Pasal 19 ayat (38) Pedoman HubunganIndustrial Edisi VIl tahun 20112013 jo. Pasal 8 ayat (8) Perjanjian KerjaBersama PT Freeport Indonesia Edisi XVII tahun 20112013 jo.

(PKB 20112013) danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIITahun 20112013 (PHI 20112013).Bahwa dengan tidak dan/atau belum cukup dipertimbangkannyaperkara a quo oleh Judex Facti PHI Jayapura maka berakibat putusanJudex Facti PHI Jayapura batal.Il.

Pasal 100 UU 2/2004 yang dikorelasikan denganPerjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVIl Tahun(PKB) 20112013 dan Pedoman Hubungan Industrial PT FreeportHal. 22 dari 38 hal.Put.Nomor 508 K/Pdt.SusPHI/2014Indonesia Edisi Vil Tahun (PHP) 20112013, maka terbukti bahwaPKB 20112013 dan PHI 20112013 memiliki kekuatan eksekutorial,sehingga atas setiap pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama EdisiXVI Tahun 20112013 dan Pedoman Hubungan Industrial Edisi VIITahun 20112013 adalah sah dan berdasar

Tentang PKB 20112013 Dan PHI 20112013 Di Korelasikan DenganKetentuan UndangUndang1.

dan PHI 20112013.D.

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Penggugat dan Serikat PekerjaSeluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI PTFI), mewakili para pekerjatermasuk Tergugat, telah menyepakati dan menandatangani PerjanjianKerja Bersama (PKB) PT Freeport Indonesia Edisi XVII 20112013 danPedoman Hubungan Industrial (PHI) PT Freeport Indonesia Edisi VII Tahun20112013, oleh karenanya Penggugat dan seluruh pekerja termasukTergugat berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi peraturan dan tatatertib yang telah disepati sebagaimana termuat

Pasal 19 ayat (24) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PT FreeportIndonesia Edisi VII Tahun 20112013 yang masingmasing mengaturbahwa:a. Pasal 15 ayat (16) PHI 20112013 mengatur:Bekerja dalam pengaruh alkohol dalam tubuh dengan menolakuntuk dilakukan tes alkohol, sanksinya adalah PemutusanHubungan Kerja (PHK).b.

Pasal 17 ayat (87) PHI 20112013 mengatur:Merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang, data,informasi, peralatan, perlengkapan milik Perusahaan dan atau oranglain yang mengakibatkan kerugian serius bagi Perusahaan,sanksinya adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK).c. Pasal 19 ayat (24) PHI 20112013 mengatur:Hal. 3 dari 14 hal. Put.

Pasal 19 ayat (24) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PTFreeport Indonesia Edisi Vil Tahun 20112013 jo. Pasal 8 ayat (3) PerjanjianKerja Bersama (PKB) PT Freeport Indonesia Edisi XVII 20112013 jo. Pasal126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan jo. Pasal 1338 KUHPerdata;5. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukanoleh Tergugat tersebut;6.

Pasal19 ayat (24) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PT Freeport Indonesia EdisiVII Tahun 20112013 jo. Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFreeport Indonesia Edisi XVII 20112013 jo. Pasal 126 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1338KUHPerdata;5. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukanoleh Tergugat tersebut;6.

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016dengan peraturan yang berlaku di perusahaan yakni Perjanjian KerjaBersama dan pedoman hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal13 Perjanjian Kerja;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja dari Penggugat yang diwakili olehPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 25 Januari 2012telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 ("PKB 20112013") danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi

Vil Tahun 20112013 ("PHI 20112013"), yang pada pokoknya merupakan landasan yangkuat dalam menjembatani hubungan industrial antara Penggugat dan pekerjatermasuk Tergugat, sebagai landasan hukum untuk menyelesaiakanpermasalahan yang berhubungan dengan perselisinan hubungan industrial;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 20112013 mengatur:"Perusahaan dan pekerja wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tatatertiob kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI."

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016pemberian sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada TermohonKasasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandikarenakan hal mana atas pemberian sanksi tersebut telah dibuat,diatur dan disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 20112013;Bahwa dasar penolakan Judex Facti PHI Jayapura terhadap

dan Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi VIl Tahun 20112013, telahmengatur bahwa sanksi atas pelangggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah Pemutusan WHubungan Kerja, olehkarenanya atas tindakan pemberian disiplin telah diatur dalamPerjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVII Tahun20112013 dan Pedoman MHubungan Industrial PT FreeportIndonesia Edisi VIl Tahun 20112013, sehingga dapatlah dibuktikanbahwa pemberian tindakan disiplin atas pelanggaran kerja

dan Pedoman Hubungan Industrial PT FreeportIndonesia Edisi VIl Tahun 20112013, yang sanksinya adalahPemutusan Hubungan Kerja, dimana pemberian tindakan disiplin inidikarenakan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh TermohonKasasi sangat serius dan telah melanggar beberapa ketentuan yangdiatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia EdisiXVII Tahun 20112013 dan Pedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia Edisi Vil Tahun 20112013, oleh karenanyasangat beralasan hukum apabila terhadap

Nomor 897 K/Pdt/2017RSCM periode 20142016:Setelan Tergugat I/Pemohon Kasasi terpilin, Ketua Pengurus KPRIRSCM periode 20112013 (Dr. drg.

Selain itu dalam diktum kedua SuratKeputusan Ketua Pengurus KPRIRSCM 20112013 Nomor 524.A/KPRIRSCM/II/2013 tentang Pencabutan dan Pembatalan Surat TugasTim KPU (PPKP) KPRIRSCM 20112013 tanggal 30 Desember 2013dicantumkan bahwa SK tersebut dimaksudkan untuk mencabut danmembatalkan seluruh keputusan yang dihasilkan oleh Tim KPU (PPKP)20112013. Bahwa salah satu keputusan yang dihasilkan oleh TimKPUPPKP) 20112013 adalah terpilinnya Dr. drg.

., sebagai Ketua Pengurus KPRIRSCM Periode 20112013, yang berarti Surat Keputusan Pembatalan tersebut untukmembatalkan terpilinnya Dr. drg. Andi Jimmy Mappaile, SoBM., MBA.

audit terhadap kinerja KepengurusanKPRI RSCM Tahun 20112013.

Andi JimmyMappaile, SoBM., MBA., (Ketua Pengurus KPRIRSCM Periode 201 12013), Oyon Rachya (Sekertaris KPRIRSCM Periode 20112013)dan Sandra Satiyawati, B.Sc, S.Sos., (Bendaharawan KPRIRSCMPeriode 20112013), pada saat mengajukan gugatan sudah tidak sahmewakili KPRIRSCM karena, Dr. drg. Andi Jimmy Mappaile, SpBM,MBA., dan Oyon Rachya sudah pensiun (Dr. drg.

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016dengan peraturan yang berlaku di perusahaan yakni Perjanjian KerjaBersama dan pedoman hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal13 Perjanjian Kerja;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja dari Penggugat yang diwakili olehPUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 25 Januari 2012telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 ("PKB 20112013") danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi

Vil Tahun 20112013 ("PHI 20112013"), yang pada pokoknya merupakan landasan yangkuat dalam menjembatani hubungan industrial antara Penggugat dan pekerjatermasuk Tergugat, sebagai landasan hukum untuk menyelesaiakanpermasalahan yang berhubungan dengan perselisinan hubungan industrial;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKB 20112013 mengatur:"Perusahaan dan pekerja wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tatatertiob kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI."

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016pemberian sanksi Pemutusan Hubungan Kerja kepada TermohonKasasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandikarenakan hal mana atas pemberian sanksi tersebut telah dibuat,diatur dan disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013 dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 20112013;Bahwa dasar penolakan Judex Facti PHI Jayapura terhadap

dan Pedoman HubunganIndustrial PT Freeport Indonesia Edisi VIl Tahun 20112013, telahmengatur bahwa sanksi atas pelangggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah Pemutusan WHubungan Kerja, olehkarenanya atas tindakan pemberian disiplin telah diatur dalamPerjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVII Tahun20112013 dan Pedoman MHubungan Industrial PT FreeportIndonesia Edisi VIl Tahun 20112013, sehingga dapatlah dibuktikanbahwa pemberian tindakan disiplin atas pelanggaran kerja

dan Pedoman Hubungan Industrial PT FreeportIndonesia Edisi VIl Tahun 20112013, yang sanksinya adalahPemutusan Hubungan Kerja, dimana pemberian tindakan disiplin inidikarenakan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh TermohonKasasi sangat serius dan telah melanggar beberapa ketentuan yangdiatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia EdisiXVII Tahun 20112013 dan Pedoman Hubungan Industrial PTFreeport Indonesia Edisi Vil Tahun 20112013, oleh karenanyasangat beralasan hukum apabila terhadap

Bahwa antara Penggugat dan para Pekerja pada Penggugat termasuk jugaTergugat telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kerja BersamaPT Freeport Indonesia Edisi XVII Tahun 2011 2013 dan Buku PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIl Tahun 20112013 Jo.Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Tahun 2017 2019 dan Buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XTahun 2017 2019 dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat(3) Perjanjian Kerja Bersama

telah teroukti bahwa Tergugat telahmelakukan pelanggaran disiplin kerja yaitu kKepemilikan barang ilegal gunakepentingan pribadi tanpa sepengetahuan atasan dan menyalahi proseduryang di tetapkan oleh Perusahaan,Bahwa atas tindakan Tergugat sangat bertentangan dengan aturanPerusahaan yang diatur dalam Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi VIITahun 20112013, Pasal 19 Ayat (8) Jo.

Freeport Indonesia Edisi XX Tahun 2017 2019 dan Pasal126 ayat (1) Undangundang nomor : 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaanMenyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Kerja yaitu melanggarketentuan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19Ayat (8) dab Pasal 15 Ayat (45) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PT.Halaman 6 dari 18 Putusan PHI Nomor 2/Padt.SusPHI/2019/PN JapFreeport Indonesia Edisi VIl tahun 20112013 Jo.

Tergugat teroukti membawa potongan kabel tembaga milik perusahaan gunakepentingan pribadi tanpa sepengetahuan atasan, hal tersebut menyalahiaturan Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Edisi VIl Tahun 20112013,Pasal 19 Ayat (8) Jo. Pasal 30 ayat (7) Pedoman Hubungan Industrial (PHI)Edisi X Tahun 20172019 dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja(PHk);. Tergugat diskorsing oleh Penggugat karena pelanggaran kerja tersebutterhitung tanggal 9 Oktober 2013 dengan tetap membayarkan hakhakTergugat;.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Kerja yaitu melanggarketentuan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19Ayat (8) dab Pasal 15 Ayat (45) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PT.Freeport Indonesia Edisi VIl tahun 20112013 Jo. Pasal 30 ayat (7) danPasal 26 ayat (36) Pedoman Hubungan Industrial (PHI) PT. FreeportIndonesia Edisi X tahun 20172019;Halaman 17 dari 18 Putusan PH! Nomor 2/Pat.SusPHI/2019/PN Jap7.

ketentuan Pasal 8 PerjanjianKerja;Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai Instrument Technician IIdengan Grade C4 dengan upah pokok setiap bulannya sebesarRp6.980.300,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratusrupiah) sebelum dipotong pajak;Bahwa antara Penggugat dan para Pekerja dari Penggugat yang diwakilioleh PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia pada tanggal 25 Januari2012 telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PTFreeport Indonesia Edisi XVII Tahun 20112013

("PKB 20112013") danPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi Vil Tahun 20112013 ("PHI 20112013"), yang pada pokoknya merupakan landasan yangkuat dalam menjembatani hubungan industrial antara Penggugat danPekerja, termasuk Tergugat sebagai landasan hukum untukmenyelesaiakan permasalahan yang berhubungan dengan PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (8) PKB 20112013 mengatur:Perusahaan dan pekerja wajidb menaati dan mematuhi peraturan dantata tertib kerja yang

Nomor 710 K/Pdt.SusPHI/201610.11.12.13.14.2012, Departemen, tempat Tergugat bekerja, melaporkan bahwa Tergugattelah melakukan pelanggaran kerja yakni bekerja sama dengan pihak ketigayang dapat menyebabkan timbulnya konflik kepentingan;Bahwa selanjutnya atas laporan pelanggaran tersebut, telah dilakukanverifikasi terhadap Tergugat pada tanggal 17 Desember 2012 sebagaimanaketentuan Pasal 22 ayat (1) PHI 20112013;Bahwa berdasarkan hasil verifikasi diperoleh fakta bahwa Tergugat telahmelakukan pelanggaran

kerja yakni melanggar ketentuan Pasal 15.45 PHI20112013 yang ancaman sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHk),untuk itu Tergugat dibebastugaskan untuk proses investigasi sebagaimanatermuat dalam surat tanggal 18 Desember 2012;Bahwa selanjutnya dilakukan investigasi yang hasilnya termuat dalamLaporan Hasil Penyelidikan tanggal 14 Maret 2013, dimana berdasarkanhasil investigasi terbukti bahwa Tergugat telah melakukan pelanggarankerja sebagaimana ketentuan Pasal 15.45 PHI 20112013, yang secaralengkap

KerjaNomor 002067/Non Staff/Mill Electrical & Instrumentation/FI/TPRA/04/2010/EX BUMA tanggal 27 April 2010;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran atas PerjanjianKerja Nomor 002067/Non Staff/Mill Electrical & Instrumentation/Fl/TPRA/04/2010/EX BUMA tanggal 27 April 2010;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yaknimelanggar ketentuan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 15.45 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VIITahun 20112013

FSCM Manufacturing Indonesia Periode 20112013(Bukti P.3);4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (6) PKB PT. FSCM ManufacturingIndonesia Periode 20112013, karyawan yang telah memasuki batas usiakerja (Pensiun) berhak mendapatkan halhal sebagai berikut:a. Uang pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Astra;b. Hakhak yang diatur dalam UndangUndang RI Nomor 13/2003.c. Penghargaan sesuai pengaturan pada Pasal 63 ayat 2 (Bukti P.4);5.

FSCM Manufacturing Indonesia Periode 20112013 akantetapi Tergugat hanya akan memberikan sesuai Pasal 97 huruf a dan hurufc, PKB PT. FSCM Manufacturing Indonesia Periode 20112013 sehinggatidak terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut (Bukti P.8a sampaidengan P.8c);Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 149 K/PDT.SUSPHI/201512. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 mediator mengeluarkan anjuran yang13.14.15.16.amarnya sebagai berikut (Bukti P.9):MENGANJURKANl. Agar PT.

FSCM Manufacturing Indonesia Periode 20112013;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat(4), UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo.Pasal 97 ayat (6) huruf b, PKB PT.

FSCM Manufacturing Indonesia Periode 20112013;Bahwa mengenai komponen upah yang dijadikan sebagai dasarperhitungan uang pesangon telah diatur dan ditetapbkan dalam ketentuanPasal 26 Perjanjian Kerja Bersama PT. FSCM Manufacturing IndonesiaPeriode 20112013 sebagai berikut:a. Gaji pokok;b. Tunjangan tetap: adalah tunjangan yang tidak dikaitkan dengankehadiran;Yaitu: tunjangan jabatan;c.

FSCM ManufacturingIndonesia Periode 20112013;Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (6) huruf b PerjanjianKerja Bersama PT.

KarenaKepengurusan KPRIRSCM periode 20112013 telahberakhir tanggal 31 Desember 2013 dan berdasarkanRapat Anggota Tahunan KPRIFRSCM ke48 Tahun Buku2012 telah dilakukan Pemilinan Ketua Pengurus dan KetuaPengawas KPRIRSCM periode 20142016 tanggal 20 Juni2013 dan ternyata meskipun Kepengurusan KPRIRSCMHalaman 18 Putusan Perkara Nomor :74/PDT.G/2014/PN.JKT.PSTPeriode 20112013 telah berakhir, namun PengurusPeriode 20112013 tidak bersedia menyerahterimakanKepengurusan KPRIFRSCM kepada Pengurus KPRIRSCMPeriode

, karenapemilinan KetuaPengurus, Pengawas KPRIRSCMperiode 20112013 sudah lewat satu periode kepengurusan yang lalu.

Andi Jimmy Mappaile, So.BM, MBA (salah seorangPENGGUGAT) dimaksudkan untuk mencabut dan membatalkanseluruh Keputusan yang dihasilkan oleh Tim KPU (PPKP) 20112013 KPRFERSCM (Diktum Kedua) yang berarti ditujukan kepadaKeputusan yang dihasilkan oleh Tim KPU periode 20112013,sehingga pencabutan dan pembatalan Surat Keputusan tersebutadalah untuk membatalkan dan mencabut Keputusan yangdihasilkan oleh Tim KPU (PPK) 20112013 KPRERSCM dalamhal ini Kepengurusan PENGGUGAT sendiri.

Bahwa meskipun masa Kepengurusan KPRIRSCM Periode 20112013 telah berakhir tanggal 31 Desember 2013 (Dr. drg. Andi JimmyMappaile, SoBM,MBA/ Ketua KPRIRSCM Periode 20112013 telahpensiun sejak tanggal 1 Agustus 2012, Oyon Rachya/ SekretarisKPRIFHRSCM Periode 20112013 telah pensiun sejak tanggal 1Februari 2013, dan Sandra Satyawati, B.Sc.

, CisaruaBogor, tanggal 18 Pebruari 2014; Surat Tata Tertio Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KPRI RSCMperiode Kepengurusan Tahun 20112013 ke periode 20142016CisaruaBogor, tanggal 08 Pebruari 2014; Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KPRI RSCMperiode Kepengurusan Tahun 20112013, CisaruBogor, tanggal08 Pebruari 2014; Daftar Hadir Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) KPRI RSCMperiode Kepengurusan Tahun 20112013, CisaruBogor, tanggal08 Pebruari 2014; Surat Nomor : 041 / PENGURUS KPRI RSCM / Il / 2014

BUMA (perjanjian kerja);Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai C4 Electician Il dengan upahpokok setiap bulannya sebesar Rp9.134.500,00 (sembilan juta seratus tga puluhempat ribu lima ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk jugaTergugat telah menyetujui dan menandatangani peranjian kerja bersama PTFreeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013 dan buku pedoman hubunganindustial PT Freeport Indonesia edisi VIl tahun 20112013, jo. perjanjian

edisi Vil tahun 20112013;Bahwa berdasarkan hasil verifikasi diperoleh fakta Tergugat telah melakukanpelanggaran kerja yakni melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (8) PHI PTFI edisiVil tahun 20112013 Jo.

Freeport Indonesia edisi XX tahun 2017 2019 dan Pasal 126 ayat(1) Undangundang nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menyatakan Tergugat telan melakukan pelanggaran kerja yakni melanggarketentuan kerja atas keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam pasal 19ayat (8) pedoman hubungan industial PT Freeport Indonesia edisi VII tahun 20112013 Jo.

FreeportIndonesia edisi XVII tahun 20112013 dan buku pedoman hubunganindustrial PT. Freeport Indonesia edisi VIl Tahun 20112013, Jo perjanjiankerja bersama PT.

Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk juga Tergugat telahmenyetujui dan menandatangani perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesiaedisi XVII tahun 20112013 dan buku pedoman hubungan industial PT FreeportIndonesia edisi VIl tahun 20112013, jo. perjanjian kerja bersama PT FreeportIndonesia edisi XX tahun 2017 2019 dan buku pedoman hubungan industialPT Freeport Indonesia edisi X tahun 2017 2019;3. Pada tanggal 29 Januan 2014 Tergugat dibebastugaskan (scorsing) olehPenggugat;4.

tempat kediaman di Dusun Sudung Barat II RT.0O5 RW. 007Desa Sukowiryo Kecamatan Jelbuk Jember, sebagai Pemohon II ;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Mei2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor0360/Pdt.P/2017/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 20112013

Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Miswar bin Samin) dan Pemohon II(Nima binti Angrito) yang dilangsungkan pada 20112013 di Kecamatan JelbukKabupaten Jember;3.

Salinan Penetapan Nomor 0360/Pdt.P/2017/PA.Jr4.Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sukorejo atas nama Pemohon IIKecamatan Jelbuk (P.4);Bukti Saksi :1.Subari bin Noilo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempattinggal di Dusun Cangkrig Kecamatan Jelobuk Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;2.Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Kakak Pemohon II;Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada 20112013 diKecamatan

para Pemohon tersebut telah diajukanbukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangansaksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapatditerima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti serta saksisaksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telahmenemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada pada 20112013

TEKER MADE PARTA SUNIA dan AKTA KUASANomor 40, tanggal: 20112013 (Dua puluh Nopember tahun dua ribu tigabelas) atas nama: MADE TEKER MADE PARTA SUNIA;6.

sebesarRp2.165.000.000(Dua Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah),setelah penandatanganan Akte Perjanjian Jual Beli tersebut.10 Bahwa dalam Pasal 6 AKTA PERJANJIAN JUAL BELI Nomor:39, tanggal 20112013 (Dua Puluh Nopember Tahun Dua Ribu Tigabelas) atas nama: MADE TEKER MADE PARTA SUNIA, tersebutPihak Pertama / MADE TEKER (Alm) dan NI WAYAN EKAWATI/TERGUGAT dengan Akta tersendiri telah memberi: AKTA KUASANomor: 40 Tanggal: 20112013 (Dua Puluh Bulan Nepember Tahun DuaRibu Tiga Belas) kepada (I

Menyatakan Hukum bahwa PENGGUGAT adalah Pembeli yangberetikat baik sehingga terkait dengan Perjanjian Pengikatan Jual BellNomor; 39 tanggal: 20112013 dan Akta Kuasa Nomor: 40 tanggal 20112013 tersebut PENGGUGAT Wajib dilindungi secara Hukum.7. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I danTERGUGAT II untuk segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor:04111 An.

obyek Pengikatan dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)Halaman 35 dari 106 HalamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN GinNomor : 39 tanggal 20112013 tersebut sebagian adalah hak TergugatIll (1 Gede Wibawa);7.

Menyatakan hukum bahwa Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor :39 tanggal 20112013 cacat hukum dan batal demi hukum;Halaman 105 dari 106 HalamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Gin6.

ketentuan yang telah disepakati dalamperjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, pedoman hubungan industrial dan/ataukebijakan perusahaan yang beraku dan waktu ke waktu sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 8 peranjian kerja Nomor: 001658/Non Staff/Security &Risk ManagemenvtFI/TPRA/11/2009/EX BUMA, tanggal 18 November 2009;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk jugaTergugat telah menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja bersama PTFreeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013

dan buku pedoman hubunganindustrial PT Freeport Indonesia edisi VIl tahun 20112013 Jo. peranjian kerjabersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 20172019 dan buku pedomanhubungan industial PT Freeport Indonesia edisi X tahun 20172019, dengandemikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersama PTFreeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013 Jo. perjanjian kerja bersama PT.Freeport Indonesia edisi XX tahun 20172019, ditentukan bahwa :"Perusahaan dan pekera wajib menaati dan mematuhi

yang menentukan :"Tidak masuk keya/fmangkir selama 5 (lima) hari keja atau lebih berturuturuttanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah meskitelah dipanggil secara patut (tenggang waktu antara pemanggilan pertama dankedua paling sedikit 3 (tiga) har kerja) dan tertulis sesuai dengan perundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku,Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat selain melanggarketentuan Pasal 15 ayat (10) pedoman hubungan industrial edisi VIl tahun 20112013

FreeportIndonesia edisi XVII tahun 20112013 jo. perjanjian kerja bersama PT FreeportIndonesia edisi XX tahun 20172019 Jo. Pasal 126 ayat (1) UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;6. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni melanggarketentuan kerja atas keamanan dan ketertilban sebagaimana diatur dalam Pasal15 ayat (10) pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VII tahun20112013 Jo.

Freeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013 Jo. peranjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 20172019, dan Pasal 15 ayat (10) pedoman hubungan industrial PT FreeportIndonesia edisi VIl tahun 20112013 jo. Pasal 26 ayat (10) pedoman hubunganindustial PT Freeport Indonesia X tahun 20172019 Jo. Pasal 168 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;8.

IntracoAgroindustry sejak tahun 20112013 Jilid I, telah dinazegeling dandilegalisasi sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.10.1 (satu) budel dokumendokumen pengambilan pakan udang dankerugian yang dilakukan oleh David Wongso kepada PT.

IntracoAgroindustry sejak tahun 20112013 Jilid Il, telah dinazegeling dandilegalisasi sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.11.1 (satu) budel dokumendokumen pengambilan pakan udang dankerugian yang dilakukan oleh David Wongso kepada PT.

IntracoAgroindustry sejak tahun 20112013 Jilid IV, telah dinazegeling dandilegalisasi sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.13.1 (satu) budel dokumendokumen pengambilan pakan udang dankerugian yang dilakukan oleh David Wongso kepada PT.

IntracoAgroindustry sejak tahun 20112013 Jilid V, telah dinazegeling dandilegalisasi sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.14.1 (satu) budel dokumendokumen pengambilan pakan udang dankerugian yang dilakukan oleh David Wongso kepada PT.

IntracoAgroindustry sejak tahun 20112013 Jilid VI, telah dinazegeling dandilegalisasi sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda.15.1 (satu) budel dokumendokumen pengambilan pakan udang dankerugian yang dilakukan oleh David Wongso kepada PT.

ketentuan yang telah disepakati dalamperjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, pedoman hubungan industrial dan/ataukebijakan perusahaan yang beraku dan waktu ke waktu sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 8peranjian kerja Nomor: 001658/Non Staff/Security & RiskManagement/FI/TPRA/11/2009/EX BUMA, tanggal 18 November 2009;Bahwa antara Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk jugaTergugat telah menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja bersama PTFreeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013

dan buku pedoman hubunganindustrial PT Freeport Indonesia edisi VIl tahun 20112013 Jo. perjanjian kerjabersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 20172019 dan buku pedomanhubungan industial PT Freeport Indonesia edisi X tahun 20172019, dengandemikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersama PTFreeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013 Jo. perjanjian kerja bersama PT.Freeport Indonesia edisi XX tahun 20172019, ditentukan bahwa :"Perusahaan dan pekerja wajib menaati dan

, dan oleh karena pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugatyakni mangkir yang telah melebihi 5 (lima) hari kerja secara berturutturut tanpaada keterangan, dimana sanksi atas pelanggaran kerja ini adalah pemutusanhubungan ker;Bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di tempat kerja merupakan pelanggaranterhnadap tata tertib kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK)sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Pasal 15 ayat (10) pedoman hubunganindustial PT Freeport Indonesia edisi VIl tahun 20112013

yang menentukan :"Tidak masuk kera/fmangkir selama 5 (lima) har kerja atau lebih berturutturuttanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah meskitelah dipanggil secara patut (tenggang waktu antara pemanggilan pertama dankedua paling sedikit 3 (tiga) han kerja) dan tertulis sesuai dengan perundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku;Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat selain melanggarketentuan Pasal 15 ayat (10) pedoman hubungan industrial edisi VIl tahun 20112013

Freeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013 Jo. peranjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 20172019, dan Pasal 15 ayat (10) pedoman hubungan industrial PT FreeportIndonesia edisi VIl tahun 20112013 jo. Pasal 26 ayat (10) pedoman hubunganindustial PT Freeport Indonesia X tahun 20172019 Jo. Pasal 168 ayat (1)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;8.

dan buku pedomanhubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VII tahun 20112013 Jo.perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 2017 2019dan buku pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi X tahun20172019, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (8)perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XVII tahun 20112013Jo. perjanjian kerja bersama PT.

Freeport IndonesiaEdisi XVII Tahun 20112013 Jo. Perjanjian Kerja Bersama PT FreeportIndonesia Edisi XX Tahun 20172019, dan Pasal 15 ayat (10) PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VII tahun 20112013 jo.Pasal 26 ayat (10) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia XTahun 20172019 Jo. Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan ;.

Fotokopi sesuai dengan aslinya Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersamaPTFI tahun 20112013, yang diberi tanda bukti P23;29. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 15 ayat (9)huruf e PHI PTFreepoort Indoensia periode 20112013, yang diberi tanda bukti P24;30. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 15 ayat (10)huruf e PHI PTFreepoort Indoensia periode 20112013, yang diberi tanda bukti P25;31.

Menyatakan Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia dan PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 dan tahun20172019 yang sudah disepakati antara PT Freeport Indonesia dan PUKSPKEP SPSI PT Freeport Indonesia berlaku sebagai undangundang yangbersifat knusus (lex specialis derogate lex generalis) bagi Penggugat danseluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;4.

Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggarankerjasebagaimanaketentuan Pasal 15 ayat (10) Perjanjian Kerja BersamaPedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia tahun 20112013 jo.Pasal 26 ayat (10)Perjanjian Kerja Bersama Pedoman Hubungan IndustrialPT Freeport Indonesia tahun 20172019;5. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejakputusan ini diucapkan;6.

baik secara langsung maupuntidak langsung untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain (vide Pasal35 ayat (1) huruf d Perjanjian Kerja Bersama Periode 20112013);Menyalahgunakan uang, dokumen, suratsurat berharga atau barangbarang milikPerusahaan dan atau pihak lain yang berada dalam kekuasaan Perusahaan (videPasal 35 ayat (1) huruf e Perjanjian Kerja Bersama Periode 20112013);Menyalahgunakan kedudukan atau wewenang yang diberikan oleh Perusahaan(vide Pasal 35 ayat (1) huruf f Perjanjian

Kerja Bersama Periode 20112013);Menerima dan atau meminta imbalan berupa uang atau yang disetarakan hadiahatau pemberian dari pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikandalam kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan pekerja yang bersangkutan (videPasal 35 ayat (1) huruf g Perjanjian Kerja Bersama Periode 20112013);e Melakukan kegiatan, baik sendiri maupun bersama dengan atasan, bawahan,sesama Pekerja, dan atau pihak lain dengan tujuan untuk kepentingan pribadi danatau pihak lain yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan Perusahaan(vide Pasal 35 ayat (1) huruf k Perjanjian Kerja Bersama Periode 20112013);11.

Pasal81 UndangUndang RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial serta berdasarkan Pasal 36 ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama(PKB) BRI Periode 20112013;Bahwa hakhak Tergugat sebagai Pekerja akan tetap diperhatikan sesuai denganketentuan yang berlaku, termasuk Perjanjian Kerja Bersama BRI 20112013.Dimana berdasarkan PKB BRI 20112013 perhitungan hak seorang Pekerja yangdikenai hukuman PHK karena pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut:a Pekerja ybs.

(PPKMikroBRI);c Surat Keputusan Direksi BRI, NOKEP: S.152DIR/SDM/2009tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin;d Perjanjian Kerja Bersama BRI tahun 20112013 (PKB BRD;5.

Pelabuhan Indonesia mengenai Addendum Perjanjian KerjaBersama (PKB) Periode 20112013).

No.: 158PK/Pdt.SusPHI/2017,tidak ada amar putusanyang menyatakan PKBBatal 18.Bahwa secara de facto dan de jure perjanjian PKB tahun 20112013 antaraPenggugat dan Tergugat masih sah dan berlaku, meskipun di satu sisiTergugat membantah tidak ada motif penyalahgunaan keadaan sebagaialasan pembatalan perjanjian, hal itu dapat Penggugat buktikan denganadanya pernyataan sikap dan dukungan kepada Pensiunan 2012 agar tidakdilakukan diskriminasi melalui Surat Pernyataan yang di tandatangani diatasHalaman 7

kasasi yang diajukan oleh Tergugatyang tercantum dalam Putusan Kasasi No.: 727 K/Pdt.Sus.PHI/2015/PNJKT.PST tertanggal 23 Desember 2015, adalah bukti yang tidak terelakan,.Tergugat sendiri mengakui bahwa Dewan Komisaris (Turut Tergugat) tidaktermasuk pihak yang membuat dan menandatangani addendum perjanjiankerja bersama, artinya tidak beralasan bagai Tergugat untuk tidakmelaksanakan kewajibannya yang termuat dalam Addendum PKB 20112013,MAKA Jelas pula tindakan Tergugat dengan membuat catatan Khusus

padaPasal 37 ayat Il Addendum PKB 20112013 dengan melibatkan Turut Tergugattindakan gegabah yang jelas membuktikan Tergugat BERTENTANGANHUKUM penyalahgunaan keadaan dengan diketahui adanya keadaan yangtidak menguntungkan pada salah satu pihak in casu Penggugat;Pun demikian Tergugat tidak pernah membatalkan perjanjian berikutAddendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 20112013, dansebagaimana SURAT PERYATAAN dan Kesaksian Ketua Umum SerikatPekerja Pelabuhan Indonesia Il.

Nomor: 727 K/ Pdt.Sus.PHI/2015/PN.JKT.PST Jo., Nomor: 158 PK/Pdt.SusPHI/2017, JELAS,Tergugat pada pokoknya menyampaikan dalam jawaban maupunmemori kasasi adalah perjanjian PKB pernanjian PKB tahun 20112013 antara Penggugat dan Tergugat BUKAN sebuah perjanjianmaka penilaian Penggugat sangat wajar penolakan/penyangkalan/penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjianadalah bertentangan hukum dan dalam amar putusan PerjanjianKeya Bersama (PKB) dan Addendum 20112013 tidak adadinyatakan batal

Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa HotelSurabaya) Periode Tahun 20112013;Bahwa Tergugat terikat sebagai Pekerja Penggugat ditetapkanmempunyai upah dan tanggal masuk kerja sebagai berikut :Hal. 1 dari 19 hal. Put.

Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa HotelSurabaya) Periode Tahun 20112013, yaitu: Pekerja telah mencoba untukmengambil keuntungan dari uang jasa valley dengan menggunakanposisinya yang pada saat itu Tergugat bertugas sebagai cashier valleyparking telah melakukan transaksi valet (menerima uang dari pemilikkendaraan yang divaletkan) & tidak mencatat transaksi tersebut ke dalamlaporan pembukuan valet record.

Sari Puri Permai Hotel (ShangriLa HotelSurabaya) Periode Tahun 20112013;Bahwa oleh karenanya atas pelanggaran berat yang dilakukan Tergugat aquo, maka Penggugat berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Tergugat sesuai ketentuan PKB PT.

Sari Puri PermaiHotel (ShangriLa Hotel Surabaya) periode tahun 20112013;Menyatakan putus Hubungan Kerja antara Penggugat danTergugat sejak Tanggal 22 Februari 2013 karena Tergugatmelakukan pelanggaran berat sesuai Ketentuan Pasal 191 Jo.Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Jis Pasal 29 ayat (1)Permenakertrans No. Per.16/Men/XI/2011 Jis.

Nomor 115 K/Pdt.SusPHI/20141212lampiran 3/Appendix 3 No 23 PKB PT Sari Puri Permai Hotel (ShangriLaHotel Surabaya) periode 20112013 yaitu mencoba untuk mengambil komisi,keuntungan, uang, hadiah dan/atau menerima dalam bentuk apapun kompensasisecara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan posisinya;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak teliti dan gegabah dalam mengambilpertimbangan.

Meskipun Kepengurusan PENGGUGAT K/ TERGUGAT R sebagaiPengurus KPRFHRSCM Periode 20112013 telah berakhir danberdasarkan Keputusan Rapat Anggota Tahunan dan berdasarkanKeputusan Rapat Anggota Luar Biasa yang dilaksanakan padatanggal 24 Januari 2014 telah ditetapkan dan dilantik Pengurus KPRIRSCM Periode 20142016 tetapi sampai Gugatan Rekonvensi inidiajukan oleh PENGGUGAT R/ TERGUGAT K ke Pengadilan NegeriJakarta Pusat, tetapi PENGGUGAT KJ TERGUGAT R tidak bersediaHal 10 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/

Bahwa meskipun Rapat Anggota Luar Biasa yangpenyelenggaraannya dilakukan atas dengan ketentuan Pasal 7 ayat(2) huruf c Anggaran Dasar KPRIRSCM, tetapi dengan Surat Nomor :39/KPRERSCM//2014 tanggal 22 Januari 2014 yang ditujukankepada masingmasing Kepala Unit di RSCM dengan tembusankepada Direktur Utama RSCM, Polda Metro Jaya, Kapolres JakartaPusat, Kadis Koperasi & UMKM dan Anggota KPRI RSCM, KetuaPengurus KPRIFRSCM Periode 20112013 yang merupakan salahseorang PENGGUGAT K/ TERGUGAT R menyatakan bahwa

Bahwa meskipun masa Kepengurusan KPRIFRSCM Periode 20112013 telah berakhir tanggal 31 Desember 2013 (Dr. drg. Andi JimmyMappaile, SpBM,MBA/ Ketua KPRIRSCM Periode 20112013 telahpensiun sejak tanggal 1 Agustus 2012, Oyon Rachya / SekretarisKPRERSCM Periode 20112013 telah pensiun sejak tanggal1 Februari 2013, dan Sandra Satyawati, B.Sc.

20112013, bahwa dalam masa pengurusan tersebut telah dilakukanRapat Anggota Tahunan, yang terakhir diadakan RAT yang ke48 padatanggal 13 Mei 2013; Menimbang, dengan demikian tentang eksepsi Penggugat tidakmempunyai legal standing mengajukan gugatan, gugatan kabur dan kurangpihak, karena eksepsi ini sudah masuk dalam pokok perkara, makadipertimbangkan bersamasama dalam pokok perkara, karena itu harusditolak; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya ParaPenggugat mengajukan bukti surat P1

Menyatakan sah menurut hukum kepengurusan KPRIRSCM dibawahpimpinan/ketua Pengurus/Penggugat untuk periode 20112013. 4. Menyatakan tidak sah menurut hukum kepengurusan KPRIRSCM hasilrapat anggota luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Para Tergugat.Hal 27 dari 29 hal Put No. 308/Pdt/2016/PT.DKI5. Menyatakan tidak sah menurut hukum pemblokiran rekeningrekeningPenggugat pada Bank Mandiri KCP RSCM dan BCA KCP Sentral Cikiniyang dilakukan oleh Terggat Il dan Tergugat Il. 6.