Bahwa setelah ditetapbkan sebagai Tersangka pada tanggal 25 April2018 dengan surat Penetapan Nomor : B427/R.5.14/Fd./04/2018PEMOHON belum juga dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka,baru pada tanggal 28 Juni 2018 PEMOHON diperiksa sebagaiTersangka, sesuai dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor:SP666/R.5.14/Fd.1/06/2018 Tanggal 25 Juni 2018 (Bukti P1)5.

Bahwa kemudian PEMOHON dipanggil dan diperiksa sebagaiTersangka pada 17 Juli 2018 berdasarkan Surat Panggilan TersangkaNomor SP651/R.5.14/Fd.1/07/2018 tanggal 17 Juli 2018. (Bukti P2)6.

SP666/R.5.14/d.1/06/2018 tanggal 25Juni 2018 untuk pemeriksaan tanggal 28 Juni 2018, tidak dilakukanpenahanan.2. Surat panggilan tersangka No.

angka 49 halaman 17 pemohon menyebutkan dasarpenahanan terhadap pemohon adalah surat perintah Nomor: Print614/R.5.14/Fd.1/07/2018 tanggal 26 Juli 2018.

Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Tersangka oleh Kejaksaan NegeriPohuwato kepada Risman Mahdjani Nomor : SP666/R.5.14/Fd.1/06/2018,tertanggal 25 Juni 2018, yang diberi tanda P3;4. Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Tersangka oleh Kejaksaan NegeriPohuwato kepada Risman Mahdjani Nomor : SP651/R.5.14/Fd.1/07/2018,tertanggal 17 Juli 2018, yang diberi tanda P4;5.

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Hal. 1 dari 7 hal.Put.Nomor 121 K/Pdt.SusPHI/2018Menyatakan Tergugat (Jatimbang Samosir) dan Tergugat II (Yulisman)telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Mutiara Sabuk Khatulistiwa Periode 20162018 Pasal 48 ayat(10),(11),(15) juncto Pasal 58 ayat (5) poin (5.12), (5.13), (5.14);Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat (PT.Muatiara Sabuk Khatulistiwa) dengan Tergugat (Jatimbang Samosir)dan Tergugat II (Yulisman

Mutiara Sabuk Khatulistiwa Periode 20162018 Pasal 48ayat (10),(11),(15) juncto Pasal 58 ayat (5) poin (5.12), (5.13), (5.14);3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat (PT.Muatiara Sabuk Khatulistiwa) dengan Tergugat (JatimbangSamosir) dan Tergugat Il (Yulisman) terhitung sejak tanggal 5September 2016;4. Menyatakan Putusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugatdengan Tergugat dan Il tanpa pesangon;5.

PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan kualitas pelanggaranPara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang terbukti telahmenerima uang Tunjangan Hari Raya dan fee sesuai dengan suratpernyataan bukti P14 dan P15 maka terhadap fakta hukum demikianmelanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Mutiara Sabuk Khatulistiwaperiode 20162018 Pasal 48 ayat (10), (1), dan (15) juncto Pasal 58 ayat (5)poin (5.12), (5.13) dan (5.14

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.SusPHI/2017/PN.Pbr. tanggal 10Mei 2017;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;Menyatakan Tergugat (Jatimbang Samosir dan Tergugat Il(Yulisman) telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama(PKB) PT Mutiara Sabuk Khatulistiwa Periode 20162018 Pasal 18ayat (10), (11), (15) juncto Pasal 58 ayat (5) poin (5.12), (5.13),(5.14);Menyatakan Putus Hubungan

Sawah yang terletak di Garongkong;5.14. Tanah dan Bangunan permanen yang terletak di MadelloKab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan.6.

Dalam dalil petitum angka 3, 4 dan 5 permohonan, pemohon minta untukpengadilan menetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai hartapeninggalan Pewaris, selanjutnya Pemohon mohon untuk menetapkankepemilikan atas objek angka 5.1. s/d 5.14 tersebut kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta yang telah diuaraikan tersebut,Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan satu persatu fakta tersebutsebagai berikut:Hal. 6 dari 11 Hal.

Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut diyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka 3 dimana dalam dalilpetitum angka 3, 4 dan 5 permohonan, Pemohon minta untuk pengadilanmenetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai harta peninggalan Pewaris,selanjutnya Pemohon mohon untuk menetapkan kepemilikan atas objek angka5.1. s/d 5.14 tersebut kepada Pemohon, Majelis Hakim menilai hal tersebuttidak berdasar atas hukum dan bertentangan dengan landasan hukum dalampermohonan

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 22Mei 2013 Nomor : SP572/N.5.14/Epp.1/05/2013 sejak tanggal23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 Juli 2013 ; 3. Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2013 Nomor : PRINT355/N.5.14/Epp.2/06/2013 sejak tanggal 27 Juni 2013 sampaidengan tanggal 16 Juli 2013 ; 4. Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 15 Juli 2013, Nomor :64.T1/Pen.Pid/2013/PN.BK. sejak tanggal 15 Juli 2013 sampaidengan tanggal 13 Agustus 2013 ; 5.

Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 12, 13, dan 24 Agustus 2015 terhadap obyek sengketa dalam gugatan Penggugat posita 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, dan pada posita 5.22 adalah tidak sah dan tidak berharga;7.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 12, 13, dan 24 Agustus 2015 terhadap obyek sengketa dalam gugatan Penggugat posita 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, dan pada posita 5.22;8. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.DALAM INTERVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian;2.

, atas nama Damiri dengan batasbatas : Utara :tanah /sawah Sabara Timur :tanah /sawah Siswadi Sarkun Selatan : Susuk / selokan Barat :tanah /sawah MustofaYang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 600.000.000 (enam ratus jutarupiah)5.14.

Bahwa tanah sengketa 5.6, 5.14 dan 5.20 adalah salah persil, Sedang tanahsengketa 5.19 tidak jelaskan nomor persilnya. Yang benar :e Tanah sengketa 5.6 adalahpesil 38.e Tanah sengketa 5.14 adalahpersil 39.e Tanah sengketa 5.19 adalahpersil 40.e Tanah sengketa 5.20 adalah persil 8..

Bambang/koskosan Timur : jalan (gang) Selatan : jalan Barat :tanah BambangMerupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;Tentang gugatan Penggugat posita, 5.14, 5.19 dan posita 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,5.9, 5.10, 5.11. 5.12, 5.16, 5.18, 5.20, 5.22, 5.23 dan 5.26;Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada Posita 5.14 dan Posita5.19 Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyekini juga cacat hukum, dan ternyata terhadap obyek sengketa ini ada pihak lain /intervenient

pada posita5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22 telahdikabulkan, maka majelis hakim menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :3.

Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jember padatanggal 12, 13, dan 24 Agustus 2015 terhadap obyek sengketa dalam gugatanPenggugat posita 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.16, 5.18,5.19, 5.20, 5.21, dan pada posita 5.22 adalah tidak sah dan tidak berharga;6.

Bahwa kemudian PEMOHON dipanggil dan diperiksa sebagaiTersangka pada 17 Juli 2018 berdasarkan Surat Panggilan TersangkaNomor SP652/R.5.14/Fd.1/07/2018 tanggal 17 Juli 2018.

Foto copy dari foto copy Surat permintaan keterangan dari Kejaksaan NegeriPohuwato kepada Imam Maulana Nomor : B84/R.5.14/Fd.1/10/2017tertanggal 04 Oktober 2017, yang diberi tanda P1;2. Foto copy dari foto copy Surat Kejaksaan Negeri Pohuwato kepada ImamMaulana, Nomor : B989/R.5.14/Fd.1/11/2017, tertanggal 29 November 2017,yang diberi tanda P2;Halaman 38 dari 51 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Mar.3.

Foto copy dari foto copy Surat Penetapan Tersangka oleh Kejaksaan NegeriPohuwato kepada Imam Maulana, S.E Nomor : B428/R.5.14/Fd.1/04/2018,tertanggal 25 April 2018, yang diberi tanda P3;4. Foto copy dari foto copy Surat Kejaksaan Negeri Pohuwato kepada KepalaSubdivre Gorontalo perihal bantuan pemanggilan tersangka atas namaRisman Mahdjani dan Imam Maulana, Nomor : B664/R.5.14/Fd.1/06/2018,tertanggal 25 Juni 2018, yang diberi tanda P4;5.

Foto copy dari foto copy Surat Panggilan Tersangka oleh Kejaksaan NegeriPohuwato kepada Imam Maulana, SE Nomor : SP667/R.5.14/Fd.1/06/2018,tertanggal 25 Juni 2018, yang diberi tanda P5;6. Foto copy dari foto copy Surat Kejaksaan Negeri Pohuwato kepada KepalaSubdivre Gorontalo perihal bantuan pemanggilan tersangka atas namaRisman Mahdjani dan Imam Maulana, Nomor : B650/R.5.14/Fd.1/07/2018,tertanggal 17 Juli 2018, yang diberi tanda P6;7.

Foto copy dari foto copy Surat panggilan tersangka Nomor : SP612/R.5.14/Fd.1/072018 tertanggal 17 Juli 2018 kepada Imam Maulana, S.E,yang diberi tanda P7;8. Foto copy dari foto copy Surat perintah penahanan (tingkat penyidikan)Nomor : PRINT614/R.5.14/Fd.1/07/2018, tertanggal 24 Juli 2018 dariKejaksaan Negeri Pohuwato kepada Imam Maulana, S.E, yang diberi tandaP8;9. Foto copy dari media Suara Lidik tanggal 17 Juli 2018, yang diberi tanda P9;10.

Sebelah Barat : Saluran Air / Got.Menetapkan hukumnya antara Penggugat (Herawati binti Dg Mapata) danPara Tergugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisantersebut diatas sebagaimana yang dimaksud pada Petitum 5.1., 5.2., 5.3.,5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13 dan 5.14. yangditinggalkan oleh pasangan suami istri Maddu bin Ambo Tang alias LaMaddu dengan Hj.

., 5.13 dan 5.14. yang ditinggalkan oleh pasangan suami istriMaddu bin Ambo Tang alias La Maddu dengan Hj.

kepada Para Ahli Warisyang berhak tanpa kecuali sehingga Para Ahli Waris dapat menerima tanahsengketa tersebut Sesuai dengan bagiannya masingmasing.Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mengadakan pembagiandan pemisahan harta peninggalan sebagaimana yang dimaksud dalamPetitum 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12.,5.13., 5.14. dan Petitum 12.1., 12.2. menurut bagian yang telahditentukan/ditetapkan.Menyatakan tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam

PetitumBudiey Bis, SiSay Sig Si Sy S1Oy SePry S85 59., SL0,, 5,11, 5.12. 5.13, 5.14.dan Petitum 12.1., 12.2. dijual secara lelang, jikalau apabila tanah sengketasebagaimana yang dimaksud dalam Petitum 5.1., 5.2., 5.3.,5.4., 5.5., 5.6.,5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13., 5.14. dan Petitum 12.1., 12.2. tidakdapat dibagi secara riil, Kemudian hasil penjualannya dibagi kepada seluruhahli waris yang berhak dalam bentuk uang, sesuai dengan bagian masingmasing ;Menyatakan sah dan berharga Sita

Jaminan (conservatoir beslaag) yangdiletakkan atas semua obyek sengketa tersebut diatas, sebagaimana yangdimaksud dalam Petitum 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10.,5.11., 5.12., 5.13., 5.14. dan Petitum 12.1., 12.2.Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini.Dan / atauHal. 20 dari 23 Put.

Putusan Nomor 2977/B/PK/Pjk/2018 Mata Hasil PPN PBB. pn JumlahNo Nomor Faktur Uan Penjualan (B) KB 29 Fakturg (A) (10% x A) (C) (D) (A+B+C)1 5.14.NNT.007 USD 1.578.040,20 157.804,02 4.734,12 1.740.578,34Total USD 1.578.040,20 157.804,02 4.734,12 1.740.578,34 Bahwa oleh karena itu PBBKB sebesar USD70.998,92 yang telah dibayarmelalui mekanisme pemungutan oleh Pertamina harus dikembalikan kepadaPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/2134/02/Dipenda tanggal 6 November2014 tentang Keberatan atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor melalui Pertamina dengan Faktur Nomor 5.14

/B/PK/Pjk/2018sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar, dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya banding Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor 973/2134/02/Dipendatanggal 6 November 2014 tentang Keberatan atas Pengenaan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan FakturNomor 5.14

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 21Januari 2013 Nomor : B85/N.5.14/Euh.1/01/2013 sejaktanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan NegeriBangko tertanggal 06 Maret 2013 Nomor : 07/Pen.Pid/2013/PN.BK. sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan tanggal08 April 2018 ; 2 nne enn6.

Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2013Nomor : PRINT253/N.5.14/Euh.2/05/2013, sejak tanggal 06Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ; 8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko tertanggal21 Mei 20138, Nomor : 43.1T1/Pen.Pid/2013/PN.BK. sejaktanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ; 9.

Disita dari MAGDALENA SAMU, SH :6.1. 1 (satu) eksamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa terdiri dari :- KEP-29/R.5.14/Cu.3/04/2015 tgl. 2 April 2015 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Kejari Marisa TA. 2015 ;- KEP-03/R.5.14/Cu.3/01/2016 tgl. 8 Januari 2016 tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Kejari Marisa TA. 2016 ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;7.

Disita dari FARIDS DHESTARASTA MUSA, SH :7.1. 1 (satu) eksamplar Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa terdiri dari :- KEP-20/R.5.14/Cu.3/01/2015 tgl. 5 Januari 2015 ;- KEP-21/R.5.14/Cu.3/01/2015 tgl. 5 Januari 2015 ;(Berkaitan dengan SPM Belanja Pegawai No. 00136/664412/ Honor Pegawai/Juni/2015 dan Cek tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp. 116.640.000,-) ;7.2. 1 (satu) eksamplar Fotocopy Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Marisa terdiri dari :- Print-490/R.5.14/Epp.3/07/2015

tgl. 01 Juli 2015 ;- Print-491/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 02 Juli 2015 ;(Berkaitan dengan SPM Belanja Pegawai No. 00164/664412/ Honor Pegawai/Agustus/2015 dan Cek tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 147.000.000,-) ;7.3. 1 (satu) eksamplar Fotocopy Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Marisa terdiri dari :- Prin-492/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 2 Juli 2015 ;- Prin-493/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 2 Juli 2015 ;(Berkaitan dengan SPM Belanja Pegawai No. 00165/664412/ Honor Pegawai/Agustus/2015 dan

Cek tanggal 18 Agustus 2015 sebesar Rp. 147.000.000,-) ;7.4. 1 (satu) eksamplar Fotocopy Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Marisa terdiri dari :- Prin-590/R.5.14/Epp.3/08/2015 tgl. 26 Agustus 2015 ;(Berkaitan dengan SPM Belanja Pegawai No. 00170/664412/ Honor Pegawai/September/2015 dan Cek tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 228.000.000,-) ;7.5. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Kepala KPPN Marisa Nomor :S-055/WPB.28/KP.0211/2016 Tanggal 21 Januari 2016 Perihal Kesalahan Pembebanan SPM Satker

SP DIPA-006.01.2. 664412/2016 ;9.3. 1 (satu) expl Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa terdiri dari : - KEP-01/R.5.14/Cu.3/01/2016 tgl. 8 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Kejari Marisa TA. 2016 ;- KEP-21/R.5.14/Cu.3/01/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Kejari Marisa TA. 2015 ;9.4. 1 (satu) bundel Fotocopy Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2015 unit kerja Kejari Marisa 2015 dan 2016;Dikembalikan

TPK/2018 Him. 25 321 Print490/R.5.14/Epp.3/07/2015 tgl. 01 Juli 2015 Print491/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 02 Juli 2015(Berkaitan dengan SPM Belanja Pegawai No. 00164/664412/ HonorPegawai/Agustus/2015 dan Cek tanggal 11 Agustus 2015 sebesarRp. 147.000.000,)7.3. 1 (satu) eksamplar Fotocopy Surat Perintah Kepala KejaksaanNegeri Marisa terdiri dari : Prin492/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 2 Juli 2015 Prin493/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 2 Juli 2015(Berkaitan dengan SPM Belanja Pegawai No. 00165/664412/ HonorPegawai

Prin492/R.5.14/Cp.2/08/2015 tanggal 5 Agustus2015 dan Prin493/R.5.14/Cp.2/08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ;Bahwa mengenai uraian kegiatan dalam SPM No. SPM No. 00164/664412Putusan Nomor 6/Pid. Sus.

/2015 sesuai Surat Perintah Nomor :Print 645/R.5.14/Cp.3/10/2015tanggal 05 Oktober 2015.

Print491/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 02 Juli 2015Putusan Nomor 6/Pid.

TPK/2018 Him. 232 321perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Surat Keputusan Kajari Marisa No :KEP21/R.5.14/Cu.3/01/2016 tanggal 5 Januari 2015 yang kemudiandiperbaharui dengan Surat Keputusan Kajari Marisa No : KEP28/R.5.14/Cu.3/04/2016 tanggal 2 April 2015 dan berdasarkan Surat KeputusanKajari Marisa No : KEP01/R.5.14/Cu.3/01/2016 tanggal08 Januari 2016;. Bahwa uang anggaran yang berasal dari APBN disimpan dalam bentuk rekeningGiro di PT.

Sawah yang terletak di Garongkong;5.14. Tanah dan Bangunan permanen yang terletak di MadelloKab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan.6. Menguatkan Penetapan Kewarisan dari Notaris Selmi Matarru. SH;Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Botg7.

Dalam petitum permohonan angka 3, 4 dan 5, Para Pemohon mintauntuk pengadilan menetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai hartapeninggalan Pewaris, selanjutnya Para Pemohon mohon untukmenetapkan kepemilikan atas objek angka 5.1. s/d 5.14 tersebut kepadaPara Pemohon;3.

Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut diyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka 2 (dua) dimanadalam dalil petitum angka 3, 4 dan 5 permohonan, Para Pemohon minta untukpengadilan menetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai harta peninggalanPewaris, selanjutnya Para Pemohon mohon untuk menetapkan kepemilikanatas objek angka 5.1. s/d 5.14 tersebut kepada Para Pemohon, Majelis Hakimmenilai hal tersebut tidak berdasar atas hukum dan bertentangan denganlandasan

Sawah yang terletak di Garongkong;5.14. Tanah dan Bangunan permanen yang terletak di MadelloKab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan.6. Menguatkan Penetapan Kewarisan dari Notaris Selmi Matarru. SH;Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Botg7.

Dalam petitum permohonan angka 3, 4 dan 5, Para Pemohon mintauntuk pengadilan menetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai hartapeninggalan Pewaris, selanjutnya Para Pemohon mohon untukmenetapkan kepemilikan atas objek angka 5.1. s/d 5.14 tersebut kepadaPara Pemohon;3.

Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut diyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka 2 (dua) dimanadalam dalil petitum angka 3, 4 dan 5 permohonan, Para Pemohon minta untukpengadilan menetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai harta peninggalanPewaris, selanjutnya Para Pemohon mohon untuk menetapkan kepemilikanatas objek angka 5.1. s/d 5.14 tersebut kepada Para Pemohon, Majelis Hakimmenilai hal tersebut tidak berdasar atas hukum dan bertentangan denganlandasan

Sawah yang terletak di Garongkong;5.14. Tanah dan Bangunan permanen yang terletak di MadelloKab. Barru Provinsi Sulawesi Selatan.6.

Dalam dalil petitum angka 3, 4 dan 5 permohonan, pemohon minta untukpengadilan menetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai hartapeninggalan Pewaris, selanjutnya Pemohon mohon untuk menetapkankepemilikan atas objek angka 5.1. s/d 5.14 tersebut kepada Pemohon;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta yang telah diuaraikan tersebut,Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan satu persatu fakta tersebutsebagai berikut:Hal. 6 dari 11 Hal.

Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut diyatakantidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta angka 3 dimana dalam dalilpetitum angka 3, 4 dan 5 permohonan, Pemohon minta untuk pengadilanmenetapkan objek angka 5.1. s/d 5.14 sebagai harta peninggalan Pewaris,selanjutnya Pemohon mohon untuk menetapkan kepemilikan atas objek angka5.1. s/d 5.14 tersebut kepada Pemohon, Majelis Hakim menilai hal tersebuttidak berdasar atas hukum dan bertentangan dengan landasan hukum dalampermohonan

. : S.P.Han/127/X/2009/Reskrim, sejak tanggal 05 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2009 Nomor: SP170/N.5.14/Epp.1/12/2009, sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2010 Nomor :SP18/N.5.14/Epp.1/01/2010, sejak tanggal 24 Januari 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2010 ;Penuntut Umum tertanggal 02 Februari 2010 Nomor : Prin74/N.5.14/Ep.1/02

Pol. : S.P.Han/125/X1/2009/Reskrim, sejak tanggal 05 Desember 2009 sampai dengan tanggal 24 Desember 2009 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2009 Nomor: SP169/N.5.14/Epp.1/12/2009, sejak tanggal 25 Desember 2009 sampai dengan tanggal 23 Januari 2010 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2010 Nomor :SP19/N.5.14/Epp.1/01/2010, sejak tanggal 24 Januari 2010 sampai dengan tanggal 02 Februari 2010 ;Penuntut Umum tertanggal 02 Februari 2010 Nomor : Prin76/N.5.14/Ep

Pol. : S.P.Han/126/X1/2009/Reskrim, sejak tanggal 05 Desember 2009 sampai dengantanggal 24 Desember 2009 ; Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2009 Nomor: SP168/N.5.14/Epp.1/12/2009, sejak tanggal 25 Desember 2009 sampaidengan tanggal 23 Januari 2010 ; Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2010 Nomor :SP20/N.5.14/Epp.1/01/2010, sejak tanggal 24 Januari 2010 sampaidengan tanggal 02 Februari 2010 ; Penuntut Umum tertanggal 02 Februari 2010 Nomor : Prin75/N.5.14/Ep

Putusan Nomor 2998/B/PK/Pjk/2018 Mata Hasil PPN PBB PPh Pasal JumlahNo Nomor Faktur Uang Penjualan (B) KB 22 Faktur(A) (10% x A) (C) (D) (A+B+C)1 5.14.NNT.001 USD 12.453.741,17 1.245.374,12 37.361 ,22 13.736.476,51Total USD 12.453.741,17 1.245.374,12 37.361,22 13.736.476,51 Bahwa oleh karena itu PBBKB sebesar USD560.777,25 yang telah dibayarmelalui mekanisme pemungutan oleh Pertamina harus dikembalikan kepadaPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/2128/02/Dipenda tanggal 6 November2014 tentang Keberatan atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor melalui Pertamina dengan Faktur Nomor: 5.14

201801.061.573.0091.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya banding Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/2128/02/Dipendatanggal 6 November 2014 tentang Keberatan atas Pengenaan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan FakturNomor: 5.14

Putusan Nomor 2999/B/PK/Pjk/2018 Stes Hasil PPN PPh Pasal JumlahNo Nomor Faktur Uan Penjualan (B) KB 22 Fakturg (A) (10% x A) (C) (D) (A+B+C)1 5.14.NNT.002 USD 9.718.859,62 971.885,96 29.156,58 10.719.902,16Total USD 9.718.859,62 971.885,96 29.156,58 10.719.902,16 Bahwa oleh karena itu PBBKB sebesar USD436.979,49 yang telah dibayarmelalui mekanisme pemungutan oleh Pertamina harus dikembalikan kepadaPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/2133/02/Dipenda tanggal 6 November2014 tentang Keberatan atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor melalui Pertamina dengan Faktur Nomor: 5.14

Putusan Nomor 2999/B/PK/Pjk/2018a.bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya banding Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: 973/2133/02/Dipendatanggal 6 November 2014 tentang Keberatan atas Pengenaan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan FakturNomor: 5.14.NNT.002 tanggal 4 Maret 2014 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan

Putusan Nomor 2978/B/PK/Pjk/2018Bahwa pengenaan PBBKB kepada Pemohon Banding harus dibatalkansehingga Faktur yang diterbitkan oleh Pertamina memuat perincian sebagaiberikut: Hasil PPN PPh Pasal JumlahNo Nomor Faktur Usne Penjualan (B) reo 22 Faktur(A) (10% x A) (D) (A+B+C)1 5.14.NNT.006 USD 3.917.510,87 391.751,09 11.752,53 4.321.014,49Total USD 3.917.510,87 391.751,09 : 11.752,53 4.321.014,49 Bahwa oleh karena itu PBBKB sebesar USD176.363,50 yang telah dibayarmelalui mekanisme pemungutan oleh Pertamina

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/2133/02/Dipenda tanggal 6 November2014 tentang Keberatan atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar KendaraanBermotor melalui Pertamina dengan Faktur Nomor 5.14

/B/PK/Pjk/2018sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar, dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya banding Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor 973/2133/02/Dipendatanggal 6 November 2014 tentang Keberatan atas Pengenaan PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor melalui Pertamina dengan FakturNomor 5.14

Pol.S.P.Han/25/11/2010/Reskrim sejak tanggal 18 Februari2010 sampai dengan tanggal O09 Maret 2010 ;Perpanjangan Penuntut Umumtertanggal 08 Maret 2010 Nomor49/N.5.14/Epp.1/03/2010 sejak tanggal O09 Maret 2010sampai dengan tanggal 17. ~= April 2010, Nomor50/N.5.14/Epp.1/03/2010 dan Nomor51/N.5.14/Epp.1/03/2010 sejak tanggal 10 Maret 2010sampai dengan tanggal 18 April 2010 ;Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2010 Nomor : Print5.

Perpanj angan KetuaTel ahmenbaca Penet span206/N.5.14/Epp.1/03/2010, Nomor : Print205/N.5.14/Epp.1/03/2010, Nomor i Print207/N.5.14/Epp.1/03/2010 sejak tanggal 23 Maret 2010sampai dengan tanggal 11 April 2010 ;Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 29 Maret 2010, Nomor :37.T1/Pen.Pid/2010/PN.BK., Nomor38.T1/Pen.Pid/2010/PN.BK., Nomor39.T1/Pen.Pid/2010/PN.BK. sejak tanggal 29 Maret 2010sampai dengan tanggal 27 April 2010 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 28 April2010 Nomor =: 37.T2/Pen.Pid

TPK/2018 Him. 25 321 Print490/R.5.14/Epp.3/07/2015 tgl. 01 Juli 2015 Print491/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 02 Juli 2015(Berkaitan dengan SPM Belanja Pegawai No. 00164/664412/ HonorPegawai/Agustus/2015 dan Cek tanggal 11 Agustus 2015 sebesarRp. 147.000.000,)7.3. 1 (satu) eksamplar Fotocopy Surat Perintah Kepala KejaksaanNegeri Marisa terdiri dari : Prin492/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 2 Juli 2015 Prin493/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 2 Juli 2015(Berkaitan dengan SPM Belanja Pegawai No. 00165/664412/ HonorPegawai

Prin492/R.5.14/Cp.2/08/2015 tanggal 5 Agustus2015 dan Prin493/R.5.14/Cp.2/08/2015 tanggal 6 Agustus 2015 ;Bahwa mengenai uraian kegiatan dalam SPM No. SPM No. 00164/664412Putusan Nomor 6/Pid. Sus.

/2015 sesuai Surat Perintah Nomor :Print 645/R.5.14/Cp.3/10/2015tanggal 05 Oktober 2015.

/R.5.14/Euh.2/07/2015 tgl. 02 Juli 2015Putusan Nomor 6/Pid.

TPK/2018 Him. 232 321perkara tindak pidana korupsiberdasarkan Surat Keputusan Kajari Marisa No :KEP21/R.5.14/Cu.3/01/2016 tanggal 5 Januari 2015 yang kemudiandiperbaharui dengan Surat Keputusan Kajari Marisa No : KEP28/R.5.14/Cu.3/04/2016 tanggal 2 April 2015 dan berdasarkan Surat KeputusanKajari Marisa No : KEP01/R.5.14/Cu.3/01/2016 tanggal08 Januari 2016;. Bahwa uang anggaran yang berasal dari APBN disimpan dalam bentuk rekeningGiro di PT.

Sumirah Binti Kromorejo;5.14.Tabungan a/n. Sumirah/ TERGUGATpada BNI 46 Cab.Samarinda.Bahwa para pihak (PENGGUGAT TERGUGAT) telah menyetujui dansepakat dalam perdamaian ini terkait dengan pembagian harta bersamasebagaimana pada poinpoin tersebut diatas sebagai wujud pemahamanserta pengertian untuk mengakhiri persengketaan yang ada dandimohonkan untuk dapat dibagi masingmasing pihak dengan pembagian50% : 50%.2.

Bahwa pada poin 5.3, 5.4 , dan 5.14 diserahkan sepenuhnya kepadaSalinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PASmd. 3 TERGUGATdan tidak dapat lagi diganggu gugat oleh Pihak I (Pertama)/PENGGUGAT dan Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT dan ini diketahuilangsung oleh Pihak TERGUGAT sebagai penerima wasiat. Dan adapunpengawasan atas harta wasiat tersebut disepakati menjadi tanggungjawab Saudari PENGGUGAT(Kakak Kandung Alm.Sumirah).

Sumirah Binti Kromorejo;5.14 Tabungan a/n. Sumirah/ TERGUGATpada BNI 46 Cab.Samarinda.Salinan Putusan Nomor 1618/Pdt.G/2015/PASmd. 7Bahwa para pihak (PENGGUGAT TERGUGAT) telah menyetujui dansepakat dalam perdamaian ini terkait dengan pembagian harta bersamasebagaimana pada poinpoin tersebut diatas sebagai wujud pemahamanserta pengertian untuk mengakhiri persengketaan yang ada dandimohonkan untuk dapat dibagi masingmasing pihak dengan pembagian50% : 50%.2.

Bahwa pada poin 5.3, 5.4 , dan 5.14 diserahkan sepenuhnya kepadaTERGUGATdan tidak dapat lagi diganggu gugat oleh Pihak I (Pertama)/PENGGUGAT dan Pihak II (Kedua)/ TERGUGAT dan ini diketahuilangsung oleh Pihak TERGUGATsebagai penerima wasiat. Dan adapunpengawasan atas harta wasiat tersebut disepakati menjadi tanggungjawab Saudari PENGGUGAT (Kakak Kandung Alm.Sumirah).