Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3073 34073 36.03 34.71 34.02 3.473 37.073 34.079 34.273 34.673 3.073
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 09-06-2011 — Putus : 13-12-2012 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN AMBON Nomor 85/PDT.G/2011/PN.AB
Tanggal 13 Desember 2012 — RUBEN WILLWEM REHATTA,Pekerjaan Pegawai Negeri PT Bank Maluku, beralamat di Jalan Batu Kerbau RT 002/RW 06 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai-------------PENGGUGAT; M E L A W A N : 1. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU Cq GUBERNUR MALUKU beralamat, di Jalan Raya Pattimura No. 1 Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. PEMERINTAH KOTA AMBON Cq WALIKOTA AMBON, beralamat di Jln,Sultan Hairun Ambon disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI MALUKU Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON beralamat di Jln Jenderal Sudirman Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
142 — 116
  • Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 56 Desa/Kel.Amantelu/ 1998 tanggal 15 Desember 1998 atas tanah seluas 34.073 m2 atas nama Tergugat-I yang diterbitkan oleh Tergugat-III adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan nilai bukti menurut hukum ; ----------5.
    (lima puluh ribu meter persegi) sementara dalampoint 5 dan 6 disebutkan yang digugat yang dikuasai dimilikioleh Tergugat dan Tergugat II yaitu persil seluas 34.073 (tigapuluh empat ribu tujuh pulu meter persegi)e Bahwa objek sengketa yang dimiliki oleh Tergugat danTergugat adalah persil tanah yang berdasarkan SertifikatHak Pakai No.56 tahun 1998 yaitu := Utara berbatasan dengan JI. Ade Irma Nasution= Selatan berbatasan dengan JI. R.A. Kartini= Timur berbatasan dengan JI.
    Yang diperolehdari persil seluas 34.073 m2 x Rp.280.000, (NJOP)6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (DWwongsoom)sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkaraini mMempunyai kekuatan hukum tetap.7. Menghukum pula Tergugat serta sekalian orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan lestari,bila Tergugat tidak memberikan ganti rugi kepada intervenient8.
    Bahwa berdasarkan penguasaan nyata dan diketahui oleh PemerintahNegeri Soya tersebut, Tergugat kemudian menghubungi Tergugat IIIuntuk mensertifikatkan tanah seluar 15.945 m2 dengan sertifikat HakPakai Nomor 30 di Jalan Gunung Nonor yang terbitkan pada tanggal17 April 1984, yang selanjutnya disusul dengan pensertifikaatan atastanah seluas 34.073 m2 dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 56 JalanIna Tuni yang diterbiotkan pada tanggal 15 Desember 1998.6.
    Tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepaga Tergugat ataspemakaian tanah seluas 34.073 m2 sesuai sertifikat Hak PakaiNomor 56 Tahun 1998 dengan total ganti rugi sebesarRp.9.540.440.000,17Sesuai dalil butir 11 dan 12 posita adalah sangat tidak beralasanhukum dan harus ditolak.6.
    Fotocopy Sesuai Asli, Sertipikat Hak Pakai No,56/1998, tanggal 15Desember 1998, Gambar Situasi (GS) No.426/1997, tanggal 10 April1997 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat Maluku dengan luastanah 34.073 m2, diberi tanda, T.l.1;Menimbang bahwa selain suratbukti tersebut diatas, Tergugat , telah mengajukan 2 (dua) orangsaksi dipersidangan yang memberuikan keterangannya dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2332 K/Pdt/2014
Tanggal 29 Mei 2015 — MARIA THERESIA REHATTA/FATUBUN, dkk ; PEMERINTAH PROVINSI MALUKU cq. GUBERNUR MALUKU, dkk
87 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pemberian hak pakai Nomor 56 Desa/Kel.Amantelu/1998 olehTergugatlll pada tanggal 15 Desember 1998 kepada Tergugatl atas sebagiantanah seluas 34.073 m?
    batasbatas sebagai berikut: Utara dengan tebing/alor; Selatan dengan jalan raya; Timur dengan jalan raya/kota satelit; Barat dengan jaya raya/alor;Menyatakan perbuatan TergugatI dan TergugatIl menguasai objek sengketadengan membangun bangunanbangunan rumah/gedung diatas objeksengketa tanpa ijin Penggugat adalah suatu penguasaan tanpa hak dansekaligus merupakan suatu perbuatan melawan hukum;Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 56 Desa/Kel.Amantelu/1998 tanggal15 Desember 1998 atas tanah seluas 34.073
    Kejaksaan maupun Gedung Kantor PartaiGolkar Propinsi Maluku mereka masingmasing memperoleh hak dariinterveniet, maka yuridis formal dari interveniet harus turut digugat puladalam perkara Nomor 85/Pdt.G/2011/PN Ab, sebagai salah satu Tergugat;Bahwa oleh karena objek sengketa dimaksud oleh Penggugat berbedapada kenyataan dengan objek yang ada pada gugatan luasnya 50.000meter persegi (lima puluh ribu meter persegi) sementara tepatnya objekyang dikuasai Tergugat dan Tergugat II yaitu persil seluas 34.073
    Oleh sebab itu intervenient boleh menerima ganti rugi dari Tergugat yaitu 34.073 m? x Rp280.000,00 = Rp9.540.440.000,00 (sembilan miliar limaratus empat puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);13. Bahwa apabila Tergugat tidak merealisasi ganti rugi sebagaimana yang telahdisepakati dengan intervenient sebelum adanya gugatan Nomor85/Pdt.G/2011/PN Ab, maka secara yuridis Tergugat harus mengembalikanobjek sengketa perkara perkara Nomor 85/Pdt.G/2011/PN Ab, dalam keadanlestari.
    Amantelu/1998 tanggal15 Desember 1998 atas tanah seluas 34.073 m? (tiga puluh empat ribu tujuhpuluh tiga meter persegi) atas nama TergugatI yang diterbitkan oleh TergugatIll adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan nilai bukti menuruthukum;Menghukum Tergugat dan Tergugatll secara tanggung rentang membayarganti rugi kepada Penggugat atas bidang tanah objek sengketa seluas 50.000m? (lima puluh ribu meter persegi) sesuai NJOP per meter per segi sebesarRp142.000,00 = 50.000,00 m?