Bahwa dengan dikeluarkannya Surat KeputusanTata Usaha Negara a quo olehTergugat Perihal : Penolakan PenerbitanSertifikat (Peralihan),Nomor : 860/13 51.71/1V/2011 tertanggal 12April 2011 maka Tergugattelah bertindak sewenang wenang karena tidakmemperhatikan factor hukum yang terjadi dantelah bertentangan dengan Azas azas UmumPemerintahan Yang Baik (the Principle of GoodGovernment) khususnya azas kecermatan dan azasproporsionalitas ;d.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2)Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentangPeradilan Tata Usaha Negara maka Penggugatmengajukan gugatan Tata Usaha Negara karenaSurat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugatyakni Surat Keputusan Nomor : 860/13 51.71/1V/2011 tertanggal 12 April 2011 adalahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan melanggar Azas azasUmum Pemerintahan Yang Baik (the Principle ofGood Government) khususnya Azas KepastianHukum, Azas Tertib Penyelenggaraan

Menyatakan batal atau tidak sah serta tidakmempunyai kekuatan hukum Surat KeputusanBadan/Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat yaitu Surat Keputusan PerihalPenolakan Penerbitan Sertifikat (Peralihan),Nomor : 860/13 51.71/1V/2011, tertanggal 12April 2011 ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan a quo Perihal : PenolakanPenerbitan Sertifikat (Peralihan), Nomor860/13 51.71/1V/2011 tanggal 12 April 2011 yangdikeluarkan oleh Tergugat tersebut ;4.

Bukti P 2Fotocopy Surat Penolakan PenerbitanSertipikat atas nama Penggugat yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaDenpasar Nomor : 860/13 51.71/1V/2011tertanggal 12 April 2011 :3. Bukti P 3Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor : 5tanggal 9 Januari 1987, perihal PerjanjianKerja Sama yang dibuat dihadapan NotarisN.W.Sukarmini, SH ;4. Bukti P 4Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri16Gianyar No 59/Pdt/.G/1998/PN.Gir.tertangggal 13 Maret 1999 ;5.

Bukti T 2Fotocopy Surat Penolakan PenerbitanSertipikat atas nama Penggugat yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan KotaDenpasar Nomor : 860/13 51.71/1V/2011tertanggal 12 April 2011 :3.

Gusti Ngurah Made3.Bahwa Harta Warisan Almarhum Gusti Ngurah Made Dog yangdimaksud adalah sebidang bidang tanah yang terdiri dari pipil No. 160,persil No. 1 dengan nomor SPPT: 51.71. 020.0060098.0 dengan luas60.450 M? ( Enam Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh meter persegi)yang terletak di subak Kedaton No. 118, Desa Sumerta Kelod,Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tercatat atas nama Gusti Ngurah Made4.

Bahwa tahun 1991, Ida Tjok Ngurah Jambe Pemecutan dan atau IdaCokorda Ngurah Mayun Samirana, S.H yang bukan merupakan ahliwaris dari almarhum Gusti Ngurah Made Dog mengajukanPemohonan Pensertipikatan atas pipil No. 160, persil No.1 dengannomor SPPT: 51.71. 020.0060098.0 dengan luas 60.450 M?

;n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnno Pasal 26 ayat (3): Kepada ahli waris oleh Kepala Kantor PendaftaranTanah diberikan sertipikat sementara setelah kepadanya disampaikansurat keterangan tentang pelunasan pajak sampai pada saat meninggalnyaPOWATLIS ~~~~~~~~~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnmaka Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) sehingga pipil No.160, persil No. 1 dengan nomor : SPPT: 51.71. 020.0060098.0 denganluas ...luas 60.450 M?

Kalau dianggap nya perlu maka selain diKantor Kepala Desa dan Kantor Assisten Wedana itu, Kepala KantorPendaftaran .. .Pendaftran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain.Karena Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Gusti Ngurah MadeDog sama sekali tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Tergugatatau pihakpihak yang terkait mengenai pensertipikatan Sertipikat HakMilik Sertipikat Hak Milik (SHM) atas pipil No. 160, persil No. 1 dengannomor SPPT: 51.71. 020.0060098.0 dengan luas 60.450 M

Asas Bertindak Cermat.Karena tidak cermat dan berhatihati Tergugat sehinggamenimbulkan kerugian bagi Penggugat yang merupakan wargamasyarakat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM)sehingga sehingga pipil No. 160, persil No.1 dengan nomorSPPT: 51.71. 020.0060098.0 dengan luas 60.450 M?

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTADENPASAR; Berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar, Berdasarkansurat kuasa khusus Nomor 1865/Sk 51.71/VII1/2011, tanggal04 Agustus 2011, memberikan kuasa1. M. Lintong Tambunan, SH Kepala Seksi Sengketa,Konflik danPerkard j= se s sees coms seme aree Soe Be ete ee ce ee2.1 Nyoman Karin, SH Kepala Sub Seksi Sengketa danKonflikPertanahan; +2220 errr reer rere eee3. Ni Made Sucitawati, SH.

Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor1539/Peng 51.71/V/2011 tanggal 27 Juni 2011 juncto Ralatpada harian Bali Post tanggal 30 Juni2011; ++ 2 eee ee.

dimaksud dalam pasal 1 angka 9Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yang berbunyi : suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkonkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata :Menimbang, bahwa setelah dicermati surat suratTergugat masing masing Nomor 1539/Peng 51.71

Pangkat : Penata TingkatI (III/d), Jabatan : Kepala Sub Seksi PerkaraPertanahan ; Sama Sama berkewarganegaraan Indonesia, memilihalamat di Kantor Pertanahan Kota Denpasar JalanPudak Nomor 7 Denpasar, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 17 Januari 2011, Nomor166.A/Sk.51.71/1/2011, Selanjutnya disebutsebagal ;5 ~ TERGUGAT /TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayatersebut; eee eee ee ee eee eeeTelahmembaca : 1.

tidaknya mohon putusan yangseadil adilnya menuruthukum ; Menimbang sebelum berkas perkara tersebut dikirimke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepadapihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Denpasar telah diberi kesempatan untukmelihat / mempelajari berkas (inzage) masing masingpada tanggal 20 JuniTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa maksud gugatan adalahsebagaimana dalam surat gugatan yang pada intinya keputusanTergugat / Terbanding Nomor : 2215/10 51.71

. 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata UsahaMENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : O1/G/2011/PTUN.Dps. tanggal 10 Mei2011 yang dimohonkan bandingtersebut; MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI Menolak eksepsiTergugat/Terbanding ; DALAM POKOKPERKARA ; Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuksebagian ; Menyatakan batal dan memerintahkan kepadaTergugat/Terbanding untuk mencabut KeputusanTergugat No : 2215/10 51.71

.; 4 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah keliru mempertimbangkanbukti T10, karena bukti T10 yang berupa Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Denpasar No. 18 / HP / BPN.51.71 / 2010 baru terbit padatanggal 29 Desember 2010, sedangkan gugatan Penggugat telah didaftarkanpada tanggal 22 Desember 2010, sehingga menurut Pembanding bukti T10tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian. ; 5 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan tanahsengketa berasal dari No.

dalam bukti P4 tersebut tidakada hubungannya dengan tanah sengketa, karena tanah sengketa bukanlahberasal dari Pipil No. 476 Kelas I luas 31,5 Ha atas nama I Gst Ajoe Ripig,sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertamapada halaman 29 alinia ke 3.3 Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding berkaitan dengan buktiT8 berupa Sertifikat Hak Pakai yang terbit pada tanggal 30 Desember 2010 dan buktiT10 berupa Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar No. 18 / HP /BPN.51.71

sehingga masih dalam tenggang waktu = yangditentukan dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang UndangNo. 5 Tahun 1986, oleh karenanya dapat diterima untukdisidangkan :Menimbang, bahwa Perlawanan Pelawan adalah ditujukanterhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : 11/G/2011/PTUNDps tertanggal 11 Agustus2011, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak diterimadengan pertimbangan hukum yang pada intinya sebagai berikut Bahwa surat surat Tergugat masing masing Surat nomor1539/Peng 51.71

ayat(3) berhubungan dengan Pasal 52 ayat (1) =PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, maka seharusnya putusan Pengadilan dimaksudmemuat (mengenai) hapusnya hak yang bersangkutan ; Bahwa sertipikat sertipikat yang dibatalkan adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara produk dariTerlawan /Tergugat yaitu berdasarkan ataspermohonan konversi dan waris berdasarkan SuratPengangkatan Sentana tanggal 18 Mei 1965 ; Bahwa surat surat Terlawan/Tergugat masing masing7Nomor 1539/Peng 51.71

merupakanpembatasan langsung oleh Undang Undang ;Menimbang, bahwa pembatasan langsung tersebut' tidakmemungkinkan sama sekali bagi Pengadilan Tata Usaha Negarauntuk = memeriksa, memutus , dan menyelesaikan sengketatersebut sebagaimana secara tegas dalam bunyi Pasal danPenjelasan dalam Undang Undang Peratun ;Menimbang, bahwa surat surat yang dikeluarkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiBali dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar yaitumasing masing surat nomor 1539/Peng 51.71

Jabatan2Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan.Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor2482/Sk 51.71/VIII/2010 tertanggal 01Desember 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar tanggal 24 Nopember 2010 Nomor17/G/PEN .MH/2010/PTUN.DPS tentang Penunjukan MajelisHakim ;2.

MENGADILI:I.DALAM EKSEPSI:-Menolak Eksepsi Tergugat;II.DALAM POKOK PERKARA:-Mengabulkan Gugatan Penggugat;-Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 456/7-51.71/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017, Perihal Permohonan Pendaftaran Penggantian Sertipikat Karena Hilang, Sertipikat Hak Milik Nomor 5917/Ds. Padangsambian Kaja dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5916/Ds.

Padangsambian Kaja;
-Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 456/7-51.71/II/2017 Tanggal 27 Februari 2017, Perihal Permohonan Pendaftaran Penggantian Sertipikat Karena Hilang, Sertipikat Hak Milik Nomor 5917/Ds. Padangsambian Kaja dan Sertipikat Hak Milik Nomor 5916/Ds.

Nama : NI MADE AYU GINA SURYA PUSPITA,SH; Jabatan : Operator Komputer (PPNPN);Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PertanahanKota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Nomor2950/SKu 51.71.MP.02.01/XII/2020, tertanggal15 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai ;weecnsensccsecsecoscnes PEMBANDING / TERGUGAT ;PEMERINTAH PROVINSI BALI, dalam hal ini diwakili oleh GUBERNURBALI bernama WAYAN KOSTER,Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanGubernur Bali, bertempat tinggal di JalanBasuki

Pudak No. 5c, DenpasarBali, Desa Dangin PuriKangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal inimemberikan Kuasa Kepada Nyoman Darmo, berdasarkan SuratTugas Nomor 138/ST.51.71.MP.02.014/III/2021, sebagai TergugatIII;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca dan memeriksa suratsurat yang berhubungan denganperkara tersebut ;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal, 24 Maret 2021 KuasaPenggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 187/PdtG/2021/PN Dps, dengan menyatakan secara lisan pencabutan

SPPT 98.0 (Makiko Iskandar);Sedangkan tanah Wayan Retig yang dibeli oleh Makiko Iskandar(Penggugat/Tergugat Rekonvensi) ternyata tempatnya jauh di Barat lokasitanah Anak Agung Ngurah Manik Astawa (Penggugat Il Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi;Bahwa sesuai surat keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama DenpasarTimur Nomor Keterangan 001/WPJ.17/KP 0202/2008 tanggal 02 Januari2008, menerangkan bahwa NOP: 51.71 010.001 035.0114.0 adalah benarmilik Anak Agung Ngurah Manik Astawa, dengan batasbatas sebagaiberikut

: Timur : NOP 51.71 010 001.035.0108.0 atas nama Rendeng;Selatan : Jalan Ngurah Rai; Barat : NOP 51.71.010.001.035.0236.0 atas nama Banjar Abasan; Utara : Jalan Pesanggaran;Disamping itu juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur adamenyampaikan surat kepada Kepala Desa Pemogan perihal informasi letaktanah tertanggal 29 Mei 2009 No.

Nama : NI MADE AYU GINA SURYA PUSPITA,SH; Jabatan : Operator Komputer (PPNPN);Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PertanahanKota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Nomor2950/SKu 51.71.MP.02.01/XII/2020, tertanggal15 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai ;weecnsensccsecsecoscnes PEMBANDING / TERGUGAT ;PEMERINTAH PROVINSI BALI, dalam hal ini diwakili oleh GUBERNURBALI bernama WAYAN KOSTER,Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanGubernur Bali, bertempat tinggal di JalanBasuki

adanya gugatan yang diajukan olehPara Penggugat tersebut, maka kepada Tergugat ( KepalaKantor Pertanahan Kota Denpasar ) oleh Para Penggugatmelalui kuasanya telah diajukan surat pemberitahuan danpermohonan agar tidak melayani' permohonan pendaftaranhapusnya / batalnya hak atas tanah atau peralihan hak atastanah sebagaimana surat tertanggal 9 Juli 2009 nomor01/SL/VII/2009 ;Bahwaatas surat keberatan tersebut Tergugat telahmemanggil Para Penggugat dengan surat tertanggal 3Nopember 2009 Nomor 2900/13 51.71

Nomor 9 Tahun 2004 jo.Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan keduaatas Undangundang nomor 5 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara beserta penjelasan yang menentukan : Hakimmenentukan apa yang harus dibuktikan beban pembuktian danuntuk sahnya pembuktian, diperlukan sekurang kurangnya 2(dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim : eee eee ee eee Menimbang, bahwa melihat bukti surat P2yaitu. surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasartertanggal 3 Nopember 2009 Nomor 2900/13 51.71

Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar.1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel KantorPertanahan Kota Denpasat.1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atasnama pemohonan BNP2TKI yang berisi:a) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25092014 yangmenerima GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warnakuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya NYOMAN GEDEPARAMARTHA.dan seterusnya.b) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDenpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71

GUSTi NGURAH PARIATNAJAYAselaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari WAYAN PAGEH, SE, MMkepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa KepalaBP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan KonsepSKP untuk Permohonan Hak Pakai.3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor PertanahanKota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentangPemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI

KantorPertanahan DenpaSat. 222222 2 enn nn nn nn nee1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel KantorPertanahan Kota Denpasat.1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atasnama pemohonan BNP2TKI yang berisi:a) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25092014 yangmenerima GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warnakuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya NYOMAN GEDEPARAMARTHA.dan seterusnya.b) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDenpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71

2014, 10 Desember 2014, dan tanggal 9Januari 2015, Turut Tergugat hadir diwakili oleh kuasanya Ganif Yudarso, SH,Purwadi, SH, Asa Estheria Vipana, SH, Rizky Pangidoan, SH, EddiSetiyoutomo, SH, Bambang Pulanggeni, SH, Elisa Nur Rahmawati, SH, Nengah Sudaya, Komang Gede Windrahadi, Ni Nyoman Diah Rosawati,Nunung Nurhidayat, Desman R Siahaan, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 23 Februari 2015 dan Turut Tergugat II hadir diwakili oleh kuasanya Nyoman Karin, SH berdasarkan surat tugas No. 618/St.51.71

.: 51.71. 030.002.006.0023.0 dari IDA BAGUS DIBYA menjadi IDAPEDANDA PUTU SARI (alm), tanpa sepengetahuan dari PARAPENGGUGAT sebagai ahli waris dari IDA BAGUS DIBYA (Alm) ,maka wajib pajak SPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0,atas nama IDA PEDANDA PUTU SARI (alm) patut dinyatakancacat hukum sehingga dengan sendirinya proses conversi atasSPPT (NOP) No.: 51. 71. 030.002.006.0023.0 atas nama IDAPEDANDA PUTU SARI (alm) untuk penerbitan sertipikat atasTANAH SENGKETA sudah sepatutnya dinyatakan tidakmempunyai

Utara, Kota Denpasar, SPPT No.51.71.040.002.0060061.0 luas 2300 M* atas nama MADESUGIARTA, SH, MH untuk dikembalikan dan disarankan untukmenempuh jalur melalui Lembaga Peradilan bagi yang keberatanmengajukan gugatan di Pengadilan mengenai data yangdisengketakan dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sesuaiHal 18 dari 32 Putusan No. 202/PDT/2016/PT DPSdengan ketentuan pasal 30 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah hal tersebut sesuaidengan surat Nomor 2767 / 13 51.71

Denpasar Utara,Kota Denpasar, Provinsi Bali ;9.Bahwa atas surat Nomor 2767 / 13 51.71 / VIll / 2014 tertanggal08 Agustus 2014 para PENGGUGAT tidak mengajukan gugatannamun malah melaporkan TERGUGAT di Kantor kepolisianDaerah Bali pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai dengan LP /647 / XII / 2014 / Bali / SPK tanggal 29 Desember 2014 atasnama Pelapor Ir.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: HP.01.05/2117-51.71/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021, Perihal: Permohonan Hak Atas Nama Ir. Hidayat Leksonowidodo.

3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

a.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: HP.01.05/2117-51.71/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021, Perihal: Permohonan Hak Atas Nama Ir. Hidayat Leksonowidodo.

4. Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Tergugat II) untuk melanjutkan proses permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah atas nama Ir. Hidayat Leksonowidodo (Penggugat) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Tata Usaha KantorPertanahan Denpasar;6) 1(satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel KantorPertanahan Kota Denpasar;7) 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atasnama pemohonan BNP2TKI yang berisi:a)1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25092014 yangmenerima GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warnakuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya NYOMAN GEDEPARAMARTHA.dan seterusnya;7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDenpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71

SE,MM.2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKPuntuk Permohonan Hak Pakai;3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDenpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian HakPakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletakDesa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota DenpasarProvinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir.

Usaha Kantor Pertanahan Denpasar;6)1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stampel Kantor PertanahanKota Denpasar;7) 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atasnama pemohonan BNP2TKI yang berisi:a) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25092014 yangmenerima GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warnakuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya NYOMAN GEDEPARAMARTHA.dan seterusnya;b) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaDenpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71

Lintong Tambunan, SH, Nip : 19610321.1991031004,pangkat Penata TK.I ( Ill/d ) Jabatan Kepala SeksiSengketa, Konflik dan Perkara1 Nyoman Karin, SH, Nip : 19601231 198303 1113,Pangkat Penata TK ( III/d ) Jabatan Sub SeksiSengketa dan Konflik Pertanahan.Ni Made Sucitawati, SH, Nip : 19621231 1982032007Pangkat Penata TK (IlI/d) Jabatan Kepala Sub SeksiPerkara Pertanahan . berdasarkan Surat Kuasa KhususPebruari 2011 No.SK/51.71/II/2011 semula sebagaiTergugat III sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;sonceoe