Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karenanyatanyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujudsebuah Surat Keputusan Tertulis dan yang secara konkritmenegaskan Tergugat menolak perpanjangan izin lokasi PTJasamas Graha Utama (Penggugat) Nomor 503.02/06295/2012tanggal 27 September 2012 dengan alasan karena tidakmemenuhi persyaratan;b.

Alasan dan Dasar Hukum Pembatalan Surat Keputusan Tergugat AQuo dan Penerbitan Perpanjangan Izin Lokasi PT Jasamas GrahaUtama;1.Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM)Kabupaten Demak Nomor 503.02/06295/2012, tanggal 27 September2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan PembangunanKawasan Industri, Pergudangan dan Perumahan. Dimana Izin lokasitersebutdiberikan kepada Sdr.

Bahwa pada saat itu Penggugat telahmenanggapi kenapa tidak bisa diperpanjang, karena sesuai KeputusanKepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kabupaten Demak Nomor 503.02/06295/2012, tanggal 27September 2012 pada oprinsipnya izin lokasi tersebut dapatdiperpanjang. Penggugat juga mempertanyakan sikap Sdr.

Putusan Nomor 174 PK/TUN/201710.11.perpanjangan waktu sebagaimana tertuang dalam Keputusan KepalaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kabupaten Demak Nomor 503.02/06295/2012, tanggal 27September 2012;Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015, Penggugat menerima suratNomor 503/1098/2015 dari BPPTPM Kabupaten Demak (Tergugat)tentang Perpanjangan Izin Lokasi yang menginformasikan bahwa darihasil rapat koordinasi dengan Tim Perizinan Kabupaten Demak padatanggal 23 dan 30 September 2015

Bahwa betul Penggugat berdasarkan Surat Keputusan KepalaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal(BPPTPM) Kabupaten Demak Nomor 503.02/06295/2012, tanggal27 September 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi mendapatkanIzin Lokasi seluas + 400 Ha (kurang lebih empat ratus hectare)yang terletak di Desa Sidogemah, Gemulak dan BedonoKecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Kemudian terdakwamenjual kembali obatobatan daftar G tersebut ke masyarakat di toko obat Lestarimiliknya dan terdakwa menyimpan obatobatan daftar G tersebut di dalam kamarrumah anaknya sdr.Ronny hingga ditemukan oleh petugas kepolisian.Bahwa terdakwa memiliki ijin toko obat berdasarkan Keputusan Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 503.02/SITOKPPT.HSS/IM/2012 tentang Pemberian Izin Toko Obat tanggal 16 Februari 2012namun terdakwa tidak mempunyai izin Apotik.Terdakwa

Kemudian terdakwamenjual kembali obatobatan daftar G tersebut ke masyarakat di toko obat Lestarimiliknya dan terdakwa menyimpan obatobatan daftar G tersebut di dalam kamarrumah anaknya sdr.Ronny hingga ditemukan oleh petugas kepolisian.Bahwa terdakwa memiliki ijin toko obat berdasarkan Keputusan Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 503.02/SITOKPPT.HSS/II/2012 tentang Pemberian Izin Toko Obat tanggal 16 Februari 2012namun terdakwa tidak mempunyai izin Apotik.T

500 mg sebanyak 90 butir;Barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlakudengan Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan No. 62/Pen.Pid/2013/PN.Kgn. tanggal26 Februari 2013 sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang buktiyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan ke persidangan alat buktisurat dalam berkas perkara berupa :1 Keputusan Kepala KantorPelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Hulu Sungai SelatanNomor : 503.02

HSS Nomor 503.02/SITOKPPT.HSS/IM/2012 sejak tanggal 16 Februari 2012 dan berlaku untuk masaberlaku 5 Tahun; bahwa terdakwa memang berjualan obat keras daftar G tersebut karena banyaknyapermintaan dari pembeli terhadap jenis obat tersebut, dan terdakwa menjualnyabukan untuk penyalahgunaan obat untuk mabukmabukkan tetapi memang untukmereka yang sakit dan memerlukan obat tersebut; Bahwa terdakwa memang hanya berpendidikan sampai dengan jenjang SMP tetapiterdakwa telah lama berkecimpung di bidang toko

HSS Nomor 503.02/SITOKPPT.HSS/IM/2012 sejak tanggal 16 Februari 2012 dan berlaku untuk masaberlaku 5 Tahun;bahwa terdakwa memang berjualan obat keras daftar G tersebut karena banyaknyapermintaan dari pembeli terhadap jenis obat tersebut, dan terdakwa menjualnyabukan untuk penyalahgunaan obat untuk mabukmabukkan tetapi memang untukmereka yang sakit dan memerlukan obat tersebut;Bahwa terdakwa memang hanya berpendidikan sampai dengan jenjang SMP tetapiterdakwa telah lama berkecimpung di bidang toko

Menyatakan batal Keputusan Bupati Gresik No.503.02/86/437.74/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Ijin Gangguan(HO) Untuk Industri Daur Ulang Plastik An. PT. WARINGINPLASTINDO JAYA; """=3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gresik No.503.02/86/437.74/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Ijin Gangguan(HO) Untuk Industri Daur Ulang Plastik An. PT. WARINGINPLASTINDO JAYA,; 4.

NTTmempertanyakan dan memeriksa kelengkapan perijinan toko Panca Saktikepada terdakwa HENGKY MARLOANTO,saat itu juga terdakwamenerangkan tidak mempunyai atau tidak dapat menunjukan jin berupaSurat Keterangan Pengecer (SKPA) dan dasarnya Penunjukan pengecerdari distributor atau sub distributor, dan tidak memiliki Surat ijin Usahapenjual minuman beralkohol ( SIUP MB), pada kesempatan tersebutterdakwa hanya dapat menunjukan suratsurat berupa Surat lin tempatpenjualan minuman beralkohol (SITPMB) nomor : 061/BPPT.503.02

Umum mendakwa Terdakwa Hengky Marloantodengan pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan jo pasal 49 ayat (1) jo pasal 31 ayat (1) Permendag RI Nomor20/MDag/PER/4/2014 Tahun 2014 kerena Terdakwa Hengky Marloanto tidakbertindak atas nama Pelaku Usaha Perseorangan melainkan atas nama PelakuBerbadan Hukum atau Bukan Badan Hukum;Menimbang, bahwa bahkan berdasarkan bukti surat lampiran 8 berupaSurat jin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Nomor Pendaftaran Nomor061/BPPT.503.02

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

• 1 (Satu) Lembar Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) Nomor 503.02/106/HO/DPMPPT/2017 P.I An Idris Abdullah, Tanggal 03 Agustus 2017.

ini Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp 2000, (Dua Ribu)Rupiah dalam pertabung dan saya ada memiliki pangkalan gas LPG berat 3Kg Bahwa Tidak diperbolehkan sesuai dengan kontrak kerja dengan PTHarapan yang beralamat di Aceh Timur;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Pidana Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Lsk 1(Satu)Lembar Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) Nomor :503.02

harus dikurangkan terhadap lamanyaTerdakwa dijatuhi pidana ;Menimbang bahwa oleh Majelis hakim tidak ditemukan adanyakeadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Terdakwadari tahanan sementara, maka oleh karenanya Terdakwa harus diperintahkanuntuk tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa:1 (Satu) Lembar DaftarUlang Izin Gangguan (HO) Nomor 503.02

;Bahwa pada tanggal 6 April 2018 dibuatlan Akta Perjanjian Kerjasama No. 16,yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat, dimana Penggugat sebagaipembeli dan Tergugat dan Tergugat II pemilik Kawasan Industri, dimana PihakPertama (Tergugat dan Tergugat II) adalah pemilik lahan kawasan Industri danpihak pertama yang telah memiliki ijin lokasi dan rekomendasi perijinan di dalamKawasan tersebut sebagai berikut:1. ljin Lokasi seluas 75 Ha yang dibuktikan dengan perpanjangan jjin lokasiNo.503.02/02290

Bahwa Tergugat dan Tergugat II membuat Akta Persetujuan Dan Kuasa DireksiNo. 18 Tanggal 17 September 2018 dan No. 30 Tanggal 26 September 2018 yangdibuat oleh dan di hadapan Turut Tergugat, dengan maksud dan tujuanmemberikan kuasa kepada Penggugat untuk membantu mengurus segalasesuatunya yang berkaitan dengan Kawasan Industri tersebut;Bahwa jin Lokasi seluas 75 Ha tidak ada permasalahan sama sekali yangdibuktikan dengan perpanjangan jjin lokasi No. 503.02/02290/VI/2017 tanggal 8Juni 2017, akan tetapi

dibuatlah Akta Perjanjian Kerjasama No. 16,20.21.yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Terbanding, dimana Terbanding sebagaipembeli dan Tergugat dan Tergugat II (Para Pembanding) pemilik KawasanIndustri, dimana Pihak Pertama (Tergugat dan Tergugat II / Para Pembanding)adalah pemilik lahan kawasan Industri dan pihak pertama yang telah memiliki jjinlokasi dan rekomendasi perijinan di dalam Kawasan tersebut sebagai berikut: jin Lokasi seluas 75 Ha yang dibuktikan dengan perpanjangan ijin lokasiNo.503.02

kwitansi tersendiri;Bahwa Tergugat dan Tergugat II (Para Pembanding) membuat Akta PersetujuanDan Kuasa Direksi No.18 Tanggal 17 September 2018 dan No. 30 Tanggal 26September 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Turut Terbanding II, denganmaksud dan tujuan memberikan kuasa kepada Terbanding untuk membantumengurus segala sesuatunya yang berkaitan dengan Kawasan Industri tersebut;22.Bahwa ljin Lokasi seluas 75 Ha tidak ada permasalahan sama sekali yangdibuktikan dengan perpanjangan jjin lokasi No. 503.02

mempertanyakan danmemeriksa kelengkapan perijinan toko Panca Sakti kepada terdakwa HENGKYMARLOANTO,saat itu juga terdakwa menerangkan tidak mempunyai atau tidakdapat menunjukan jin berupa Surat Keterangan Pengecer (SKPA) dan dasarnyaPenunjukan pengecer dari distributor atau sub distributor, dan tidak memilikiSurat ijin Usaha penjual minuman beralkohol ( SIUP MB), pada kesempatantersebut terdakwa hanya dapat menunjukan suratsurat berupa Surat jin tempatpenjualan minuman beralkohol (SITPMB) nomor061/BPPT.503.02

seharusnyamendapat bagian masingmasing 320 meter sehingga menjadi tinggal 100 meter ;Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniTergugat telah mempunyai sertifikat hak milik No. 1273 yang dikeluarkan oleh BPNKabupaten Klaten tanggal 25 Februari 1992 (bukti T1), Tergugat sebagai pembayar pajakberdasarkan SPPT tertanggal 11 Januari 2011 (bukti T3), dan Tergugat telahmendapatkan ijin untuk mendirikan dan membongkar bangunan berdasarkan KeputusanKepala kantor Pelayanan Terpadu No. 503.02

HSS Nomor 503.02/SITOKPPT.HSS/IM/2012 sejak tanggal 16 Februari 2012 dan berlaku untuk masaberlaku 5 Tahun;bahwa terdakwa memang berjualan obat keras daftar G tersebut karena banyaknyapermintaan dari pembeli terhadap jenis obat tersebut, dan terdakwa menjualnyabukan untuk penyalahgunaan obat untuk mabukmabukkan tetapi memang untukmereka yang sakit dan memerlukan obat tersebut;Bahwa terdakwa memang hanya berpendidikan sampai dengan jenjang SMP tetapiterdakwa telah lama berkecimpung di bidang toko

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti:

• 1 (Satu) Lembar Daftar Ulang Izin Gangguan (HO) Nomor 503.02/106/HO/DPMPPT/2017 P.I An Idris Abdullah, Tanggal 03 Agustus 2017.