Putusan Nomor 407/B/PK/PJK/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.56081/PP/M.VIIIA/16/2014 tanggal 13 Oktober 2014 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Bahwa

Rp 5.085.160.152,50Pajak Masukan Rp 9.491.965.320,90PPN lebih dibayar (Rp 406.805.167,40);Bahwa Pemohon meminta Majelis dapat mengabulkan permohonan PemohonBanding dengan membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP746/WPJ.11/2011 tanggal 28 April 2011, tentang Keberatan Pemohon Bandingatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00049/207/07/614/10 tanggal19 Maret 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56081

tersebut adalah sebagai berikut:Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP746/WPJ.11/2011 tanggal 28 April 2011,tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2007 Nomor 00049/207/07/614/10 tanggal 19 Maret 2010 atasnama PT Dharma Kumala Utama NPWP 01.466.022.9614.000, alamatJalan Pahlawan Nomor 69, Surabaya;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56081

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melunasi panjar biaya perkarasebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan KembaliPutusan Pengadilan Pajak sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah) yang ditransfer ke rekening Biaya Perkara Mahkamah Agung RI padaBank BNI Syariah Nomor 179179175 pada tanggal 25 November 2014;Putusan Pengadilan Pajak;Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56081

Menteri Kehutanan melalui suratnya Nomor 320/Menhut1/1998 tanggal 27 Februari 1998 telah memberikanPersetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan kepada PT.MEGASURYA MAS dan Keputusan Kepala Kantor PertanahanJayapura Nomor SK.56081/011/BPN tanggal 18 September1997 sebagaimana telah diperpanjang dengan KeputusanNomor SK.54081/014/BPN tanggal 17 September 1998;Oleh karena itu apabila Penggugat keberatan terhadap objeksengketa ke1 seharusnya Keputusan Menteri Kehutanan danKeputusan Kepala Kantor Pertanahan

Tentang alasan gugatan angka 1:Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor65 tahun 2010, namun demikian ternyata jauh sebelumnyaatas lokasi yang sama telah dimiliki oleh Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 berdasarkan Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Jayapura Nomor SK.56081/001/BPNtanggal 18 September 1997, diperpanjang dengankeputusan Nomor SK.54081/014/BPN tanggal 17 September1998 dengan luas tanah 21.776 Ha dan Keputusan KepalaPertanahan Kabupaten Jayapura Nomor SK.56081/09/BPNtanggal

Bahwa Tergugat II Intervensil telah memperoleh Izin Lokasiuntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 21.776Ha dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapuratanggal 18 September 1997 Nomor: SK.56081/011/BPNdan diperpanjang oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jayapura tanggal 17 September 1998 Nomor:SK.54081/014/BPN; 5.4.

Tergugat Il Intervensi 2 adalah selaku Pemegang Izin Lokasiberdasarkan Keputusan Bupati Jayapura No. 119 Tahun 2011tanggal 9 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas +21.776 Ha kepada Tergugat II Intervensi 2 untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Airu dan DistrikKaureh Kabupaten Jayapura, yang mana sebelumnya telahmendapatkan Izin Lokasi dari Kepala Kantor PertanahanKabupaten Jayapura sesuai dengan Surat Keputusan Nomor:SK.56081/011/BPN tanggal 18 September 1997

Bahwa Tergugat II Intervensi2 telah memperoleh Izin Lokasiuntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 31.571 Hadari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tanggal18 September 1997 Nomor: SK.56081/011/BPN dandiperpanjang oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenJayapura tanggal 17 September 1998 Nomor:SK.54081/014/BPN; 5.3.

Tentang alasan gugatan angka 1:Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor64 tahun 2010, namun demikian ternyata jauh sebelumnyaatas lokasi yang sama telah dimiliki oleh Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 berdasarkan Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Jayapura Nomor SK.56081/010/BPNtanggal 18 September 1997, diperpanjang dengankeputusan Nomor SK.54081/013/BPN tanggal 17 September1998 dengan luas tanah 25.773 Ha dan Keputusan KepalaPertanahan Kabupaten Jayapura Nomor SK.56081/09/BPNtanggal

Bahwa Tergugat Il Intervensi 1 adalah selaku Pemegang IzinLokasi berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura No. 118 Tahun2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanahseluas + 25.773 Ha untuk Keperluan Pembangunan PerkebunanKelapa Sawit di Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura, yang manasebelumnya telah mendapatkan ijin lokasi dari KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada tanggal 18September 1997 Nomor: SK.56081/010/BPN September1998 Nomor SK.34081/013/BPN berdasarkan PeraturanMenteri

JayaDepartemen Kehutanan Republik Indonesia, tanggal 16September 1997 Nomor: 1840 Kwl6.c/1997;Bahwa Tergugat Il Intervensi 1 telah memperolehRekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan Kelapa Sawitseluas 25.773 Ha dariGubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Irian Jaya, tanggal 17September 1997 Nomor: 525/3223/SET;Bahwa Tergugat II Intervensil telah memperoleh Izin Lokasiuntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 25.773Ha dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapuratanggal 18 September 1997 Nomor: SK.56081

Tergugat Il Intervensi 2 adalah selaku Pemegang Izin Lokasiberdasarkan Keputusan Bupati Jayapura No. 117 Tahun 2011tanggal 9 Mei 2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah seluas +31.571 Ha yang sebelumnya telah mendapatkan Izin Lokasi dariKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sesuai denganSurat Keputusan Nomor: SK.56081/009/BPN yang telahdiperpanjang sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 54081/012/BPN tanggal 17 September 1998 berdasarkan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Bahwa Tergugat II Intervensi2 telah memperoleh Izin Lokasi5.3.5.4.untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 31.571 Hadari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura tanggal18 September 1997 Nomor: SK.56081/011/BPN dandiperpanjang oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenJayapura tanggal 17 September 1998 Nomor:SK.54081/014/BPN ;Bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah memperolehPersetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan KelapaSawit di Provinsi Irian Jaya dari Direktur Jenderal PerkebunanDepartemen

Miniatur speedboat merek Xiphias nomor item 3352 sebanyak 1 unit- Miniatur speedboat merek Xiphias nomor item 3362 sebanyak 5 unit- R/C Shoppingcart nomor item C2008 sebanyak 4 unit- Funny baby cars merek Avengers sebanyak 6 unit- Miniatur mobil merek Conversion Metals Car nomor item 10700 sebanyak 6 unit- R/C miniatur pesawat merek X7 nomor item X7 sebanyak 2 unit- R/C miniatur mobil merek Alien Force nomor item 2012 sebanyak 2 unit- R/C miniatur mobil merek Reventon Roadster nomor item 56081

perihalpenarikan Cek/Bilyet Giro kosong dan 1 (Satu) lembarfotocopi Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia GFA 308890tanggal 9 Mei 2012 dengan jumlah 711.914.125 (Tujuh RatusSebelas Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Seratus DuaPuluh Lima Rupiah ) 56071 (satu) lembar fotocopi Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesiacabang BRI Cabang Jakarta Gunung Sahari No GFA 135509tanggal 24 Mei 2012 dengan jumlah 1.805.091.939 (Satumiliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Satu RibuSembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) 56081