Put. 50643/PP/M.VIA/16/2014

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut. 50643/PP/M.VIA/16/2014PPN2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi PajakMasukan sebesar Rp 473.394.841,00, karena adanya Penyerahan Barang Kena Pajaktertentu yang bersifat strategis sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.473.394.841,00 atas perolehan Barang KenaPajak tertentu yang bersifat

Gersindo Minang Plantation, beralamat di JalanPukat Banting Rahayu 53, Kelurahan Bantu, Kecamatan MedanTembung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05Nopember 2014;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut. 50643/PP/M.VIA

Kernel dan Material) dan Jasa KenaPajak (berupa: Jasa Maklon) yang Pemohon Banding lakukan adalah denganterutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni: Terutang PPN dengan tarif 10%(berupa penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri dan penyerahanBarang Kena Pajak ke kawasan berikat yang Pajak Pertambahan NilaiNyaTidak Dipungut) dan Terutang PPN dengan tarif 0% (berupa penyerahanEkspor);Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 393 /B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50643

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50643/PP/M.VIA/16/2014, Tanggal 25 Februari 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Maret 2014 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1405/PJ./2014 Tanggal28 Mei 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 06 Juni 1014 dengan disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

/2016penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN (TBS),tidak dapat dikreditkan;Sedangkan Pajak Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untukkegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligusuntuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapatdikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalamPutusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50643

Dengan demikian, PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.50643/PP/M.VIA/16/2014 tanggal 25Februari 2014 tersebut harus dibatalkan.e Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.50643/PP/M.VIA/16/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP414/WPJ.19/2013 tanggal 28 Maret 2013, tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang

akantetapi sejak Desember 2011 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaigoyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohonsering menuduh Pemohon melakukan perbuatan yang tidaktidak. bahkan Termohonsampai menuduh Pemohon mempunyai hubungn dengan wanita lain. selain itu, Termohonjuga sering mengusir Pemohon saat keduanya masih tinggal dirumah orang tua Termohon.bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Talak sebagaimana register nomor : No. 1753/Pdt.G/2012/PA.Jr. 50643

., M.Sc.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), dalamPutusan Nomor Put.50643/PP/M.VIA/16/2014 halaman 2526,dengan uraian sebagai berikut:bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagaiBarang Kena Pajak yang bersifat stragis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai,bahwa penjelasan Pasal 16B UndangUndang Pajak

., M.Scmenyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), dalamPutusan nomor: Put. 50643/PP/M.VIA/16/2014 halaman 2526,dengan uraian sebagai berikut:Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai BarangKena Pajak yang bersifat stragis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,Bahwa penjelasan Pasal 16B UndangUndang Pajak

., M.Scmenyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), dalamPutusan Nomor Put.50643/PP/M.VIA/16/2014 halaman 2526,dengan uraian sebagai berikut:Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai BarangKena Pajak yang bersifat stragis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Bahwa penjelasan Pasal 16B UndangUndang Pajak PertambahanNilai

Putusan Nomor 1807/B/PK/PJK/2017berbeda (dissenting opinion), dalam Putusan NomorPut.50643/PP/M.VIA/16/2014 halaman 2526, dengan uraiansebagai berikut:Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkanhasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifatstragis (BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa penjelasan Pasal 16B UndangUndang PajakPertambahan

., M.Sc menyatakan pendapat yang berbeda(dissenting opinion), dalam Putusan Nomor: Put.50643/PP/M.VIA/16/2014 halaman 2526, dengan uraian sebagai berikut:Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasil pertanian sebagai BarangKena Pajak yang bersifat stragis (BKP Strategis) yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Bahwa penjelasan Pasal 16B UndangUndang Pajak

,M.Sc menyatakan pendapat yang berbeda (dissentingopinion), dalam Putusan Nomor: Put.50643/PP/M.VIA/16/2014halaman 2526, dengan uraian sebagai berikut:Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkanhasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifatstragis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dibebaskandari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa penjelasan Pasal 16B UndangUndang PajakPertambahan

., M.Scmenyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), dalamPutusan Nomor Put.50643/PP/M.VIA/16/2014 halaman 2526,dengan uraian sebagai berikut:bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemenntah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkan hasilpertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategisHalaman 27 dari 33 halaman.

., M.Sc.menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion),dalam Putusan Nomor Put.50643/PP/M.VIA/16/2014 halaman2526, dengan uraian sebagai berikutbahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkanhasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifatstragis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dibebaskandari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,Halaman 29 dari 35 halaman.

., M.Scmenyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion),dalam Putusan nomor: Put. 50643/PP/M.VIA/16/2014halaman 2526, dengan uraian sebagai berikutBahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 menetapkanhasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifatstragis (BKP Strategis) yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,Bahwa penjelasan Pasal 16B UndangUndang PajakPertambahan