Ditemukan 7 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 51416 54016 50416 54416 54516 5.16 5.2.16 5.1.16 5.4.10 5.4.11 5.4.12
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 11-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285/B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SMELTING
54 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 285 /B/PK/PJK/2014merupakan kewenangan atau kompetensi absolutPengadilan Pajak untuk mengujinya.5.4.16.
Pengadilan MS PROP NAD Perdata Agama Harta Bersama
Register : 21-08-2013 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan MS PROP NAD Nomor 71/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Tanggal 29 Oktober 2013 — PEMBANDING VS TERBANDING
53 — 24
  • Dua buah kasur busa lajang, kondisi baik,5.4.16. Lemari rak piring kaca tiga pintu, kondisi baik;6. Membagikan harta bersama tersebut kepada Penggugat (TERBANDING) dan almarhum XXXXX masing-masing memperoleh (satu perdua) bagian dari harta pada angka 5 tersebut di atas;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 29-06-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/Ag/2022
Tanggal 29 Juni 2022 — HJ. ANDI BAU MARAWATI BINTI MATTOREANG, dkk vs ANDI SAFRI AWAL BIN ANDI MADDUKELLENG, dkk
277 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Surya Bin Andi Gau mendapat 2/23 x 13,92 persen = 1,21 persen;5.4.16. Andi Imma Binti Andi Gau mendapat 1/23 x 13,92 persen = 0,605 persen;5.4.17. Andi Hidayat Bin Andi Gau mendapat 2/23 x 13,92 persen = 1,21 persen;5.5. Andi Suaib Bin A. Maddukelleng mendapat 2/11 x 7/8 x 100 persen = 15,909 persen;5.6. Andi Safri Awal Bin A. Maddukelleng mendapat 2/11 x 7/8 x 100 persen = 15,909 persen;5.7. Andi Salmani Binti A. Maddukelleng mendapat 1/11 x 7/8 x 100 persen = 7,954 persen;6.
Peraturan & Perundang-undangan SK Ketua MA Petunjuk Teknis
Keputusan Ketua MA
Keputusan Ketua MA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tahun 2020
4471 — 17078
  • Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
  • Misalnya:Kelompok Upah, Kreditor Separatis atau Kreditor Konkuren.9.4.14.Apabila dianggap perlu, Rapat Pencocokan Piutang dapatditunda dalam waktu 8 (delapan) hari tanpa suatu pemanggilan(Pasal 124 Ayat (5) UUK PKPU);9.4.15.Setiap Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi) selesai, makaHakim Pengawas memerintahkan Sekretaris membuat BeritaAcara Rapat Pencocokan Piutang;5.4.16.Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang harus ditandatanganioieh Hakim Pengawas dan Sekretaris/ Panitera Pengganti;9.4.17.Daftar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-02-2016 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 29 Februari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS I. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk, DK
339 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Niat untuk menetapkan hargaSMS sama sekali tidak terkandung dalam PerjanjianInterkoneksi yang dibuat antara Pemohon dengan PT.Telkomsel;5.4.16. Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon tidak terbukti telah membuat perjanjian penetapanharga layanan SMS dengan PT. Telkomsel sebagaimanadisimpulkan oleh Termohon, karena Perjanjian Interkoneksiantara Pemohon dengan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 14-07-2008 — Putus : 27-05-2008 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2008 — PT. EXCELCOMINDO PRATAMA, Tbk,Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU),Cs
723 — 796
  • Telkomsel ;5.4.16. Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelas bahwaPemohon tidak terbukti telah membuat perjanjianpenetapan harga layanan SMS dengan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
228 — 77
  • rutin Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.12 : 1 (satu) bundel asli SPM BT tahun 2004 untuk kegiatan belanjamodal Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.13 : 1 (satu) bundel asli SPM BT tahun 2005 untuk kegiatan belanjamodal Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.14 : 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)anggaran rutin / aparatur tahun 2001 Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.15 : 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)anggaran rutin / aparatur tahun 2002 Dinas PU Pemkab Langkat.BB 5.4.16