Ditemukan 5 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 51760 51340 51744 51747 50740 5174 541720 517602 571730 517479 5.740 51,40 51750 517240 517404
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 23-04-2012 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51740/PP/M.XIB/16/2014
Tanggal 2 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
124 — 28
  • PUT.51740/PP/M.XIB/16/2014
    Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51740/PP/M.XI.B/16/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding: Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiatas Faktur Pajak dari PT Dyandra Perkasa nomor 010.00007.00000030 dan010.00007.00000031 karena berdasarkan penelitian terhadap fisik faktur pajakdiketahui bahwa kode tahun pajak;: bahwa berdasarkan penelitian terhadap fisik Faktur Pajak yang menjadi sengketa,didapatkan hasil sebagai
    Made Sudana.Arif Subekti.Esti Cahya Inteni.sebagai Hakim Ketua,sebagai Hakim Anggota,sebagai Hakim Anggota,sebagai Panitera Pengganti,Putusan Nomor Put.51740/PP/M.XI.B/16/2014 diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 dengan susunanMajelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Putu SetiawanHari PrabowoArif SubektiEsti Cahya Intenisebagai Hakim Ketua,sebagai Hakim Anggota,sebagai Hakim Anggota,sebagai Panitera Pengganiti,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 409/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KUTAI CHIP MILL
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KUTAI CHIP MILL, beralamat di Teluk Waru Rt. 009,Kariangau, Balikpapan Barat, Kalimantan Timur, alamatkorespondensi di Jalan Teluk Betung Nomor 31, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51740/PP/M.XI.B/16/2014,
    UU PPN101.404.900 Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, menurut pendapatPemohon Banding perhitungan PPN Masa Pajak Juli 2008 yang seharusnyaadalah sebagai berikut: Uraian Menurut Pemohon BandingPajak Masukan yg dapat diperhitungkan 7.340.343.478Dikompensasikan ke masa berikutnya 7.340.343.478PPN yang kurang dibayar 0Sanksi Adm Pasal 13 (3) UU KUP 0 Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 409 B/PK/PJK/2016 Yumlah YMH dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51740
    Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yg dapat diperhitungkan Rp 7.272.161.078,00Jumlah Perhitungan PPN yang kurang / (Lebih) dibayar Rp (7.272.161.078,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 7.340.343.478,00PPN yang kurang dibayar Rp 68.182.400,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 68.182.400,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 136.364.800,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan PengadilanPajak Nomor Put.51740
    Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.51740/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau
    Oleh karena itu maka Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.51740/PP/M.XIB/16/2014 tanggal 2 April 2014 harusdibatalkan.Ill.
Pengadilan PN Pangkalan Balai Pidana Khusus
Register : 21-07-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 23-12-2022
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Pkb
Tanggal 8 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.Shanty Merianie, S.H
2.Febriansyah,SH
3.Murni, S.H., MM
4.Sutanti,S.H
5.Fera Aprianty Gazali, S.H.
Terdakwa:
Rian Rizki Prasetyo Bin Hadi Suyono
260 — 141
  • kesusilaan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit handphone merk Samsung note 8 Midnight Black Pastel no.51740
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 115/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
1.DRS HANDOKO SIGIT, CS
2.AGUS MOERHADI, CS
Tergugat:
1.LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN
2.SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.Perusahaan Lestrik Negara Bulungan
73 — 21
  • P. 11Bahwa , usul pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi RumahNegara Golongan Ill terletak di Jalan Iskandarsyah II No.84 Kebayoran BaruJakarta Selatan merupakan wewenang MENTERI SEKRETARIS NEGARA.Lihat point 4 nomor surat : HK 0203 Cb.51740, tanggal 28 Juli 2008 ,Kepada Yth, Kepala Biro Umum Sekretariat Negara RI di Jakarta . ttd Ir. A.BUDIONO, MCM Bukti. P. 12.Bahwa , berdasarkan Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor :5081/ Setneg/U/11/2006.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2019 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 249/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 20 April 2020 — Penggugat:
DRS. HANDOKO SIGIT. DKK
Tergugat:
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( LAPAN )
147 — 364
  • WNI Nomor: 01/1.755.02/2006tertanggal 10 Juli 2006 (lihat Bukti P3);Bahwa Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan DirektoratJenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum menyampaikansurat kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Negara RI yang padapokoknya menyatakan usul pengalihan Status Rumah Negara GolonganIl menjadi Rumah Negara Golongan Ill yang terletak di JalanIskandarsyah Il No. 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan merupakanwewenang Menteri Sekretaris Negara, melalui Surat Nomor: HK. 0203Cb.51740