Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 11-01-2013 — Putus : 15-03-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 154/Pdt.G/2013/PA.Mr
Tanggal 15 Maret 2013 — PEMOHON DAN TERMOHON
94
  • Selanjutnya Majelis telahmemberikan kesempatan kepada Pemohon sebagai Anggota DPRD yang akanmelakukan poligami untuk mengurus surat izin dari pejabat yang berwenang danmemberikan peringatan akan sanksisanksinya;Bahwa Pemohon telah mengajukan surat keterangan dari atasanlangsungnya yaitu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mojokerto Nomor :170/238/417.200/2013, tertanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa tidak ada aturan tertulis baik di UndangUndang maupun TataTertib DPRD Kota Mojokerto
    2009, Nopol S 4654 TB atas nama Pemohon, bermeterai cukup yangcocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis mobil penumpang merkHyundai Tahun 2009 Nopol B 1365 BFL atas nama Fanny, bermeteraicukup yang cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;Fotokopi Rekaman EEG atas nama Termohon, bermeterai cukup yangcocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;Surat Jawaban Permohonan Jjin Poligami yang dikeluarkan oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, Nomor 170/238/417.200
    Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mojokerto Nomor :170/238/417.200/2013, bertanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknyamenerangkan bahwa tidak ada aturan tertulis baik di dalam UndangUndangmaupun Tata Tertib DPRD Kota Mojokerto yang mengharuskan seorang AnggotaDPRD yang akan melakukan Poligami harus meminta izin secara tertulis kepadaketua DPRD sebagaimana (bukti P8), maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatbahwa oleh karena di DPRD Kota Mojokerto, tempat Pemohon bekerja tidak mengaturtentang Ijin
Register : 09-11-2023 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 03-07-2024
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 774/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Juli 2024 — Penggugat:
ISKAT MULYADI
Tergugat:
1.PT. CAHAYA AGUNG MAKMUR
2.NURFITRIAWATI
3.DARMA PUTRA
220
  • M E N G A D I L I

    Dalam Eksepsi

    Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 417.200,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
Register : 10-01-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PA MALANG Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.MLG
Tanggal 20 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
87
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 417.200,- (empat ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

Register : 25-09-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum:
LIE PUTRA SETIAWAN
Terdakwa:
UMAR FARUQ
15329
  • Wiwiet Febryanto tanggal 16 Juni 2017 selaku Kepala Dinas berikut 1 (satu) lembar surat asli dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MOJOKERTO Nomor: 005/114/417.200/2017 tanggal 13 Juni 2017 kepada Kepala Dinas PU dan PR Perihal Undangan Terkait Rencana Hibah Gedung Bangunan Baru kepada Perguruan Tinggi (PEN Surabaya);
  • 1 ( satu ) buah buku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor: 1 Tahun 2014