Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 54193 54293 54373 54023 54063 54473 594.3 541893 547993 542793 55.93 57.93 54.83 54.973
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 23-02-2023
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.PRIMA POLUAKAN, SH
2.GAMA PALIAS, SH
3.SRI MARDIANA JOISANGADJI, SH
4.NURJANNAH TUANAYA, SH
5.ASNIAR. SH
6.ALEXANDER MARADENTUA, SH
7.NITA FITRIA, SH
Terdakwa:
MUHTAR Hi HARUNA
147 — 58
  • Surat Rekomendasi BPKAD Kota Tidore Kepulauan Nomor : 900/54.93/ 01.8/2018 tanggal 29 Oktober 2018 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III tahun 2018.
  • 1 (satu) rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan (SP2D) Nomor : 66/LS/ BPKAD/ADD.I/2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Lifofa Triwulan I (satu) tahun 2018.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R
Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
173 — 38
  • Dari hasil kebutuhan, untukkepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan,muncullah fungsi kawasan hutan pada komposisi sebagaiberikut:Kawasan Hutanseluas 8.465.220,60 Ha = 54.93%Kawasan Non Hutanseluas 6.945.291,65 Ha = 45.07%Komposisi inilah yang diusulkan oleh PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah kepada KementerianKehutanan untuk melaksanakan amanat Undangundang Nomor 26 tahun 2007, yaitu selambatlambatnyadalam waktu 2 tahun sejak terbitnya UndangundangNomor 26 tahun 2007 wajib menyelesaikan
    Dari hasil kebutuhan, untuk kepentingan pembangunan di luar654P)sektor kehutanan, muncullah fungsi kawasan hutan pada komposisisebagai berikut:e Kawasan Hutan seluas 8.465.220,60 Ha =54.93%e Kawasan Non Hutan seluas 6.945.291,65 Ha = 45.07%Komposisi inilah yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi KalimantanTengah kepada Kementerian Kehutanan untuk melaksanakan amanatUndangundang Nomor 26 tahun 2007, yaitu selambatlambatnya dalamwaktu 2 tahun sejak terbitnya Undangundang Nomor 26 tahun 2007wajib menyelesaikan