PUT.51990/PP/M.XII B/16/2014

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPUT.51990/PP/M.

Thamrin Nomor 31Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ir.Simon Sihotang selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51990/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatanhukum

harus dipungut sendiri4.758.902.727,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut4.480.615.512,00 Jumlah Seluruh Penyerahan118.353.569.364,00 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri475.890.274,00 Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan2.108.339.203,00 Lainlain (kelebihan bulan lalu)0,00 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar (1.632.448.929,00) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51990

Putusan Nomor 287/B/PK/PJK/2016 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51990/PP/M.XIIB/16/2014, tanggal 21 April 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 8 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SKU1866/PJ./2014, tanggal 22 Juli 2014, diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.51990/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 21 April 2014, dapatdiketahui halhal sebagai berikut :3.1.Bahwa sengketa atas koreksi Positif Pajak Masukan sebesarRp28.096.140,00 ini merupakan sengketa yuridis fiskal, yaitu apakahPajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau JasaKena Pajak (JKP) yang nyatanyata digunakan untuk unit ataukegiatan usaha perkebunan

Dengan demikian, PutusanPengadilan Pajak Nomor: Put.51990/PP/M.XIIB/16/2014 tanggal 21 April2014 tersebut harus dibatalkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanMengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP1187/WPJ.06/2012 tanggal 11 September2012,

bendanyadigunakan untuk mendapatkan uangtersebut, harta benda Penggugattersebut adalah berupa sebidang tanahseluas 267 M berikut bangunan = rumahtinggal permanen beserta segala sesuatuyang berdiri dan tertanam di atastanah tersebut, yang terletak di JalanPalmerah Utara Il, Nomor : Q,Rt.006, Rw.016, Kelurahan Palmerah,Kecamatan Palmerah, Kotamadya JakartaBarat, Propinsi DK Jakarta yangdimiliki berdasarkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 1097/Palmerah, tgl.371991, ber Gambar Situasi Nomor1301/1990, tgl.4 51990

T 4.22ttg.26 51990 setelah dicocokkan sesuai denganaslinya diberitanda .......

Bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana SuratKeputusan Kepala kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina HarianBimas Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KP.340538/SK/XII/1988 besertaLampirannya yang ditetapkan di Kendari pada tanggal 27 Deptember 1988 danditanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen pertanian/KetuaPembina Harian Bimas Propinsi Sulawesi Tenggara;14.Bahwa setelah Penggugat diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun1988 maka pada tanggal 22 51990

SeorangFilsuf Edgar Bodenheimer menyatakan hukum yang sah danbenar telah dikelilingi norma hukum lain yang oppresif (largenucleus of norms may be surrounded by a corona of highlyoppressive norms upon the people as a whole or upon adisfavored minority, non conformist individuals or groups).Pasal tersebut bagaikan cincin gerhana matahari yangmengelilingi) dan membelenggu matahari, sehingga sinarmatahari terhalang, maka tujuan berbagai undangundang(UU No.51990, UU No.411999, UU No.262007, UU No.182013

SHGB No. 256 seluas 1.108 m2, Surat Ukur No. 179/T/1990 tanggal 25 51990, terletak di JI. Kangean No. 4 Surabaya a/n Ben Limanto; 4. SHGB No. 100 seluas 956 m2, Surat Ukur No. 667/S/1990 tanggal 12 71990, terletak di Jl. Tegalsari No. 63 Surabaya a/n Ben Limanto; 5. SHGB No. 318 seluas 677 m2, Gambar Situasi No. 5412/1993 tanggal1851993, terletak di Jl. Jawa No. 39 Surabaya a/n Ben Limanto; 6. SHGB No. 261 seluas 381 m2, Surat Ukur No. 64 tanggal 771986,terletak di Jl.