Ditemukan 22 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2906 K/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — PT. KALISTA ALAM, ( Badan Hukum Indonesia ), diwakili oleh SUBIANTO RUSID Selaku Direktur VS KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI. Dkk.;
358227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat SitaJaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempatterletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan DarulMakmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 27 dengan luas 5.769 Ha (lima ribu tujuh ratus enam puluhsembilan hektar) sebagaimana terdapat dalam gambar situasi Nomor18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekarang menjadi KabupatenNagan
    hutan tidak bisadimintakan pertanggung jawaban hukumnya kepada Penggugat/PTKalista Alam;Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial ternadap Penggugat/PTKalista Alam;Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat sitajaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempatterletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan DarulMakmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 27 dengan luas 5.769
    2906 K/Pdt/2019dimintakan pertanggung jawaban hukumnya kepada Penggugat/PTKalista Alam;Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PTKalista Alam;Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat sitajaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempatterletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan DarulMakmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 27 dengan luas 5.769
Putus : 15-08-2017 — Upload : 26-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT HIPMAWI MITRA VS PERUM KERETA API INDONESIA
3316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Luas total tanah yang sudah digusur paksa :* Rumus bc =6.501 m2 678 m2 = 5.769 m? (lima ribu tujuhratus enam puluh sembilan meter perseg)i);e. Bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah dimaksud bervariasi,Halaman 11 dari 38 hal.Put. Nomor 1447 K/Pdt/2017yaitu minimal dua lantai dan ada beberapa diantaranya tiga danempat lantai. Namun untuk kepastian hukum, Penggugatmenghitung secara umum bahwa bangunan yang berdiri di atastanah seluas 5.769 m?
    (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilanmeter persegi) tersebut adalah bangunan dua lantai sehingga luasbangunan yang telah digusur paksa secara melawan hukum olehTergugat adalah seluas; 5.769 m? x 2 = 11.538 m? (sebelas ribulima ratus tiga puluh delapan meter perseg)i):Nilai bangunan per m? menurut pasaran senilai Ro4.000.000,00(empat juta rupiah) maka nilai kerugian bangunan yang dideritaPenggugat adalah sebesar :11.538 m?
    = 5.769 m? (lima ribu tujuh ratusenam puluh sembilan meter persegi);e. Bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah dimaksud bervariasi, yaituminimal dua lantai dan ada beberapa diantaranya tiga dan empatlantai.
    Namun untuk kepastian hukum, Penggugat menghitung secaraumum bahwa bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 5.769 m2(lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) tersebutadalah bangunan dua lantai sehingga luas bangunan yang telahdigusur paksa secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi semulaHalaman 34 dari 38 hal.Put. Nomor 1447 K/Pdt/2017Terbanding/Tergugat adalah seluas; 5.769 m? x 2 = 11.538 m?
Register : 24-08-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 80/PDT-LH/2018/PT BNA
Tanggal 4 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat : Kementrian Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Diwakili Oleh : Kementrian Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI
Terbanding/Penggugat : PT. Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria, Tata Ruang, Kepala BPN Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI ACEH
Terbanding/Turut Tergugat IV : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH
Terbanding/Turut Tergugat I : KETUA KOPERASI BINA USAHA KITA
273161
  • 2015 Tanggal 28 Agustus2015 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April2017, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.Bahwa kemudian berkaitan dengan Putusan Nomor12/Pdt.G/2012/PN.MBO. tanggal 8 Januari 2014, Pengadilan NegeriMaulaboh telah terlebin dahulu meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah ,bangunan dan tanaman diatasnya, bertempat di Desa Pulo Kruet, AlueBateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kecamatan Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769
    tidak bisadimintakan pertanggungjawaban hukumnya kepada Penggugat/PT KallistaAlam ;Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PTKallista Alam;Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat SitaJaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempatterletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27denganluas 5.769
    Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminanterhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di DesaPulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten AcehBarat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5.769 Ha(lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar ) sebagaimana terdapatdalam gambar situasi Nomor : 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekaranghalaman 15 putusan
    Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminanterhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di DesaPulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten AcehBarat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5.769 Ha(lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar ) sebagaimana terdapatdalam gambar situasi Nomor : 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekarangmenjadi Kabupaten
    Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminanterhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di DesaPulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5.769 Ha (lima ributujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana terdapat dalam gambarsituasi Nomor : 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupaten Aceh Barat yang sekarang menjadi Kabupaten
Upload : 26-07-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 78/PDT/2016/PT BTN
5137
  • Luas total tanah yang sudah digusur paksa:Rumus b c = 6.501 m2 678 m2 = 5.769 m2 (lima ribu tujuhratus enam puluh sembilan meter persegi);. Bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah dimaksud bervariasi,yaitu minimal dua lantai dan ada beberapa diantaranya tiga danempat lantai.
    Namun untuk kepastian hukum, PENGGUGATmenghitung secara umum bahwa bangunan yang berdiri di atastanah seluas 5.769 m2 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilanmeter persegi) tersebut adalah bangunan dua lantai sehingga luasbangunan yang telah digusur paksa secara melawan hukum olehTERGUGAT adalah seluas; 5.769 m2 x 2 = 11.538 m2 (sebelasribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi);Nilai bangunan per m2menurut pasaran senilai Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) maka nilai kKerugian bangunan yang
    telah diubah pada angka 7Perbaikan Gugatan, dimana PENGGUGATmenginginkan pembayaran ganti rugikerugian materiil yang dijabarkan sebagaiberikut:Kerugian Materiila.Luas tanah yang disewa PENGGUGAT dari TERGUGAT seluas6.912 m2 (enam ribu sembilan ratus dua belas meter persegi);Luas tanah yang dibangun seluas 6.501 m2 (enam ribu lima ratussatu meter persegi);Luas tanah yang bangunannya belum ditertibkan seluas 678 m2(enam ratus tujuh puluh delapan meter persegi);Luas tanah yang sudah ditertibkan seluas 5.769
Register : 23-07-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
244160
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak Desa Pulo Kruet, AlueBateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengansertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuhratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam GambarSituasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupetan Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten PropinsiAceh (dahulu Nanggroe
    Putusan Pengadilan TinggiBanda Aceh No. 50/PDT2014/PT.BNA tanggal 15 Agustus 2014 JoPutusan Mahkamah Agung RI No. 651 K/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 PK/PDT/2017 tanggal 18April 2017, adalah:Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan, dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Batang Brok Kecamatan darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ributujuh
    Bahwa Penetapan Ketuan Pengadilan Negeri MeulabohNomor12/Pdt.G/2012 jo No. 50/PDT2014/PT.BNA jo No. 651 K/Pdt/2015 joNo. 1 PK/PDT/2017 yang didelegasi/diminta bantuannya ke PN SukaMakmue adalah eksekusi atas sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan, dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Batang Brok Kecamatan darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ributujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) yang tidak
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue jika iaberhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sahdisertai dengan 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penjualandimuka umum secara lelang dengan perantaraan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Acehterhadap barang berupa sebidang tanah, bangunan dan tanamandi atasnya, terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng BrokKecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
    Dikatakan prematur karena sampai saat iniPengadilan Negeri Suka Makmue baru menerima perintah dari PengadilanNegeri Meulaboh hanya sebatas mengenai untuk melakukan pelelangansebidang tanah, bangunan dan tanaman seluas 5.769 hektar sebagai dalamsertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang telah diletakkan sita jaminan olehPengadilan Negeri Meulaboh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makamenjadikan Para Pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan derden verzet
Register : 25-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 8/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT.Kalista Alam Diwakili Oleh : Sri Yuni Hartati, SH,CN, Dkk
Terbanding/Tergugat : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
205125
  • memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri SukaMakmue jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yangsah disertai dengan 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penjualan di mukaumum secara lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelalng Banda Aceh terhadap barang berupa :Sebidang tanah bangunan dan tanaman diatasnya, terletak di desa PuloKruet Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Baratdengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
    Lingkungan Hidup/Pemerintah KabupatenAceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan tindakan tertentu mengawasi, pelaksanan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahanmeliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya,Propinsi Aceh ; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
    (dan seterusnya) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atastanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletakdi desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilanhektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oelh Kantor PertanahanKabupaten Aceh Barat, berlokasi adi Kabupaten, ProvinsiAceh
    sebagaimana mestinya sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku; Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atasketerlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atastanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak diDesa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27dengan luas 5.769
    (Termohon Eksekusi) tidak melaksanakan putusanPengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap asetPelawan (Termohon Eksekusi) yang telah diletakkan sita jaminanberdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MeulabohNomor: 12/Pen.Pdt.G/2012/PNMBO tanggal 7 November 2013, yaituberupa :Sebidang tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempatterletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan DarulMakmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak GunaUsaha No. 27 dengan luas 5.769
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
221139
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atastanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak Desa PuloKruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten AcehBarat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769(lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyatadalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupetan Aceh Barat, berlokasi diKabupaten Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Suka Makmue jika iaberhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yang sahdisertai dengan 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penjualandimuka umum secara lelang dengan perantaraan KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Acehterhadap barang berupa sebidang tanah, bangunan dan tanamandi atasnya, terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng BrokKecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
    2011/25 Ramadhan 1432 H Nomor525/BP2T/5322/2011 seluas 1.605 Hektar yang terletak di Desa Pulo KruetKecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Propinsi Aceh;Halaman 100 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Perlawan Nomor 1/Pat.Bth/2019/PN SkmMenimbang, bahwa menurut Majelis hakim lahan seluas 1000 (seribu)hektar berada didalam wilayah izin usaha Terlawan Il PT.Kallista Alamberdasarkan Surat Izin Gubernur Aceh tanggal 25 Agustus 2011/25 Nomor525/BP2T/5322/2011, tentunya berbeda dengan lahan seluas 5.769
    Dimana lahanseluas 1000 (seribu) hektar merupakan lahan yang terbakar yang tidak pernahdiletakkan sita jaminan sedangkan lahan seluas lahan seluas 5.769 (lima ributujuh ratus enam puluh sembilan hektar) merupakan lahan yang telah diletakkansita jaminan dan akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melaluibantuan delegasi Pengadilan Negeri Suka Makmue;Menimbang, bahwa dalam dalil Terlawan Il PT.Kallista Alam yangtercantum pada alat bukti surat tertanda (P17, T.I13,T.II6, T.Int9) dalamputusan
    Dikatakan prematur karena sampai saat iniPengadilan Negeri Suka Makmue baru menerima perintah dari PengadilanNegeri Meulaboh hanya sebatas mengenai untuk melakukan pelelangansebidang tanah, bangunan dan tanaman seluas 5.769 hektar sebagai dalamsertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 yang telah diletakkan sita jaminan olehPengadilan Negeri Meulaboh;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makamenjadikan Para Pelawan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukangugatan derden verzet
Register : 22-07-2019 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 6/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
PT.Kalista Alam
Tergugat:
Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
476316
  • memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri SukaMakmue jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnya yangsah disertai dengan 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penjualan di mukaumum secara lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelalng Banda Aceh terhadap barang berupa :Sebidang tanah bangunan dan tanaman diatasnya, terletak di desa PuloKruet Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Aceh Baratdengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
    melakukan tindakan tertentunymengawasi, pelaksanan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahanHalaman 3 dari 72 Putusan Perdata Gugatan Perlawanan Nomor 6/Padt.Bth/2019/PN Skmmeliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya,Propinsi Aceh ; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
    (dan seterusnya) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atastanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletakdi desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilanhektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oelh Kantor PertanahanKabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh
    sebagaimana mestinya sesuaidengan peraturan perundang undangan yang berlaku; Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) per hari atasketerlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini; Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atastanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak diDesa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27dengan luas 5.769
    (Termohon Eksekusi) tidak melaksanakan putusanPengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap asetPelawan (Termohon Eksekusi) yang telah diletakkan sita jaminanberdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MeulabohNomor: 12/Pen.Pdt.G/2012/PNMBO tanggal 7 November 2013, yaituberupa :Sebidang tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempatterletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan DarulMakmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak GunaUsaha No. 27 dengan luas 5.769
Putus : 14-02-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2461 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Februari 2014 — H. Aep Zainudin VS Ny. Odah
3211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Termohon' Kasasi/Terbanding/Penggugat telah membuktikan dengan bukti surat berupa suratketetapan jual beli tanah (P1), tertanggal 10 Juni 1969, yang isinya padapokoknya yaitu pihak Penjual Bapak Suharma dan Bapak Ili dan PihakPembeli yaitu Ibu Odah (Penggugat), objek jual beli berupa tanah darat diBlok Perawan, Persil No. 2d Desa Jatiwangi, masingmasing seluas 2.880HA dan 1.880 HA (Luas Seluruhnya : 5.769 Ha);.
    uraianuraian tersebut diatas, sangat nampak jelas perbedaanperbedaan atas objek terperkara, dimana dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek terperkara milik TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat adalah di Blok Nyomplong/Perawan dengan Luas6.885 HA, tetapi berdasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana surat ketetapan jual beli tanah(P1), tertanggal 10 Juni 1969, letak tanah Penggugat terletak di Blok Perawan,luas seluruhnya : 5.769
Register : 04-05-2014 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 262/Pdt.G/2015/PN.Tng
Tanggal 17 Desember 2015 — PT.HIPMAWI MITRA X PERUM KERETA API INDONESIA
8276
  • = 5.769 m#? (lima ribu tujuhratus enam puluh sembilan meter persegi) ;e. Bahwa bangunan yang berdiri diatas tanah dimaksud bervariasi,yaitu minimal dua lantai dan ada beberapa diantaranya tiga danempat lantai. Namun untuk kepastian hukum, PENGGUGATmenghitung secara umum bahwa bangunan yang berdiri di atastanah seluas 5.769 m?
    (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilanmeter persegi) tersebut adalah bangunan dua lantai sehingga luasbangunan yang telah digusur paksa secara melawan hukum olehTERGUGAT adalah seluas; 5.769 m? x 2 = 11.538 m? (sebelasribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) ;Nilai bangunan per m*menurut pasaran senilai Rp 4.000.000,(empat juta Rupiah) maka nilai kerugian bangunan yang dideritaPENGGUGAT adalah sebesar :11.538 m?
    Luas tanah yang sudah ditertibkan seluas 5.769 m2 (lima ribu tujuhratus enam puluh sembilan meter persegi) x 2 dikarenakanmerupakan bangunan 2 lantai sehingga diakui oleh PENGGUGATbangunan yang sudah ditertibkan adalah seluas 11.538 m2 (sebelasribu lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) ;.
Putus : 08-01-2014 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO
Tanggal 8 Januari 2014 — MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA; MELAWAN : PT . KALLISTA ALAM
21331682
  • terkenal denganPerkara Mandalawangi, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapatmengacu kepada putusan tersebut.Sita JaminanBahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak siasia (/lusoir), maka layak danberalasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara a quomeletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah, bangunan dantanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng BrokKecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak GunaUsaha No. 27 dengan luas 5.769
    mengalihkan baiksecara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negaraatau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalambentuk apapun menjual / mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakandalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri alas harta kekayaan Penggugattermasuk: Sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di DesaPulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.27 dengan luas 5.769
    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunandan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue BatengBrok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat HakGuna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluhsembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No. 18/1998tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten513.ATAUAceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi Aceh (dahulu Nanggroe
    Aceh Barat dengan sertifikatHak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 ha (lima ribu tujuh ratusenam puluh sembilan ) hektar sebagaimana ternyata dalam gambarsituasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kab.
    Tentang Petitum ke 2 : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkanatas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa PuloKruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Mak mur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratusenam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi No.18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Propvinsi
Putus : 28-08-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — PT. KALLISTA ALAM VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
39133241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan Perkara Mandalawangi, sehingga mohon Majelis yangterhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut;Sita JaminanBahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak siasia (i//usoir), maka layakdan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkaraa quo meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
    Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat,berlokasi di Kabupaten, Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe AcehDarussalam);Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ributujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalamGambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten,Propinsi Aceh (dahulu Nanggroe
    Lingkungan Hidup/Pemerintah KabupatenAceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan tindakantertentu mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, karena lokasilahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya,Propinsi Aceh;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
Putus : 19-11-2014 — Upload : 23-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 186/Pid/2014/PT BNA
Tanggal 19 Nopember 2014 — SUBIANTO RUSID
322333
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, AlueBateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratusenam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No.18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh (dahulu NanggroeAceh
Putus : 19-11-2014 — Upload : 24-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 201/PID/2014/PT BNA
Tanggal 19 Nopember 2014 — PT. KALISTA ALAM
560427
  • Dinas Lingkungan Hidup/Pemerintah Kabupaten Meulaboh danKabupaten Nagan Raya untuk melakukantindakan tertentumengawasi,pelaksanan pemulihan lingkungan, karena lokasi lahan meliputi 2 (dua)Kabupaten Melaboh dan Kabupaten Nagan Raya, Propinsi Aceh.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, AlueBateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 27 dengan luas 5.769
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sulaiman Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
168111
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkandi atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempatterletak Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, KecamatanDarul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat HakGuna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuhratus enam puluh Sembilan hektar) sebagaimana ternyatadalam Gambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan KabupetanAceh Barat, berlokasi di Kabupaten Propinsi Aceh (dahuluNanggroe
    memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan NegeriSuka Makmue jika ia berhalangan karena tugas lain diganti olehwakilnya yang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi untukmelakukan penjualan dimuka umum secara lelang dengan perantaraKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Kelang Banda Aceh terhadapbarang berupa Sebidang tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng BrokKecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769
    MeulabohMemerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri SukaMakmue jika ia berhalangan karena tugas lain diganti oleh wakilnyayang sah disertai dengan 2 (dua) orang saksi untuk melakukanpenjualan dimuka umum secara lelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Kelang Banda Aceh terhadapbarang berupa Sebidang tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng BrokKecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat denganSertifikat Hak Guna Usaha No. 27 dengan luas 5.769
    berdasarkan penetapanKetua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/Pdt.G/2012/PN Mbo jo Nomor50/PDT/2014/PTBNA jo Nomor 651 K/Pdt/2015 jo Nomor 1 PK/PDT/2017 yangtelah meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue untukmelakukan penjualan dimuka umum secara lelang dengan perantara KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh terhadap sebidang tanahdan bangunan serta tanaman diatasnya yang terletak didesa Pulo Kruet AlueBateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat seluas 5.769
    telah menjadi yuridiksi Pengadilan Negeri SukaMakmue, sehingga secara yuridis formil maka penerapan Sema Nomor 1 Tahun2010 adalah sudah tepat diperlakukan aturan delegasi eksekusi terhadap objeklelang eksekusi tersebut dari Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh kepada KetuaPengadilan Negeri Suka Makmue sebagaimana yang dilakukan dalam perkaraint;Menimbang, bahwa disamping itu Lelang Eksekusi dalam hal pelelanganobjek lelang tersebut diatas adalah merupakan Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 27 dengan luas 5.769
Putus : 18-04-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 April 2017 — PT KALLISTA ALAM vs KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
12071222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ributujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalamGambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten,Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe
    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ributujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalamGambar Situasi Nomor 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten,Provinsi Aceh (dahulu Nanggroe
    Lingkungan Hidup/Pemerintah KabupatenAceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan tindakantertentu mengawasi, pelaksanaan pemulihan lingkungan, Karena lokasilahan meliputi 2 (dua) Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya,Propinsi Aceh;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah,bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet,Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Baratdengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
Register : 03-06-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 09-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 50/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 15 Agustus 2014 — Pembanding/Tergugat : PT. Kallista Alam
Terbanding/Penggugat : Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia
963779
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh
Register : 17-10-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 89/PDT/2014/PT BNA
Tanggal 30 Oktober 2014 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA) Diwakili Oleh : KAMARUDDIN, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : SYAHRUL, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) Diwakili Oleh : RASWIN H MANIHURUK
Terbanding/Penggugat : SAMSUL BAHRI
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA)
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIACQ. GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS MT,
7724
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, setempat terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektar) sebagaimana ternyata dalam gambar situasi No. 18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten, Provinsi Aceh
Register : 02-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 72/PDT-LH/2020/PT BNA
Tanggal 20 Oktober 2020 — Pembanding/Penggugat : KOPERASI BINA USAHA KITA Diwakili Oleh : Jainuddin Harahap, SH
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kallista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
15675
  • Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atastanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di DesaPulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur,Kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat Hak Guna Usaha Nomor27 dengan luas 5.769 (lima ribu tujuh ratus enam puluh Sembilanhektar) sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor18/1998 tanggal 22 Januari 1998 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kabupetan Aceh Barat, berlokasi di Kabupaten PropinsiAceh (dahulu Nanggroe
    alenia terakhir adalah dalil yang keliru.Bahwa objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan NegeriMeulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.MBO Jo Nomor:50/PDT/2014/PT.BNA Jo Nomor: 651 K/PDT/2015 Jo Nomor:1/PK/PDT/2017, yang meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri SukaMakmue adalah objek yang jelas, yakni sebidang tanah, bangunan dantanaman di atasnya, terletak di desa Pulo Kruet, Alue Bateng BrokKecamatan Darul Makmur, kabupaten Aceh Barat dengan sertifikat HakGuna Usaha Nomor 27 dengan luas 5.769
Register : 26-07-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 09-05-2018
Putusan PN MEULABOH Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Mbo
Tanggal 12 April 2018 — Penggugat:
PT. Kalista Alam
Tergugat:
Kementrian Negara Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI
Turut Tergugat:
1.KETUA KOPERASI BINA USAHA KITA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria, Tata Ruang, Kepala BPN Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROPINSI ACEH
4.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI ACEH
1194894
  • Alam ;

    Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 PK/PDT/2015 tanggal 18 April 2017 tidak mempunyai titel eksekutorial terhadap Penggugat/PT Kallista Alam;

    Memerintahkan Pengadilan Negeri Meulaboh untuk mengangkat Sita Jaminan terhadap tanah, bangunan dan tanaman diatasnya, setempat terletak di Desa Pulo Kruet, Alue Bateng Brok, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 27 dengan luas 5.769