Put-54161/PP/M.XVB/16/2014

Adanya koreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesarRp.225.770.190,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak hanya berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya saja, tanpadipertimbangkan terdapatnya faktafakta yang telah disampaikan pada saatpersidangan;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali:Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Bandingmembaca, meneliti serta mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.54161

maupun error juris dalam membuat pertimbanganpertimbanganHalaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 611/B/PK/PJK/2017hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan beberapa dasar hukum yangtelah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (contralegem), khususnya peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku diIndonesia, dengan dalildalil dan alasanalasan hukum sebagai berikut :Pertimbangan Hukum(Sesuai Put.54161

Sehingga dapat menyebabkan BatalDemi Hukum;(Bahwa sesuai Put. 54161/PP/M.XVB/16/2014 pada halaman 3 dari 23halaman);Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 611/B/PK/PJK/2017Alasan Pengajuan banding ; Pokok Sengketa (Formal) :Bahwa terdapat ketidakbenaran pada Surat Keputusan Keberatan;Bahwa karena Pemohon Banding mengajukan permohonan Keberatan atasSKPKB PPN bukan SKPKB PPh, sehingga Surat keputusan Keberatan menjadiCACAT HUKUM;Dimana Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telahmengungkapkan

secara tertulis terdapat suatu kekeliruan atau ketidakbenarandalam Penerapan Dasar Hukum, sehingga Surat Keputusan Keberatanberakibat batal demi hukum;Bahwa sesuai Put. 54161/PP/M.XVB/16/2014 pada halaman 11 dari 23halaman, Bantahan Pemohon Banding atas Surat Uraian BandingTerbanding:Bahwa dalam hal ini Terbanding secara sadar menyatakan bahwa ObjekSengketa Banding berupa Surat Keputusan keberatan Nomor: KEP238/WPJ.29/2013 adalah Cacat Hukum sehingga dapat menyebabkan Batal DemiHukum;Dimana Pemohon

Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telahmengungkapkan'~ secaratertulis terdapat suatu kekeliruan atauketidakbenaran dalam Penerapan Dasar Hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan berakibat batal demi hukum;Bahwa sesuai Put.54161/PP/M.XVB/16/2014 pada halaman 17 dari 23halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal : Menimbang, bahwasesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materisengketa banding dilakukan setelan pemeriksaan atas pemenuhanketentuanketentuan formal

keras tersebut karena tidak memiliki ijin atau kewenanganyang sah dalam mengedarkan obat obatan keras secara bebas kepadaorang lain, namun terdakwa tetap mengedarkan dengan tujuan untukmendapatkan keuntungan secara instan dan cepat tanpa mengindahkanaturan bahwa peredaran obat obatan keras harus menggunakan resepdokter dan dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian dalam bidangkefarmasian ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Pemeriksaan Ahli padaDinas Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 440/54161

Bahwa Termohon menolak alasan replik Pemohon untuk selain danselebihnya yang nyatanyata bertentangan dengan fakta sebenarnya;DIBAGIAN REKONPENSI.Putusan Nomor 1463/Pdt.G/2014/PA.BCAW. .....cccccccccccceseeeeeeeeeeseeeeeseeaeaeeeeenees halaman15 dari 54161. Bahwa dalam hal ini Penggugat rekonpensi tetap pada tuntutannyadalam rekonpensi sebagaimana tertuang dalam jawabannya tertanggal20 April 2015, serta menolak alasan Tergugat rekonpensi dalamrepliknya;2.

fb407fcl1l6ledae3c07e089felld98b0f13dcdc4777e21b4d5ad4bad 9c7118d9ad150164594ee 4322608 453 808cc0a807e9FfO0086f 40b30a7874bd134e8 cc5a7 69b 6b159db464e4ac51a04419ef80a2bcl17fe0al9eldb9fl7fec8 le3cd0ecb4bb 9d675 0d4 9b 4eb 3b 4b 3b4 62 24768 9351b6589b85 62 42695 6231c85232339177f 62cfdaa65fdaefel65ff8cb4ft094dellfb2ea92e9a2ddeefed51lcfb1237de92 6c427 fd 66d3f2e32a793c81leff00401e 69Ffb397c11d23f678f837elaf036910 4318d3ed53edb710e4fdaeed9 419e724F 24bbe 48 cf41b40c0000elFFELOF863elaf8bl fb34f89Ff46f14F8c23f04d94 49f 6bb5d4aef 54161