Ditemukan 26 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — I. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini diwakili BUPATI TANGERANG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS MUHAMMAD GUNTUR SUAIB;
6626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk di pergunakan Peremajaan Pasar danTerminal Terluk Naga;Bahwa pada tanggal 17 April 1996 Pemerintah kabupatenTangerang telah membatalkan sepihak surat perjanjian bersyaratKerjasama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluk Nagasebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 511.2/1401Plk/1996dengan Penggugat yaitu:Untuk membatalkan surat perjanjian Nomor: 551.22/3867UM/1991Nomor: 037/SPKTI/IX/1991 pada tanggal 07 November 1991antara Penggugat dengan Pemerintah kabupaten Tangerang;Bahwa Penggugat mengetahui
    dan sesuai yang terdapat dalam isiPerjanjian Bersama Bersyarat dalam Rangka KerjasamaPeremajaan Pasar dan Terminal Teluk Naga yaitu surat perjanjianNomor: 551.22/3867UM/1991 Nomor: 037/SPKTI/IX/1991 padatanggal O07 November 1991 antara Pemerintah kabupatenTangerang dengan Penggugat yang ditanda tangani;Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Saudara Suma Atmajaselaku Pegawai Negeri Sipil telah membuat Surat Pernyataan tidakpernah menunjuk batasbatas tanah milik Penggugat dan hanyamenunjuk tanah milik
    ada2 klaim kepemilikan atas sebagian tanah yang termuat dalam ObjekSengketa, yang harus dibuktikan terlebin dahulu siapa yang berhak atastanah a quo, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi;Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak PakaiNo. 00003/Kampung Melayu tanggal 25 Mei 2000 atas nama PemerintahKabupaten Tangerang merupakan hasil tindak lanjut dari dibuatnyaPerjanjian Bersama Bersyarat Dalam Rangka Kerjasama Peremajaan PasarDan Terminal Teluknaga Nomor: 551.22
    Kios Teknik Indonesia dalam hal ini diwakili olehDirekturnya (Mohammad Guntur Suaib/Penggugat) selaku Pihak Kedua,dimana dalam Perjanjian tersebut Penggugat telah memasukkan tanahtersebut sebagai Penyertaan Modal Daerah;Bahwa Pasal 8 ayat (2) Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerjasama Peremajaan Pasar Dan Terminal Teluknaga Nomor:551.22/3867UM/1991 dan Nomor: 037/SPKTI/IX/1991 tanggal 7 Nopember1991, menentukan sebagai berikut:Apabila ada perselisihnan antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua
    Hal ini karena tanahtersebut telah dimasukkan sebagai Penyertaan Modal Daerah olehPenggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PerjanjianBersama Bersyarat Dalam Rangka Kerjasama Peremajaan Pasar DanTerminal Teluknaga Nomor: 551.22/3867UM/1991 dan Nomor: 037/SPKTI/IX/1991 tanggal 7 Nopember 1991 antara Pemerintah KabupatenTangerang diwakili oleh Bupati Tangerang (H. Tadjus Sobirin) selaku PihakKesatu dengan CV.
Register : 23-09-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2015/PTUN-SRG
Tanggal 14 Desember 2015 — MUHAMMAD GUNTUR SUAIB MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DALAM HAL INI DIWAKILI BUPATI TANGERANG
12246
  • Bahwa pada tanggal 17 April 1996 Pemerintah kabupaten Tangerangtelah membatalkan sepihak surat perjanjian bersyarat KerjasamaPeremajaan Pasar dan Terminal Teluk Naga sebagaimana tertuangdalam surat nomor : 511.2/1401Plk/1996 dengan Penggugat yaitu :Untuk membatalkan surat perjanjian Nomor : 551.22/3867UM/1991 Nomor : 037/SPKTI/IX/1991 pada tanggal 07 November 1991 antaraPenggugat dengan Pemerintah kabupaten Tangerang;3.4.
    dan sesuai yang terdapat dalam isi PerjanjianBersama Bersyarat dalam Rangka Kerjasama Peremajaan Pasar danTerminal Teluk Naga yaitu surat perjanjian Nomor : 551.22/3867UM/1991 Nomor : 037/SPKTI/IX/1991 pada tanggal 07 NovemberHalaman 9 dari 83 halaman, Putusan No. 40/G/2015/PTUNSRG1991 antara Pemerintah kabupaten Tangerang dengan Penggugatyang ditanda tangani;3.5.
    Hal ini karenatanah tersebut telah dimasukkan sebagai Penyertaan Modal Daerah olehPENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PerjanjianBersama Bersyarat Dalam Rangka Kerjasama Peremajaan Pasar Dan TerminalTeluknaga Nomor : 551.22/3867UM/1991 dan Nomor : 037/SPKTI/IX/1991tanggal 7 Nopember 1991 antara Pemerintah Kabupaten Tangerang diwakilioleh Bupati Tangerang (H.
    Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menyediakan tanah untuk Pasar danTerminal seluas 9.420 M2 sedangkan PENGGUGAT menyediakan tanahuntuk bangunan terminal baru yang terdiri dari tanah jalan seluas + 250 M2dan untuk pasar seluas + 2.074 m2 sebagai Penyertaan Modal Daerah(Vide: Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Perjanjian Bersama Bersyarat DalamRangka Kerjasama Peremajaan Pasar Dan Terminal Teluknaga Nomor :551.22/3867UM/1991 dan Nomor : 037/SPKTI/IX/1991 tanggal 7Nopember 1991);b.
    Pasal 7 ayat(2) huruf d Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam Rangka KerjasamaPeremajaan Pasar Dan Terminal Teluknaga Nomor : 551.22/3867UM/1991dan Nomor : 037/SPKTI/IX/1991 tanggal 7 Nopember 1991);d.
Putus : 29-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 16/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 29 Mei 2013 — MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAH
8334
  • .: B1914/Q.4.12/Ft.1/10/2012 tanggal 18 Oktober 2012,Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :Primair :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAHselaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek JasaKonsultasi Penyusunan Feasibility Study, Amdal dan Detailed EngineringDesign (DED) Proyek Pelabuhan Terpadu Kota Bangun Kabupaten KutaiKartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/ 497/DISHUB
    KartanegaraTahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dalam DPAL SKPD TahunAnggaran 2009 No.DPASKPD: 1.07.01.15.16.5.2; Tanggal 25 Maret 2009;Program: Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan:Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengannilai anggaran Rp.4.334.432.100, (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat jutaempat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22
    Auramatra Jaya Enginering.Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009, terdakwa menjabat sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berlaku sejak tanggal 01 Maret 2009sampai dengan 31 Desember 2009.Bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Bill Of Quantity (BQ)yang dibuat oleh Panitia Lelang telah ditentukan
    KutaiKartanegara Nomor: 551.22/3510.1112.497/DISHUB/V/2009 tentangpenetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) TahunAnggaran 2009 ;Dokumen Surat = PerjanjianPekerjaan (Kontrak) Nomor:550/05/Renc.Pel. Kt. Bangun/III/2009 tanggal 5 Maret 2009pekerjaan untuk melaksanakanpekerjaan jasa konsultasiPembangunan PelabuhanTerpadu Kota Bangun ;MC01 Kontrak Nomor: 550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009tanggal 5 Maret 2009 ;Dokumen pembayaranRp.3.111.322.500, dari DinasPerhubungan Kab.
    KutaiKartanegara Nomor: 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentangpenetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) TahunAnggaran 2009 ;. Dokumen Surat PerjanjianPekerjaan (Kontrak) Nomor:550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009 tanggal 5 Maret 2009pekerjaan untuk melaksanakan6610.1112.13.14.pekerjaan jasa konsultasiPembangunan PelabuhanTerpadu Kota Bangun ;MC01 Kontrak Nomor: 550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009tanggal 5 Maret 2009 ;Dokumen pembayaranRp.3.111.322.500, dari DinasPerhubungan Kab.
Register : 04-12-2017 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 433/PDT/2017/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2018 — Pembanding/Penggugat I : HJ. ST. MIHRANG F. SE Diwakili Oleh : HJ. ST. MIHRANG F. SE
Pembanding/Penggugat II : AUDINA IKA WAHYUNI KADIR Diwakili Oleh : HJ. ST. MIHRANG F. SE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat I : PT. KALLA INTI KARSA
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
5536
  • Kalla Inti Karsa, berkedudukan di UjungPandang, tanah tersebut diperoleh berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMABERSYARAT NO : 551.22/02/S.Peija/HK. Tanggal 05 041997. ANTARAPEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il UJUNGPANDANGDENGAN PT. KALLA INTI KARSA TENTANG PEMBANGUNAN DANPENGELOLAAN TERMINAL REGIONAL ANGKUTAN DARAT DAYA.Sehingga menjadi konpensasi atas bidang tanah Terletak di Jalan UripSumoharjo, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, KotaMakassar, Prop.
    pemamfaatan Tanah/Bangunan Terminal PanaikangKodya Dati II Ujung Pandang ;b) Surat Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan kepada Menteri Dalam Negeri RI IMo. 645,7/1798/P.Program,tanggal 08 April 1997 tentang permintaan pengesahan SK, WalikotaMadya Kepala daerah Tk.II Ujung Pandang, tentang pembangunanTerminal Regional Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya danpemamfaatan Tanah/Bangunan Terminal Panaikang Kodya Dati IlUjung Pandang ;c) Surat Persetujuan Bersama Bersyarat Nomor : 551.22
    TK.II UJUNGPANDANG ;f) Surat Persetujuan Bersama Bersyarat Nomor : 551.22/06/S.Perja/HK,tanggal 5 April 1997, antara Pemerintah Kotamadya Kepala DaerahTk.II Ujung Pandang, dengan PT. Kalla Inti Karsa, Tentang KontrakBagi Tempat Usaha Dalam Rangka Pengembangan Terminal Regional,Yang Terletak Di Jalan Kapasa Raya, Kelurahan Daya, KecamatanBiringkanaya, Kotamadya Kepala daerah Tk.II Ujung Pandang, SertaAddendum Surat Perjanjian kerjasama bersyarat tg!
    Ti=2,Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Suratpemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Pajak Bumi danBangunan, Tahun 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012;Asli Ada Tl 3.PERJANJIAN KERJASAMA BERSYARAT NO: 551.22/02/S.Perja/HK. Tgl 05041997. ANTARAPEMERINTAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT IIUJUNGPANDANG DENGAN KALLA INTI KARSATENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLA LAANTERMINAL REGIONAL ANGKUTAN DARAT DAYA.Asli Ada 4. T.l 4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Dalamperkara No : 194/Pdt.G/2003/PN. Mks.
    BANGUNANTERMINAL YANG DIKUASAI PEMERINTAHKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK.II UDJUNGPANDANG ;Asli Ada 15.T.L 15.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KotamadyaDaerah Tingkat II Ujung Pandang No.lIO/DPRD/XI1/1996,tanggal 28 Nopember 1 April 1997 tentang permintaanpengesahan SK Walikotamadya Kepala Daerah Tk.IIUjung Pandang, tentang pembangunan terminal RegionalKelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya danpemamfaatan Tanah/Bangunan Terminal PanaikangKodya Dati II Ujung Pandang ;Asli Ada 16.T.l 16.BERITA ACARA Nomor: 551.22
Putus : 30-04-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/Pdt/2019
Tanggal 30 April 2019 — PATTAH A.R. bin ALI MARANG VS WALIKOTA MAKASSAR (PEMERINTAH KOTA MAKASSAR), dkk.
10583 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 760 K/Pdt/2019Tergugat Il) melakukan Perjanjian Kerjasama Nomor 551.22/02/S.Perja/HK tanggal 5 April 1997 antara Pemerintah Kota Makassar(Tergugat I) dengan PT Kalla Inti Karsa (Tergugat II); Bahwa tanah objek sengketa telah beralin ke Tergugat II dengan Risalahberdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 551.22/010/BA/HKtanggal 6 Mei 2004 dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 05tanggal 21 November 2006 yang dibuat di hadapan Sitti Nurulul Azmi,S.H.
Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 14 Maret 2013 — 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
9018
  • Kutai KartanegaraNomor > 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Tahun Anggaran 2009.Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan(Kontrak) Nomor : 550/05/Renc.Pel.Kt. Bangun/II/2009 tanggal 5 Maret2009 pekerjaan untuk melaksanakanpekerjaan jasa konsultasiPembangunan Pelabuhan TerpaduKota Bangun.MC01 Kontrak Nomor : 550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009 tanggal5 Maret 2009.Dokumen pembayaranRp.3.111.322.500, dari DinasPerhubungan Kab. Kutai Kartanegarakepada PT.
    dakwaannya tertanggal 18Oktober 2012Nomor : B1914/Q.4.12/Ft.1/10/2012, terdakwa dihadapkan kedepanpersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :Primair :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAHselakuPejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek Jasa Konsultasi PenyusunanFeasibility Study, Amdal dan Detailed Enginering Design (DED) Proyek PelabuhanTerpadu Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 551.22
    AuramatraJaya Enginering.Bahwa terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 551.22 / 497 / DISHUB / V / 2009 tanggal 18Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran2009, terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yangberlaku sejak tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan
    Kutai KartanegaraNomor : 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Tahun Anggaran 2009.. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan(Kontrak) Nomor : 550/05/Renc.Pel.Kt. Bangun/II/2009 tanggal 5 Maret2009 pekerjaan untuk melaksanakanpekerjaan jasa konsultasiPembangunan Pelabuhan TerpaduKota Bangun.. MC0O1 Kontrak Nomor : 550/05/Renc.Pel. Kt.Bangun/III/2009 tanggal5 Maret 2009.10.11.12.13.14.15.16.Dokumen pembayaranRp.3.111.322.500, dari DinasPerhubungan Kab.
    Kutai Kartanegaranomor :551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggl 18 Mei 2009 tentang PenetapanPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009 yangditandatangani oleh Ir. H.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Nopember 2014 — Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM M.T. binti SUMANGGI
6936 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KartanegaraTahun Anggaran 2009 yang telah ditetapbkan dalam DPAL SKPD TahunAnggaran 2009 No.DPASKPD : 1.07.01.15.16.5.2; tanggal 25 Maret 2009;Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan :Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengannilai anggaran Rp4.334.432.100,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh empatjuta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan KabupatenKutai Kartanegara Nomor 551.22
    KartanegaraTahun Anggaran 2009 yang telah ditetapbkan dalam DPAL SKPD TahunAnggaran 2009 No.DPASKPD : 1.07.01.15.16.5.2; tanggal 25 Maret 2009;Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan :Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengannilai anggaran Rp4.334.432.100,00 (empat miliar tiga ratus tiga pulunh empatjuta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah); Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan KabupatenKutai Kartanegara Nomor 551.22
    Bangun ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) TA 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraKegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK484/2009 tentangperubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 551.22
    (sepuluh miliar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraKegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK484/2009tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) padaDinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartaanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2009 ;Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan
    Putusan Nomor 127 PK/Pid.Sus/201425.26.2/.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2009 ;Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) Nomor 550/05/Renc.Pel. Kt.
Putus : 07-02-2013 — Upload : 03-04-2013
Putusan PT SAMARINDA Nomor 01/PID.TPK/2013/PT.KT.SMDA
Tanggal 7 Februari 2013 — Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM,MT Binti SUMANGGI
5947
  • Kartanegara Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dalamDPAL SKPD Tahun Anggaran 2009 No.DPASKPD : 1.07.01.15.16.5.2; Tanggal25 Maret 2009; Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;Kegiatan : Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangundengan nilai anggaran Rp. 4.334.432.100, (empat milyar tiga ratus tiga puluhempat juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : 551.22
    Kartanegara Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dalamDPAL SKPD Tahun Anggaran 2009 No.DPASKPD : 1.07.01.15.16.5.2; Tanggal25 Maret 2009; Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;Kegiatan : Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangundengan nilai anggaran Rp. 4.334.432.100, (empat milyar tiga ratus tiga puluhempat juta empat ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah).e Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : 551.22
    DPA SKPD: 1.07.01.15.16.52 Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraKegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK484/2009tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartaanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) tahun
    Bangun ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraKegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK484/2009 tentangperubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartaanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 551.22
    Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) tahun anggaran 2009 ;98. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 550 / 05 / Renc. Pel.Kt. Bangun / III / 2009 tanggal 5 Maret 2009 pekerjaan untuk pelaksanakanpekerjaan jasa konsultasi Pembangunan Pelabuhan terpadu Kota Bangun ;99.
Putus : 29-07-2010 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 K/TUN/2010
Tanggal 29 Juli 2010 — LORENSIUS HERMANTO MANGGUH LINBUNG vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANDAK, dkk
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Herculanus Jahja sangat bertentangan Surat Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Pontianak No. 551.22/1306DLLAJ/PP, tanggal 26Desember 1996 pada point 3 berbunyi : Tidak memberikan/melimpahkanpekerjaan terminal tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuanBupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak sebagaimana alat bukti (P.10)termasuk Tergugat I/Kontra Memori Kasasi dan Tergugat Il Intervensi/Kontra Memori Kasasi II antara Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat IIPontianak No. 551.22/1306DLLAJ/PP, tanggal 26
Putus : 31-03-2016 — Upload : 19-02-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 189/Pdt.G/2015/PN.Mks
Tanggal 31 Maret 2016 — PATTAH AR BIN ALI MARANG Lawan WALIKOTA MAKASSAR (PEMERINTAH KOTA MAKASSAR),
6213
  • Kalla Inti Karsaberdasarkan berita Acara Serah terima No. 551.22/010/BA/HK tanggal 6Mei 2004 ;Dengan adanya berita acara serah terima tersebut, maka sejaktanggal 6 Mei 2004 tanah bekas Terminal Panaikang a quo berada dalamkekuasaan tergugat Il dan menjadi milik tergugat Il ;Semuatindakan / perbuatan dan mekanisme yangdiuraikan tersebut diatas melalui suatu proses sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga dengan demikian sah adanya danbukanlah perbuatan melawan hokum / melanggar
    Il UjungPandang dan Surat Persetujuan Bersama Bersyarat tanggal10 Mei 1997No. 551.22/06/S.Perja/HK tentang pelepasan hak atas tanah/oangunanPemerintah Kotamadya Daerah Tk. Il Ujung Pandang dengan PT. Kalla IntiKarsa ;Pelepasan hak atas tanah bekas Terminal Panaikang tersebutmendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiatanggal 20 Agustus 1997 No. 593.53947 ;e Pada tanggal 6 Mei 2004 dilakukanlah serah terima tanah ex terminalPanaikang dari Walikota Makassar kepada PT.
    Tergugat Il) sebagai kompensasidalam membiayai dan melaksanakan pembangunan / pengembangan TerminalRegional Daya, yang dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor :551.22/02/S.Perja/HK, tanggal 5 April 1997 antara Pemerintah Kotamadya UjungPandang dengan PT. Kalla Inti Karsa (vide bukti bertanda T.T.I10).Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kerjasama denganPT. Kalla Inti Karsa tersebut, maka Pemerintah Kota Makassar (ic.
    Kalla Inti Karsa(Ic.Tergugat Il) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 551.22/010/BA/HKtanggal 6 Mei 2004 (vide bukti bertanda T.T.I12) dan Akta Penglepasan Hak AtasTanah Nomor 05 Tanggal 21 November 2006 yang dibuat di hadapan Sitti NurululAzmi, SH.
Register : 04-01-2013 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/Pid.Tipikor/2013/PT.KT.Smda
Tanggal 7 Februari 2013 — Pembanding/Terdakwa : TATIEK SUGIHARTININGRUM Binti SUMANGGI Diwakili Oleh : SAHRUN, SH.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Ryan, SH
5922
  • Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;
  • Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-484/2009 tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartaanegara ;
  • Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 551.22
    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : 551.22/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Tahun2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : 550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun2009, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut : H.MUHAMMAD YAMIN, ST.
    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : 551.22/1157/DISHUB/X/2008 tanggal 04 Oktober 200812tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perhubungan Tahun2008 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten KutaiKartanegara Nomor : 550/90/DISHUB/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Perhubungan Tahun2009, dengan susunan panitia pengadaan sebagai berikut :0 H.MUHAMMAD YAMIN,
    DPA SKPD: 1.07.01.15.16.52 Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraKegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK484/2009tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartaanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) tahun
    Bangun ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraKegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK484/2009tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartaanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 551.22
    Bangun ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyarrupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara KegiatanPendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK484/2009 tentangperubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartaanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :551.22
Putus : 22-08-2011 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 14/Pdt.G/2010/PN.KUBAR
Tanggal 22 Agustus 2011 — ANA WULANDARI,S.E (Penggugat) Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat Cq Kuasa Pemegang Anggaran sub Dinas Perhubungan Darat Sungai Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Tergugat I) Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Tergugat II) Pemerintah RI, Cq Pemerintah Provinsi Kaltim Cq Pemerintah kabupaten Kutai Barat Cq Dinas Perhubungan Dan Kom Info Kabupaten Kutai Barat (Tergugat III) DPRD Kabupaten Kutai Barat (Tergugat IV)
10838
  • Komunikasi dan Informataika nomor551/0134/DUKB/IV/2008 tertanggal 28 April 2009, perihal PermohonanPemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada Kepala Inspektorat Wilayah KabupatenKutai Barat, diberi tanda P5;6 Fotokopi Surat dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaNomor : 551/0142/TUKB/IV/2009 tanggal 30 April 2009 , Bahwa PT.SendawarLima saksti benar telah menyelesaikan Pekerjaan untuk paket PembangunanTerminal Tering (Lanjutan), diberi tanda P6;7 Fotokopi Surat telaaf staaf nomor : 551.22
    Sungai Kab.Kutai Barat (Vide :bukti surat tanda P.3)Surat dari Penggugat Perihal penambahan waktu pelaksanaan ditujukankepada Pejabat Pelaksana Teknis Cq Kuasa Pengguna Anggaran SubdinPerhubungan darat dan Sunagai kab.Kutai Barat (Vide : bukti surat tandaP.4);Surat dari Tergugat II nomor 551/0134/DUKB/IV/2008 tertanggal 28 April2009, perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan ditujukan kepada KepalaInspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Vide : bukti surat tanda P.5);Surat telaaf staaf nomor : 551.22
    Pandawa Lima saksi benar telahmenyelesaikan pekerjaan untuk paket pembangunan terminal tering (lanjutan) NomorKontrak 551/1207/DSKB/VIII2008 tanggal 13 Agustus 2009, bukti P7 berupa surattelaah Staf Nomor : 551.22/0111/DUKB/IV/2009 tanggal 8 April 2009 yang dibuat olehKepala Dinas SKPD Dinas perhubungan, Komunikasi, dan informatika, perihalAnggaran Pendapatan dan belanja Daerah Perubahan 9APBDP) yang ditujukan kepadaBupati Kutai Barat yang menerangkan bahwa sesuai fakta dan kondisi pada saat inipekerjaan
Putus : 30-11-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.TIpikor/2012/PN.Smda
Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM,MT Binti SUMANGGI
8051
  • Bangun ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara Kegiatan Pendamping, KegiatanPelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK484/2009tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) padaDinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartaanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraNomor : 551.22
    KutaiKartanegara Tahun Anggaran 2009 yang telah ditetapkan dalam DPAL SKPDTahun Anggaran 2009 No.DPASKPD : 1.07.01.15.16.5.2; Tanggal 25 Maret 2009;Program : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Kegiatan : LanjutanPenyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun dengan nilai anggaranRp. 4.334.432.100, (empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tigapuluh dua ribu seratus rupiah).Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan KabupatenKutai Kartanegara Nomor : 551.22
    Saksi MUHAMMAD HUSNIE IN Bin IRAM NURJANAHe Bahwa saksi adalah Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.Kutai Kartanegara nomor :551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggl 18Mei 2009 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Ir.
    Kutai Kartanegara nomor :551.22/497/DISHUB/V/2009 tanggl 18 Mei 2009 tentang Penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009 yangditandatangani oleh Ir. H.
    Bangun ;Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Ta 2009 No.DPA SKPD : 1.07.01.15.16.52 Rp.10.000.000.000,(Sepuluh milyar rupiah) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai KartanegaraKegiatan Pendamping, Kegiatan Pelabuhan Terpadu Kota Bangun ;Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK484/2009tentang perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada DinasPerhubungan Kabupaten Kutai Kartaanegara ;Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 551.22
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — BASSE DAENG SUNGGUH BINTI GANNA alias DAENG SUNGGUH, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR., II. PT. KALLA INTI KARSA;
4123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mall dan hotel terbesardan termewah di Makassar;Bahwa proses alih kepemilikan tanah ExTerminal Panaikkang dariPemerintah Kota Ujung Pandang yang sudah mendapat Sertipikat HakPakai Nomor 161/Panaikkang dari BPN Makassar kepada PT Kalla IntiKarsa dengan menggunakan Surat Keputusan Walikotamadya UjungPandang Nomor 120/S.Kep/593.82/97 tanggal 10 Mei 1997 tentangPelepasan Hak Atas Tanah/Bangunan Terminal Panaikkang milikPemerintah Kotamadya Ujungpandang, dan Surat Persetujuan BersamaBersyarat Nomor 551.22
    Bahwa surat Persetujuan Bersama Bersyarat Nomor 551.22/06/SPer/HK tanggal 10 Mei 1997 tentang Pelepasan Hak atastanah/bangunan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II UjungPandang kepada PT Kalla Inti Karsa, bukan untuk menyerahkantanah ExTerminal Panaikkang karena tanah ExTerminal Panaikkangbukan milik Pemkot Ujung Pandang.Tapi milik Ganna bin Marangsebagaimana terdaftar di Kantor Walikota Ujung Pandang.
Register : 21-09-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN TARAKAN Nomor 318/Pid.SUS/2016/PN.TAR
Tanggal 9 Desember 2016 — -WIJAYA TENNESY ISKANDAR Bin (Alm) ISKANDAR
4910
  • tentang Kewajiban bagi pemilik kendaraanbermotor Roda Empat keatas untuk memiliki Garasi sebagai tempat penyimpanankendaraan di Kota Tarakan, Surat Edaran Dinas perhubungan Kota Tarakan tanggal12 Juli 2011, Perihal Penertiban Parkir Kendaraan Bermotor Nomor : 551.2/80/ Dishubkepada pemilik / pengemudi kendaraan dan pemilik toko perbankan kantor instansidan lainlain di kota Tarakan serta Pemberitahuan dari Dinas Perhubungan Kota Putusan Nomor: 318/Pid.Sus/2016/PN.TAR Hal. 1 s/d Hal. 28Tarakan Nomor 551.22
Putus : 28-08-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1079 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI CIANJUR, Dk VS PT IMPEESA PILAR MANDIRI (PT IPM)
3814 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan di sisi lain dengan adanya peralihan hak tersebut justru telahmengubah kewajiban dari Pemohon Kasasi yakni dari yang asalnya PTKBBP tidak akan mengajukan gugatan & ganti rugi terhadap serahterima terminal Rawabango (sebagaimana isi klausul dalam berita acaraserah terima terminal bis Rawabango kepada pemerintah KabupatenCianjur Nomor 01 1/SkI/kbbp/ii/03 dan Nomor 551.22/0535/hk tanggal 28Februari 2003, atau bukti 1.13 jo.
Register : 25-07-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 09-04-2013
Putusan PN MENGGALA Nomor 15/Pdt.G/2012/PN-MGL
Tanggal 6 Februari 2013 — Ujang Asril, dkk (P) vs KASIM HASAN Alias KASIM HS, dkk (T)
9935
  • Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 10 Mei2006, Bukti P.15, Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.1947/Desa Dwi Warga Tunggal Jaya atas nama Sutikno (TurutTergugat V) yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Tulang Bawang tertanggal 10 Mei 1999, Bukti P.16,Foto Copy Akta Hibah tanggal 7 Mei 1999 dengan No.100/AH/1999 oleh Tergugat I dan Tergugat II/ Pemda Tk.II TulangBawang, Bukti P.17, Foto Copy Surat Camat Banjar Agung yangditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Tulang BawangNo.551.22
Putus : 13-02-2020 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 442 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 13 Februari 2020 — HENDRI YUZAL
586629 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Program) : 1 (satu) lembar asli Surat BupatiBener Meriah Nomor 551.22/900/III tanggal 20 JuliHal. 28 dari 82 hal. Put.
Putus : 23-10-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1241 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG VS Ahli waris A. ROJANI, Almarhum yaitu: IS ABDUL ROSYID, DKK
5938 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 6 Januari 2014 halaman 73 paragraf 1 dan 2 yangberbunyi:Menimbang, bahwa dari Surat Bukti P5 yaitu Surat Bupati Kepala DaerahTingkat Il Tangerang Nomor 551.22/852Bappeda/1988 tanggal 22 Maret1988 dapat dilinat bahwa ternyata Pemerintah Kabupaten Dati Il Tangerangmencari tanah di wilayah Kecamatan Legok untuk pembangunan Terminaldan Pasar Legok.
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 PK/Pdt/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR JAWA BARAT Cq. BUPATI CIANJUR VS PT IMPEESA PILAR MANDIRI (PT IPM)
4523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kerjasama Nomor 640/02/HK/1994 Nomor48/KBBPCR/X/1994 (khususnya dalam hal pembangunanCianjur plaza di atas lahan eks terminal muka) tanpamenghitung lagi seLuruh biaya dalam pembangunan terminalrawabango karena : Untuk biaya pembangunan terminal rawabango telahdibebaskan oleh pihak pemberi peralinan hak (dalam hal iniTurut Termohon PK/ PT.KBBP), hal ini sebagaimanaditunjukan dalam Berita Acara Serah Terima Terminal BisRawabango kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor011/SKL/KBBP/II/03 dan Nomor 551.22