Bahwa alasan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam SURATBUPAT BOGOR NOMOR : 541.3/559/ESDM2011, tanggal 25April 2011, jelas sama sekali tidak berdasarkan faktafakta yang benar' karena :1.

PENGGUGAT sudah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuaidengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT yang termuat dalam SURAT IZINPERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) EKSPLOITASI BAHAN' GALIANGOLONGAN C NOMOR : 541.3/27 DISTAMB tanggal 18 Juni3.

EKSEPSI MENGENAI GUGATAN TIDAK DIDASARKAN KEPADA ALASAN ALASAN YANG LAYAKBahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakanbahwa Surat Bupati Bogor Nomor 541.3/559/ESDM/2011tanggal 25 April 2011 tentang Penghentian KegiatanPenambangan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat telahmelanggar Azazazaz Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB),karena merupakan dalil yang tidak berdasar dan sangatkeliru. serta mengadaada, mengingat Surat Bupati BogorNomor : 541.3/559/ESDM/2011 tanggal 25 April 2011 telahsesuai

Bahwa tindakan Penggugat yang tidak melaksanakankewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat BupatiBogor Nomor : 541.3/559/ESDM/2011 tanggal 25 April2011 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan,sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Penggugattidak mempunyai suatu alasan atau kepentingan yangmendesak untuk dapat dikabulkan permohonanpenundaan obyek sengketa dalam perkaraAQUO j rere rr re rr ee ee ee ee eee eee eeed.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8 adalah tidakbenar, Surat Bupati Bogor Nomor 541.3/559/ESDM/2011tanggal 25 April 2011 tentang Penghentian KegiatanPenambangan didasarkan kepada : Pasal 76 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan LingkunganPU UID po

Guntur Nomor: 541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003 ;

Tanjung Giri Mutiara Hitam ;

Guntur Nomor :541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003.i. Foto copy Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD An. Perhutani Nomor :189/045.8/Grt/III tanggal 20 April 2004.j. Foto copy SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 274/KPTSII/1999tanggal 7 Mei 1999;k. Foto copy Surat Perum Perhutani KPH Garut Perihal Kemitraan PenambanganBahan Galian C Nomor : 381/045.8/Grt/III tanggal 18 Juli 2001..

Foto copy Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAP tanggal 25Juni 2001.s. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian C Nomor :04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001.t. Surat Pemberitahuan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam Nomor021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011.u.

Guntur Nomor:541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2003.Foto copy Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD An.

Tanjung Giri Mutiara Hitam;Foto copy Surat ljin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAP tanggal25 Juni 2001;s. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian C Nomor :04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001;t. Surat Pemberitahuan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam Nomor021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011;u.

Foto copy Surat ljin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001;s. Foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian CNomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001;t. Surat Pemberitahuan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam Nomor021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011;u.

Sumber Cipta Abadi;7 Bahwa alasanalasan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Bupati BogorNomor 541.3/559/ESDM/2011, tanggal 25 April 2011, jelas sama sekali tidakberdasarkan faktafakta yang benar karena:Halaman 3 dari 21 halaman.

dalamSurat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan CNomor 541.3/27DISTAMB tanggal 18 Juni 2008;Bahwa Penggugat sama sekali tidak menerima lampiran dari Surat BupatiBogor Nomor 541.3/559/ESDM/2011, tanggal 25 April 2011 yang berupa Suratdari Kementerian Lingkungan Hidup R.I.

SumberCipta Abadi;3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Bupati Bogor Nomor 541.3/559/ESDM/2011, tanggal 25April 2011, tentang Penghentian Kegiatan Penambangan atas nama CV.

Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Bupati BogorNomor 541.3/559/ESDM/2011 tanggal 25 April 2011 tentang PenghentianKegiatan Penambangan atas nama CV.

SCA), Pemerintah Kabupaten Bogormenerbitkan Surat Bupati Bogor Nomor 541.3/559/ESDM/2011 tanggal 25April 2011 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan;. Bahwa pada intinya Surat Bupati Bogor Nomor 541.3/559/ ESDM/2011tanggal 25 April 2011 tentang Penghentian Kegiatan Penambangan,meminta PT. Abdi Guna Bahari dan CV.

Bahwa PENGGUGAT merupakan pemegang SURAT IZIN PERTAMBANGANDAERAH (SIPD) EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C NOMOR :541.3/45 DISTAMB, tanggal 10 November 2008, yangselanjutnya dikukuhkan oleh SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOGORNOMOR: 541.3/050/Kpts/ESDM/2010 TENTANG PENYESUAIAN SURATIJIN PERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) .EKSPLOITASI MENJADI IJINUSAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI ATASNAMA PT.ABDI GUNA ~~ BAHARI tanggal 21 Januari 2011 ;3.

Bahwa dengan berdasarkan SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH(SIPD) EKSPLOITASI BAHAN GALIAN GOLONGAN C NOWVOR541.3/45 DISTAMB tanggal 10 November 2008 dan SURATKEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR: 541.3/050/Kpts/ESDM/2010TENTANG PENYESUAIAN SURAT IJIN PERTAMBANGAN DAERAH(SIPD) .EKSPLOITASI MENJADI IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)OPERAS! PRODUKSI ATASNAMA PT.

PENGGUGAT sudah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuaidengan syarat dan ketentuan yang diberikan oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT yang termuat dalam SURAT IZINPERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) EKSPLOITASI BAHAN GALIANGOLONGAN C NOMOR : 541.3/45 DISTAMB tanggal 410November 2008 dan SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR:541.3/050/Kpts/ ESDM/2010 TENTANG PENYESUAIAN SURAT IJINPERTAMBANGAN DAERAH (SIPD) .EKSPLOITASI MENJADI IJINUSAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI ATASNAMA PT.ABDI GUNA BAHARI tanggal 21 Januari

Hal ini didasarkan melalui hasil pemantauanlapangan di lokasi oleh Dinas ESDM Kabupaten Bogor yangdilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015 yang dimuat dalam SuratNomor 541.3/720DESDM, tertanggal 30 September 2015, perihal:Penjelasan Permohonan untuk mengevaluasi dan mengkaji izin usahaHalaman 12 dari 35 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati BogorNomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian Surat IzinUsaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama KoperasiPrimer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani),tertanggal 21 Januari 2011:3.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan BupatiBogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentang Penyesuaian SuratIzin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas Nama KoperasiPrimer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggal 21Januari 2011;3.

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo, berupa Surat SuratKeputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011 tentangHalaman 28 dari 35 halaman.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan BupatiBogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011, tanggal 21 Januari 2011, tentangPenyesuaian Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah (SIPD) EksploitasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atas NamaKoperasi Primer Karyawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani);3.

Tanjung Giri Mutiara Hitam melakukan penambangan pasirmemiliki Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) atas nama PerusahaanUmum Perhutani KPH Garut No. 541.3/50/SDAP dan Surat PerjanjianNomor : 04/044.3/Grt/2001 tentang Kerjasama Penambangan Bahan GalianC sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 2003 karena pihak PerumPerhutani KPH Garut tidak melakukan Daftar Ulang sesuai denganPeraturan Daerah Kabupaten Garut No. 15 Tahun 2002 tentang PengelolaanPertambangan Pasal 15 Ayat (2) poin a yang

Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;s. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian CNomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 ;t. Surat Pemberitahuan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam Nomor021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011 ;u.

Tanjung Giri MutiaraHitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian CNomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 ;Surat Pemberitahuan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam Nomor : 021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011 ;Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa alat berat tanggal 9 Maret 2011;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;V.50 (lima puluh) lembar bon penjualan pasir ;Hal. 7 dari 16 hal.

GunturNomor: 541.3/12/2/SDAP/2003 tanggal 27 September 2008 ;Fotokopi Surat Perihal Permohonan Pencabutan SIPD a.n. PerhutaniNomor : 189/045.8/Grt/Ill tanggal 20 April 2004 ;Fotokopi SK Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 274/KPTS11/1999 tanggal 7 Mei 1999 ;.

Tanjung GiriMutiara Hitam ;Fotokopi Surat Ijin Pertambangan Daerah Nomor : 541.3/50/SDAPtanggal 25 Juni 2001 ;. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penambangan bahan galian CNomor : 04.044.3/Grt/2001 tanggal 25 Juni 2001 ;Surat Pemberitahuan PT. Tanjung Giri Mutiara Hitam Nomor :021/PT.TGMH/SP/IV/2011 tanggal 13 April 2011 ;.

Memerintahkan barang bukti berupa :- 3 (tiga ) lembar foto copy surat ijin pertambangan Derah (SIPD) Nomor 541.3/023- Distamb tanggal 14 Juli 2006 ;Tetap dalam berkas perkara ;----------------------------------------------------------------- -1(satu) buah kunci alat berat becho merek hitachi;---------------------------------------1( satu) buah kunci mesin pemecah batu (bleker) merk hitachi ;--------------------Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi supian ;----------------------------

,(delapan juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulanpenjara;3 Menetapkan barang bukti berupa :3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Nomor :541.3/023Distamb tanggal 14 Juli 2006;Tetap terlampir dalam berkas perkarae 1 (satu) buah kunci alat berat becho merek hitachi;;e 1 (satu) buah kunci mesin pemecah batu (blecker) merek hitachi;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Supiane 1 (Satu) unit exavator becho merek hitachi berikut kuncie 1 (satu) unit kendaraan dump truck

akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karenatidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan waktu yang tidak lama, apakah hal iniukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur Selanjutnya kami penuntut umumakan menguraikan fakta persidangan dihubungkan dengan uraianuraian diatas tadi, terungkapdipersidangan bahwa sejak habisnya masa izin usaha pertambangan sebagaimana yangtermuat dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian GolonganC Nomor : 541.3

Menimbang, bahwa selain itukepada Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana denda, dengan hukuman pengganti bila Terdakwatidak membayar denda tersebut ;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD) Nomor : 541.3/023Distamb tanggal 14 Juli 2006 Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara, (satu) buahkunci alat berat becho merek hitachi,!

PENAMBANGAN TANPAIZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) SECARA BERLANJUT;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAD NUR dengan pidana penjara selama satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 8.000.000 ( delapan juta rupiah) apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 ( satu) bulankurungan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan ;Memerintahkan barang bukti berupa : 3 (tiga ) lembar foto copy surat ijin pertambangan Derah (SIPD) Nomor 541.3

Memerintahkan Tergugat VI untuk segera mencabut Izin UsahaPertambangan No. 541.3/116.a/03/Il.12 IUP/Tampen maupunperpanjanganya yang telah dikeluarkan untuk Tergugat I.DALAM POKOK PERKARA1. Menerima Gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk seluruhnya;2.

;Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah KabupatenKarawang, hal ini sebagaimana Surat Keputusan KepalaDinas Lingkungan Hidup No. 541.3/Kep. 01.04DU SIPD/TM/DLH Tentang Pemberian Daftar Ulang IzinPertambangan (SIPD) Eksloitasi Bahan Galian GolonganC (batuan andesit) atas nama PT.

AtlasindoUtama, yang dikeluarkan pada tanggal 10 September2002 dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Septembere Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup No.541.3/Kep. 01.04DU SIPD/TM/DLH Tentang PemberianDaftar Ulang Izin Pertambangan (SIPD) Eksloitasi BahanGalian Golongan C (batuan andesit) atas nama PT.Atlasindo Utama, yang dikeluarkan pada tanggal 09Desember 2004.; e Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupPertambangan Dan Energi No. 541.3/980/06.06SIPT/Tamben Tentang Pemberian Daftar

;e Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan HidupPertambangan Dan Energi No. 541.3/449/04.08DU.SIPT/12.Tamben Tentang Pemberian Daftar Ulang Surat IzinPertambangan (SIPT) Eksloitasi Bahan Galian GolonganC (batuan andesit) atas nama PT.

.; e Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan Pertambangan Dan Energi No. 541.3/116.a/03/Il.12IUP/Tamben Tentang Persetujuan perubahanSurat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi ProduksiBat Andesit kepada PT. Atlasindo Utama, yangdikeluarkan pada tanggal O02 Februari 2012. dan sertawajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.; Telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. ;11.

Hari Sidang;e Telah membaca Putusan Sela Nomor : 155/G/2015/PTUNBDG, tanggal 5Januari 2016 tentang masuknya Koperasi Primer Karyawan PerumPerhutani/Primkokar Perhutani sebagai Tergugat IIIntervensi;e Telah membaca buktibukti surat dan mendengarkan keterangan saksidan pihakpihak yang bersengketa di dalam persidangan;e Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 155/G/2015/PTUNBDG, tanggal 3 Mei 2016 tentang Penundaan Pelaksaanan Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3

TENTANG DUDUK SENGKETA=220200=200=Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 155/G/2015/PTUNBDG,tanggal 29 Oktober 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 November2015, yang telah mengajukan gugatan yang isi pokok gugatannya sebagaiEXT TIRUIL sp mmm cn I I Objek Sengketa :Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah:Keputusan Bupati Bogor Nomor : 541.3

Servatus Frederikus Suri Luan, S.E Nomor EK.541.3/150/A/V1/2012tanggal 12 Juni 2012.Dilekatkan dalam berkas perkara.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000, (lima3. Membaca....3.

Servatus Frederikus Suri Luan, S.E Nomor EK.541.3/150/A/V1/2012tanggal 12 Juni 2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah).4.

Nomor EK.541.3/150/A/VI/2012 tanggal 12 Juni2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.2. Barangbarang :a.

Nomor EK.541.3/150/A/VI/2012 tanggal 12 Juni2012.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000, (sepuluh riburupiah).Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 97 K/MIL/2013Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi HII Surabaya Nomor : 15K/PMT.IN/BDG/AD/I/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan olehOditur Militer ASKARY, S.H., MAYOR SUS NRP. 524437.2.

Asih, semua transaksi, kontrakkerja yang terjadi sebelum tanggal 9 Pebmari 2015 menjadi tanggung jawabImam Djoeremi selaku Direktur Utama CV, Asih ;> Ijin IUP Pertambangan Nomor : 541.3/025/44/2014 atas nama CV. Asihyang berlokasi di Desa Grenden, Kec. Puger, kab. Jember dialinkansepenuhnya kepada CV. Bintang Sembilan, alamat di JI. Ngatmorejo No.99 Puger WetanJember;> Atas kerjasana tersebut, CV. Bintang Sembilan memberikan kompensasiroyalti sebesar lima persen (5 %) kepada CV.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomorr : 541.3/025/411/2014Tentang Persetujuan Izin Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan(Batu Gamping) Kepada CV. ASIH tanggal 20 Nopember 2014, dariDinas Perindustrian, Perdagangan Dan Energi Sumberdaya Mineral Kab.Jember;d. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jember Nomor : 188/379/411/2015Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Gunung Sadeng Untuk KegiatanPertambangan Kepada CV.

ASIH ;Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomorr : 541.3/ 025/ 411/2014tanggal 20 Nopember 2014 Tentang Persetujuan Izin PertambanganEksplorasi Komoditas Batuan (Batu Gamping) kepada CV.

Izin usaha Pertambangan ekplorasi No. 541.3/025/411/2014 tentangpersetujuan izin pertambangan ekplorasi komoditas batuan (batugamping) kepada CV. Asih tertanggal 20 November 2014 dari DinasPerindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya MineralKabupaten Jember;c. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan EnergISumber Daya Mineral Kabupaten Jember No. 188/379/411/2015tentang pemberian hak pengelolaan gunung sadeng untuk kegiatanpertambangan kepada CV.

Di Jember;Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/309.2/012/2014 tanggal02 Oktober 2014 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah IzinUsaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan Kepada CV.ASIH ;Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomorr : 541.3/ 025/411/2014 tanggal 20 Nopember 2014 Tentang Persetujuan IzinPertambangan Eksplorasi Komoditas Batuan (Batu Gamping)kepada CV. ASIH dari Dinas Perindustrian, Perdagangan DanEnergi Sumberdaya Mineral Kab.

No. 203/B/2016/PT.TUN.JKTMengabulkan gugatan Para Penggugat;Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa SuratKeputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/051/Kpts/ESDM/2011tentang Penyesuaian Surat Izin Usaha PertambanganDaerah (SIPD) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Atas Nama Koperasi PrimerKaryawan Perum Perhutani (Primkokar Perhutani) tanggab21 Januari 2011;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanTergugat berupa Surat Keputusan Bypati Bogor Nomor541.3/051/Kpts/

Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti atas ObjekSengketa pada tanggal 04 Desember 2018, dimana Tergugatmemberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Nomor:541.3/997 tertanggal 29 November 2018, yang baru diterimaPenggugat pada tanggal 04 Desember 2018; 1.2. Bahwadengan demikian, oleh karena gugatan didaftarkan di PTUNKendari pada 07 Januari 2019, kemudian dihubungkan dengansurat pemberitahuan dari Tergugat; 1.3.

KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMDPTSP/VII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang PersetujuanPerubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.MitraPrima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 405 2016 043 yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P1 =T.8=T Il INTV8), bahwa Penggugat menerima atau mengetahui Obyek Sengketa padatanggal 4 Desember 2018 melalui surat Nomor:541.3

DENY DARMATIN memberikankuasa kepada Saksi AGAHMUSTIKA NUGRAHA dengan alamat Perum Gria Medal Raharja Blok C3Sumedang untuk pengurusan permohonan perpanjangan IUP operasiproduksi batuan no IUP : 541.3/036Kep/BPMPP/2010 tanggal 22Desember 2010 yang berada di Blok Legok Sawit Desa Licin KecCimalaka Kabupaten SumedangSaksi menerangkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP ) milik Terdakwa H.

DENY DARMATIN yang dilakukan permohonan perpanjangan jinusaha pertambangan operasi produksi kepada Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat yang dilakukanoleh kuasanya yaitu Saksi AGAH MUSTIKA NUGRAHA adalah sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor : 541.3/036Kep/BPMPP/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Pemberian Izinusaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi bahan galian Golongan C ( pasirdarat dan Sirtu)Saksi menerangkan bahwa Lokasi pertambangan milik Terdakwa

DENY DARMATIN yang diurus perpanjangan ijinusaha pertambangannya oleh saksi adalah IUP Operasi Produksinomor : 541.3/036Kep/BPMPP/2010 tanggal 22 Desember 2010 yanghabis masa berlakunya tanggal 22 Desember 2015.Saksi mengurus perpanjangan ijin usaha pertambangan IUP OperasiProduksi nomor : 541.3/036Kep/BPMPP/2010 tanggal 22 Desember2010 yang habis masa berlakunya tanggal 22 Desember 2015 milik Terdakwa H.

DENY DARMATIN sesuaidengan IUP Operasi Produksi nomor : 541.3/036Kep/BPMPP/2010tanggal 22 Desember 2010 yang habis masa berlakunya tanggal 22Desember 2015 yang diurus perpanjangan jjinnya oleh saksi adalahberada di Blok Legok Sawit Desa Licin Kecamatan Cimalaka KabupatenSumedang dengan luas 3,08 ha.Saksi menerangkan bahwa Berkas berkas yang dilampirkan adakekurangan, dan kekurangan berkas tersebut sudah dilengkapi danditerima oleh Badan Penanaman modal dan perizinan terpadu sesuaidengan tanda terima

Sudamanik, in casu diperolennya Keputusan BupatiBogor No : 541.3/023/Kpts/ESDM/2010, tertanggal 08 September2010 (TURUT TERGUGAT Ill) yang didalamnya termasuk Objeksengketa, mengandung pertentangan, yaitu :Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 376,sebagaimana diuraikan didalamnya jual beli tersebut belummemenuhi sahnya suatu perjanjian in casu persyaratan warkahyang diperlukan untuk Objek Sengketa belum dipenuhi.f.

Bahwa dalam Keputusan Bupati Bogor No 541.3/023/Kpts/ESDM/2010, tertanggal 08 September 2010 padabagian ke empat Memutuskan Menetapkan, bahwa : Hak atasWIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi sementaraTERGUGAT mendalilkan bahwa Objek Sengketa adalahmiliknya.6. Bahwa berdasarkan pada :Halaman 11 dari 98 Perkara Nomor 286/Padt.G/2016/PN Cbi.. Bagaimana Hj. Inot binti H.

/n casuSurat Keputusan Bupati Bogor No : 541.3/023/Kpts/ESDM/2010,tertanggal O08 September 2010 yang dikeluarkan TURUTTERGUGAT , tidak dapat diperpanjang dan/atau DICABUT.7. Bahwa PARA PENGGUGATsebagai Para Ahli Almarhumah Hj. Emotbinti H. Itan telah memberikan sikap kepada TURUT TERGUGAT V,yakni :a. Bahwa d.h.i.

Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 14 (1) UU Nomor 23 tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan,serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara PemerintahanPusat dan Daerah Provinsi", maka Turut Tergugat Ill tidakmempunyai kewenangan untuk mengeluarkan obyek sengketa dariSurat Keputusan Bupati Bogor Nomor 541.3/023/Kpts/ESDM/2010,sebagaimana disebutkan dalam angka 7 petitum gugatan ParaPenggugat.Maka, berdasarkan halhal tersebut

/023/Kpts/ESDM/2010, tertanggal08 September 2010, Majelis Hakim berpendapat karena keputusan BupatiBogor No. 541.3/023/KPTS/ESDM/2010, Tertanggal 08 September 2010 (Turut tergugat Ill) termasuk obyek sengketa a quo, dan Para Penggugattelah dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa a quodan Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan MelawanHukum, maka Petitum angka 7 (tujuh) patutlah dikabulkan ;Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat sebagaimanadalam petitum gugatan

Gunung Agungseharga Rp. 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dimanaharga tersebut adalah harga untuk BBM jenis Solar yang disubsidioleh Pemerintah ;e Bahwa terdakwa pada saat tertangkap hanya membawa 1 (satu)lembar foto copy Surat Keterangan Usaha atas nama HAPUAN, 1(satu) foto copy SIUP atas nama HAPUAN, 1 (satu) lembar fotocopy SUrat Izin Gangguan (HO) atas nama HAPUAN, 1 (satu)lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan / PerusahaanPerorangan atas nama HAPUAN dan Surat Keterangan Nomor :541.3

Gunung Agungseharga Rp. 4.500, (empat ribu lima ratus rupiah) per liter dimanaharga tersebut adalah harga untuk BBM jenis Solar yang disubsidioleh Pemerintah ;Bahwa terdakwa pada saat tertangkap hanya membawa 1 (satu)lembar foto copy Surat Keterangan Usaha atas nama HAPUAN, 1(satu) foto copy SIUP atas nama HAPUAN, 1 (satu) lembar fotocopy SUrat Izin Gangguan (HO) atas nama HAPUAN, 1 (satu)lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan / PerusahaanPerorangan atas nama HAPUAN dan Surat Keterangan Nomor :541.3

Central Sandang Prima Nomor : 660.1/260/DLHK/2017 tanggal 7 Maret 2017;

Central Sandang Prima;Fotocopy Surat Rekomendasi Dokumen UKLUPL Kegiatan Operasional PT.Central Sandang Prima Nomor : 660.1/260/DLHK/2017 tanggal 7 Maret 2017;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 541.3/020/KEP/DPMPTSP/2017 Tanggal 18 April 2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanOperasional PT.

Central Sandang Prima;10) Fotocopy Surat Rekomendasi Dokumen UKLUPL Kegiatan Operasional PT.Central Sandang Prima Nomor : 660.1/260/DLHK/2017 tanggal 7 Maret 2017;Halaman 38 dari 40 Putusan No.492/Pid.B/LH/2020/PN.Bdg.11) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 541.3/020/KEP/DPMPTSP/2017 Tanggal 18 April 2017 tentang Izin Lingkungan KegiatanOperasional PT.

Nomor 1096 K/Pdt/201710.11.12.13.14.15.lain dan Perda Izin Usaha Pertambangan Produksi (IUP) atas namaPenggugat Nomor 541.3/048/KPts/ESDM/2011 diktum 3 denganperpanjangan IUP Nomor 541/009/Kpts/ESDM/2013 diktum 4 dan 5sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Bogor;Penggugat berusaha menyelesaikan secara Musyawarah Mufakat;Bahwa mengetahui faktafakta praktek penyimpangan sebagaimanatersebut di atas, Penggugat telan berusaha menyelesaikan permasalahandimaksud secara musyawarah demi tercapainya kemufakatan

Nomor 1096 K/Pdt/201716.17.18.19.20.nama Penggugat Nomor 541.3/048/KPts/ESDM/2011 diktum 3 denganperpanjangan IUP Nomor 541/009/Kpts/ESDM/2013 diktum 4 dan 5sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Bogor;Bahwa atas perbuatan dan tindakan tersebut di atas, maka dalam hal iniTergugat dapat dikategorikan telah melakukan illegal mining (penjualansecara melawan hukum) atas hasil tambang milik Penggugat tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat;Bahwa atas tindakan Tergugat yang telah melakukan pengalihan

Rejeki Kurnia Alam, sudah dilakukansecara berkesinambungan sejak tahun 1999, yaitu :a)Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II BogorNomor : 541.3/SK.036/X/SIPDEK/1999 tanggal 9 Oktober 1999, yangpada pokoknya memberikan Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)Bahan Galian Golongan C (Pasir) kepada PT.

Rejeki Kurnia Alam/Ny.Susilawaty terletak di Desa Setusari, Kecamatan Cileungsi, denganbatasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah eks Manan dan Seca Sebelah Barat : Tanah eks Napis Sebelah Selatan: Tanah eks Naning Sebelah Timur : Tanah eks HasanBerdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II BogorNomor : 541.3/538/Kpts/Huk/2000 tanggal 15 Desember 2000, yangpada pokoknya memberikan Izin Pertambangan Daerah EksploitasiBahan Galian Golongan C (Pasir), kepada PT.

Janur Kuning WG 2/24, Jakarta Utara, padalahan seluas 3,9 (tiga koma sembilan) hektar yang berlokasi di BlokCibarengkok, Desa Bojong dan Situsari, Kecamatan Cileungsi, denganbatas wilayah sesuai peta yang telah disahkan oleh Kepala DinasPertambangan Kabupaten Bogor;Berdasarkan Surat Izin Nomor : 541.3/05Distamb/2005 tanggal 27Januari 2005 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah(SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C Atas Nama PT.

Rejeki Kurnia Alam, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda P9;Fotocopi dari Asli Surat Izin Kepala Dinas Pertambangan KabupatenBogor Nomor : 541.3/05Distamb/2005 Tentang Pemberian Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan CAtas Nama PT.

(dua ribu tiga ratus tujuh puluh empatmeter persegi) dengan batasbatas sebagai berikut : Utara : Solokan Timur : Napis Selatan : Pecahan Barat : EmbonBahwa berdasarkan Bukti P8 yaitu Surat Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Bogor Nomor : 541.3/ SK.036/X/SIPDSK/1999 Tanggal 9 Oktober1999 Tentang Pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) BahanGalian Gol. C (Pasir), di Desa Setusari, Kecamatan Cileungsi An. PT.