Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa terdakwa terdakwa SUPRIJANTO, S.Sos Bin SASTRO SAKAT tel ahdiangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam KegiatanTi Hubungan Industrial dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga KerjaNTr Rokok tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenOne rdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJd Madiun Nomor: 028/01/402.112/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 sertan Surat dari Sekertaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor:050/151) /2010 tanggal 3 Februari 2010

PERKARA : PDS04/MJN/FT.1/10/2013, yang berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa MOKHAMAD FIRMAN, SH,M.Si1 Bin DJOEHARTOselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Program KegiatanPelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun nomor028/01/402.112/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 , pada Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Madiun tahun anggaran 2010 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu

lengkapdan syah dan pasal 122 pada angka ( 9 ) yang menyebutkan setiapSKPD di larang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerahuntuk tujuan lain dari yang telah di tetapkan dalam APBD ;Penyimpangan ....Penyimpangan terhadap tugas pokok PPTKK sebagaimana diaturdalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No.2 tahun 2010 tentangperubahan APBD tahun anggaran 2010 tanggal 20 Agustus 2010Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiunmenindak lanjuti dengan SK Kepala Dinas Nomor 028/01/402.112

31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambahdengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa MOKHAMAD FIRMAN, SH, M.Si Bin DJOEHARTOselaku ....selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Program KegiatanPelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal (UMSI) dengan Surat KeputusanKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun nomor028/01/402.112

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Sekretaris Daerah KabupatenMadiun Nomor : 050/151/402.021/2010 tanggal 03 Pebruari 2010 perihalpedoman pelaksanaan DPASKPD APBD Tahun anggaran 2010 yang ditujukan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah lingkup pemerintahKabupaten Madiun dan berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor 028/01/402.112/2010 tentang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untukkegiatan dana bagi hasil cukai tembakau tahun 2010 Terdakwa di tunjuksebagai PPTK ;Atas dasar Surat Keputusan

Juli 2010 dari Sablon KILAT,Kwitansi dan nota belanja snack tertanggal 27 April 2010 dari RONI,daftar hadir calon peserta UMSI tertanggal 27 April 2010, kwitansi dinasdan daftar penerima honorarium rekrut peserta UMSI tertanggal 9Agustus 2010, kwitansi dan nota belanja perangko tertanggal Juli 2010dari WAPARPOSTEL madiun, (satu) bendel pemesanan barang dankwitansi pembelian bahan bahan praktek kegiatan UMSI dari CV CITRASEJAHTERA tertanggal 9 Agustus 2010 serta surat perintah kerja nomor018/854/402.112

Bahwa Penggugat berusaha menutupi atau menyamarkan legalstanding Penggugat, karena sebelumnya Penggugat telahmengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri KabupatenMadiun atas nama AGUS TONI SAPTO pemilik Karaoke MOMEntertaint sampai pada Putusan Pengadilan yang menjadi salatsatu. sebagai dasar untuk Tergugat dalam mengeluarkanKeputusan TUN tersebut, selanjutnya di keluarkannyarekomendasi dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan OlahragaKabupaten Maidun Nomor : 521/1795/402.112/2020 tanggal 24Agustus

Bukti T6Rekomendasi dari Kepala Dinas PariwisataPemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Nomor :521/1795/402.112/2020, tanggal 24 Agustus 2020,(fotokopi sesuai dengan aslinya);Putusan dari Pengadilan Negeri Kabupaten MadiunNomor : 01/Pdt.G/2020/PN Miy., tanggal 19 Mei2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenMadiun, Nomor : 188.4/47/KPTS/402.106/2020,tentang Pencabutan Tanda Daftar UsahaPariwisata Karaoke Mom Entertaint

Bahwa Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga KabupatenMadiun Propinsi Jawa Timur memberikan rekomendasi kepada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenMadiun dengan Nomor: 521/1795/402.112/2020 tertanggal 24 Agustus2020 untuk mencabut TDUP Penggugat (Vide Bukti T1), dalam klausulmengingat yang intinya dari inspeksi mendadak yang dilakukan BupatiMadiun ditemukan beberapa Botol minuman beralkohol jenis Bir diKaraoke MOM Entertaint (Penggugat) dan pemandu lagu yang terinfeksiHIV

oleh karenanya Bupati memerintahkan untuk menutup Karaoke MOMEntertaint untuk menghormati hari Natal tetapi tidak ada Surat Edaransebelumnya;Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan objectum litis(Vide Bukti P1=T3) pada Konsideran Mengingat angka 3 mendasarinyadengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan padaKonsideran Menimbang huruf b yaitu Rekomendasi Dinas Pariwisata, Pemudadan Olah raga Nomor: 521/1795/402.112

Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2019 Tentang perubahan AtasPeraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Tata CaraPenyelenggaraan Usaha Pariwisata, adapun terkait dengan alasan PencabutanTDUP yang tercantum pada objek sengketa yaitu disebabkan karenamelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;Menimbang, bahwa meneliti lebin lanjut Surat Rekomendasi KepalaDinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nomor : 521/1795/402.112

SUKARMINTO Bin MARTO SUMOdiangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Madiun Nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal1 Februari 2010 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Teknispada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiuntahun anggaran 2010 dan Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/412/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentangPembagian Dana Bagi hasil Cukai Hasil tembakau Kepada satuanPerangkat Kerja

SUKARMINTO Bin MARTOSUMO diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Ker.ja danTransmigrasi Kabupaten Madiun Nomor : 028/01/402.112/2010tanggal 1 Februari 2010 tentang Pejabat Pelaksana Teknis KegiatanTeknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMadiun tahun anggaran 2010 dan Keputusan Bupati Madiun Nomor> 188.45/412/KPTS/402.031/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentangPembagian Dana Bagi hasil Cukai Hasil tembakau Kepada satuanPerangkat

NormaKetenagakerjaan di bidang Industri Rokok Disnakertrans Kab.Madiun berupa 5 (lima) lembar daftar honorarium pejabat pembinadan pelaksana kegiatan penerapan norma ketenagakerjaan dibidangindustri rokok T.A 2010, 3 (tiga) lembar tanda terima honornarasumber bulan Oktober 2010, 4 (empat) lembar tanda terimauang saku peserta tanggal 25 dan 26 Oktober 2010, 4 (empat)lembar tanda terima uang saku pesertatanggal 27 dan 28 Oktober2010...252010, 1 (satu) bendel skep Kadinakertrans Kab Madiun nomorKep.560/26.a/402.112

NormaKetenagakerjaan di bidang Industri Rokok Disnakertrans Kab.Madiun berupa 5 (lima) lembar daftar honorarium pejabat pembinadan pelaksana kegiatan penerapan norma ketenagakerjaan dibidangindustri rokok T.A 2010, 3 (tiga) lembar tanda terima honornarasumber bulan Oktober 2010, 4 (empat) lembar tanda terimauang saku peserta tanggal 25 dan 26 Oktober 2010, 4 (empat)lembar tanda terima uang saku peserta tanggal 27 dan 28 Oktober2010, 1 (satu) bendel skep Kadinakertrans Kab Madiun nomorKep.560/26.a/402.112

dari Sablon KILAT, Kwitansi dan nota belanja snack tertanggal 27 April 2010 dari RONI, daftar hadir calon peserta UMSI tertanggal 27 April 2010, kwitansi dinas dan daftar penerima honorarium rekrut peserta UMSI tertanggal 9 Agustus 2010, kwitansi dan nota belanja perangko tertanggal Juli 2010 dari WAPARPOSTEL madiun, 1 (satu) bendel pemesanan barang dan kwitansi pembelian bahan bahan praktek kegiatan UMSI dari CV CITRA SEJAHTERA tertanggal 9 Agustus 2010 serta surat perintah kerja nomor 018/854/402.112

2010 dari Sablon KILAT, Kwitansi dan nota belanjasnack tertanggal 27 April 2010 dari RONI, daftar hadir calon peserta UMSI tertanggal 27 April2010, kwitansi dinas dan daftar penerima honorarium rekrut peserta UMSI tertanggal 9Agustus 2010, kwitansi dan nota belanja perangko tertanggal Juli 2010 dari WAPARPOSTELmadiun, 1 (satu) bendel pemesanan barang dan kwitansi pembelian bahan bahan praktekkegiatan UMSI dari CV CITRA SEJAHTERA tertanggal 9 Agustus 2010 serta surat perintahkerja nomor 018/854/402.112

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa Terdakwa MOKHAMAD FIRMAN, SH, M.Si Bin DJOEHARTO selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Program Kegiatan Pelatihan Usaha Mandiri Sektor Informal(UMSD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten MadiunHal 27 dr 133 Putusan No.89/Pid.Sus/2013/PN.Sbynomor 028/01/402.112

SUHARTANTO,MM sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)mengeluarkan SK Nomor : 028/01/402.112/2010, tanggal 01 Pebruari 2010,tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), antara lain :M.FIRMAN (Terdakwa dalam perkara ini), dan juga tiga PPTK lainnyayaitu; sdr..Dra. Ellyanti dwi Purwani.,sdr. Suprijanto, dan sdr.

Madiun nomor028/01/402.112/2010 tanggal 1 Pebruari 2010;Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasiltembakau (DBHCT) tahun anggaran 2010, Peraturan Menteri Keuangannomor 84 / PMK.07 / 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasiltembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasiltembakau, Peraturan Menteri Keuangan nomor 20 / PMK.07 / 2009 tentangperubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 84 / PMK.07 / 2008tentang penggunaan dana bagi

SUHARTANTO, MM selaku PPA = antarae Membuka kegiatan sosialisasi ;e Menandatangani pengajuan SPMU (SuratPermintaan Membayar Uang).e Mengambil kebijakan.e Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan.e Bahwa Untuk pengelolaannya / pelaksanaanya , Kepala Dinas yaitu saksiDrs.SUHARTANTO,MM sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)mengeluarkan SK Nomor : 028/01/402.112/2010, tanggal 01 Pebruari 2010,tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), antara lain : sdr.

Madiun nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal 1Pebruari20 10;e Bahwa yang menangani kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau(DBHCHT) tahun anggaran 2010 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Madiun sebagai PPK antara lain yaitu : Kabid Pentalatas : Sdr. Drs. SUYADI, M.Si.Kabid Pengawasan KKSdr. Drs. SUMARWANTO, M.Si.Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja: Sdr.

Madiun nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal 1 Pebruari 2010tentang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada Dinas tenaga Kerja danTransmigrasi Kab. Madiun tahun anggaran 2010. e Dasar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

SUHARTANTO,MM selaku Kepala Dinas dengan sendirinya bertindaksebagai Pejabat Pengguna Anggaran(PPA) ;22 222222222 ee nen ne neeBahwa Untuk pengelolaannya / pelaksanaanya , Kepala Dinas yaitu saksiDrs.SUHARTANTO,MM sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA)mengeluarkan SK Nomor : 028/01/402.112/2010, tanggal 01 Pebruari 2010,tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), antara lain : .terdakwaSuprijanto., dan juga tiga PPTK lainnya yaitu :sdr..Dra. Ellyanti dwiPurwani.,sdr. Sukarminto, sdr.

Nomor : 028/01/402.112/2010, tanggal 1 Pebruari2010, tentang Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Madiun ; Bahwa PPTK yang ditunjuk sesuai dengan SK. Nomor : 028/01/402.112/2010,tanggal 1 Pebruari 2010, tersebut antara lain : .terdakwa Suprijanto., dan jugatiga PPTL lainnya yaitu :sdr..Dra. Ellyanti dwi Purwani.,dsr.

ELLYAANTI DWI PURWANI telah diangkat menjadiPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan penggunaan dana bagihasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun Nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal 01Pebruari 2010, serta berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten MadiunNomor : 050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 Perihal PedomanPelaksanaan

ELLYAANTI DWI PURWANI telah diangkat menjadiPejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan penggunaan dana bagihasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)Tahun 2010 pada Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun Nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal 01Pebruari 2010, serta berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten MadiunNomor : 050/151/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 Perihal Pedoman PelaksanaanDPA

Madiun nomor : 028/01/402.112/2010 tanggal 1Pebruari 2010;Bahwa dasar pelaksanaan kegiatan penggunaan dana bagi hasil cukai hasiltembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2010, Peraturan Menteri Keuangannomor 84 / PMK.07 / 2008 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasiltembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasiltembakau, Peraturan Menteri Keuangan nomor 20 / PMK.07 / 2009 tentangperubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 84 / PMK.O7 / 2008tentang penggunaan dana bagi

Sukarminto ;e Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai PPTK adalah Kepala Dinas, denganSK, yaitu SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMadiun, Nomor : 028/01/402.112/2010, tanggal 01 Pebruari 2010 sertaberdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Nomor :050/15 1/402.021/2010 tanggal 3 Pebruari 2010 Perihal Pedoman PelaksanaanHal 33 dr 107 Putusan No.86/Pid.Sus/2013/PN.SbyDPASKPD APBD Tahun Anggaran 2010, sedangkan untuk pembentukanpanitia oleh masingmasing PPTK ;Bahwa tugas

Nomor : 028/01/402.112/2010, tanggal 1 Pebruari 2010, tentang PenunjukanPejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenMadiun; 2922 2922 22 n nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn cnn nn enn encesMenimbang, bahwa sesuai dengan SK. Nomor : 028/01/402.112/2010, tanggal 1 Pebruari2010, Terdakwa Dra.

Haryono 77 Kota Madiun, sedangkanKoperasi Karya Mulya Caruban adalah sebagai Kantor Cabangdengan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian,Hal 10 dari 65 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.MjyPerdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Nomor518/1431/402.112/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ;Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Koperasi Simpan PinjamKarya Mulya Cabang Caruban yang sebelumnya saksi menjadiPengawas di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya Kota Madiunyang beralamat di JI.

Haryono 77 Kota Madiun, sedangkanKoperasi Karya Mulya Caruban adalah sebagai Kantor Cabangdengan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian,Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Nomor518/1431/402.112/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ;Bahwa struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam Karya MulyaCabang Caruban Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :a. Manager (saksi) bertanggung jawab kepada Pengawas KoordinatorDaerah (Korda) yaitu Saudara Sutrimo ;b.

Haryono 77 Kota Madiun, sedangkanKoperasi Karya Mulya Caruban adalah sebagai Kantor Cabangdengan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian,Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun Nomor518/1431/402.112/2016, tanggal 23 Agustus 2016 ;Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas pada PUSKOPIN Surabayadan saat ini diperbantukan untuk melaksanakan audit pada KoperasiSimpan Pinjam Karya Mulya Cabang Caruban ;Bahwa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki saksi pada saatmelakukan audit terhadap

Haryono 77 Kota Madiun, sedangkan Koperasi Karya MulyaCaruban adalah sebagai Kantor Cabang dengan berdasarkan surat dariKepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan PariwisataKabupaten Madiun Nomor : 518/1431/402.112/2016, tanggal 23 Agustus2016;Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengawas / WakilManager Koperasi Simpan Pinjam Karya Mulya Cabang Caruban adalah :e Bertugas dan bertangung jawab terhadap ketertiban dan keamananserta kemajuan resortresort pada manager ;e Bertugas

Aseli Surat Rekomendasi dengan Nomor: 518/106/402.112/2013 tertanggal 22Januari 2013 dari Kepala Dinas KOPINDAGPAR Madiun . (T.1)2.

Caruban;Bahwa Koperasi Karya Mulya Caruban adalah sebagai KantorCabang dengan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Koperasi,Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kab.Madiun nomor :518/1431/402.112/2016, tanggal 23 Agustus 2016;Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal sejak tanggal 04Agustus 2016 dalam rangka pengecekan rutin secara menyeluruhbaik administrasi perkantoran maupun di lapangan pada KoperasiSimpan Pinjam Karya Mulya Caruban yang dilakukan oleh SaudaraSutrimo selaku pengawas

kopi surat keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 05/BH/402.104/XI/2004 tanggal 26 Nopember 2004 tentang pengesahan akta pendirian KSP Galang Artha Sejahtera;

Madiun, Nomor : 518/006/402.112/PENKES/2012, tertanggal 6 Juli 2012 berikut hasil penilaian kesehatannya;

Madiun dengan penilaian Cukup Sehat;

Madiun berupa 5 (lima) lembar daftar honorarium pejabat pembina dan pelaksana kegiatan penerapan norma ketenagakerjaan dibidang industri rokok T.A 2010, 3 (tiga) lembar tanda terima honor narasumber bulan Oktober 2010, 4 (empat) lembar tanda terima uang saku peserta tanggal 25 dan 26 Oktober 2010, 4 (empat) lembar tanda terima uang saku peserta tanggal 27 dan 28 Oktober 2010, 1 (satu) bendel skep Kadinakertrans Kab Madiun nomor Kep.560/26.a/402.112/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan surat setoran pajak

Madiun berupa 5 (lima) lembar daftar honorarium pejabat pembina dan pelaksana kegiatan penerapan norma ketenagakerjaan dibidang industri rokok T.A 2010, 3 (tiga) lembar tanda terima honor narasumber bulan Oktober 2010, 4 (empat) lembar tanda terima uang saku peserta tanggal 25 dan 26 Oktober 2010, 4 (empat) lembar tanda terima uang saku peserta tanggal 27 dan 28 Oktober 2010, 1 (satu) bendel skep Kadinakertrans Kab Madiun nomor Kep.560/26.a/402.112/2010 tanggal 3 Mei 2010 dan surat setoran pajak