHj. Isnayulis Ketua, dan A. Dt.

Nomor 554 K/Pdt.Sus/2011Musyawarah Cabang Partai Persatuan Pembangunan NomorIstimewa/Formatur/2010 tentang Susunan Personalia Pengurus HarianCabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang Partai PersatuanPembangunan masa bakti 20102015 Kabupaten Tanah Datar kepadaTergugat untuk mengesahkan Muscab dan membuat Surat Keputusantentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PPP KabupatenTanah Datar sesuai dengan Pasal 22 huruf f AD/ART PPP Muktamar IVmasa bakti 20072011;.

Bahwa Tergugat belum menerbitkan Surat Keputusan tentang PenetapanSusunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kabupaten Tanah Datar masa bakti 20102015 sedangkanPenggugat telah berulang kali menemui dan meminta Tergugat untuk dapatmenerbitkan surat keputusan a quo namun tidak diindahkan oleh Tergugat;.

Kabupaten Tanah Datarmasa bakti 20102015 dengan demikian Tergugat telah mencederai nilainilai demokrasi dalam Muscab PPP Kabupaten Tanah Datar ke VI tanggal 4Januari 2011, maka perbuatan Tergugat yang demikian dikualifisir sebagaiperbuatan melawan hukum;.

Penggugat mengaku bahwa dirinya telah terpilin sebagai Ketua DPCPPP periode 20102015 berdasarkan Musyawarah Cabang VI DPC PPPKabupaten Tanah Datar;c. Ternyata oleh DPW PPP in casu Tergugat, bukannya Penggugat yangdiakui dan disahkan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Tanah Datar,melainkan H. Amora Lubis, S.Sos., Ketua DPC PPP Batusangkar,Yusneli Sekretaris;d.