Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan: Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor:862.4/202/414.202/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Pemberhentian Tidak denganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT salama ini, yaitu:1.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor :862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama SUWITO, S.Pd.Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor :862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil tertanggal 19 Oktober 2017 atas nama SUWITO, S.Pd.Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.Atau apabila ada pertimbangan

Bahwa benar dalam perkara ini yang menjadi obyek Gugatan adalah Surat KeputusanBupati Tuban tanggal 19 Oktober 2017 Nomor : 862.4/202/414.202/2017 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas NamaSUWITO, S.Pd (Penggugat). ; 3. Terkait pernyataan Penggugat dalam Romawi I nomor 2 Ketentuan Perundangundangan menyinggung masalah Diskresi.

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Tuban tanggal 19 Oktober 2017 Nomor :862.4/202/414.202/2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SUWITO, S.Pd (Penggugat);3. Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Tuban tanggal19 Oktober 2017 Nomor : 862.4/202/414.202/2017 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama SUWITO, S.Pd(Penggugat);4.

I(IV/b)Jabatan Kepala SDN Ketodan Kecamatan Jatirogo 29 September 2017, (fotocopy sesuai dengan aslinya);Keputusan Bupati Tuban Nomor : 862.4/202/414.202/2017 TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat tanggal 19 Oktober 2017, (fotocopy sesuai denganaslinya);Keputusan Bupati Tuban Nomor : 155.45/52/KPTS/414.031/2017 Tentang Hal. 25 dari 44 hal.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor862.4/202/414.202/2017, tanggal 19 Oktober 2017, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Suwito, S.Pd.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TubanNomor 862.4/202/414.202/2017, tanggal 19 Oktober 2017, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Suwito, S.Pd.;4.

menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa keputusan objek sengketa berupa Keputusan Tergugat Nomor862.4/202/414.202

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 18 K/TUN/2019sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 19 Oktober 2017 atas namaSuwito, S.Pd.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati TubanNomor 862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak denganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 19 Oktober 2017 atasnama Suwito, S.Pd.:4.

Pada tanggal 21 Juli 2010 keluar Surat Keputusan BupatiTuban Nomor : 873.4.4/106/414.202/2020 tentang Pemberian jinPerceraian;14.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Atau apabila Majelis Hakim berpendapatlain mohon supaya dijatuhkan putusanyang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadirdengan didampingi kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan,Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak, namun tidakberhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil Guru Pada SMP 4 Tubandan telah memperoleh jin Keputusan Bupati Tuban, nomor873.44/106/414.202/2020, tentang pemberian

izin perceraian atas namaSuryanto, S.Pd (Pemohon) tanggal 21 Juli 2020 sedangkan Termohon sebagaiXXXXXXX XXXXXX XXXXX Kepala SMP Negeri 7 Tuban, telah mendapatkan SuratKeterangan Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian dari Bupati Tuban,Nomor 873.4.4/140/414.202/2020 atas nama Dyah Malaysianti, S.Pd, tanggal14 September 2020;Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi padatanggal 26 Agustus 2020, oleh mediator FARUQ ABDIL HAQ,S,HI.M.HI.

bercerai dengan Termohon;;Bahwa, kemudian dalam kesimpulan, Pemohon dan Termohon masingmasing menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, serta mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk beritaacara persidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil Guru Pada SMP 4 Tubandan telah memperoleh jin Keputusan Bupati Tuban, nomor873.44/106/414.202

/2020, tentang pemberian izin perceraian atas namaSuryanto, S.Pd (Pemohon) tanggal 21 Juli 2020 sedangkan Termohon sebagaiXXXXXXX XXXXXX XXXXX Kepala SMP Negeri 7 Tuban, telah mendapatkan SuratKeterangan Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian dari Bupati Tuban,Nomor 873.4.4/140/414.202/2020 atas nama Dyah Malaysianti, S.Pd, tanggal14 September 2020, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10/1983 joPeraturan Pemerintah No.45/1990, telah mendapat ijin perceraian dan Suratketerangan dari atasan

IRWANDI, MH, yang ditunjuk oleh KetuaMajelis dengan penetapan tanggal 2 Maret 2020 untuk menjalankan fungsisebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasilsebagaimana laporan mediator tanggal 02 Maret 2020;Bahwa selanjutnya pihak Termohon mengajukan bukti Surat berupa:Foto copy Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian atas namaTermohon nomor: 873.4.3/25/414.202/2020 yang dikeluarkan oleh BupatiTuban, tanggal 3 Februari 2020, bukti tersebut bermeterai cukup.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon adalah keluarga dekat,yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaransecara langsung, sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya salingbersesuaian, sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil,keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;Menimbang, bahwa pihak Termohon juga telah mengajukan buktiSurat T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraianatas nama Termohon nomor: 873.4.3/25/414.202

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuanHIR, Pasal 165, juncto KUH Perdata, Pasal 1888, juncto PeraturanPutusan, Nomor 2474 /Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 13 halamanPemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang PerubahanTarif Bea Meterai, Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), maka secara formil,bukti tersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti Surat Keterangan UntukMelakukan Perceraian atas nama Termohon nomor:873.4.3/25/414.202/2020 yang dikeluarkan oleh Bupati

menasehatiPenggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian harus mendapat izin atau Surat Katerangan dari Pejabatyang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil, dan Penggugat telah mendapatkan Surat Izin untuk bercerai dari BupatiTuban Nomor : 873.4.4/230/414.202

Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Bupati Tuban,Nomor 873.4.4/230/414.202/2018, tanggal 11 Desember 2018, Buktitersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyatasesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksisaksi, sebagaiberikut :1. SDA,umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman diT, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;.

untukmelakukan perceraian Penggugat telah mendapatkan Surat izin atau SuratKeterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 TentangPutusan, Nomor 2541/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 5 dari 10Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telahmendapatkan Surat Izin atau Surat Keterangan untuk bercerai dari BupatiTuban Nomor : 873.4.4/230/414.202

., sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 01 Nopember 2017,namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa, Tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari BupatiKabupaten Tuban Nomor X.800/14/414.202/2017, Tanggal 24 Nopember 2017,dengan demikian ia telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimanaditentukan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990, dan oleh karenanya

mediasi sebagaimanaketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentangProses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telan memberikanjawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri, sesuaiPeraturan Pemerintah No.10/1983 jo Peraturan Pemerintah No.45/1990, telahmendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari BupatiKabupaten Tuban Nomor X.800/14/414.202

;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan ijinuntuk melakukan perceraian dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor :188.45/11/KPTS/414.202/2017, Tanggal 23 Januari 2017;Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban,karena setelah dimediasi, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangansehingga tidak menggunakan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti berupa surat : Fotokopi Kutipan Akta Nikah

;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidakmemberikan jawaban, karena setelah dimediasi, Tergugat tidak pernahmenghadiri persidangan sehingga tidak menggunakan hak jawabnya atasgugatan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri, sesuaiPeraturan Pemerintah No.10/1983 jo Peraturan Pemerintah No.45/1990, telahmendapat ijin perceraian dari atasan langsungnya dengan Nomor188.45/11/KPTS/414.202/2017 Tanggal 23 Januari 2017, oleh sebab ituGugatan Penggugat

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 873.4.2/414.202/2019,Tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Bupati Tuban, Buktitersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;Bahwa, selain itu, Penggugat telan mengajukan saksisaksi, sebagaiberikut :Putusan, Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Him 3 dari 10 him.1.

dan mohon Putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, makasemua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Tergugat seorang Pegawai Negeri, maka sesuaiPeraturan Pemerintah No.10/1983 yo Peraturan Pemerintah No.45/1990, telahmendapat ijin perceraian dari atasan langsungnya dengan Nomor873.4.2/414.202

Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Tuban Nomor : 862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Suwito, S. Pd. ; ----------------------------------------------------------------3. Mewajibkan Terbanding / Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tuban Nomor : 862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Oktober 2017 atas nama Suwito, S.

Menyatakan tidak sah Keputusan Bupati Tuban Nomor862.4/202/414.202/2017 tentang Pemberhentian Tidak DenganHalaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 1 33/B/2018/PTTUNSBY.Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 19 Oktober 2017 atasnama Suwito, S. Pd. ; 9 22 nnn one renee nee cece nee nee3.

Mewajibkan Terbanding / Tergugat untuk mencabut KeputusanBupati Tuban Nomor : 862.4/202/414.202/2017 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipiltanggal 19 Oktober 2017 atas nama Suwito, S. Pd. ; 4.

agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk Umum, dimulaipemeriksaan dengan pembacaaan surat gugatan yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan jinuntuk melakukan perceraian dengan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor :873.4.4/181/414.202

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua halyang termuat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,sesuai Peraturan Pemerintah No.10/1983 jo Peraturan Pemerintah No.45/1990,telah mendapat ijin perceraian dari atasan langsungnya dengan Nomor :873.4.4/181/414.202

XXX Nomor: 873.4.2/105/414.202/2019 tanggal 09 Mei 2019. Buktitersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;4. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS PemerintahKabupaten XXX bulan Januari 2018 yang berisi daftar penghasilan An.XXX tanggal 02 Januari 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup.

Dengan demikian pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi maksud Perma 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa Pemohon selaku PNS telah mendapatkan surat izindari pejabat yang berwenang yaitu Surat Keputusan Bupati XXX Nomor:873.4.2/105/414.202/2019 tanggal 09 Mei 2019 (bukti P.3), hal tersebut sesuaidengan maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon hingga saat ini masihterdapat hubungan

XXXNomor:873.4.2/105/414.202/2019 tanggal 09 Mei 2019, Bukti tersebutbermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskanbahwasanya identitas Pemohon adalah benar sesuai data yang digunakandalam persidangan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, Serta mempunyaiPutusan, Nomor 1054/Pdt.G/2019/PA.Tbn., Hal. 12 dari 20 Hal.kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 165HIR;Menimbang, bahwa

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yangsah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaaspanggilan, tanggal 11 Juli 2019, 18 Juli 2019 dan 18 Oktober 2019, yangdibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiranTermohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa, Tergugat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari BupatiKabupaten Tuban Nomor 873.4.4/171/171/414.202

Putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri,sesuai Peraturan Pemerintanh No.10/1983 jo Peraturan PemerintahNo.45/1990, telah mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraiandari Bupati Kabupaten Tuban Nomor 873.4.4/171/171/414.202

ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada orang lain yanghadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah danpatut sebagaimana relas tertanggal 8 Mei 2017 dan 5 Juni 2017, dan tidakternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim, memeriksa Surat KeputusanPemberian Izin Perceraian Penggugat dari Bupati Tuban tertanggal 14 Pebruari2017 Nomor : 188.45/31/KPTS/414.202

mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 10 Nopember 2012, sebagaimana tercantum padakutipan akta nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Nopember 2012, danperkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikianPenggugat mempunyai /egal standing untuk mengajukan Gugatan ceralterhadap Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangmelaksanakan Perceraian di dalam berkas perkara sudah melampirkan SuratPemberian Izin perceraian dari Bupati Tuban Nomor188.45/31/KPTS/414.202

menasehatiPenggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil untukmelakukan perceraian harus mendapat izin atau Surat Katerangan dari Pejabatyang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai NegeriSipil, dan Penggugat telah mendapatkan Surat Izin untuk bercerai dari BupatiXXX Nomor : 873.4.4/133/414.202

bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan untukmelakukan perceraian Penggugat telah mendapatkan Surat izin atau SuratKeterangan untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diaturdalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telahmendapatkan Surat Izin atau Surat Keterangan untuk bercerai dari Bupati XXXNomor : Nomor : 873.4.4/133/414.202

., yang berdasarkanPenetapan Ketua Majelis, tanggal 23 Nopember 2017, telah ditunjuk sebagaimediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebuttidak berhasil;Bahwa, Termohon yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari BupatiKabupaten Tuban Nomor X.800/16/414.202/2017, Tanggal 27 Desember 2017,dengan demikian ia telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimanaditentukan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah

mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016,tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri, sesuaiPeraturan Pemerintah No.10/1983 jo Peraturan Pemerintah No.45/1990, telahmendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari BupatiKabupaten Tuban Nomor X.800/16/414.202

sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugatdisebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakansurat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkan jinuntuk melakukan perceraian dengan Surat Keputusan Bupati XXX Nomor :873.4.3/134/414.202

Putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, makasemua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,sesuai Peraturan Pemerintah No.10/1983 jo Peraturan Pemerintah No.45/1990,telah mendapat ijin perceraian dari atasan langsungnya dengan Nomor :873.4.3/134/414.202

Pemohon selaku PNS, berupa Keputusan Bupati xxxxxxxxxXxxxx, Nomor 873.4.4/122/414.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020.Bahwa, Pemohon menyatakan, telah membangun rumah Termohon, tapiPemohon tidak akan menggugatnya dan memberikannya kepada Termohon.Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawabanyang pada pokoknya sebagai berikut :1.

bagian yang tidak terpisahkandari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon danTermohon hadir sendiri di persidangan.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang xxxxXXXX XXXXXX XXXXX,sesuai Peraturan Pemerintah No.10/1983 jo Peraturan Pemerintah No.45/1990,telah mendapat ijin perceraian berupa Keputusan Bupati xXxxXxxXXxXXXX XXXXX,Nomor 873.4.4/122/414.202

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dariBupati Tuban, Nomor 873.4.3/23/414.202/2020, tanggal 03 Februari 2020,bukti tersebut bermeterai cukup, setelan dicocokkan dengan aslinya,ternyata sesual, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;Saksi :Saksi : XXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,tempat kediaman di JI.

yang telah ditetapkanPemohon datang, sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi danpatut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa, Termohon adalah seorang anggota Pegawai NegeriSipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Tuban dantelah mendapatkan surat Keterangan dari atasan yang bersangkutan NomorSurat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Tuban, Nomor873.4.3/23/414.202

.:873.4.4/115/414.202/2021 tanggal 27052021 tentang Pemberian IzinPerceraian;12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalamperkara ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas cukup alasan bagi Penggugat untukmengajukan gugatan perceraian ini, dan untuk adanya kepastian hukum bagiPenggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban cq. Majelis HakimPemeriksa Perkara segera menggelar persidangan untuk memeriksa perkaraini dan menjatuhkan Putusannya sebagai berikut:1.

Fotokopi Keputusan Bupati Tuban Nomor 873.4.4/115/414.202/2021tanggal 27 Mei 2021 tentang Pemberian izin Perceraian an. Penggugat,bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 14 Hald.