Fotokopi sesuai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah NoB.69/Kua.13/29.01/Pw.01/7/2018 tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda P4 ;Menimbang, bahwa surat bukti yang berupa fotocopy tersebut telahdicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan sesuai, dan telahdibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat buktiyang syah ;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti tertulis, Pemohonjuga mengajukan saksisaksi untuk meneguhkan permohonannya tersebut,yang pada pokoknya memberikan keterangan

Pemohon lahir di Surabaya tanggal 4 Mei 1970 sebagaimanaKutipan Akta Kelahiran No 210/1970 tanggal 1 Juli 1981 atas namaAhmad Hadi (vide bukti P3) ; Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri Abd Rachim al Masdjur danMadanijah Al Supijah ; Bahwa penulisan nama orang tua Pemohon didalam Kutipan Aktakelahiran Pemohon tertulis Abd Rachim al Masdjur dan Madanijah AlSupijah, sedangkan menurut keterangan saksi Abd Busiri dan saksiSuyanto dan didukung dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah NoB.69/Kua.13/29.01

0.11.12.13.14.15.Cerveza Negra, Cairberg dan Kuda Putih dari PT Delta diDjakarta TBK Nomor 074/L.SPDistributor/Dirs/VII/2018 tanggal18 Juli 2018;2 (dua) lembar asli Surat Muatan Perjanjian Nomor 004/TNPBTUNI/19 Maret 2019:1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengecer MinumanBeralkohol Golongan A (SKPa) atau Surat Keterangan PenjualanLangsung Minuman Beralkohol Nomor403/PTSPSKPL11/IV/2018 tanggal 23 April 2018 atas nama PTMutiara Utama Papua;1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor001/29.01

/29.01/SIUPPK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018dengan nama PT Mutiara Utama Papua;1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 507.1/PTSPPT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT MutiaraUtama Papua;1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dengan Nomor 503/108/Perindag/2017 tanggal 14 Desember 2017 perihal PersyaratanPengajuan Penerbitan SITU;1 (satu) lembar Surat Nomor 520/15/Perindag/2018 tanggal 25Januari 2018 perihal Penangguhan Proses Izin Usaha atas namaBryan Tanbri;1 (satu) buah buku data

karton BirPutih jenis Bintang dengan ukuran 320 (tiga ratus dua puluh)milliliter;Dikembalikan kepada Terdakwa; 2 (dua) lembar asli Surat Muatan Perjanjian Nomor 004/TNPBTUNI/19 Maret 2019:Dikembalikan kepada Aris Nugroho; 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengecer MinumanBeralkohol Golongan A (SKPa) atau Surat Keterangan PenjualanLangsung Minuman Beralkohol Nomor403/PTSPSKPL11/IV/2018 tanggal 23 April 2018 atas nama PTMutiara Utama Papua; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 001/29.01

/29.01/SIUPPK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan namaPT Mutiara Utama Papua; 1 (satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha Nomor 507.1/PTSPPT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT MutiaraUtama Papua;Dikembalikan kepada Drs.

PT MUTIARA UTAMA PAPUA

- 1 (SATU) Lembar surat ijin Perdagangan Nomor : 001/129.01/29.01/SIUP -PK/1/2018 tangggal 26 Januari 2018 dengan Nama : PT MUTIARA UTAMA PAPUA ;

- 1 (SATU) lembar surat ijin tempat usaha Nomor : 507.1/PTSP-PT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT MUTIARA UTAMA PAPUA

dikembalikan kepada Drs CHIRISTOPEL MAILOA

- 1 (Satu) lembar surat Rekomendasi dengan Nomor : 503/108/Perindag/2017.Tanggal 14 Desember 2017 Periahl Persyaratan

Delta di Djakarta TBK Nomor. 074/L.SPDistributor/Dirs/VII/2018tanggal 18 Juli 2018;8. 2 (dua) lembar asli surat muatan perjanjian Nomor 004/TNPBTUNI/19Maret 2019;9. 1 (Satu) lembar Asli Surat Keterangan Pengecer Minuman BeralkoholGolongan A (SKPa) atau surat keterangan penjualan langsung minumanberalkohol Nomor. 403/PTSPSKPL11/IV/2018, tanggal 23 April 2018 an PT.MUTIARA UATAMA PAPUA;Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk10. 1 (Satu) lembar Surat Jjin Usaha Perdagangan Nomor.001/29.01

/29.01/SIUPPK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT.MUTIARA UATAMA PAPUA;11. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha Nomor. 507.1/PTSPPT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT.

Hal iniyang dilakukan pada proses penerbitan Penzinan oleh PTSP Provinsi Papua Barat,artinya Rekomendasi Teknis dari Dinas Terkait wajib diminta; Bahwa pembatalan Rekomendasi teknis oleh Kepala Dinas Perindagkop UMKMkabupaten kabupaten Teluk Bintuni telah sesuai dengan kewenangannya, kemudianpenerbitan SIUP Nomor ; = 001/29.01.SIUPPK/I/2018 oleh DinasPMPTSP( Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu)ymenurut hemat ahli adalahsebagai legalitas usaha di bidang Perdagangan bagi PT.

MUTIARA UATAMAPAPUA;10. 1 (satu) lembar Surat Jjin Usaha Perdagangan Nomor.001/29.01/29.01/SIUPPK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT.MUTIARA UATAMA PAPUA ;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Mnk11. 1 (satu) lembar Surat ljin Tempat Usaha Nomor. 507.1/PTSPPT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT.

/29.01/SIUPPK/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT.MUTIARA UATAMA PAPUA; 1 (satu) lembar Surat jin Tempat Usaha Nomor. 507.1/PTSPPT/004/1/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan nama PT.

M E N E T A P K A N
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon di dalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca :
Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SITI HAFSAH menjadi CHAFSAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 479/77/IX/86, Surat Keterangan KUA Kecamatan Semampir No : B.250/Kua.13 29.01/Pw.01/07/2023, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data

Orang Tua;
Nama Ayah yang semula tidak terisi di Kartu Keluarga menjadi GHUFRON IKSAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 479/77/IX/86, Surat Keterangan KUA Kecamatan Semampir No : B.250/Kua.13 29.01/Pw.01/07/2023, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Orang Tua;
Nama Ibu yang semula tidak terisi di Kartu Keluarga menjadi ALIYAH sesuai dengan Surat Keterangan KUA Kecamatan Semampir No : B.250/Kua.13 29.01/Pw.01/07/2023

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Orang Tua;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Biodata Pemohon di Kartu Keluarga
Nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SITI HAFSAH menjadi CHAFSAH sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 479/77/IX/86, Surat Keterangan KUA Kecamatan Semampir No : B.250/Kua.13 29.01

/Pw.01/07/2023, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Orang Tua;
Nama Ayah yang semula tidak terisi di Kartu Keluarga menjadi GHUFRON IKSAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 479/77/IX/86, Surat Keterangan KUA Kecamatan Semampir No : B.250/Kua.13 29.01/Pw.01/07/2023, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Orang Tua;
Nama Ibu yang semula tidak terisi di Kartu Keluarga menjadi ALIYAH sesuai dengan Surat

Keterangan KUA Kecamatan Semampir No : B.250/Kua.13 29.01/Pw.01/07/2023 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Orang Tua;
4. Membebankan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

dan buktibukti Para Pemohon padaPutusan Panwaslu Kota Gorontalo dan, dengan demikian, padaobjek sengketa dalam membatalkan pencalonan Para Pemohonyang merupakan pelanggaran administrasi yang dimaksud dalamperkara a quo;Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa lebih lanjut, ParaPemohon menjelaskan kembali bahwa isi dalam objek sengketayang membatalkan Penetapan Pencalonan Para Pemohon dirujukpada Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Gorontalo Nomor 01/PS/PW/KOTA/29.01

Putusan Nomor 01 P/PAP/201829.30.31.32.33.Permohonan Nomor 01/PW/PS/Kota/29.01/II/2018 dalammusyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada Kota Gorontalo;Bahwa Putusan Panwaslu Kota Gorontalo dimana isinyamembatalkan pencalonan Pemohon yang kemudian menjadi dasardikeluarkannya SK KPU yang menjadi objek sengketa dan dengandemikian merugikan Pemohon sebagaimana diuraikan dalampermohonan ini;Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo selaku Pimpinandalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota

/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan danKerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Bukti P9);Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota GorontaloNomor 10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/II/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil WalikotaGorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 (Bukti P10);Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Gorontalo terkait Peyelesaian SengketaPemilinan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan NomorRegister 01/PS/PW/KOTA/29.01

Putusan Nomor 01 P/PAP/2018oleh KPU Kota Gorontalo dengan Surat Keputusan Nomor15/HK.03.1.3kpt/7571/KPUKot/II/2018 tertanggal 27 FebruariTahun 2018,berdasarkan Putusan Penyelesaian Sengketa PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Gorontalo dengan Nomor Register01/PS/PW/KOTA/29.01/II/2018 sehingga menjadi pihak yang tidakmempunyai kedudukan hukum untuk melakukan PermohonanPelanggaran Administrasi Pemilihnan di Mahkamah Agung RI, karenabukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana PERMANomor 11

Fotokopi Putusan Musyawarah Penyelesaian Sengketa PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Gorontalo Nomor 01/PS/PW/Kota/29.01/11/2018 (Bukti T3);Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pasangan calon lain (H. AdhanDambea S.H., S.Sos., M.A., dan Hardi Saleh Hemeto, S.E., M.Si) yangdahulu sebagai pihak Pemohon dalam sengketa Pemilihan di Panwaslu KotaGorontalo, menyampaikan jawaban atau tanggapan dan bukti tertulis untukmenanggapi permohonan Para Pemohon.

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan BanjarharjoKabupaten Brebes pada hari Senin tanggal 05 September 2005, sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor 829/26/IX/2005 tanggal 05 September 2005, sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.29.01/Pw.01/37/2011 tanggal 06 Maret 2011;2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal orangtua Penggugatselama tahun 7 bulan.

Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Nomor Kk.29.01/Pw.01/37/2011tanggal 06 Maret 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P2.B. Bukti saksi :1.

Hakim memeriksa Kompetensi Absolut danKompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara iniadalah wewenang Pengadilan Agama Brebes.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yangpernikahannya dilangsungkan pada tanggal 05 September 2005 sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor 829/26/TX/2005 tanggal 05 September 2005, sesuai dengan DuplikatBuku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanBanjarharjo, Kabupaten Brebes, Nomor Kk.29.01

Shanty Erikha, dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman ataskekuatan sumpah jabatan dan surat keterangan kematian (SKK) No. 906/SKK/RSGM/29.01/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aumalika Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Grand Medistra Lubuk Pakam ataskekuatan sumpah jabatan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) JO Pasal 106 ayat(1) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Subsidair:Bahwa ia terdakwa terdakwa MULYADI

Shanty Erikha, dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Sulaiman ataskekuatan sumpah jabatan dan surat keterangan kematian (SKK) No. 906/SKK/RSGM/29.01/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Aumalika Lubis, dokter pada Rumah Sakit Umum Grand Medistra Lubuk Pakam ataskekuatan sumpah jabatan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) JO Pasal 106 ayat(1) UURI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan

Shanty Erikha, dokter pada RumahSakit Umum Sultan Sulaiman atas kekuatan sumpah jabatan dan surat keterangan kematian(SKK) No. 906/SKK/RSGM/29.01/2013 tanggal 29 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Putusan No.0477/Pdt.G/2019/PA.Sglt..hakim, Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : B1781/Kk.29.01.TU/1/Kp.00.1/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, tertanggal09 Juli 2019, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formilsebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, danpemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusahamenasehati Penggugat agar berdamai dengan

Putusan No.0477/Pdt.G/2019/PA.Sglt..Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harusmenyatakan upaya damai tidak terlaksana;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Guru diSatuan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan MIN 1 Sungailiat Bangka,Kabupaten Bangka, yang telah memperoleh izin untuk melakukanperceraian dengan Tergugat, berdasarkan Surat Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor : B1781/Kk.29.01.TU/1/Kp.00.1/07/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca

• Nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca (Tidak diisi) menjadi SENEN sesuai dengan Surat Keterangan KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya No.B.348/Kua.13 29.01/Pw.01/09/2023, Kutipan Akta Nikah No161/03/VI/1993 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua;
• Nama ibu yang semula tertulis

dan terbaca (Tidak diisi) menjadi JATIMAH sesuai dengan Surat Keterangan KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya No.B.348/Kua.13 29.01/Pw.01/09/2023, Kutipan Akta Nikah No161/03/VI/1993 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Biodata Pemohon didalam Kartu Keluarga yang semula tertulis dan terbaca

• Nama Ayah yang semula tertulis dan terbaca (Tidak diisi) menjadi RUSTAM sesuai dengan Surat Keterangan KUA Kecamatan Semampir Kota Surabaya No.B.348/Kua.13 29.01/Pw.01/09/2023, Kutipan Akta Nikah No161/03/VI/1993 dan Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data orang tua;

KK.29.01/5/PW.01/55/2014 tanggal 10 Februari2014. (P.1);Poto kopi surat Keterangan Untuk Nikah dari Kepala Desa Kimak Nomor472/07/2005/I/2014, tertanggal 06 Februari 2014. (P.2);Poto kopi surat Keterangan Asal Usul dari Kepala Desa Kimak Nomor472/07/2005/I/2014, tertanggal 06 Februari 2014 (P.3);Hal. 3 dari 9 hal. Put.

dari calon besan Pemohon ternyata rencana pernikahan anak tersebut(ANAK PEMOHON dan PACAR ANAK PEMOHON) telah dimusyawarahkankedua belah pihak keluarga bahkan telah diurus ke Kantor Urusan Agama KecamatanMerawang akan tetapi ternyata mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agamatersebut karena anak lakilaki Pemohon sebagai calon suami belum mencapai usiaperkawinan menurut UndangUndang sebagaimana surat bukti P.1 berupa SuratPenolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang Nomor:KK.29.01

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon aslinyadikeluarkan oleh Kantor Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, KabupatenTolitoli, Nomor 470/29.01/DA/II/2020 tanggal 10 Februari 2020bermeterai cukup, setelan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesual(P.1);2.

Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon aslinyadikeluarkan oleh Kantor Desa Anggasan, Kecamatan Dondo, KabupatenTolitoli, Nomor 470/29.01/DA/II/2020 tanggal 10 Februari 2020bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai(P.2);B. Bukti Saksi1.

Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT danTERGUGAT pada tanggal 29 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dariHal 4 dari 11 Putusan Pidana No.52/Pdt.G/2016/PN.SglKutipan Akta Perkawinan Nomor: 1901KW030920150001 yangdikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka ProvinsiKepulauan Bangka Belitung dan Surat Keterangan Perkawinan No.29.01/012/019/VIV15 yang dikeluarkan oleh Majelis BuddhayanaIndonesia Kecamatan Sungailiat kabupaten bangka Provinsi kepulauanbangka belitung adalah

Photocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor :29.01/012/019/VIV15tanggal 11 Juli 2015, diberi tanda bukti P6;7. Surat Pernyataan dari Mega Yuliana tertanggal 11 Agustus 2016, diberitanda bukti P7;Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut, Penggugat jugamengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengarketerangannya dibawah sumpah pada pokoknya masingmasing menerangkansebagai berikut :1.

Chamid dan Ibu Nalifah sesuai surat keterangan dari KUA Kecamatan Semampir dengan Nomor B.445/Kua.13 29.01/Pw.01/10/2022 pada Tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Nikah Nomor 270/ 38/ VII/ 1984 Tanggal 20 Juli 1984;

Chamid dan Ibu Nalifah sesuai surat keterangan dari KUA Kecamatan Semampir dengan Nomor B.445/Kua.13 29.01/Pw.01/10/2022 pada Tanggal 26 Oktober 2022 dan Surat Nikah Nomor 270/ 38/ VII/ 1984 Tanggal 20 Juli 1984;

Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok sengketa lebih lanjut, ParaPenggugat menjelaskan kembali bahwa isi dalam Objek Sengketa yangmembatalkan Penetapan Para Pemohon sebagai Pasangan Calondirujuk pada Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota danWakil Walikota Gorontalo No. 01/PS/PW/KOTA/29.01/IV2018 tertanggal26 Februari 2018 (Putusan Panwaslu Kota Gorontalo), sehingga dengandemikian kekeliruan dan tidak tepatnya pertimbangan dalam PutusanPanwaslu Kota Gorontalo juga menjadi kekeliruan dan ketidaktepatanpada

ditetapkanPage 10sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo tahun2018 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaGorontalo No.10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/I/2018 tentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan WakilWalikota Gorontalo Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018.28.Bahwa kemudian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota GorontaloNo.10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/lV2018 telah digugat di PanwasKota Gorontalo dengan nomor registrasi PermohonanNo.01/PW/PS/Kota/29.01

tanggal 12Februari 2018 Nomor: 10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/lV2018 tersebut telahdibatalkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor:15/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/IV2018 tanggal 27 Februari 2018;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya melampirkan fotocopy suratsurat yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor15/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/I/2018, tanggal 27 Februari 2018; Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaGorontalo Nomor 001/PW/PS/Kota/29.01

Put.No.179/Pdt.G/2016/PA.Sglt.dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.K.29.01/5/P.W 01/91/2009tanggal 02 Juni 2009, sampai sekarang belum pernah bercerai;Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempattinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun,kemudian pindah ke asrama Polsek merawang selama 3 tahun, hinggaakhirnya tinggal di rumah kediaman bersama sampai berpisah;Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tergugattelah bergaul sebagaimana

Bukti SuratDuplikat Akta Nikah Nomor KK.29.01/5/P.W.01/91/2009 yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merawang tanggal 02 Juni 2009;.Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.179/Pdt.G/2016/PA.Sglt.Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberitanda (P);B. Bukti Saksi1.

Foto copySurat Keterangan Nomor B.049/Kua13 29.01/Pw.0/02/2017,tanggal 21 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Semampir Kota Surabaya, bermaterai cukup cocok denganaslinya ditandai dengan (P.4);5.

Foto Copy Surat keterangan Nomor Kk 15 29.01 /Pw.01/33/2016 yang telahdilekatkan materai cukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.2);3. Foto copy Akte Kelahiran atas nama XXXX yang telah dilekatkan materaicukup dicocokkan dengan aslinya ditandai dengan (P.3);4.

PermohonanPemohonnya dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat Permohonan PemohonPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalildalilPermohonan Pemohonnya dengan menyerahkan alat bukti surat dipersidangan berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Semampir Kotamadya Surabaya Nomor : B96/Kua.29.01

MTS.03/29.01/RP.011/020/2016 atas nama AHMAD TOFIKAKBAR, tertanggal 11 Juni 2016, diberi tanda P.7;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat tersebut~ telahdicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehinggasecara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat buktidipersidangan;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohonjuga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masingmasing memberiketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :1.