Put-51960/PP/M.VB/16/2014

SoedewoSoesanto SH dan Turut Tergugat menandatangani Surat Jual BeliNo.351961 vide P 3 sebagai landasan pokok perbuatan hukumperalinan hak atas objek tanah dan bangunan dimaksud, in casu sejalanpertimbangan Tergugat pada halaman 1 ad. b surat keputusan Tergugat,sehingga terbit Sertifikat HGB No.826Menteng atas nama almarhumSoedewo Soesanto, SH;7. bahwa oleh karena Sertifikat HGB No.826Menteng merupakan alat buktisempurna dan terkuat berdasarkan Pasal 19 UUPA No.51960 jo.

UndangUndang No. 20 tahun 1961 Pasal 1 dan penjelasannya, Pasal 2dan Pasal 5 serta Pasal 6 ayat 2, dimana ditegaskan, yaitu :Penjelasan Umum Pasal 18 UUPA No.51960 jo.

tersebut ayat 1 pasal ini,maka Menteri Agraria dapat mengeluarkan surat keputusan yang memberiperkenaan kepada yang berkepentingan untuk menguasai tanah dan ataubendabenda yang bersangkutan dan keputusan penguasaan tersebutharussegeradiikutikeputusan Presiden mengenai dikabulkan atauditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu;10.11.12.Bahwa ternyata perbuatan Tergugat mencabut hak Penggugattidak melalui prosedure yang wajar, juga sepihak dan sewenangwenang serta nyata melanggar UUPA No.51960

Sk.120HPDA74 tanggal 26Agustus 1974 dengan segala akibat hukum dan turunan daripadanya;Bahwa lebih jauh, perbuatan Tergugat yang tidak bisa disangkalyakni ternyata beheer penguasaan dan pencabutan hakPenggugat itu bukan langsung untuk kepentingan keamanan ataupertahanan pun tidak untuk sementara waktu perlu bagikepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 18 UUPA No.51960 jo.

Pasal 1 UU No. 201961 tentang Pencabutan Hak DanBendaBenda Diatasnya serta ganti rugi kepada Penggugat,sehingga mewajibkan Tergugat untuk ganti rugi akibat perbuatanmelawan hukum oleh Tergugat;Him 7 putusan Sela No.290/Pdt/G/2012.PN.JKT.PST13. bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat No.Sk.Peta 7D4681967 tanggal 27 September 1967 nyatanyata melanggarUUPA No. 51960 dan UU No.201961, maka Penggugat jugamohon supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkanTergugat atau Turut Tergugat maupun Turut

adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa guna menguatkan dalildalil dari permohonannya, makaPemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnyadan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti manaadalah sebagai berikut: P1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3517130612730003 atas namaSUBIYANTO; P2 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3517142805140005 atas nama kepala keluargaSUKWAH; P3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51960

penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karenaTergugat tidak terbuka masalah keuangan, sehingga memicupertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;Bahwa saat ini Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal,sejak bulan Mei 2016 yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernahkumpul lagi layaknya pasangan suami istri;Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukunkembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 51960

UU No. 51960 teniang Peraiuran Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA), (2). PP No. 24/1997 Teriang Perdafiaran Tanah (3). PP No. 13/ 2010 tentang Jens dan Tarif alas jerisPenerimaan Negara Buxan Pajak yang beraku Pada Badan Peranahan Nasional, (4).PMNAKBPN No. 2/1997 Terianrg Keieriuan Pelaksanaan PP 24/1997;Bahwa proses balk nama seripikat hak milk diaiur dalam pasal 37 ayat (1).

peraturan yang berlaku danmerugikan Penggugat.Bahwa kemudian Tergugat IV, sebagai instansi Pemerintahan yangkhusus menangani Sertifikat baik sertifikat Induk maupun SertifikatPemisahan Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) tentu lebihmengetahui adanya status Hak Pengelolaan di atas HGB a quo, danoleh karena itu seharusnya sejak awal terbitnya sertifikat Tergugat IVmenulisnya pada Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun, karenatujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 (1)UndangUndang Nomor 51960

tentang UndangUndang PokokAgraria juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 241997 tentangPendaftaran Tanah, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;Bahwa kenyataannya Tergugat IV sengaja untuk tidak menulis katakata Hak Pengelolaan pada Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susunmilik Penggugat dan milik Para Pemilik lainnya pada rumah susunCampuran Mal Mangga Dua, sehingga tujuan pendaftaran tanah untukmendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 (1)UndangUndang Nomor 51960 tentang UndangUndang

konstitusional.17.Bahwa perlu Pemohon Kasasi jelaskan tujuan pendaftaran tanahsebagaimana dijelaskan Pasal 19(1) UndangUndang Nomor 51960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, adalah untukmendapatkan kepastian hukum, yang lengkapnya berbunyi sebagaiberikut:Ayat (1):Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah.18.Bahwa kemudian pada Pasal 19 (2) UndangUndang Nomor 51960

jelassekali tindakan Instansi Pertanahan sebagai Termohon Kasasi IVmerupakan tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan UndangUndang dan peraturan yang berlaku khususnya Pasal 9 UndangUndangNomor 16 Tahun 1985. juncto Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 10ayat ) dan (2), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4Tahun 1989, Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997;Bahwa konsekuensi dari tindakan Termohon Kasasi IV yang sengajamelanggar ketentuan Pasal 19 (1) dan (2) UndangUndang Nomor 51960

19 (1) UUNomor 5 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria juncto Pasal3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,adalah untuk mendapatkan kepastian hukum;Bahwa kenyataannya Tergugat IV sengaja untuk tidak menulis kata kata Hak Pengelolaan pada Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susunmilik Penggugat dan milik para pemilik lainnya pada rumah susunCampuran Mal Mangga Dua, sehingga tujuan pendaftaran tanah untukmendapatkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 (1)UU Nomor 51960

Pasal3 Peraturan Pemerintah Nomor 241997 serta ketentuan Pasal 32 PPHalaman 15 dari 70 halaman Putusan Nomor 1215 K/Pdt/201445.46.Nomor 241997 yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan surattanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya danternyata peraturanperaturan a quo tidak dapat direalisasikan akibattindakan Tergugat IV;Bahwa konsekuensi dari tindakan Tergugat IV yang sengaja melanggarketentuan Pasal 19 (1) UU Nomor 51960

Pasal 19 UU Nomor 51960 Tentang UUPA : tujuan pendaftarantanah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, juncto;Halaman 22 dari 70 halaman Putusan Nomor 1215 K/Pdt/20146. Pasal 1 angka 1, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah : tujuan pendaftarantanah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, juncto;7.

Bahwa sangat tegas dan jelas, yang diminta PENGGUGAT dariTERGUGAT adalah proses balik nama atas nama PENGGUGAT, akantetapi faktanya Sertifikat Hak Milik No.90TA masih atas namaTERGUGAT II sebagai pemilik sah sertifikat dimaksud dan SAMPAIHARI INI, tidak dan belum ada perbuatan hukumlanjutanantaraTERGUGAT II sebagai pemilik sah dengan PENGGUGAT, karenanyaTERGUGAT meresevier dan mohon bukti:Pasal 26 UUPA No.51960 jo.

memiliki dan menjadi hak miliknya atas tanah tersebutsesuai Undangundang No.5 Tahun 1960, perjanjian atau peralihan dariWNI ke WNA tidak sesuai dengan pasal 1337 KUHPerdata, sesuaidengan pasal 1337 KUHPerdata batal demi hukum, adanya azasnasionalis apabila orang asing yang membeli tanah Notaris tidak akanmenerbitkan akta jual belinya, HGU dan HGB untuk Badan Hukum yangdidirikan di Indonesia, tidak sah perikatan jual beli oleh WNI dan WNA42karena bertentangan dengan pasal 26 ayat 2 Undangundang No.51960

Peraturan Yang Berlaku Dan Merugikan Pemohon Kasasi :Bahwa, kemudian Termohon Kasasi Ill, sebagai instansi Pemerintahanyang khusus menangani sertifikat, baik Sertifikat Induk maupun SertifikatPemisahan Hak Milik Satuan Rumah Susun tentu lebih mengetahui adanyastatus Hak Pengelolaan diatas Hak Guna Bangunan a quo, dan oleh karena ituseharusnya Termohon Kasasi Il menulisnya pada Sertifikat Hak Milik SatuanRumah Susun, karena tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal19 (1) Undang Undang Nomor 51960

An Gouverment Van Indie;Bahwa Hak Eigendom adalah Hak Milik atas tanah yang lahir padamasa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan sejak diberlakukanUndang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA No 51960) terkait Hak Eigendom wajib di kKonversi menjadi hak hak atastanah yang di atur dalam ketentuan ketentuan konversi Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;Dengan demikian sebagaimana uraian di atas bahwa hak ekseigendom harus di konversi menjadi Hak Milik dan/atau Hak GunaBangunan

Putusan Nomor 16 PK/Pdt/201312.(1) UndangUndang Nomor 51960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, yang lengkapnyaberbunyi sebagai berbunyi sebagai berikut:Ayat (1):Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftarantanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuanyang diatur dengan Peraturan Pemerintah.Ayat (2):Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;b. pendaftaran

Di dalam Akta Jual Beli dan Sertiifikat tertuliskan katakata "HakPengelolaan. atau kalimat pemberitahuan senada" karena tujuanpendaftaran tanah/penerbitan Sertifikat adalah untuk mendapatkepastian hukum (ex: Pasal 19 UU Nomor 51960 tentang UUPAjuncto Pasal 1 angka 1.

Perbuatan melawan hukum Termohon Peninjauan Kembali IV;2.1Bahwa tujuan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksudPasal 19 (1) dan (2) Undang Undang Nomor 51960,Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, /unctoPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, junctoPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, pada Pasal 3 serta penjelasan danpasal 4 ayat (1), yang pada pokoknya mengatakan bahwatujuan pendaftaran tanah adalah untuk mendapatkankepastian hukum;Halaman 78 dari 85 Hal.

ayat (2) UU Nomor21 Tahun 1997 juncto Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2000tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah yang menyatakan bahwaObjek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, danpemberian hak pengelolaan pengenaan pajaknya diatur denganPeraturan Pemerintah);Di dalam Akta Jual Beli dan sertiifikat tertuliskan katakata "HakPengelolaan. atau kalimat pemberitahuan senada" karena tujuanpendaftaran tanah/penerbitan Sertifikat adalah untuk mendapatkepastian hukum (ex: Pasal 19 UU Nomor 51960