Ditemukan 8 data
LUTIARTI, SH
Terdakwa:
Aldriansyah bin Nirwanto
114 — 44
Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61157K 202090
, Nomor Mesin : HB61E 1205184;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna Abu Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61157K 202090, Nomor Mesin : HB61E 1205184 an.
183 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 531 K/TUN/202090/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 29 Januari 2020, yang dimohonkan kasasitersebut dalam perkara ini;Dan dengan mengadili sendiri:1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara gugatan dalam perkara yang dimohonkan kasasidalam perkara ini;2. Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutanPenggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut dalamperkara ini:3.
216 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3375 /B/PK/Pjk/202090/WBC.06/2018, tanggal 20 Agustus 2018, sehingga jumlah PPN yangmasih harus dibayar sebesar Rp124.759.000,00; adalah bertentangandengan hukum.
LUTIARTI, SH
Terdakwa:
1.Juanto Adi Putera bin Pian Suhadi alias Pian
2.Febri Setiawan bin Mopian
123 — 77
strong>Terdakwa II FEBRI SETIAWAN Bin MOPIAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo warna Abu Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61157K 202090
, Nomor Mesin : HB61E 1205184;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo warna Abu Silver dengan Nomor Rangka : MH1HB61157K 202090, Nomor Mesin : HB61E 1205184 an.
194 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 169 PK/Pid.Sus/202090)91)92)93)94)95)96)97)98)RAMADHANSYAH nomor rekening 1460006576461, KantorCabang Pembantu Sintang;1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BCA atas namaRAMADHANSYAH nomor rekening 8665027526, Kantor CabangPembantu Sintang;2 (dua) buah asli buku tabungan Bank KALBAR atas namaRAMADHANSYAH, A.MD nomor rekening 4125002752, KantorCabang Pembantu Kapuas Kanan Hulu;1 (satu) Buah buku tabungan Bank Mandiri 14607 KCP Sintang No.Rekening 1460004470766 a.n.
495 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2174 K/Pdt/202090. EVERT MERAUDJE, bertempat tinggal di RT 04, RW08 Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura;91. FRANCE MERAUDJE, bertempat tinggal di RT 02, RW01 Kampung Enggros, Distrik Abepura, Kota Jayapura;92. YOEL MERAUDJE, bertempat tinggal di RT 02, RW 01Kampung Enggros, Distrik Abepura, Kota Jayapura;93. JANS JECKY HANASBEY, bertempat tinggal di RT03, RW 02 Kampung Enggros, Distrik Abepura, KotaJayapura;94.
325 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 150 PK/Pid.Sus/202090) Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan Rapat Kerja Sosialisasi Perda Pajak Daerah danRetribusi Daerah Tanggal 6 Maret 2012 ;91) Daftar Hadir Komisi & IIl DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan/ Aspiratif masyarakat mengenai pembagian petakPasar Salakan Tanggal 16 April 2012 Pukul 09.30 WITA;100) Daftar Hadir Rapat Kerja DPRD Kabupaten BanggaiKepulauan/Penetapan Jadwal Reses Pimpinan dan AnggotaDPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 24 April 2012Pukul
385 — 554 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 57 P/HUM/202090.Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumahsusun mempunyai wewenang: menetapkan kebijakan dan strategi dibidang rumah susun pada tingkat nasional;Pasal 84 huruf a:Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraanrumah susun mempunyai wewenang: menetapkan kebijakan dan strategidi bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman padakebijakan dan strategi nasional;Sehingga antara Permen PUPR 23/2018 tentang PPPSRS danPeraturan