Ditemukan 15 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-01-2019 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2595 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 15 Januari 2019 — Ir. BUDIJONO, M.Si ;
14860 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Madiun Nomor : 602.1/701/402.104/2010 tanggal 15Maret 2010.Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April2010 nomor: 045/439/402.021/2010 perihal Laoran HasilPemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Tahap II Tahun 2009.Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab.
    MadiunNomor : 362/2482/402.104/2010 tanggal 20 September 2010tentang Laporan Bencana Alam Banjir.Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab.Madiun Nomor : 362/2522/402.104/2010 perihal laporankerusakan penahan tebing kali glonggong desa Ketawang kec.Dolopo.Laporan Staf dari Kabag Adbang Nomor : 050/1490/402.021/2010tanggal 15 Oktober 2010 perihal Hasil Peninjauan Lokasi BencanaAlam di desa Ketawang dan desa Suluk Kec.
    Madiun Nomor : 602.1/701/402.104/2010 tanggal 15Maret 2010.Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April2010 nomor : 045/439/402.021/2010 perihal Laoran HasilPemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Tahap II Tahun 2009.Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2595 K/Pid.Sus/2018n. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. MadiunNomor : 362/2482/402.104/2010 tanggal 20 September 2010tentang Laporan Bencana Alam Banjir.o. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab.
    Laporan Staf dari Kabag Adbang Nomor : 050/1490/402.021/2010tanggal 15 Oktober 2010 perihal Hasil Peninjauan Lokasi BencanaAlam di desa Ketawang dan desa Suluk Kec. Dolopo.q. Gambar as buil drawing pembangunan penahan tebing kaliglonggong.r. RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun2010.Gambar Teknis Pembangunan Penahan Tebing KaliGlonggong tahun 2010.s.
    Madiun Nomor : 602.1/701/402.104/2010 tanggal 15Maret 2010.Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April2010 nomor : 045/439/402.021/2010 perihal Laoran HasilPemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Tahap II Tahun 2009.Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab.
Putus : 15-01-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2388 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 15 Januari 2019 — YAYUN PURWATI;
12029 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rio Kontraktor tentang Pembangunan Penahan TebingKali Glonggong;Pengukuran Bersama Mutual Chek (MUTUAL CHECK 0):Undangan Pemeriksaan Dalam Rangka P II Kegiatan DPDF Tahun 2009Kabupaten Madiun Nomor 602.1/701/402.104/2010 tanggal 15 Maret2010;Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April 2010Nomor 045/439/402.021/2010 perihal Laporan Hasil PemeriksaanPekerjaan Penyerahan Tahap II Tahun 2009;Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten MadiunNomor 362/2482/402.104/2010 tanggal
    20 September 2010 tentangLaporan Bencana Alam Banjir;Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan KabupatenMadiun Nomor 362/2522/402.104/2010 perihal Laporan KerusakanPenahan Tebing Kali Glonggong, Desa Ketawang, Kecamatan Dolopo;Laporan Staf dari Kabag Adbang Nomor 050/1490/402.021/2010tanggal 15 Oktober 2010 perihal Hasil Peninjauan Lokasi BencanaHal. 3 dari 11 hal.
Putus : 17-05-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 17 Mei 2013 —
5513
  • Madiun Nomor : 602.1/701/402.104/2010 tanggal 15 Maret 2010.e Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April 2010nomor : 045/439/402.021/2010 perihal Laoran Hasil Pemeriksaan PekerjaanPenyerahan Tahap II Tahun 2009.e Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Madiun Nomor :362/2482/402.104/2010 tanggal 20 September 2010 tentang LaporanBencana Alam Banjir. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab.
    Dolopo.e Laporan Staf dari Kabag Adbang Nomor : 050/1490/402.021/2010tanggal 15 Oktober 2010 perihal Hasil Peninjauan Lokasi Bencana Alam didesa Ketawang dan desa Suluk Kec. Dolopo. Gambar as buil drawing pembangunan penahan tebing kali glonggong. RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun 2010. Gambar Teknis Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun2010. Dua album foto dokumentasi pembangunan penahan tebing kaliglonggong tahun 2009.
    Laporan Staf dari Kabag Adbang Nomor : 050/1490/402.021/2010tanggal 15 Oktober 2010 perihal Hasil Peninjauan Lokasi Bencana Alam didesa Ketawang dan desa Suluk Kec. Dolopo.16. Gambar as buil drawing pembangunan penahan tebing kali glonggong.17. RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun 2010.18. Gambar Teknis Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun2010.19.
Register : 15-01-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 10/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 31 Maret 2015 — Nama lengkap : Drs. SUKARMINTO Bin MARTO SUMO ; Tempat lahir : Magetan ; Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Mei 1960 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Desa Sempol RT. 10, RW. 03, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.; Agama : I s l a m ; Pekerjaan : PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun ; Pendidikan : S1 ;
7847
  • ;Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun nomor050/151/402.021/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihalpedoman pelaksanaan DPASKPD APBD tahun anggaran2010 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengantugas dan tanggung jawab selaku PPTK antara lain :a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. ;b. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan. ;c.
    Surat Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun nomor050/151/402.021/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihalpedoman pelaksanaan DPASKPD APBD tahun anggaran2010 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dengantugas dan tanggung jawab selaku PPTK antara lain:a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan. ;b. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan. ;c.
    ;w. 1 (satu) bendel fotokopi salinan Keputusan Bupati Madiun nomor :188.45/412/KPTS/402.031/ 2010 tanggal 23 Juli 2010 tentangpembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada satuan kerjaperangkat daerah di Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010;x. 1 (satu) bendel fotokopi surat edaran Bupati Madiun nomor050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 perihal pedomanpelaksanaan DPA SKPD APBD tahun anggaran 2010 yangditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkupPemerintah Kab Madiun
    ;x. 1 (satu) bendel fotokopi surat edaran Bupati Madiun nomor050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 perihal pedomanpelaksanaan DPA SKPD APBD tahun anggaran 2010 yangditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkupPemerintah Kab Madiun ;Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ELLYANTI DWIPURWANI ;Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(ima ribu rupiah).
Register : 08-01-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 11-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 04/PID.SUS/2015/PT SBY
Tanggal 12 Maret 2015 — Nama Lengkap : MOKHAMAD FIRMAN, SH., M.Si Bin DJOEHARTO ; Tempat lahir : Purbalingga ; Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 08 Juli 1968 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jln. Tumpak Manis 35 Manisrejo 2 Kel. Manisrejo RT.58-RW.10, Kecamatan Taman, Kota Madiun ; Agama : Islam ; P e k e r j a a n : PNS ; Pendidikan : S-2 ;
6051
  • Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah KabupatenMadiun Nomor : 050/151/402.021/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 perihalpedoman pelaksanaan DPASKPD APBD Tahun anggaran 2010 yang ditujukan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintahKabupaten Madiun dan berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 028/01/402.112/2010 tentang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untukkegiatan dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2010 Terdakwa di tunjuksebagai PPTK ;Atas dasar Surat Keputusan
    Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakaudi Jawa Timur ;1 (satu) bendel foto copy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau diJawa Timur TA 2010;1 (satu) bendel foto copy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor188.45/ 412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagi hasilcukai tembakau kepada satuan kerja perangkat daerah di kabupatenmadiun tahun anggaran 2010;1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Bupati Madiun nomor050/151/402.021
    Jawa Timur ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor1 tahun 2010...SL.52.53.54.55.56.57.58.59.281 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau diJawa Timur TA 2010;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor188.45/412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagi hasilcukai tembakau kepada satuan kerja perangkat daerah di kabupatenmadiun tahun anggaran 2010;1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Bupati Madiun Nomor 050/151/402.021
    hasiltembakau di Jawa Timur ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasiltembakau di Jawa Timur TA 2010;27.1 (satu) ....Zi.28.29)431 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 188.45/ 412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagihasil cukai tembakau kepada satuan kerja perangkat daerah dikabupaten madiun tahun anggaran 2010;1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/402.021
    di Jawa Timur ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasiltembakau di Jawa Timur TA 2010;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa TimurNomor ....D23554.as56.JT.58.59.60.61.48Nomor 188.45/412/ KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagihasil cukai tembakau kepada satuan ;kerja perangkat daerah di kabupaten madiun tahun anggaran 2010;1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/402.021
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 22 April 2014 — MOKHAMAD FIRMAN, SH.M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
6015
  • hasil tembakau di Jawa Timur ; 26. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur TA 2010 ; 27. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188.45/ 412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagi hasil cukai tembakau kepada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten madiun tahun anggaran 2010; 28. 1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/402.021
    hasil tembakau di Jawa Timur. 51. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 tahun 2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur TA 2010. 52. 1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188.45/412/ KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagi hasil cukai tembakau kepada satuan53. kerja perangkat daerah di kabupaten madiun tahun anggaran 2010. 54. 1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/ 402.021
    ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor tahun 2010 TentangPembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur TA 2010 ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188.45/ 412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagi hasil cukai tembakau kepada satuan kerjaperangkat daerah di kabupaten madiun tahun anggaran 2010;Hal 9 dr 133 Putusan No.89/Pid.Sus/2013/PN.Sby2728291 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/402.021
    Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur.1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor tahun 2010 TentangPembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur TA 2010.1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188.45/412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagi hasil cukai tembakau kepada satuan kerjaperangkat daerah di kabupaten madiun tahun anggaran 2010.1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/ 402.021
    umum penggunaan dana bagi hasil cukai hasiltembakau di Jatim, Peraturan Gubernur Jatim nomor : 1 tahun 2010 tentangpembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Propinsi JawaTimar dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2010,Keputusan Bupati Madiun nomor : 188.45/412/KPTS/402.031/ 2010 tanggal23 Juli 2010 tentang pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepadasatuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010,surat edaran Bupati Madiun nomor : 050/151/402.021
    121 dr 133 Putusan No.89/Pid.Sus/2013/PN.Sby262728291 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor tahun 2010 TentangPembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur TA 2010 ;1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188.45/ 412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagi hasil cukai tembakau kepada satuan kerjaperangkat daerah di kabupaten madiun tahun anggaran 2010;1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/402.021
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 86/PID.SUS/2013/PN.SBY
Tanggal 22 April 2014 — Dra. ELLYANTI DWI PURWANI ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
7123
  • Peraturan Gubernur Jatim nomor 51 tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Gubernur Jatim nomor 51 tahun 2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jatim ; 22. 1 (satu) bendel fotokopi surat edaran Bupati Madiun nomor 188.45/412/ KPTS/402.031/ 2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang pembagian dana bbagi hasil cukai hasil tembakau kepada satuaN kerja perangkat daerah di Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 ; 23. 1 (satu) bendel fotokopi surat edaran Bupati Madiun nomor 050.45/412/KPTS/ 402.021
    bendel fotokopi Peraturan Gubernur Jatim nomor 51 tahun 2010 tentang perubahanPeraturan Gubernur Jatim nomor 51 tahun 2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukaihasil tembakau di Jatim ;1 (satu) bendel fotokopi surat edaran Bupati Madiun nomor 188.45/412/KPTS/ 402.031/2010tanggal 23 Juli 2010 tentang pembagian dana bbagi hasil cukai hasil tembakau kepada satuakerja perangkat daerah di Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 ;1 (satu) bendel fotokopi surat edaran Bupati Madiun nomor 050.45/412/KPTS/ 402.021
    ELLYAANTI DWI PURWANI telah diangkat menjadiPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan penggunaan dana bagihasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun Nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal 01Pebruari 2010, serta berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten MadiunNomor : 050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 Perihal PedomanPelaksanaan
    ELLYAANTI DWI PURWANI telah diangkat menjadiPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan penggunaan dana bagihasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)Tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun Nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal 01Pebruari 2010, serta berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten MadiunNomor : 050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 Perihal Pedoman PelaksanaanDPA
    pedoman umum penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diJatim, Peraturan Gubernur Jatim nomor : tahun 2010 tentang pembagiandana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Propinsi Jawa Timar danKabupaten / Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2010, Keputusan BupatiMadiun nomor : 188.45/412/KPTS/402.031/ 2010 tanggal 23 Juli 2010 tentangpembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada satuan kerjaperangkat daerah di Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010, surat edaranBupati Madiun nomor : 050/151/402.021
    Sukarminto ;e Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai PPTK adalah Kepala Dinas, denganSK, yaitu SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMadiun, Nomor : 028/01/402.112/2010, tanggal 01 Pebruari 2010 sertaberdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor :050/15 1/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 Perihal Pedoman PelaksanaanHal 33 dr 107 Putusan No.86/Pid.Sus/2013/PN.SbyDPASKPD APBD Tahun Anggaran 2010, sedangkan untuk pembentukanpanitia oleh masingmasing PPTK ;Bahwa tugas
Putus : 22-04-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 87/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 22 April 2014 — SUPRIJANTO, S.Sos Bin SASTRO SAKAT ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN ;
8895
  • .---------------------------------------------------------------------34. 1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/402.021/2010 tanggal 3 Februari 2010 perihal pedoman pelaksanaan DPA TA 2010 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah kab Madiun.------------------------------35. 1 bendel fotokopi buku kas umum bulan januari sampai dengan desember 2010 Dinsakertrans kab Madiun.--------------------------------------------------------36.
    salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor tahun2010 Tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Jawa Timur TA201 0. 222 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn cn ce nee1 (satu) bendel fotocopy salinan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor188.45/412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagi hasil cukai tembakaukepada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten madiun tahun anggaran201 0. 222 nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn ncn nn enne1 (satu) bendel fotocopy surat edaran bupati madiun nomor 050/151/402.021
    terdakwa terdakwa SUPRIJANTO, S.Sos Bin SASTRO SAKAT telahdiangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam KegiatanPembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga KerjaPerusahaan Rokok tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan TrasmigrasiKabupaten Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Madiun Nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal OlPebruari 2010 serta berdasarkan Surat dari Sekertaris Daerah kabupaten MadiunNomor : 050/151/402.021
    terdakwa terdakwa SUPRIJANTO, S.Sos Bin SASTRO SAKAT telahdiangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam KegiatanPembinaan Hubungan Industrial dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga KerjaPerusahaan Rokok tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan TrasmigrasiKabupaten Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Madiun Nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal O1Pebruari 2010 serta berdasarkan Surat dari Sekertaris Daerah kabupaten MadiunNomor : 050/151/402.021
    pedoman umumpenggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakaudi Jatim, Peraturan Gubernur Jatim nomor : 1tahun 2010 tentang pembagian dana bagi hasilcukai hasil tembakau kepada Propinsi Jawa Timardan Kabupaten / Kota di Jawa Timur tahunanggaran 2010, Keputusan Bupati Madiun nomor: 188.45/412/KPTS/402.031/ 2010 tanggal 23 Juli2010 tentang pembagian dana bagi hasil cukaihasil tembakau kepada satuan kerja perangkatdaerah di Kabupaten Madiun tahun anggaran2010, surat edaranBupati Madiun nomor : 050/151/402.021
    Madiun nomor : 050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 perihal pedoman pelaksanaan DPASKPDAPBD tahun anggaran 2010 yang ditujukan kepada Kepala Satuan KerjaPerangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab.
Putus : 20-12-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — SUPRIJANTO, S.Sos. bin SASTRO SAKAT
11775 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bagi hasil cukaihasil tembakau di Jawa Timur;31) 1 (satu) bendel fotocopy salinan Peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 1 Tahun 2010 tentang Pembagian dana bagi hasil cukai hasiltembakau di Jawa Timur TA 2010;32) 1 (satu) bendel fotocopy salinan Peraturan Gubernur Jawa TimurNomor 188.45/412/KPTS/402.031/2010 tantang Pembagian dana bagihasil cukai tembakau kepada satuan kerja perangkat daerah diKabupaten Madiun Tahun Anggaran 2010;33) 1 (satu) bendel fotocopy Surat Edaran Bupati Madiun Nomor050/151/402.021
Putus : 17-05-2013 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SBY
Tanggal 17 Mei 2013 — Ir. BUDIJONO, M.Si , DKK Kejaksaan Negeri Madiun
7325
  • Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April 2010 nomor : 045/439/402.021/2010 perihal Laoran Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Tahap II Tahun 2009.n. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Madiun Nomor : 362/2482/402.104/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Laporan Bencana Alam Banjir.o. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Madiun Nomor : 362/2522/402.104/2010 perihal laporan kerusakan penahan tebing kali glonggong desa Ketawang kec.
    Laporan Staf dari Kabag Adbang Nomor : 050/1490/402.021/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Hasil Peninjauan Lokasi Bencana Alam di desa Ketawang dan desa Suluk Kec. Dolopo.q. Gambar as buil drawing pembangunan penahan tebing kali glonggong.r. RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun 2010.Gambar Teknis Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun 2010.s.
Upload : 23-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.Sus/Tpk/2012/PN.SBY
YAYUN PURWATI Kejaksaan Negeri Madiun
1839
  • Nota Dinas Tim Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi tanggal 6 April 2010 nomor : 045/439/402.021/2010 perihal Laoran Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Penyerahan Tahap II Tahun 2009.n. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Madiun Nomor : 362/2482/402.104/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Laporan Bencana Alam Banjir.o. Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kab. Madiun Nomor : 362/2522/402.104/2010 perihal laporan kerusakan penahan tebing kali glonggong desa Ketawang kec.
    Laporan Staf dari Kabag Adbang Nomor : 050/1490/402.021/2010 tanggal 15 Oktober 2010 perihal Hasil Peninjauan Lokasi Bencana Alam di desa Ketawang dan desa Suluk Kec. Dolopo.q. Gambar as buil drawing pembangunan penahan tebing kali glonggong.r. RAB Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun 2010.s. Gambar Teknis Pembangunan Penahan Tebing Kali Glonggong tahun 2010.t. Dua album foto dokumentasi pembangunan penahan tebing kali glonggong tahun 2009.
Putus : 22-04-2014 — Upload : 14-01-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 88/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 22 April 2014 — Drs. SUKARMINTO Bin MARTOSUMO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
460
  • ; ----------------------x. 1 (satu) bendel fotokopi surat edaran Bupati Madiun nomor 050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 perihal pedoman pelaksanaan DPA SKPD APBD tahun anggaran 2010 yang ditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab Madiun ; ---Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ELLYANTI DWI PURWANI.----------------------------7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;--------------
Upload : 12-04-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 88 / Pid.Sus /TPKK/ 2013 / PN. Sby
Drs. SUKARMINTO Bin MARTO SUMO Kejaksaan Negeri Mejayen
11638
  • ; ----------------------x. 1 (satu) bendel fotokopi surat edaran Bupati Madiun nomor 050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 perihal pedoman pelaksanaan DPA SKPD APBD tahun anggaran 2010 yang ditujukan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab Madiun ; ---Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ELLYANTI DWI PURWANI.----------------------------7.
Putus : 05-06-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2015 — ARI SUGENG RIYADI, SSos. ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
17895
  • . $2222 nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa berdasarkan SE Bupati Madiun No. 050/219/402.021/2011 dan PermendagriNo. 13 Tahun 2006 pasal ayat (22) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tugassebagai PPTK sebagai pengendali kegiatan pelaksanaan Pengadaan alat Kesehatanpada tahun 2011 di Rumah Sakit Umum Dolopo, melaporkan perkembanganpelaksanaan, menyiapkan dokumen anggaran.Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas sbb :Setelah 21 Oktober 2011 saksi mengikuti jalannya lelang, mengikuti
Putus : 05-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 10/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 5 Juni 2015 — ARIES NOEGROHO HS, S.Sos. M.Kes. ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
7316
  • ., sebagai pemenang lelang dalamPengadaan alat Kesehatan RSUD Dolopo.Bahwa saksi sejak bulan April 2011 sampai dengan sekarang menjabat sebagai KepalaBidang Penunjang pada RSUD Dolopo.Bahwa saksi pada tanggal 21 Oktober 2011 sampai Desember 2011 menjabat selakuPPTK. 292222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nnn encesBahwa berdasarkan SE Bupati Madiun No. 050/219/402.021/2011 dan PermendagriNo. 13 Tahun 2006 pasal ayat (22) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tugassebagai PPTK sebagai