Alasan Tergugat I dan Tergugat IV menyatakan gugatan Penggugat kabur padapokoknya, karena petitum Penggugat buktir 4, 5, 8 dan 9 sama sekali tidak didukung dantidak diuraikan dalam gugatan ;Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada butir 4,5,8 dan 9 lebih jelasadalah :4.

GUGATAN KABUR ; Menimbang, bahwa yang dieksepsi oleh Tergugat I dan IV terhadap gugatanPenggugat adalah karena petitum pada butir 4,5,8 dan 9 gugatan Penggugat tidak didukungdan diuraikan dalam posita gugatan, serta karena piha pihak dalam gugatan kurangpihaknya, menurut Tregugat I dan IV seharusnya PT Ratus Kharisma harus diikutkansebagai pihak Turut Tergugat ;Menimbang, bahwa Prof Dr.

; (diberi tanda P 5)6.7%Surat Pernyataan PT KEINTECH tanggal 16 Desember 2012 ; (diberi tanda P 6)Surat Pengumuman PT KEINTECH tentang penutupan/pemberhentian operasionaltanggal 21 Desember 2012 ; (diberi tanda P 7 )8.9.10.11.Surat Risalah Adiensi tanggal 8 Januari 2014 , (diberi tanda P 8 )Berita Mogok Kerja Nasional tanggal 3 Oktober 2012 ; (diberi tanda P 9 )Surat Penolakan Berunding dari Tergugat 10 Oktober 2012 , ; (diberi tanda P 10)Surat jalan Pengiriman barang No 13/S/DJA/1/002 tanggal 4,5,8

Surat Penolakan Berunding dari Tergugat 10 Oktober 2012 , ; (diberi tanda P10)//tcTSurat jalan Pengiriman barang No 13/S/DJA/1/002 tanggal 4,5,8,dan 9 Januari 2013 (diberi tanda P11i i 4H :=fT Surat Jawaban T halaman 3,dan 4 point 4 dalam pokok perkara tanggal 13 Pebruari 2014 ; (diberitanda P12 )Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya maka selainmengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat telah pulamengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah disumpah

lain selain bukti T30 dan bukti T31 di atas, karenanya Majelis berpendapatbahwa bukti T30 dan bukti T31 tidak memenuhi syarat batas minimal buktikarenanya kedua bukti a quo tidak cukup membuktikan bahwa pinjamanPenggugat Rekonvensi kepada Mahdiansyah sebesar Rp 5.000.000, (lima jutarupiah) dan kepada Kamsiah sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) menjadihutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan karenanyagugatan Penggugat Rekonvensi seperti tersebut dalam petitum angka 4,5,8

lain selain bukti T30 dan bukti T31 di atas, karenanya Majelis berpendapatbahwa bukti T30 dan bukti T31 tidak memenuhi syarat batas minimal buktikarenanya kedua bukti a quo tidak cukup membuktikan bahwa pinjamanPenggugat Rekonvensi kepada Mahdiansyah sebesar Rp 5.000.000, (lima jutarupiah) dan kepada Kamsiah sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) menjadihutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan karenanyagugatan Penggugat Rekonvensi seperti tersebut dalam petitum angka 4,5,8

Gugatan Penggugat Kurang Pihak, dengan alasan :Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 4,5,8 dan 13 secarategas mendalilkan akibat hukum yang berkaitan dengan Akta PengakuanHutang No. 68 tanggal 19 Juli 2012 yang dibuat dihadapan FransiskusDjoenardi, SH., Notaris di Pekanbaru, selanjutnya di dalam petitum angka3 Penggugat meminta Akta Pengakuan Hutang tersebut dibatalkan, makaseharusnya Penggugat mendudukkan Notaris sebagai pihak dalamperkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat

Kepmenaker No. 100/2004 Pasal 4,5,8 dan Pasal 15, diberi tanda T6;7. Surat Pernyataan Sdr. Yeyen dkk tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda T7;8. Surat Permohonan Bipartit tanggal 29 Januari 2019 dan risalah Bipartittanggal 12 Pebruari 2019, diberi tanda T8 ;9. Surat Pemanggilan kepada Yeyen, dkk untuk menandatangani kontrak ke 2pada tanggal 29 Januari 2019, diberi tanda T9 ;10. Surat Pemberitahuan ke 2 perpanjangan kontrak Sdr.

Boedi Harsono, halaman 440)Selain itu sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE21/PN/2000Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan butir 1a huruf e, yang menyatakan bahwa"Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan tidakdiperlukan persetujuan debitor untuk pelaksanaan lelangnya"Sehingga dalil Penggugat dalam positanya POINT 4,5,8, DAN9 merupakan dalil yang tidak mempunyai dasar hukum danmengadaada, dalam menerapkan dasar hukum

ANAK Il, lahir di Pekanbaru, 9 September 2005;Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4,5,8, dan 10 yang padapokoknya menyatakan tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat adalah bersumber dari diri Tergugat bahwapernyataan ini sangat Tergugat sesalkan karena Penggugat tidak jujurmengakui secara terus terang dan gentlemen apa yang sebenarnya terjadidalam kehidupan rumah tangganya saat ini, dan tidak perlu mencobamembalikkan dan menutupi fakta yang ada serta mencari

2016;

lembar fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data YuridisNo.76/Peng35. 73.7/II/2016;1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No.593/79/35.73.02.1008/ 2016 tanggal 25 April 2016;1 (Satu) bendel asli dan fotocopy Akta Hibah No.340/1963;1 (satu) bendel fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris No.593/02/35.73.02.1008/2012 tanggal 25 Januari 2012;1 (satu) bendel fotocopy surat kepada Bapak Walikota KepalaDaerah Kota Madya Malang dari ABDUL GHANI;3 (tiga) buku Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (Sporadik) No.4,5,8

Pasal 142 R.Bg adalah masuk kompetensi relatif PengadilanAgama Mataram, oleh karenanya Pengadilan Agama Mataram berwenangmenerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugatdan kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, juga Tergugat 2,3 ,6dan 7 dan kuasanya hadir pada persidangan , sedang Tergugat 1 ,4,5,8 dan 9tidak pernah hadir dipersidangan dengan tanpa alas an yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha

Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 4,5,8 dan 16 gugatannyayang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pembayaranganti rugi atas pembebasan tanah sengketa eks. lahan PTP Xladalah tidak benar, karena sejak tahun 1993 sampai saat iniTERGUGAT yang menguasai, menjaga dan merawat fisik tanahtersebut secara terus menerus, yaitu. sejak TERGUGAT mengoperalih tanah sengketa dari PT SAHNA UTAMA PERMAIHalaman 21 dari 124 Halaman Putusan 63/Pdt.G/2018/PN.CbiForm02/SOP/06.3/201822berdasarkan Akta Pemindahan

No.76/Peng-35.73.7/II/2016

No.76/Peng-35.73.7/II/2016