Ditemukan 3 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-01-2013 — Putus : 07-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48158/PP/M.XVI/16/2013
Tanggal 7 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11925
  • PUT.48158/PP/M.XVI/16/2013
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48158/PP/M.XVI/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut MajelisHalaman dari 6: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksiatas Pajak Masukan sebesar Rp 245.464.607,00;: bahwa Pemohon Banding terdiri dari unit produksi pabrik dan kebun, merujuk padaberkas yang disampaikan Pemohon Banding, dapat dilakukan pemisahan biayaantara biaya yang diperuntukkan untuk
    Sebagai pajak objektif, PPN menganut ajaranmateril timbulnya utang pajak karena Undangundang;Dengan kata lain dapat dirumuskan bahwa utang pajak timbul karena adanyatadbestand yang diatur dalam undangundang yaitu sejak adanya suatu keadaan,peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak;PUT.48158/PP/M.XVI/16/2013PT Jamika Raya, 160682642009bahwa berdasarkan ajaran materil tersebut, dalam Pasal 11 UU PPN saat pajakterutang diatur sebagai berikut :1) Terutangnya pajak terjadi pada saat :
Register : 17-04-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 834 B/PK/PJK/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAMIKA RAYA;
3120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diponegoro No. 7, BelakangTangsi, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48158/PP/M.XVI/16/2013, Tanggal 07 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
    Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48158/PP/M.XVI/16/2013, Tanggal 07 November 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP765/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012 tentang keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang
    Majelis (Rp.)PPN Kurang / ( Lebih ) Bayar 245.464.607,00 0,00Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 0,00Sanksi Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP 245.464.607,00 0,00Jml PPN Yang Masih Harus/(Lebih)Dibayar 490.929.214,00 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48158/PP/M.XVI/16/2013, Tanggal 07 November 2013, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada Tanggal 26 November 2013, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan
    Hakim PengadilanPajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKPyang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yangmerupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu Nomor: 575/KMK.04/2000);Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca,meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 48158
    Oleh karena itu,Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48158/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 07November 2013 tersebut harus dibatalkan.Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 834/B/PK/PJK/2017Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.48158/PP/M.XVI/16/2013 tanggal 07 November 2013 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas sengketa pajakterhadap terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP765/WPJ.27/2012 tanggal 12 November 2012 tentang keberatan