Menetapkan bentuk dan/atau bersarnya ganti kerugian yang tetapkanoleh Tergugat I, Il berdasarkan hasil penilaian KJPP Anas Karim Rivai &Rekan Tanggal 28 Nopember 2016 dengan nilai pergantian wajar atasBidang nomor 430.1 seluas 65 m? (enam puluh lima meter persegi) yangterkena proyek pembangunan Mass Rapid Transit atas nama Penggugatsebesar Rp3.192.367.030,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh dua jutatiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);4.

Menghukum Para Tergugat untuk melaksanakan pemberian gantikerugian atas bidang Nomor 430.1 seluas 65 m? (enam puluh lima meterpersegi) yang terkena proyek pembangunan Mass Rapid Transit kepadaPenggugat sebesar Rp3.192.367.030,00 (tiga miliar seratus sembilanpuluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);5.

Nomor 1591 K/Pdt/2018Hak Milik Nomor 408/Pulo) sesuai dengan Nomor Bidang 430.1, luastanah 65 m? (enam puluh lima meter persegi) yang terkenal di JalanFatmawati, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatanatas Pembebasan lahan Mass Rapid Transit (MRT) Koridor dan Stasiunke Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota AdministrasiJakarta Selatan;3.

., Direktur Utama PT BPR Bank JombangPerseroda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALINURACHMAD sebagai Pimpinan Cabang Ngoro berdasarkan SuratKuasa Nomor 900/430.1/415.51/2021 tertanggal 5 Mei 2021 dankepada MUHAMMAD DENNY ALISYAHBANA sebagai KasieRecovery Asset berdasarkan Surat Kuasa Nomor900/430.3/415.51/2021 tertanggal 5 Mei 2021 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang denganRegister Nomor 118/BH.PA/2021 tanggal 25 Mei 2021 untukselanjutnya disebuat sebagai Penggugat

Bahwa atas keterlambatan Pekerjaan Peningkatan Struktur JalanMaligano Todonga Mataompana, Penggugat dan Tergugat telahsepakat melakukan ADDENDUM II dengan Nomor : KU.0808/SPJNWIL.IIVPPK12/ADD2/JLNMTM/430.1 Tertanggal 23 Desember2015, yang mulai berlaku tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan27 Februari 2016 ;.

Menyatakan bahwa Jaminan Uang Muka dari PT Asuransi KreditIndonesia Nomor 55.45.15.01139.3.13.01.0 tanggal 1 Juni 2015atas Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Maligano Todonga Mataompana, tetap berlaku dan tidak dicairan oleh Tergugat Ilkarena Perjanjian antar Penggugat dan Tergugat telah dilakukanADDENDUN Il dengan Nomo: KU.0808/SPJNWLL.IIVPPK12/ADD2/JLNMTM/430.1 Tertanggal 23 Desember 2015;5.

melalui Addendum Il NomorKU.08.08/SPJNWIL.IIVPPK12/ADD2/JLNMTM/430.1 tertanggal23 Desember 2015 yang tidak prosedural tersebutgunamelanjutkansisapekerjaan tersebut tidak menggugurkanHalaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDI/menghalangi kewajiban penyedia barang/jasa untuk melakukanpelunasan atas pengembalian uang muka ke kas negara danmerupakan beban Tahun Anggaran 2015;26.Bahwa sesungguhnya yang mengalami kerugian dengan adanyapermasalahan yang terjadi ini adalah Negara, karena

dianggap secara sepihak telah melakukan pemutusan kontrak, sementara kedudukan Tergugat Ill dalam Gugatan a quo tidak diuraikan mengenaiduduk persoalannya, sehingga Gugatan aquo kabur dan tidakjelas ; Halhal tersebut telah terbukti sebagai berikut:Posita Angka 7 Gugatan a quo yang antara lainmenyebutkan:pahwa atas keterlambatan Pekerjaan PeningkatanStruktur Jalan MaliganoTodongaMataompana,Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukanADDENDUM Il dengan Nomor.KU.0808/SPUJNWIL.IIVPPK12/ADD2/JLNMTM/430.1

KU.0808/SPJNWIL.IIVPPK12/ADD2/JLNMTM/430.1 tertanggal 23Desember 215, sehingga berdasarkan hal tersebutselazimnya Penggugat menuntut Tergugat atas suatuHalaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 78/PDT/2016/PT KDIPerobuatan Wanprestasi karena tindakan Tergugat danTergugat Il telah menyalahi addendum Perjanjian ;Dengan demikian tuduhan Perobuatan Melawan Hukum dalamdalil Gugatan a quo sangatlah tidak beralasan, apalagituduhan tersebut tidak disertai uraianuraian ketentuanperaturan yang berlaku mengenai

Baliwvwa antara peniohon I dan pemohon II tidak ada larangan mcnurut peratwan perunclanl~unclanian maupun sar iuntuk mclaksanakan pernikahan clan sejak melaksanakanperkaxvinan hinuga sekarant tidlak pernah bercerai :8 Bahwa pemohon I dan pemoluon 11 tidak sanggup untuk nwmbayar hiava perkara ini karenamiskin berclasarkan Surat keterangan tidak mampu 474.2/106 430.1 2.21 .10'2013(terlampi);Berdasarkan halhal tersehut di alas, Pemohon mohon agar Ketua Pengaclilan AgamaBondowoso berkenan inemeriksa

Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Nomor: 430.1/141/KSIBD/IV/2018, tanggal 05 Maret 2018 yang dikeluarkan Kepala Desa BentokDarat, Kecamatan BatiBati, Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, telahdinazegelen dan dicocokan sesuai aslinya, diberi kode P.2;Hal. 4 dari 8 hal Pts No.0269/Pdt.G/2018/PA.Plh3.

Surat keterangan untuk mcnikah Nomor: 474.2.'40/430.1 2.11 .7/13 tanggal 03 April 2(113yang dikcluarkan olch Kantor Unison Agarna Kecamatan Gruiugan KahupatenBondowoso dan hermaterai cukup (bukti P.3); 4. Surat keterangan asal usul Nomor : 474.2;40430.12.11.7/13 tanggal 03 April 2013 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Againa Kecamatan Cirujugan Kabupaten 13(...pndoi,vosodan bermaterai cukup (bukti P.4) ; S.

Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor:430.1/331/KSIDBD/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Betok Darat Kecamatan BatiBati Kabupaten Tanah Laut, setelahdicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberitanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;3.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulaiman Nomor6301050805800002 tanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Lisda Wati Nomor 6301054103810001 tanggal 15 Februari2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut,bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);2.Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor: 430.1/207/KSIDBD/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaBentok

Hakim Pengadilan Agama Bondowoso sebagaimediator akan tetapi tidak berhasil.Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan SuratKeterangan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh BupatiBondowoso Nomor:474.2/227/430.1 1.7/2014 tanggal 17 Desember 2013;Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkandengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi danmaksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon

Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 430.1/130/KSLDBD/IN/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa BentokDarat Kecamatan BatiBati (oukti bertanda P.2 dan di paraf).Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya olehKetua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;3.

. > 474.2;80/430.1 2.21 .10/201 3(tentampir)Berdasarkan halhal tersebut di alas. Pemohon motion agar Ketua Pengadilan AgamaBondowoso berkenan memeriksa dan mengadili perkara mi. selanjutnya menjatul > kan penetapanyang amarnya berbunyi sebagai herikcu:PRIIVIAIR .1. MengabulLan permohonan Pemohon dan Pemohon 11 tersebut:2.

dan pentohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini karenamiskin herdasarkan surat keteranuan tidak mampu 474.2/115/430.1 2.21.15/201 3(terlampin):Berdasarkan tersebut di alas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan A2amaBondowoso berkenan menteriksa dan mengaciili perkara ini. selanjutnya menjatuhkan penetapanyang amamya berbunyi sebauai herikut:1. Mengabulkan penmohonan Pemohon clan Pemohon 11 tersebut:2.

Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 430.1/386/ksiBD/X1I/2019 tanggal 12122019 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaBentok Darat (bukti bertanda P.2 dan di paraf).Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya olehKetua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf;Kemudian asli Surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Pemohon danPemohon Il;3.

mengajukan Dupliktertanggal 11 Maret 2014, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi tidakmengajukan Duplik pada persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, pihakPenggugat telah mengajukan suratsurat bukti berupa foto copy yang diberi tandaP 1 sampai dengan P 6 yang perinciannya sebagai berikut :1 P1: Surat Keterangan Kepala Desa Marantha perihal SuratKeterangan Pernah Mengerjakan Lahan yang Terletak di Dusun VTanahpobunti Desa Maranatha Nomor : 430.1

Anwar Gelar Datuk Baso Nan Kuning Gubernur PropinsiSulawesi Tengah melalui Yonif 711 Raksatama tempat orangtua Tergugat II Intervensi bertugas ;36Bahwa Penggugat mendalilkan lokasi tanah dalam objek sengketa adalahtanah peninggalan Almarhum Lamadude (ayah Penggugat), tanah tersebutawalnya hutan belantara dan dibuka langsung atau dikuasai oleh orangtuaPenggugat untuk perkebunan secara turun temurun sejak tahun 1969 (vide gugatan hlm. 2 dan him. 3) ;Bahwa Kepala Desa Maranatha melalui Surat Nomor : 430.1

Surat Pejabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten daerahtingkat Il Barru selaku Wakil Ketua Panitia Pertimbangan Landrefortertanggal 21 Agustus 1989 Nomor 430.1/485/5307/1989 ditujukankepada (1) Para ex pemilik tanah kelebihan, (2) Para penerimaredistribusi, perihal tindak lanjut pelaksanaan ganti rugi oleh negara atastanahtanah objek landreform (Bukti P 5);6. Peta Blok Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di KampungCempa Desa/Kelurahan Siawung, Yang di arsir Stabilo Biru Nomor 10a.n H.

Namun, Tergugat Il tidak dapat memberikan ganti rugi atasobjek sengketa dengan alasan secara lisan bahwa objek sengketa telah terkenarencana jalan;19.Bahwa, berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Walikota Kota AdministrasiJakarta selatan Nomor 899/1.711.521 Perihal Pemberitahuan menjelaskan:Poin 2 menjelaskanHalaman 4 dari 21 Putusan No 575/PDT.G/2017/PN Jkt.SelBahwa kondisi eksisting bidang nomor 426.1 atas nama Christian Tjokro Cs,bidang nomor 428.1 atas nama Jento Akang Cs dan Bidang Nomor 430.1

Penggugat mengajukanReplik tertanggal 04 Maret 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, PihakTergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Maret 2014;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, pihakPenggugat telah mengajukan suratsurat bukti berupa foto copy yang di beritanda P 1 sampai dengan P 6 yang perinciannya sebagai berikut :1 P1 : Surat Keterangan Kepala Desa Marantha perihal SuratKeterangan Pernah Mengerjakan Lahan yang Terletak di Dusun V12Tanahpobunti Desa Maranatha Nomor : 430.1

(kopi tanpa asli) ; Surat dari Kepala Badan Lingkungan HidupPemerintah Mojokerto kepada Pimpinan PT.Manunggal Sentral Baja Nomor660/430.1/416203.A/2013 tanggal 19 April 2013,perihal Tanggapan atas Dokumen UKL/UPL.12. Bukti T 1213.14. Bukti T 1415.Bukti T 13Bukti T 15Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup KabupatenMojokerto kepada Pimpinan PT.

BATINDALEM dan surat BPN No.430.1/KP.567/02/1991 tanggal 03 Juni 1991perihal usulan pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihanmaksimum, Surat keterangan ahli waris, Surat persetujuan ahli waris danada aslinya dikantor BPN, tanah tersebut peninggalan orang tua saksi yangdulu merupakan kepala kampung Desa Pagar;Bahwa saksi pernah memberikan memberikan kuasa kepada 5 (lima) orang,yakni Saksi ABDUL RAHMAN SANUSI, Saksi KAUSAR, Sdr. AHMAD Putusan.

Malang besertasurat No. 050/1524/421.101/2012 perihal Telaahan staf tentangpelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2011 dan 2012 padatahun 2012. 427. 1 (Satu) bundel copy surat No. 050/2222/421.101/2102 perihal RalatPermohonan Pengumuman RUP. 428. 1 (Satu) bundel copy surat No. 050/2223/421.101/2102 perihalPermohonan Bantuan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa secaraEProc. 429. 1 (Satu) bundel copy surat No. 050/2265/421.101/2102 perihalPermohonan Bantuan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa secaraEProc. 430.1

Malang beserta suratNo. 050/1524/421.101/2012 perihal Telaahan' staf tentangpelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2011 dan 2012 padatahun 2012. 427.1 (Satu) bundel copy surat No. 050/2222/421.101/2102 perihal RalatPermohonan Pengumuman RUP. 428.1 (Satu) bundel copy surat No. 050/2223/421.101/2102 perihalPermohonan Bantuan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa secaraEProc. 429.1 (Satu) bundel copy surat No. 050/2265/421.101/2102 perihalPermohonan Bantuan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa secaraEProc. 430.1

Barang BuktiPermohonan Bantuan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa secaraEProc.430.1 (satu) bundel copy dokumen Nota Dinas Nomor010/118/421.023/ULP/2014 tanggal 30 Desember 2014, Hal : LaporanHasil Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Malang Triwulan IV Tahun Anggaran 2014431.1 (satu) bundel copy dokumen Nota Dinas Nomor010/074/35.07.023/ULP/2015 tanggal 29 Desember 2015, Hal : LaporanHasil Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kabupaten Malang Triwulan IV Tahun