Ditemukan 48 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 29-11-2012 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 545/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Agustus 2013 — Tuan HO FERDY alias HO FERDY >< Tuan JOHANES NENO, SE,Cs
15391
  • Tanggal 28 September 2009 Nomor :Tamben 541.1/357/IX/2009jumlah .100 Ton.2. Tanggal 28 September 2009 Nomor : Tamben 541.1/358/IX/2009 jumlah.150 Ton.3. Tanggal 01 Pebruari 2010 Nomor : Tamben 541.1/BP.PP/103/11/2010 ,Jmlh 150 Ton.4. Tanggal 01 Pebruari 2010 Nomor : Tamben 541.1/BP.PP/104/II/2010,Jmhl. 100 Ton5. Tanggal 24 Pebruari 2010 Nomor : Tamben 541.1/BP.PP/276.a/II/2010Jmlh. 100 Ton.6. Tanggal 24 Pebruari 2010 Nomor :Tamben 541.1/BP.PP/276.b/II/2010.Jmlh 150 Ton.7.
    Tanggal 28 September 2009 Nomor :Tamben 541.1/357/IX/2009jumlah .100 Ton.Tanggal 28 September 2009 Nomor : Tamben 541.1/358/IX/2009 jumlah.150 Ton.Tanggal 01 Pebruari 2010 Nomor : Tamben 541.1/BP.PP/103/11/2010 ,Jmlh 150 Ton..
    Tanggal 01 Pebruari 2010 Nomor : Tamben 541.1/BP.PP/104/II/2010,Jmhl. 100 TonTanggal 24 Pebruari 2010 Nomor : Tamben 541.1/BP.PP/276.a/II/2010Jmlh. 100 Ton.Tanggal 24 Pebruari 2010 Nomor :Tamben 541.1/BP.PP/276.b/II/2010.Jmlh 150 Ton.Tanggal 24 Pebruari 2010 Nomor : Tamben 541.1/BP.PP/277.a/II/2010.Jmlh . 50.Ton.Tanggal 24 Pebruari 2010 Nomor : Tamben 541.1/BP.PP/277.b/II/2010.Jmlh. 75 Ton.Tanggal 02 Maret 2010 Nomor Pertb. 545/II/112/03/2010 Jumlah 75, Ton.10.
    Tamben.541.1/BP.PP/104/II/2010Tanggal 10 Pebruari 2010 Jumlah = 100 ton 10Bukti T10 :Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)No. Tamben.541.1/BP.PP/276.a/II/ 2010Tgl.24 Pebruari 2010 Jumlah = 100 Ton; 11.Bukti T11 :Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)No. Tamben.541.1/BP.PP/276.b/II/2010Tgl.24 Pebruari 2010 Jumlah = 150 ton 12.Bukti T12 :Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)No. Tamben.541.1/BP.PP/277.a/Il/2010Tgl.24 Pebruari 2010 Jumlah = 50 ton 13.Bukti T13 :Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)No.
    Tamben 541.1/BP.PP/276.b/Il/ 2010),50 Ton (SKAB No. Tamben 541.1/BP.PP/277.a/II/2010) dan 75 Ton (SKABNo. Tamben 541.1/BP.PP/277.b/II/2010);Seluruhnya berjumlah 375 Ton,Membuktikan telah terjadi penyerahanMineral Logam Mangan sebanyak 375 Tonkepada PENGGUGAT pada tanggal26/2/2010; 33. Bukti T33 :SURAT JALAN Tanggal 03/3/2010 ditujukankepada Tn. Ferdi Ho untuk pengangkutanMineral Logam Mangan sekaligus TANDATERIMA penyerahan Mineral LogamMangan oleh petugas PT.
Register : 03-06-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 156/Pid.B/2020/PN Sbw
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
I NENGAH ARDIKA,S.H.,M.H.
Terdakwa:
RUSLAN ALIAS SARILAN BIN H. PORO
179112
  • dijumpai Iuka lecet pada lutut kiri dengan panjangempat sentimeter, lebar tiga sentimeter;Kesimpulan :Pada Muharyanto lakilaki ini dari hasil pemeriksaan luar dijumpai Ilukaterobuka pada dagu, luka terbuka pada leher atas dan bawah, luka terbukapada pundak kiri, luka terbuka pada dada sebelah kiri dan luka terbukapada tangan kanan dan tangan kiri dan juga luka lecet pada lutut kakisebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam yang telahmendatangkan bahaya maut baginya.Surat kematian nomor : 541.1
    Surat kematian nomor : 541.1/07/PemdesTS/II/2020 tanggal 25Februari 2020 yang ditandatangan oleh Kepala Desa TepasKaharuddin.Putusan Nomor : 156/Pid.B/2020/PN.Sbw. Halaman 7 dari 33 halamanPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 338 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.
    Galuh Kirana dokter pada Puskesmas Brang Rea,Kabupaten Sumbawa Barat dan Surat Kematian Nomor : 541.1/07/PemdesTS/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangan oleh Kepala DesaTepas Kaharuddin;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktidipersidangan berupa : 1 (satu) buah helm Merk Yamaha warna hitam; 1(satu) buah celana kain warna cream yang terdapat bercak darah; 1(satu) buah baju warna cream yang berlumuran darah; 1 (satu) buah jaket parasut warna biru dongker yang terdapat bercakdarah
    Halaman 20 dari 33 halaman Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban Muharyanto pernah adamasalah tanah yang sampai saat ini belum terselesaikan, sehinggamenimbulkan konflik yang berkepanjangan antara keluarga korban dengankeluarga Terdakwa; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa korban telah meninggal duniaberdasarkan Surat kematian nomor : 541.1/07/PemdesTS/II/2020 tanggal25 Februari 2020 yang ditandatangan oleh Kepala Desa TepasKaharuddin; Bahwa benar terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum
    pada lutut kiri dengan panjangempat sentimeter, lebar tiga sentimeter; Kesimpulan :> Pada Muharyanto lakilaki ini dari hasil pemeriksaan luar dijumpai lukaterobuka pada dagu, luka terobuka pada leher atas dan bawah, lukaterobuka pada pundak kiri, luka terouka pada dada sebelah kiri dan lukaterobuka pada tangan kanan dan tangan kiri dan juga luka lecet padalutut kaki sebelah kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam yangtelah mendatangkan bahaya maut baginya;Menimbang, bahwa Surat Kematian Nomor : 541.1
Register : 10-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PA TUAL Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.Tul
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
297
  • Pemohonpergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama hinggasekarang sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak adakomunikasi yang baik lagi, dan sejak itu pula sudah tidak saling menafkahibaik lahir maupun;10. bahwa keluarga Termohon telah berupayamendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidakberhasil, bahkan sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi antaraPemohon dan Termohon;11. bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dansudah mendapatkan izin atasan dengan nomor : 541.1
Register : 24-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 520/Pid.Sus/2021/PN Pbr
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JULIA RIZKI SARI, SH
Terdakwa:
YUSPANDRI Alias YUS Bin ABDUL AZIS
233
  • 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 520/Pid.Sus/2021/PN Pbr Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Nomor : 002/III/60896/2021tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPSTapung MUTHIA RAHMI TAUFIK, telah melakukan penimbangan,pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :a) 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu yangdibungkus dengan plastic bening kemudian dibalut dengan plasticasoy merah dengan berat kotor 541.1
    Penuntut Umum telah membacakan alat buktiSurat berupa :Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Nomor : O0O2/III/60896/2021tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS TapungMUTHIA RAHMI TAUFIK, ~ telah = melakukan penimbangan,pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:a) 1 (satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu yangdibungkus dengan plastic bening kemudian dibalut dengan plasticasoy merah dengan berat kotor 541.1
    Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Nomor : 002/III/60896/2021tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPSTapung MUTHIA RAHMI TAUFIK, telah melakukan penimbangan,pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa:Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor : 520/Pid.Sus/2021/PN Pbr a) 1 (Satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu yangdibungkus dengan plastic bening kemudian dibalut denganplastic asoy merah dengan berat kotor 541.1
    memperoleh uang pembayaran ataumenerima uang sebagai upah / gaji;Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Nomor : 002/III/60896/2021tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPSTapung MUTHIA RAHMI TAUFIK, telah melakukan penimbangan,pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :a) 1 (Satu) paket besar berisikan narkotika jenis shabu yangdibungkus dengan plastic bening kemudian dibalut denganplastic asoy merah dengan berat kotor 541.1
Register : 25-07-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/TF/2023/PTUN.SMD
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
PT ARTA JAYA ENERGY
Tergugat:
1.DIREKTORAT JENDRAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3.BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
14095
  • POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Objek sengketa berupa:
    • Tindakan hukum Tergugat I yang tidak memproses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi
    ARTHA JAYA ENERGY ke dalam Minerba One Data Indonesia (MODI), Minerba Online Monitoring System (MOMS), dan Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) ;
  • Tindakan hukum Tergugat II yang yang tidak melanjutkan/meneruskan penyerahan dokumen terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan
    Mewajibkan kepada:

    • Tergugat II untuk melanjutkan/meneruskan penyerahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT.
    ARTHA JAYA ENERGY kepada Tergugat I;
  • Tergugat I untuk memperoses permohonan pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat yang masih berlaku sebagaimana Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 541.1/K.191/HK/III/2015, tertanggal 19 Maret 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT.
Register : 18-05-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 135/Pdt.Bth/2020/PN Cbi
Tanggal 29 Maret 2021 — Penggugat:
WILLYANTO LIM
Tergugat:
1.FELIX BELANUSA PIETER
2.AAN RUSTIAWAN
3.HARIS BUDIARSO
Turut Tergugat:
1.Intan Permata Sari Binti H. Imansyah
2.Herwinsyah Bin H. Imansyah
3.Aspianur Bin H. Ismansyah
4.Marhaban Yusuf Bin H. Ismansyah
5.Ridwansyah Bin H. Imansyah
6.NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn
7.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
326229
  • PT MSP merupakan pemegang IUPOperasi Produksi (IUP OP) sebagaimana tertuang dalam Keputusan BupatiKutai Timur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepadaPT Multi Sarana Perkasa. Didalam IUP Operasi Produksi tersebut jugatercantum pengurus PT MSP berupa direksi dan dewan komisaris sertasusunan pemegang saham sebagai berikut:Komposisi Pemegang Saham:a.
    Jelas didalamKeputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6Oktober 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Multi Sarana Perkasa (IUP OP), Terlawan dinyatakan tegas sebagai Pemegang Saham dan Direktur PT MSP.Adapun IUP OP Tersebut tidak pernah berubah sejak diterbitkan sampaidengan saat ini.Bahwa selain itu, didalam persidangan perkara No. 284/Pdt.G/2019/PNCBI, Terlawan telah mengajukan seluruh bukti kepemilikan sahamTerlawan di PT MSP
    Jelas didalam Keputusan Bupati KutaiTimur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksikepada PT Multi Sarana Perkasa (IUP OP), Terlawan dinyatakan tegassebagai Pemegang Saham dan Direktur PT MSP.
    Andy Widyanto,S.H., tanggal 06 November 2018;berupa fotocopy Sertifikat Clear dan Clean Nomor:164/Bb/03/2014 yang diberikan kepada PT Multi SaranaPerkasa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret2014 oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;berupa fotocopy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) EksplorasiMenjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) OperasiProduksi Kepada PT Multi Sarana Perkasa tanggal 06Oktober 2014;berupa
    ;berupa fotocopy Surat dari PT Multi Sarana Perkasatanggal 29 Januari 2018 kepada Direktur PenerimaanMineral & Batu Bara perihal Pembayaran PNBP No:MSP/018/2901/2018;berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor: 503/7136/DPMPTSP/XII/2020 Tentang RevisiDirektur dan Komisaris pada Surat Keputusan BupatiKutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014 Tanggal 06Oktober 2014 Tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Menjadi IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
Register : 20-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1475/Pdt.G/2018/PA.Krs
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
272
  • Surat Keterangan Ghoib Nomor : 541.1/89/426.409.06/VIII/2018, atasnama MISTUM, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala DesaPrasi Kabupaten Probolinggo pada tanggal 20 Agustus 2018. Bukti surattersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.3;B. Saksi:1.
Register : 06-07-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 345/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 4 Agustus 2021 — Pembanding/Penggugat : WILLYANTO LIM Diwakili Oleh : YEHEZKIEL VICTOR TANGGO SH MH
Terbanding/Tergugat I : FELIX BELANUSA PIETER
Terbanding/Tergugat II : AAN RUSTIAWAN
Terbanding/Tergugat III : HARIS BUDIARSO
Terbanding/Turut Tergugat I : Intan Permata Sari Binti H. Imansyah
Terbanding/Turut Tergugat II : Herwinsyah Bin H. Imansyah
Terbanding/Turut Tergugat III : Aspianur Bin H. Ismansyah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Marhaban Yusuf Bin H. Ismansyah
Terbanding/Turut Tergugat V : Ridwansyah Bin H. Imansyah
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS HARMITA SYAH, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat VII : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoensia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
702320
  • PT MSP merupakanpemegang IUP Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana tertuang dalamKeputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiHalaman 10 dari 37 halaman, Putusan No. 345/PDT/2021/PT.BDG.kepada PT Multi Sarana Perkasa. Didalam IUP Operasi Produksi tersebut jugatercantum pengurus PT MSP berupa direksi dan dewan komisaris serta Ssusunanpemegang saham sebagai berikut:Komposisi Pemegang Saham:a.
    Hal mana juga dinyatakan secarategas dalam Keputusan Bupati Kutai Timur No. 541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT Multi Sarana Perkasa;Pelawan Bukanlah Pembeli Yang Beritikad Baik Karena Telah MengetahuiKeberadaan Terlawan sebagai Pemegang Saham PT MSP.
    Jelas didalam Keputusan Bupati Kutai Timur No.541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MultiSarana Perkasa (IUP OP), Terlawan dinyatakan tegas sebagai PemegangSaham dan Direktur PT MSP.
    Jelas didalam Keputusan Bupati Kutai Timur No.541.1/K.715/HK/X/2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang PersetujuanPeningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT MultiSarana Perkasa (IUP OP), Terlawan dinyatakan tegas sebagai PemegangHalaman 29 dari 37 halaman, Putusan No. 345/PDT/2021/PT.BDG.33.34.Saham dan Direktur PT MSP.
Putus : 16-12-2010 — Upload : 26-10-2011
Putusan PN KUPANG Nomor 449/Pid.B/2010/PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2010 — CHAM DAVID CHAMORA
9558
  • Kabuapten Belu sejakSeptember 2009 sampai dengan sekarang.24> Bahwa saksi yang mengeluarkan Surat KeteranganAsal Barang dengan muatan batu) mangan sebanyak500 ton dalam 25 konteiner dengan i tujuanSurabaya.Bahwa syarat syaratnya untuk mendapat IjinPertambangan harus ada permohonan PenerbitanSurat Keterangan' Asal Barang (SKAB), BuktiPembayaran Royalti ke Negara dan Bukti Pembayaranke Kas Daerah melalui Dinas Pertambangan Kab.Belu;Bahwa dasar pernerbitan Surat Keterangan Asalbarang Nomor : Tamben : 541.1
    Alam Jaya di Atambua dengan tujuan CV.Alam Jaya di Surabaya.Bahwa saat aktifitas pemuatan batu mangan ke atas trukdan saat pengiriman dengan menggunakan kapal laut KMKamberra dari Pelabuhan Atapupu dengan tujuan Surabayaterdakwa berada di Surabaya.Bahwa tempat penampungan batu mangan berada diTulamalae Atambua.Bahwa ada dokumen pengangkutan batu~ = mangan milikterdakwa yaitu) berupa : Surat Keterangan Asal barangNomor : Tamben 541.1/BP.PP/363/II11/2010 dengan pengirimPerwakilan CV.
    Surat Keterangan Asal barang NomorTamben 541.1/BP.PP/363/I11/2010 denganpengirim Perwakilan CV. Alam Jaya diAtambua dengan Penerima CV. Alam Jaya46Surabaya tanggal 20 Maret 2010b. Keputusan Bupati Belu) Nomor : Distamben540/BP.PP/10/V 1/2009 tentang pemberianijin sementara pengangkutan dan penjualanmineral logam mangan yang tergali darihasil kegiatan eksplorasi. CV Alam Jaya.c.
Register : 12-06-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PA PATI Nomor 1267/Pdt.G/2019/PA.Pt
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100
  • Fotokopi Keterangan Gaib dari Kepala Desa Gunungsari, ,Kabupaten Pati, Nomor : 541.1/XII/279, tanggal 29 Oktober2019, (Bukti P.3);Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkandengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;B. Bukti Saksi :1.
Register : 05-10-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 601/Pdt.P/2020/PA.Ba
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
167
  • Fotokopi Kartu Kartu Kematian Nomor 541.1/523/IX/KBO/2020 tanggal 24092020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggaldiberi tanda P.2;3.
Register : 24-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 178/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
379134
  • Multi Sarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar;
  • 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT.
    MULTI SARANA PERKASA;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang saham PT.
    MultiSarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timurseluas 9.552 (Sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) HektarHalaman 9 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL7. 1 (satu) Jlembar asli Keputusan Bupati Kutai TimurNomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT.
    MULTI SARANA PERKASA;3. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati KutaTimur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentangHalaman 13 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELpersetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) OperasiProduksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang sahamPT.
    MULTI SARANA PERKASA;118. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati KutaTimur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentangpersetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi ProduksiKepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang saham PT.
    MULTI SARANA PERKASA;118. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentangpersetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) OperasiProduksi Kepada PT.
    MULTI SARANAPERKASA;118. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan BupatiKutal Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP)Operasi Produksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegangsaham PT.
Register : 12-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Ktp
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
DONI MARIANTO SH
Terdakwa:
EKO SUGIANTO bin SUANDI
799
  • Pawan Kapuas Raya tanggal 4 Oktober 2018 KB 8743 G;
  • 1 (satu) lembar fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :503/189/SIUP/KECIL/2016, tanggal 10 Februari 2016, Nama Perusahaan : EKO JAYA;
  • 1 (satu) fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) TDP : 1405 5 47 00743, tanggal 10 Februari 2016;
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 541.1/0395/Ekbang, tanggal 21 Juli 2018 atas nama ANDREAS SURONO;
  • 1 (satu) fotocopy
    Pawan Kapuas Raya tanggal 4 Oktober2018 KB 8743 G; 1 (Satu) lembar fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :503/189/SIUP/KECIL/2016, tanggal 10 Februari 2016, NamaPerusahaan : EKO JAYA: 1(satu) fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO)TDP : 1405 5 47 00743, tanggal 10 Februari 2016; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 541.1/0395/Ekbang,tanggal 21 Juli 2018 atas nama ANDREAS SURONO; 1(satu) fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO)TDP
    Pawan Kapuas Raya tanggal 4 Oktober2018 KB 8743 G; 1 (Satu) lembar fotocopy surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor :503/189/SIUP/KECIL/2016, tanggal 10 Februari 2016, NamaPerusahaan : EKO JAYA: 1(satu) fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO)TDP : 1405 5 47 00743, tanggal 10 Februari 2016; 1(satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor : 541.1/0395/Ekbang,tanggal 21 Juli 2018 atas nama ANDREAS SURONO; 1(satu) fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO)TDP
Putus : 09-10-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Tg.Slr
Tanggal 9 Oktober 2013 — PERDATA : PT PIPIT MUTIARA JAYA MELAWAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTRIAN DALAM NEGRI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAH KABUPATEN TANAH TIDUNG
8858
  • luasan yangberdampak serta volume pekerjaan yang harus dilakukan atas areal pasca tambangBahwa pemberian Dana Jaminan Reklamasi dan pasca ambang adalah merupakan g, kewajiban bagi pemegang IUP in casu Tergugat Rekonpensi sebagai bentuk kesungguhan bahwanantinya Tergugat Rekonpensi akan melakukan reklamasi pasca tambang pada areal yangberdampak dari kegiatan eksploitasi/operasi Tergugat Rekonpensi;Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal 9April 2013, Nomor : 541.1
    tanda TI/P.rekonvensiFoto Copy Surat Penggugat tertanggal 5 November 2010 Nomor : 479/PMJTRK/X1/2010 Perihal Pungutan sesuai Perda Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2004 tentangkompensasi Kepemilikan Sumber Daya Alam yang ditujukan kepada DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral Dan Batu Bara di Jakarta, yang bermeterai cukupsetelah diteliti Foto copy dari foto copy, selanjutnya diberitanda T.2/P.rekonvensiFoto Copy Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidung tertanggal09 April 2013 Nomor : 541.1
    menempatkan jaminan reklamasi sebelummelakukan kegiatan eksploitasi/operasi produksi dan bila hal ini tidak dilakukanoleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka hal tersebut sebagaipelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi terhadap Pemerintah Kabupaten Tana Tidung/Penggugat Rekonpensi,57dimana jaminan reklamasi tersebut adalah merupakan kewajiban TergugatRekonpensi;e Bahwa sesuai surat Dinas petambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidungtertanggal 9 April 2013 No. 541.1
    berdasarkan alat bukti surat dan bukti saksi ahli yang diajukanoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensimenggugat Tergugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi belum memberikanDana jaminan Reklamasi sebesar Rp. 18.720.000.000, (delapan belas milyar tujuh ratus duapuluh juta rupiah) berdasarkan surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten Tana Tidungtertanggal 9 April 2013 No. 541.1
Register : 24-02-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 178/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
BOBY MOKOGINTA, SH
Terdakwa:
HARIS BUDIARSO
282113
  • Multi Sarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur seluas 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar;
  • 1 (satu) lembar asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT.
    MULTI SARANA PERKASA;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang saham PT.
    MultiSarana Perkasa di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timurseluas 9.552 (Sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) HektarHalaman 9 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL7. 1 (satu) Jlembar asli Keputusan Bupati Kutai TimurNomor:541.1/K.715/HK/X/2014 tentang Persetujuan Peningkatan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT.
    MULTI SARANA PERKASA;3. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati KutaTimur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentangHalaman 13 dari 107 Putusan Nomor 178/Pid.B/2021/PN.JKT.SELpersetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) OperasiProduksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang sahamPT.
    MULTI SARANA PERKASA;118. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati KutaTimur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentangpersetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi ProduksiKepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegang saham PT.
    MULTI SARANA PERKASA;118. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014 tentangpersetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP) OperasiProduksi Kepada PT.
    MULTI SARANAPERKASA;118. 3 (tiga) lembar fotocopy Legalisir IUPOP keputusan BupatiKutal Timur Nomor: 541.1/K.715/HK/X/2014, tanggal 6 Oktober 2014tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan(IUP)Operasi Produksi Kepada PT. MULTI SARANA PERKASA Pemegangsaham PT.
Register : 16-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BATURAJA Nomor 78/Pid.Sus/2017/PN.Bta
Tanggal 29 Maret 2017 — ANDRI GUNAWAN Bin JAMHARI
296
  • NO. 541.1;SAKSI SANDY PRAWIRA, SH BIN ICHWAN SUHARTO ; Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikanketerangan dibawah sumpah sebagai berikut :>Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidanamembawa senjata tajam;Bahwa benar kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016sekira pukul 20.30 Wib ;Bahwa benar tempat kejadiannya yaitu bertempat di Lapangan Bumi AgungKec. Muaradua Kab.
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1262 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — H. MUHAIMIN;
572329 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena tidak menggunakan BUMD/Perusda untuk mengelola quota gas. BUMD/Perusda yang dimaksud, menurut JPU adalah 100% sahamnya milik pemerintah daerah, sedangkan yang dilakukan ... [Selengkapnya]
  • Pasuruan Migas tanggal 28 Desember 2011Nomor 541.1/024/424.061/2011 perihal Pemberitahuan UndanganPenandatanganan Jual Beli Gas (PUBG) dan Gas Delevery Procedure;94) Hasil Analisis Hukum dari Universitas Brawijaya Malang;95) Nota Dinas DPKD Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Februari 2012Nomor : 582/193/424.067/2012 perihal Rencana Kegiatan Koordinasidan Koordinasi Kementrian Hukum dan HAM;96) Nota Dinas DPKD Kabupaten Pasuruan tanggal 6 Juli 2012 Nomor982/1134/424.067/2012 perihal Undangan dari PT.
    Pasuruan Migas tanggal 28 Desember 2011Nomor 541.1/024/424.061/2011 perihal Pemberitahuan UndanganPenandatanganan Jual Beli Gas (PUBG) dan Gas Delevery Procedure;94. Hasil Analisis Hukum dari Universitas Brawijaya Malang;95. Nota Dinas DPKD Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Februari 2012Nomor : 582/193/424.067/2012 perihal Rencana Kegiatan Koordinasidan Koordinasi Kementrian Hukum dan HAM;96. Nota Dinas DPKD Kabupaten Pasuruan tanggal 6 Juli 2012 Nomor982/1134/424.067/2012 perihal Undangan dari PT.
    Pasuruan Migas tanggal 28 Desember 2011Nomor 541.1/024/424.061/2011 perihal Pemberitahuan UndanganPenanda tanganan Jual Beli Gas (PUBG) dan Gas Delevery Procedure;94. Hasil Analisis Hukum dari Universitas Brawijaya Malang;95. Nota Dinas DPKD Kabupaten Pasuruan tanggal 14 Februari 2012Nomor : 582/193/424.067/2012 perihal Rencana Kegiatan Koordinasidan Koordinasi Kementrian Hukum dan HAM;Hal. 70 dari 74 hal. Putusan Nomor 1262 K/PID.SUS/201696.
Putus : 11-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2497 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Cq PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, Cq PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG, diwakili oleh Bupati Tana Tidung Drs. H. UNDUNSYAH, M.Si.M.H VS PT. PIPIT MUTIARA JAYA yang diwakili oleh VALENTINUS SUWANDI jabatan Direktur Utama
5122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten TanaTidung tertanggal 9 April 2013, Nomor 541.1/013 Distamben KTT/IV/2013,perihal perkiraan perhitungan Nilai Jaminan Rekiamasi PT.PMJ/TergugatRekonpensi, yang ditujukan kepada Bupati Tana Tidung, dimana dijelaskanbahwa asumsi Biaya Reklamasi adalah sebesar Rp60.000.000, (enampuluh juta rupiah) per Hektar dan luas bukaan areal yang terganggu pascatambang adalah + 312 Hektar, sehingga dana yang harus ditempatkansebagai jaminan Reklamasi dan
Register : 14-04-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 020/G/2016/PTUN.Smg.
Tanggal 14 Juli 2016 — Bagus Pristianto Tohari Dkk Melawan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati
228155
  • P3.11Nomor: 503/283/2006 tanggal 20 Juni 2006 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor PelayananPerizinan Terpadu Kabupaten Pati (fotokopi sesuaidengan aslinya);: Surat Keterangan Daftar Ulang Nomor:503/283/2011, tanggal 29 Desember 2011(fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat jin Kepala Kepolisian Resort Pati Nomor:SV06/I/2010/Intelkam atas nama Kafe DanKaraoke Permata tanggal 03 Februari 2010(fotokopi sesuai dengan aslinya);in Usaha Kafe Dan Karaoke, Kutipan KeputusanBupati Pati Nomor: 556.2/541.1 tanggal
Putus : 20-12-2016 — Upload : 03-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 497 PK/Pdt/2016
Tanggal 20 Desember 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAH KABUPATEN TANAH TIDUNG VS PT PIPIT MUTIARA JAYA
7287 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada luasan yang berdampak serta volumepekerjaan yang harus dilakukan atas areal pasca tambang;Bahwa pemberian Dana Jaminan Reklamasi dan pasca tambang adalahmerupakan kewajiban bagi pemegang IUP in casu Tergugat Rekonvensisebagai bentuk kesungguhan bahwa nantinya Tergugat Rekonvensi akanmelakukan reklamasi pasca tambang pada areal yang berdampak darikegiatan eksploitasi/operasi Tergugat Rekonvensi;Bahwa sesuai Surat Dinas Pertambangan dan ESDM Kabupaten TanaTidung tertanggal 9 April 2013, Nomor 541.1