Cincin Kawin DR ENS Collection ;5.2.9.1 (Satu) PSG Anting DR ENS Collection ;5.2.10. 1 (Satu) PSG Anting DR Passion jewel ;5.2.11. 4 (empat) PCS Cincin DR Passion Jewel ;5.2.12. 1 (Satu) PCS Kalung DR Passion Jewel ;5.2.13. 2 (dua) PCS Liontin DR Passion Jewel ;5.2.14. 15 (lima belas) Emas batangan 0,5 GR ;5.2.15. 2 (dua) PCS Emas Batangan 25 GR;5.2.16. 5 (lima) PCS Kalung Emas ;5.2.17. 5 (lima) PCS Liontin Emas ;5.2.18. 3 (tiga) PCS Cincin Emas ;5.2.19. 3 (tiga) PSG Anting Emas ;5.2.20. 2 (dua)

Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding meminta /memohon bahwa hanya barang bukti emas No.5.2.15, 5.2.16dan 5.2.18 yang diperoleh dari uang hasil upah sebagai kurirdalam perkara Narkotika jenis sabu sedangkan barang buktiemas No.5.2.1. sampai No.5.2.14 dan No.5.2.17 diperoleh darihasil kerja terdakwa sebagai sopir on line di Jakarta dan jugauang pemberian orang tua kandung terdakwa, maka sudahseharusnya dikembalikan kepada terdakwa.

Barang bukti nomor : (5.2.5),(5.2.6),(5.2.9), (5.2.11),(5.2.13), (5.2.14),(5.2.17) diperoleh sejak bulanJanuari 2016 s/d Nopember 2016 dikembalikan kepadaterdakwa.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Penuntut Umummohon supaya Majelis Pengadilan Tinggi Jawa Tengahmenyatakan :1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa ;2.

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equa/ karena tidak mempertimbangakan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated).5.2.17

Putusan Nomor 292/B/PK/PJK/2017Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated).5.2.17.Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang samaatas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapat dijelaskansebagai berikut: Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja: Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS; Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan; Pajak Masukan kebun dibiayakan dan menjadi unsurHarga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelakmenjadi unsur HPP bagi CPO; Dalam hal usaha

Putusan Nomor 292/B/PK/PJK/2017Pajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated).5.2.17.Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang samaatas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapat dijelaskansebagai berikut: Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawit saja: Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS; Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan; Pajak Masukan kebun dibiayakan dan menjadi unsurHarga Pokok Penjualan (HPP) bagi TBS, dan kelakmenjadi unsur HPP bagi CPO; Dalam hal usaha

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) telah sesuai dengan maksud dantujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan dayasaing dan memberi perlakuan yang sama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telahmengabaikan berprinsip equal karena tidakmempertimbangakan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated).5.2.17

dari maksud dan tujuan diberikannyakemudahan tersebut.5.2.16Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yang sama.Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 448 B/PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangakan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated).5.2.17

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangkan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated).5.2.17

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangkan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated);5.2.17

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuandiberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing danmemberi perlakuan yang sama;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telahmengabaikan berprinsip equal karena tidakmempertimbangakan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated);5.2.17

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangakan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated);5.2.17

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut;5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) telah sesuai dengan maksud dantujuan diberikannya fasilitas: meningkatkan dayasaing dan memberi perlakuan yang sama;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telahmengabaikan berprinsip equal karena tidakmempertimbangakan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated);5.2.17

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangakan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated),5.2.17

Putusan Nomor 1165/B/PK/PJK/2015Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telahmengabaikan berprinsip equal karena tidakmempertimbangakan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated);5.2.17.Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang samaatas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapatdijelaskan sebagai berikut:" Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawitsaja: Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan TBS; Pajak Masukan kebun tidak dapat dikreditkan; Pajak Masukan kebun dibiayakan

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangkan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated).5.2.17

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut.5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangkan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated).5.2.17

perlu dijaga agar didalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut.5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuandiberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing danmemberi perlakuan yang sama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telahmengabaikan berprinsip equal karena tidakmempertimbangakan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated).5.2.17

perlu dijaga agar di dalampenerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuandiberikannya kemudahan tersebut;5.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yang dilakukanPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahsesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya fasilitas:meningkatkan daya saing dan memberi perlakuan yangsama;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mengabaikanberprinsip equal karena tidak mempertimbangakan WajibPajak lain yang proses bisnisnya tidak terpadu (nonintegrated);5.2.17

Putusan Nomor 1460/B/PK/PJK/2017diberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing danmemberi perlakuan yang sama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telahmengabaikan berprinsip equal karena tidakmempertimbangakan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated).5.2.17.Bahwa dalam kasus ini, mengenai perlakuan yang samaatas Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, dapatdijelaskan sebagai berikut:7 Dalam hal usaha Wajib Pajak adalah Kebun Sawitsaja: Tidak ada PPN Keluaran atas penyerahan

dari maksud dantujuan diberikannya kemudahan tersebut.Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 499/B/PK/PJK/20165.2.16.Bahwa penerapan Koreksi Pajak Masukan yangdilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) telah sesuai dengan maksud dan tujuandiberikannya fasilitas: meningkatkan daya saing danmemberi perlakuan yang sama.Bahwa dengan demikian Majelis Hakim telahmengabaikan berprinsip equal karena tidakmempertimbangakan Wajib Pajak lain yang prosesbisnisnya tidak terpadu (non integrated).5.2.17