Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-02-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.48301/PP/M.XVI/16/2013
Tanggal 14 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11128
  • Put.48301/PP/M.XVI/16/2013
    Nomor Putusan : Put.48301/PP/M.XVI/16/2013 Pengadilan PajakJenis Pajak : PPNTahun Pajak : 2010Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Pajak MasukanMasa Pajak April 2010 sebesar Rp531.386.790,00;Menurut : bahwa koreksi positif Terbanding atas pajak masukan perolehan BKP/JKP terkait kebunTerbanding kelapa sawit masa pajak April 2010 sebesar Rp,531.386.79000 karena subtansi usahaPemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang atas penyerahannya (TBS)dibebaskan
Putus : 09-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 909/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — PT. KARUNIA KENCANA PERMAISEJATI vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2014, tanggal 15 Desember 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48301/PP/M.XVI/16/2013 Tanggal 14 November 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding
    Bahwa Pasal 92 Ayat (3) dari UndangUndang Nomor 14 tahun 2002 tentangPengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasansebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukandalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48301/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013, yang kami terimapada tanggal 11 Desember 2013, atas nama PT.
    Bahwa dengan demikian, telah terobukti pula secara nyatanyata bahwaamar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.48301/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 14 November 2013tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada faktafakta yangHalaman 26 dari 30 halaman.
    dari transaksitransaksi yang ada, serta tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 78 dan Pasal 84 Ayat (1) huruf f dari Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan olehkarenanya Putusan Pajak Nomor : Put.48301/PP/M.XVI/16/2013 tanggal14 November 2013 tersebut harus dibatalkan oleh Majelis HakimMahkamah Agung Republik Indonesia..
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor : Put.48301/PP/M.XV1/16/2013 tanggal 14 November 2013 yang :Halaman 27 dari 30 halaman.