Eko Priyo Utomo); Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan UnitPengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratusempat puluh juta Rupiah) tanpoa ada pertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012; Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten BlitarNomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)Tahun 2012 oleh Kelompok

dilaksanakan oleh Terdakwa yang seharusnya menggunakan danasebesar Rp202.500.000,00 tidak dibelanjakan membeli sapi, tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga perbuatan Terdakwadapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara/perekonomian negara; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN, negara mengalamikerugian sebesar Rp202.120.000,00 (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribuRupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar NomorX.790/199/409.207

Eko Priyo Utomo); Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan UnitPengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratusempat puluh juta Rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya yangseharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012; Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten BlitarNomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)Tahun 2012 oleh Kelompok

Eko Priyo Utomo);Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan UnitPengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratusempat puluh juta Rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya yangseharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten BlitarNomor X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadappenggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok

tiga 200 cc senilai Ro22.880.000,00 (1 unit);Bahwa tanah dan bangunan serta barangbarang tersebut di atasdiatasnamakan SUBADRI bukan Kelompok Tani Bina Sejahtera;Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan UnitPengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp340.000.000,00 (tiga ratus empatpuluh juta Rupiah) tanpa ada pertanggungjawabannya yang seharusnyadiselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten BlitarNomor X.790/199/409.207

Eko Priyo Utomo);Bahwa Terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan UnitPengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp. 340.000.000, (tiga ratusempat puluh juta rupiah) tanpa ada pertanggung jawabannya yangseharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten BlitarNomor : X.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadappenggunaan dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok

dilaksanakan oleh Terdakwa yang seharusnya menggunakan danasebesar Rp. 202.500.000, tidak dibelanjakan membeli sapi, tetapidipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehingga perbuatanTerdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangannegara / perekonomian negara;Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUBADRI bin BOIMAN, negara mengalamikerugian sebesar Rp. 202.120.000, (dua ratus dua juta seratus dua puluh riburupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor :X.790/199/409.207

dilaksanakan oleh Terdakwa yang seharusnyamenggunakan dana sebesar Rp. 202.500.000, tidak dibelanjakan membeliSapi, tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri sehinggaperbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikankeuangan negara / perekonomian negara;Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUBADRI bin BOIMAN, negara mengalamikerugian sebesar Rp. 202.120.000, (dua ratus dua juta seratus dua puluh riburupiah) sebagaimana hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor :X.790/199/409.207

Eko Priyo Utomo);Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) sebesar Rp.340.000.000, (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanpa adapertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar NomorX.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosialPengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok

dilaksanakan oleh terdakwa yangseharusnya menggunakan dana sebesar Rp. 202.500.000, tidak dibelanjakan membeli sapi, tetapidipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikansebagai perbuatan merugikan keuangan negara/perekonomian negara.Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN, negara mengalami kerugiansebesar Rp. 202.120.000, (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana hasilpemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor : X.790/199/409.207

Eko Priyo Utomo);Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) sebesar Rp.340.000.000, (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanpa adapertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desember 2012;Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar NomorX.790/199/409.207/2013 tanggal 6 Desember 2013 terhadap penggunaan dana bantuan sosialPengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) Tahun 2012 oleh Kelompok

dilaksanakan olehterdakwa yang seharusnya menggunakan dana sebesar Rp. 202.500.000, tidak dibelanjakanmembeli sapi, tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sehingga perbuatan terdakwadapat dikategorikan sebagai perbuatan merugikan keuangan negara/perekonomian negara.Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUBADRI Bin BOIMAN, negara mengalami kerugian sebesarRp. 202.120.000, (dua ratus dua juta seratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana hasil pemeriksaanInspektorat Kabupaten Blitar Nomor : X.790/199/409.207

rupiah) tersebut seharusnhya sejumlah202.500.000, (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 35 elor sapi namunterdakwa tidak membelanjakannya ; e Bahwa terdakwa dalam menggunakan uang Bantuan Sosial Kegiatan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) sebesar Rp.340.000.000, (tiga ratus empat puluh juta rupiah) tanpa adapertanggungjawabannya yang seharusnya diselesaikan terakhir tanggal 31 Desembere Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Blitar Nomor :X.790/199/409.207

2006 tentang Sumber Pendapatan danKekayaan Desa, pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan : Hal 9 dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby1 Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelolamelalui APBDes. 2 APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada setiap bulananggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.e Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli dari Inspektorat Pemerintah KabupatenBlitar yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan NomorX.790/297/409.207

Desa, pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan : Pasa 3 ; 222 nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn en nnnee1 Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikelolamelalui APBDes ; 2 APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada setiap bulananggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa ; Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli dari Inspektorat Pemerintah KabupatenBlitar yang dituangkan dalam lLaporan Hasil Pemeriksaan NomorX.790/297/409.207

sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadiberkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalahsama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadikurang berjalan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa serta alat buktiyang lainnya maka diperoleh faktafakta bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli dariInspektorat Pemerintah Kabupaten Blitar yang dituangkan dalam Laporan Hasil PemeriksaanNomor : X.790/297/409.207

Pemerrintah Desa Sumberasimengalami kerugian atas hilangnya asset Negara berupa tanah seluas kurang lebih 4ha dari sisa tanah obyek landreform 32,9252 Ha yang seharusnya digunakan untukkepentingan umum, sungai, jalan, dIll tersebut kepada masyarakat Dusun GambaranyarDesa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (perhitungan NilaiKerugian Negara) Nomor: X710/409.207/2016 oleh Inspektorat Pemerintah KabupatenBlitar atas penjualan sebagian sisa

Pemerintah Daerah Blitar cq.Hal. 25 dari 95 Putusan No : 74/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.Pemerrintah Desa Sumberasi mengalami kerugian atas hilangnya asset Negara berupatanah seluas kurang lebih 4 ha dari sisa tanah obyek landreform 32,9252 Ha yangseharusnya digunakan untuk kepentingan umum, sungai, jalan, dlll tersebut kepadamasyarakat Dusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (perhitungan NilaiKerugian Negara) Nomor: X710/409.207

Pemerrintah DesaSumberasi mengalami kerugian atas hilangnya asset Negara berupa tanah seluasHal. 62 dari 95 Putusan No : 74/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.kurang lebih 4 ha dari sisa tanah obyek landreform 32,9252 Ha yang seharusnyadigunakan untuk kepentingan umum, sungai, jalan, dlll tersebut kepada masyarakatDusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar; Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus(perhitungan Nilai Kerugian Negara) Nomor: X710/409.207/2016 oleh

Pemerrintah DesaSumberasi mengalami kerugian atas hilangnya asset Negara berupa tanah seluaskurang lebih 4 ha dari sisa tanah obyek landreform 32,9252 Ha yang seharusnyadigunakan untuk kepentingan umum, sungai, jalan, dlll tersebut kepada masyarakatDusun Gambaranyar Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar; Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus(perhitungan Nilai Kerugian Negara) Nomor: X710/409.207/2016 oleh InspektoratPemerintah Kabupaten Blitar atas penjualansebagian

ke masjid, tanggal 28 September 2009 sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan diberi kode barang bukti BB 048 ;49) Tanda bukti pembayaran retribusi peralatan lain /kendaraan truck Fuso AG 9618 N untuk angkut mesin gilas ke Sanankulon, tanggal 28 September 2009 sebesar Rp. 150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah), dengan diberi kode barang bukti BB 049 ;50) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.2/112/409.207

gilas 6/8 ton pak makadamjalan ke makam dan jalan ke masjid, tanggal 28 September 2009sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan diberikode barang bukti BB 048 ;49) Tanda bukti pembayaran retribusi peralatan lain /kendaraan truckFuso AG 9618 N untuk angkut mesin gilas ke Sanankulon, tanggal28 September 2009 sebesar Rp. 150.000, (sertaus lima puluh riburupiah), dengan diberi kode barang bukti BB 049 ;50) 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan melaksanakan tugasNomor : 821.2/112/409.207

gilas 6/8 ton pak makadamjalan ke makam dan jalan ke masjid, tanggal 28 September 2009sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), dengan diberikode barang bukti BB 048 ;49)Tanda bukti pembayaran retribusi peralatan lain /kendaraan truckFuso AG 9618 N untuk angkut mesin gilas ke Sanankulon, tanggal28 September 2009 sebesar Rp. 150.000, (sertaus lima puluh riburupiah), dengan diberi kode barang bukti BB 049 ;50)1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan melaksanakan tugasNomor : 821.2/112/409.207

Imam Muhadi, MBA,MM.) bahwa tanggal 15 Januari 2003 akanberangkat ke Jakarta dengan tujuan Kantor Bappenas Jakarta selanjutnya Bupati KabupatenBlitar membuat surat nomor : 050/14/409.207/2003 tanggal 10 Januari 2003 perihal mohonbantuan dana LOAN ADB 1678/INO selanjutnya surat tersebut dibawa ke Jakarta dansesampainya di Jakarta saksi Drs. H.

VIRAMA KARYA) telah menghadap DrBASTARI PANJI INDRA, MSP (Sekretaris P2MPD pusat) dengan hasil adalahpermohonan bantuan dana tersebut disetujui Rp 1,6 Milyar untuk dana KMDdengan persyaratan agar segera menyampaikan surat permohonan. bahwa setelah menghadap Bapak BUPATI (waktu itu dijabat Drs IMAMMUHADI, MBA, MM) selanjutnya Saksi bersama dengan Kepala Kimpraswildan Konsultan pada tanggal 14 Januari 2003 berangkat ke Jakarta denganmembawa surat Bupati Blitar tanggal 10 Januari 2003 nomor050/14/409.207